Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

PEMBENTUKAN TIM RENEGOSIASI PERJANJIAN PENJUALAN

Pasal 1

(1) Membentuk Tim Renegosiasi Perjanjian Penjualan dan Pembelian

Liquid Natural Gas Tangguh, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Renegosiasi LNG Tangguh.

(2) Tim Renegosiasi LNG Tangguh berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2 …

PRESIDEN

Pasal 2

Tim Renegosiasi LNG Tangguh bertugas melakukan negosiasi ulang terhadap perjanjian penjualan dan pembelian Liquid Natural Gas Tangguh, guna dapat memberikan hasil yang lebih baik dan layak bagi penerimaan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Tim Renegosiasi LNG Tangguh dapat meminta data dan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang dianggap perlu.

Pasal 4

Susunan keanggotaan Tim Renegosiasi LNG Tangguh terdiri dari :

Ketua, : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; merangkap Anggota

Sekretaris, : Sekretaris Menteri Koordinator Bidang merangkap Anggota Perekonomian

Anggota : 1. Sdr. Mahendra Siregar, Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional;

  1. Sdr. Mohammad Ikhsan, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

  2. Sdr. Evita Legowo, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

  3. Sdr. R. Priyono, ...

PRESIDEN

  1. Sdr. R. Priyono, Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
  2. Sdr. Umar Said, Komisaris PT (Persero) Pertamina;
  3. Duta Besar Republik Indonesia di China.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Renegosiasi LNG Tangguh memperoleh bantuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dalam kedudukan sebagai nara sumber.

Pasal 6

Tim Renegosiasi LNG Tangguh melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 7

Tim Renegosiasi LNG Tangguh mulai bertugas sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan bulan Februari 2009.

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Renegosiasi LNG Tangguh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.q. Anggaran Belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Ketua Tim Renegosiasi LNG Tangguh dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 …

PRESIDEN

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2008

INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya Wakil Sekretaris Kabinet,

ttd

Lambock V. Nahattands

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan negara dalam bidang minyak dan gas bumi yang berasal dari Liquid Natural Gas Tangguh, dipandang perlu membentuk Tim Renegosiasi Perjanjian Penjualan dan Pembelian Liquid Natural Gas Tangguh dengan Keputusan Presiden;

MENGINGAT

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;