Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

SATUAN TUGAS PENINGKATAN EKSPOR NASIONAL

Pasal 1

Dengan Keputusan Presiden ini, dibentuk Satuan Ttrgas Peningkatan Ekspor Nasional yang selanjutnya disebut Satgas Peningkatan Ekspor.

Pasal 2

Satgas Peningkatan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 terdiri atas:

  • Tim Pengarah; dan
  • Tim Pelaksana.

Pasal 3

(1) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf a memiliki tugas sebagai berikut:

  • merumuskan kebijakan peningkatan ekspor yang adaptif dan responsif;
  • menetapkan langkah strategis yang terintegrasi dan kolaboratif dalam rangka pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  • menetapkan langkah penyelesaian permasalahan strategis yang bersifat terobosan secara cepat dan tepat (busines s not a.s usual) yang timbul dalam proses peningkatan ekspor; dan d kementerian / lembaga terkait, pemerintah daerah, dan pelaku usaha/asosiasi dalam rangka peningkatan ekspor.

(2) Susunan . . .

SK No 167307 A

:rI3 it 't

(21 Susunan keanggotaan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Ketua Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Wakil Ketua I : Menteri Perdagangan; Wakil Ketua II : Menteri Keuangan; Anggota 1. Menteri Sekretaris Negara;

  1. Menteri Dalam Negeri;
  2. Menteri Perindustrian;
  3. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  4. Menteri Luar Negeri;
  5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  6. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  7. Menteri Pertanian;
  8. Menteri Kelautan dan Perikanan;
  9. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
  10. Sekretaris Kabinet; dan
  11. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Pasal 4

(1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf b memiliki tugas sebagai berikut:

  • mengoordinasikan pelaksanaan program peningkatan ekspor sesuai kebljakan dan langkah strategis dari Tim Pengarah;
  • melakukan

SK No 167296 A

PRESIDEN

  • melakukan pengembangan sumber daya dan industri ekspor termasuk peningkatan produktivitas dan daya saing; msn6fafkan strategi kerja sama perdagangan ". internasional melalui diplomasi, promosi, informasi produk, dan pengembangan pasar ekspor;
  • melakukan penguatan daya saing melalui efisiensi dari sisi perizinan dan layanan ekspor dengan cara simplifikasi, sinkronisasi, dan integrasi proses bisnis dan layanan ekspor;
  • melakukan penguatan integrasi akses pembiayaan ekspor dan layanan asuransi serta penjaminan pembiayaan ekspor antara berbagai lembaga keuangan dengan pelaku usaha dan komoditas ekspornya; dan
  • menetapkan strategi peningkatan peran ekspor usaha mikro, kecil, dan menengah dengan mengintegrasikan ke dalam ekosistem penyedia ekspor nasiona-l. (21 Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengarah.

Pasal 5

(1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas Peningkatan

Ekspor dibantu oleh Sekretariat dan dapat membentuk Kelompok Kerja. (21 Sekretariat Satgas Peningkatan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara ex-officio oleh unit kerja di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

(3) Pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 6

Satgas Peningkatan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 menyelenggarakan rapat koordinasi paling sedikit

1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 7. . .

SK No 167304A

Pasal 7

(1) Satgas Peningkatan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan

kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/ kota, serta pihak lain yang dianggap perlu. (21 Dalam rangka sinergi peningkatan ekspor, menteri/kepala lembaga/ kepala otoritas/ gubernur/ bupati/wali kota wajib mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Satgas Peningkatan Ekspor.

Pasal 8

Ketentuan mengenai tata kerja Satgas Peningkatan Ekspor diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengarah.

Pasa1 9

(1) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf a melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali da-lam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. (21 Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 10

Sega1a biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Satgas Peningkatan Ekspor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11...

SK No 167305 A

FRESIDEN

6

Pasal 1 1

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2023

INDONESIA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Bidang Perundang-undangan s dministrasi Hukum, Er!I* aS anna Djaman K

SK No 167306A

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a bahwa perkembangan dinamika ekonomi dan geopotitik global memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional khususnya di bidang ekspor; b bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatl<an kinerja ekspor nasiona-l serta memperkuat neraca perdagangan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, diperlukan strategi yang adaptif, responsif, dan kolaboratif yang dilakukan secara terintegrasi oleh suatu satuan tugas khusus; c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

MENGINGAT

Pasal 4 ayat (l) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;