Pasal 8

(1) Penetapan kelas Pengadilan Negeri Banjarbaru, Pengadilan Negeri

Bontang, dan Pengadilan Negeri Sangatta, serta tugas, fungsi, susunan

organisasi, dan tata kerja Sekretariat Pengadilan Negeri Banjarbaru,

Pengadilan Negeri Bontang, dan Pengadilan Negeri Sangatta ditetapkan

oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat

persetujuan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan

aparatur negara.

(2) Tugas dan tanggung jawab serta tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Banjarbaru, Pengadilan Negeri Bontang, dan Pengadilan Negeri Sangatta

ditetapkan oleh Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan dari

Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur

negara.