Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI BANJARBARU, PENGADILAN NEGERI

Pasal 1

Membentuk Pengadilan Negeri Banjarbaru, Pengadilan Negeri Bontang, dan

Pengadilan Negeri Sangatta masing-masing berkedudukan di Kota Banjarbaru,

di Kota Bontang, dan di Sangatta.

Pasal 2

(1) Daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru meliputi wilayah Kota

Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan.

(2) Daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang meliputi wilayah Kota

Bontang, Propinsi Kalimantan Timur.

(3) Daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta meliputi wilayah Kabupaten

Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur.

Pasal 3

(1) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Banjarbaru, maka wilayah Kota

Banjarbaru dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura.

(2) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Bontang dan Pengadilan Negeri

Sangatta, maka wilayah Kota Bontang dan wilayah Kabupaten Kutai

Timur dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong.

Pasal 4 …

PRESIDEN

Pasal 4

(1) Pengadilan Negeri Banjarbaru termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Tinggi Banjarmasin.(2)

Pengadilan Negeri Bontang dan Pengadilan Negeri Sangatta termasuk

dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda.

Pasal 5

(1) Perkara Pidana dan Perkara Perdata yang termasuk lingkup kewenangan

Pengadilan Negeri Banjarbaru pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan

telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Martapura,

tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Martapura.

(2) Perkara Pidana dan Perkara Perdata yang termasuk lingkup kewenangan

Pengadilan Negeri Banjarbaru pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan

telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Martapura,

dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru.

Pasal 6

(1) Perkara Pidana dan Perkara Perdata yang termasuk lingkup kewenangan

Pengadilan Negeri Bontang dan Pengadilan Negeri Sangatta pada saat

Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus

oleh Pengadilan Negeri Tenggarong, tetap diperiksa dan diputus oleh

Pengadilan Negeri Tenggarong.

(2) Perkara Pidana dan Perkara Perdata yang termasuk lingkup kewenangan

Pengadilan Negeri Bontang dan Pengadilan Negeri Sangatta pada saat

Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa

oleh Pengadilan Negeri Tenggarong, dilimpahkan kepada Pengadilan

Negeri Bontang dan Pengadilan Negeri Sangatta.

Pasal 7

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pembinaan

Pengadilan Negeri Banjarbaru, Pengadilan Negeri Bontang, dan Pengadilan

Negeri Sangatta dibebankan pada anggaran Departemen Kehakiman dan Hak

Asasi Manusia.

Pasal 8 …

PRESIDEN

Pasal 8

(1) Penetapan kelas Pengadilan Negeri Banjarbaru, Pengadilan Negeri

Bontang, dan Pengadilan Negeri Sangatta, serta tugas, fungsi, susunan

organisasi, dan tata kerja Sekretariat Pengadilan Negeri Banjarbaru,

Pengadilan Negeri Bontang, dan Pengadilan Negeri Sangatta ditetapkan

oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat

persetujuan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan

aparatur negara.

(2) Tugas dan tanggung jawab serta tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Banjarbaru, Pengadilan Negeri Bontang, dan Pengadilan Negeri Sangatta

ditetapkan oleh Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan dari

Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur

negara.

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan

Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Juni 2003

INDONESIA,

ttd.

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa sehubungan dengan pesatnya perkembangan kesadaran hukum

masyarakat di Kota Banjarbaru, Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur,

dan dalam rangka untuk lebih mewujudkan pemerataan kesempatan

memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, dipandang perlu membentuk

Pengadilan Negeri Banjarbaru, Pengadilan Negeri Bontang, dan Pengadilan

Negeri Sangatta yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Banjarbaru,

Kota Bontang, dan Kabupaten Kutai Timur;

  • bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum, Pengadilan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan

b, perlu

MENGINGAT

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun

1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879);

  1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3316);

  1. Undang ....

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran

Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);

Referensi Silang (5)
UU 2/1986 — PERADILAN UMUM
UU 14/1970 — Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang...
UU 35/1999 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN...
UU 14/1985 — MAHKAMAH AGUNG
UU 2/1986 — PERADILAN UMUM [Pasal 7]