Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA TERTENTU

Pasal 1

(1) Kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Ketua Lembaga

Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Pejabat lain yang kedudukannya atau pengangkatannya setingkat atau disetarakan dengan Menteri Negara, Wakil Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Ketua Muda Mahkamah Agung, Anggota Lembaga Tinggi Negara, Kepala Daerah Propinsi, Wakil Kepala Daerah Propinsi, Kepala Daerah Kabupaten/ Kota, dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota, diberikan tunjangan jabatan Pejabat Negara setiap bulan.

(2) Besarnya tunjangan jabatan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) bagi :

  • Presiden adalah sebesar Rp 18.144.000,00 (delapan belas juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);
  • Wakil Presiden adalah sebesar Rp 16.320.000,00 (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
  • Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara adalah sebesar Rp 15.120.000,00 (lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
  • Wakil Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara adalah sebesar Rp 12.474.000,00 (dua belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
  • Menteri Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Pejabat lain yang kedudukannya atau pengangkatannya setingkat atau disetarakan dengan Menteri Negara adalah sebesar Rp 13.608.000,00 (tiga belas juta enam ratus delapan ribu rupiah);
  • Ketua Muda Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 7.938.000,00 (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
  • Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Pertimbangan Agung, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 7.560.000,00 (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
  • Kepala Daerah Propinsi adalah sebesar Rp 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
  • Wakil Kepala Daerah Propinsi adalah sebesar Rp 4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
  • Kepala Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp 3.780.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
  • Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp 3.240.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

PRESIDEN

Pasal 2

Ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara tersendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing- masing.

Pasal 3

Pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 2000.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2000

INDONESIA,

ttd.

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa tunjangan jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan atas permintaan sebagaimana tercantum dalam Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor PW.001/5676/DPR-RI/2000 tanggal 29 Nopember 2000, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan tunjangan jabatan Pejabat Negara Tertentu dengan Keputusan Presiden;

MENGINGAT

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

  1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3128);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3182);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 121);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3184) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 122);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 150);

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
UU_59_2000
PERMEN_60_2000
Referensi Silang (5)
UU 7/1978 — HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PRESIDEN DAN WAKIL...
UU 12/1980 — HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA
PP 9/1980 — Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980...
PP 50/1980 — Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980...
KEPPRES 13/1985 — Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1985 tentang...