Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan

Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, yang selanjutnya disebut dengan

Tunjangan Pengawas Farmasi dan Makanan adalah tunjangan jabatan fungsional

yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan

secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam

Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan diberikan Tunjangan

Pengawas Farmasi dan Makanan setiap bulan.

Pasal 3

Besarnya Tunjangan Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

Presiden ini.

Pasal 4

Tunjangan Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3, diberikan terhitung mulai bulan Januari 2003.

Pasal 5 …

PRESIDEN

Pasal 5

Pemberian Tunjangan Pengawas Farmasi dan Makanan dihentikan apabila

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam

jabatan struktural atau dalam jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang

mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden

ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara,

baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang

tugasnya masing-masing.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Mei 2003

INDONESIA,

ttd.

PRESIDEN

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan semangat

kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh

dalam jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, dipandang perlu

memberikan tunjangan jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan

dengan Keputusan Presiden;

MENGINGAT

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43

Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3890);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran

Negara Tahun 2003 Nomor 17);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3547);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4263);

  1. Keputusan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  1. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
UU 43/1999 — PERUBAHAN ATAS
Referensi Silang (6)
UU 8/1974 — Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang...
UU 43/1999 — PERUBAHAN ATAS
PP 7/1977 — Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977...
PP 16/1994 — Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994...
PP 9/2003 — Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003...
KEPPRES 87/1999 — Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang...