PERUBAHAN ATAS

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 168 TAHUN 2000 TENTANG

TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA TERTENTU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa tunjangan jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu sebagaimana ditetapkan dalam

Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 sudah tidak sesuai dengan perkembangan

keadaan, oleh karena itu dipandang perlu menyesuaikan tunjangan jabatan Pejabat

Negara Tertentu dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden

dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik

Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3128);

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan

dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga

Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran

Negara Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3182);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala

Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3160), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 121);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif

Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara

Tahun 1980 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3184), sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 122);

1. Peraturan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga

Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang

Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 150);

1. Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat

Negara Tertentu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 168 TAHUN

2000 TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA TERTENTU.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat

Negara Tertentu diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1

(1) Kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi

Negara, Menteri Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Pejabat lain

yang kedudukannya atau pengangkatannya setingkat atau disetarakan dengan Menteri Negara,

Wakil Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Ketua Muda Mahkamah Agung, Anggota Lembaga

Tinggi Negara, Kepala Daerah Propinsi, Wakil Kepala Daerah Propinsi, Kepala Daerah

Kabupaten/Kota, dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota, diberikan tunjangan jabatan Pejabat

Negara setiap bulan.

(2) Besarnya tunjangan jabatan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi :

• Presiden adalah sebesar Rp. 32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

• Wakil Presiden adalah sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

• Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara adalah sebesar Rp. 15.120.000,00 (lima belas juta

seratus dua puluh ribu rupiah);

• Wakil Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara adalah sebesar Rp. 12.474.000,00 (dua belas

juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Menteri …

• Menteri Negara, Jaksa Agung, dan Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Pejabat lain

yang kedudukannya atau pengangkatannya setingkat atau disetarakan dengan Menteri

Negara adalah sebesar Rp. 13.608.000,00 (tiga belas juta enam ratus delapan ribu rupiah);

• Ketua Muda Mahkamah Agung adalah sebesar Rp. 7.938.000,00 (tujuh juta sembilan ratus

tiga puluh delapan ribu rupiah);

• Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Pertimbangan Agung, Anggota Badan

Pemeriksa Keuangan, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung adalah sebesar Rp.

7.560.000,00 (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

• Kepala Daerah Propinsi adalah sebesar Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

• Wakil Kepala Daerah Propinsi adalah sebesar Rp. 4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua

puluh ribu rupiah);

• Kepala Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 3.780.000,00 (tiga juta tujuh ratus

delapan puluh ribu rupiah);

• Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 3.240.000,00 (tiga juta dua ratus

empat puluh ribu rupiah).

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut sejak

tanggal 1 April 2000.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Mei 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID