Pasal 3

(1) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf a memiliki tugas sebagai berikut:

• merumuskan kebijakan peningkatan ekspor yang adaptif dan responsif;
• menetapkan langkah strategis yang terintegrasi dan kolaboratif dalam rangka pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
• menetapkan langkah penyelesaian permasalahan strategis yang bersifat terobosan secara cepat dan tepat (busines s not a.s usual) yang timbul dalam proses peningkatan ekspor; dan d kementerian / lembaga terkait, pemerintah daerah, dan pelaku usaha/asosiasi dalam rangka peningkatan ekspor.

(2) Susunan . . .

SK No 167307 A

:rI3 it 't

(21 Susunan keanggotaan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Ketua Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Wakil Ketua I : Menteri Perdagangan; Wakil Ketua II : Menteri Keuangan; Anggota 1. Menteri Sekretaris Negara;

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Perindustrian;
3. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
4. Menteri Luar Negeri;
5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Menteri Pertanian;
8. Menteri Kelautan dan Perikanan;
9. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
10. Sekretaris Kabinet; dan
11. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia.