Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AGEN

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan

Fungsional Agen, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Agen adalah

tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang

diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Agen sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam

Jabatan Fungsional Agen, diberikan Tunjangan Agen setiap bulan.

Pasal 3

Besarnya Tunjangan Agen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

Pasal 4

Tunjangan Agen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan terhitung

mulai bulan Januari 2003.

Pasal 5

Pemberian Tunjangan Agen dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau

jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian

tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Pasal 6 ...

PRESIDEN

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden

ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara,

baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang

tugasnya masing-masing.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor

128 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen, dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Maret 2003

INDONESIA,

ttd.

PRESIDEN

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa Tunjangan Jabatan Fungsional Agen sebagaimana ditetapkan dengan

Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan

Fungsional Agen sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh

karena itu dipandang perlu ditetapkan kembali dengan Keputusan Presiden;

MENGINGAT

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43

Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3890);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran

Negara Tahun 2003 Nomor 17);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3547);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4263);

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
UU 43/1999 — PERUBAHAN ATAS
Referensi Silang (7)
UU 8/1974 — Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang...
UU 43/1999 — PERUBAHAN ATAS
PP 7/1977 — Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977...
PP 16/1994 — Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994...
PP 9/2003 — Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003...
KEPPRES 128/2000 — TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AGEN
KEPPRES 87/1999 — Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang...