PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI SAROLANGUN, KEJAKSAAN
Pasal 1
(1) Membentuk Kejaksaan Negeri Sarolangun yang berke-dudukan di
Sarolangun.
(2) Membentuk Kejaksaan Negeri Muaro Tebo yang berkedudukan di Muaro
Tebo.
(3) Membentuk Kejaksaan Negeri Sengeti yang berkedudukan di Sengeti
(4) Membentuk Kejaksaan Negeri Muaro Sabak yang berkedudukan di Muaro
PRESIDEN
Sabak.
Pasal 2
(1) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Sarolangun meliputi daerah Kabupaten
Sarolangun.
(2) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Muaro Tebo meliputi daerah Kabupaten
Tebo.
(3) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Sengeti meliputi daerah Kabupaten
Muaro Jambi.
(4) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Muaro Sabak meliputi daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur.
Pasal 3
Kejaksaan Negeri Sarolangun, Kejaksaan Negeri Muaro Tebo, Kejaksaan Negeri Sengeti, dan Kejaksaan Negeri Muaro Sabak termasuk dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Jambi.
Pasal 4
Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Sarolangun maka daerah Kabupaten Sarolangun dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Bangko.
Pasal 5
Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Muaro Tebo maka daerah Kabupaten Tebo dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Muara Bungo.
Pasal 6
Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Sengeti maka daerah Kabupaten Muaro Jambi dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Muara Bulian.
Pasal 7
Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Muaro Sabak maka daerah Kabupaten Muaro Sabak dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal.
Pasal 8
Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Sarolangun maka perkara pidana dan perkara lainnya yang sudah ditangani Cabang Kejaksaan Negeri Bangko di Sarolangun tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Sarolangun.
Pasal 9
Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Muaro Tebo maka perkara pidana dan perkara lainnya yang sudah ditangani Cabang Kejaksaan Negeri Muaro Bungo di Muaro Tebo tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Muaro Tebo.
PRESIDEN
Pasal 10
Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Sengeti maka perkara pidana dan perkara lainnya yang sudah ditangani Cabang Kejaksaan Negeri Muara Bulian di Sengeti tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Sengeti.
Pasal 11
Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Muaro Sabak maka perkara pidana dan perkara lainnya yang sudah ditangani Cabang Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal di Muaro Sabak tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Muaro Sabak.
Pasal 12
Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan Negeri Sarolangun, Kejaksaan Negeri Muaro Tebo, Kejaksaan Negeri Sengeti dan Kejaksaan Negeri Muaro Sabak dibebankan pada anggaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Pasal 13
Penetapan tipe Kejaksaan Negeri, tugas dan wewenang serta fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Negeri Sarolangun, Kejaksaan Negeri Muaro Tebo, Kejaksaan Negeri Sengeti, dan Kejaksaan Negeri Muaro Sabak ditetapkan oleh Jaksa Agung, setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 14
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
PRESIDEN
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2000
INDONESIA,
ttd
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2000 Pj. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia, dipandang perlu membentuk Kejaksaan Negeri di Sarolangun, Muara Tebo, Sengeti, dan Muaro Sabak;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Sarolangun, Kejaksaan Negeri Muaro Tebo, Kejaksaan Negeri Sengeti, dan Kejaksaan Negeri Muaro Sabak;
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
- Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
- Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Repubilk Indonesia;