Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

SATUAN TUGAS PERSIAPAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN REDD+

Pasal 1

Membentuk Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Satgas REDD+.

Pasal 2

Satgas REDD+ berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Pasal 3

Satgas REDD+ bertugas melaksanakan kegiatan persiapan untuk implementasi Surat Niat dengan Pemerintah Norwegia:

  • Memastikan penyusunan strategi nasional REDD+ dan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Gas Rumah Kaca (RAN-GRK);
  • Mempersiapkan pendirian lembaga REDD+;
  • Menyiapkan instrumen dan mekanisme pendanaan;
  • Mempersiapkan pembentukan lembaga MRV (monitorable, reportable and verifiable, atau termonitor, terlaporkan dan terverifikasi) REDD+ yang independen dan terpercaya;
  • Menyusun kriteria pemilihan provinsi percontohan dan memastikan persiapan provinsi terpilih; dan
  • Melaksanakan kegiatan lain yang terkait dengan persiapan implementasi Surat Niat dengan Pemerintah Norwegia.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas REDD+ berwenang untuk:

  • Mengoordinasikan upaya tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait;
  • Menetapkan strategi, pengembangan kebijakan dan penentuan prioritas, serta memonitor pelaksanaan keputusan terkait implementasi Surat Niat dengan Pemerintah Norwegia;
  • Menerima, mengelola, menggunakan dan mengoordinasikan bantuan Internasional, baik berupa dana maupun bantuan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
  • Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan implementasi Surat Niat dengan Pemerintah Norwegia, termasuk menunjuk konsultan maupun institusi keuangan;
  • Mendapatkan informasi dan dukungan teknis dalam pelaksanaan tugasnya dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait.

Pasal 5

Susunan keanggotaan Satgas REDD+ sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 terdiri atas:

Ketua merangkap anggota : Kuntoro Mangkusubroto;depkumham.go.idSekretaris merangkap anggota : Heru Prasetyo; Anggota : 1. Anny Ratnawati;

  1. Lukita Dinarsyah Tuwo;
  2. Joyo Winoto;
  3. Hadi Daryanto;
  4. Masnellyarti Hilman;
  5. M. Iman Santoso;
  6. Agus Purnomo;
  7. Nirarta Samadhi;

Pasal 6

  • Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, Ketua Satgas REDD+ dapat membentuk Tim Kerja yang

bekerja secara penuh waktu.

  • Tim Kerja bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Satgas REDD+.

Pasal 7

Satgas REDD+ secara bulanan atau sewaktu-waktu melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satgas REDD+ dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 9

Satgas REDD+menyelesaikan tugas paling lambat tanggal 31 Desember 2010 atau dapat diperpanjang hingga 30 Juni 2011.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2010

INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONOdepkumham.go.id

www.djpp.depkumham.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Norwegia telah menandatangani Letter of Intent on Cooperation on Reducing Greenhouse Gas Emissions from Deforestation and Forest Degradation (Surat Niat);

  • bahwa implementasi Surat Niat dengan Pemerintah Norwegia memerlukan keterpaduan dan keserasian penanganan dalam satu wadah koordinasi;
  • bahwa untuk meyakinkan adanya penanganan implementasi yang terpadudepkumham.go.iddan serasi perlu dilaksanakan kegiatan kegiatan persiapan yang terpadu pula;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dipandang perlu untuk membentuk Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+;
MENGINGAT

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;