Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Pasal 1

Menetapkan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut Dewan Nasional, dengan susunan keanggotaan terdiri atas:

  • Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
  • Anggota 1. Menteri Keuangan;
  1. Menteri Sekretaris Negara;
  2. Menteri Dalam Negeri;
  3. Menteri Perindustrian;
  4. Menteri Perdagangan;
  5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional; 7 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat;
  6. MenteriPerhubungan;
  7. MenteriKetenagakerjaan;
  8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 1 1. Menteri . . .

SK No 135976 A

PRESIDEN

Badan 11. Menteri Investasi lKepala Koordinasi Penanaman Modal;

  1. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  2. Menteri Komunikasi dan Informatika;
  3. Menteri Pendidikan, Kebudayaat:,, Riset, dan Teknologi;
  4. Menteri Kesehatan;
  5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
  6. Sekretaris Kabinet.

Pasal 2

Dewan Nasional bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 3

Pendanaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Nasional bersumber dari:

  • Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
  • sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Seluruh pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 20lO tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus diserahkan dan dilanjutkan oleh Dewan Nasional.

Pasal 5

Pada saat Keputusan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 J:uni 2022

INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Perundang-undangan Hukum,

Djaman

SK No 135978 A

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;

  • bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 202l tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, serta pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, perlu
MENGINGAT

I Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O66);

  1. Peraturan . .

SK No 135975A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 202l tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202t Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
  2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 16);

Referensi Silang (5)
UU 39/2009 — KAWASAN EKONOMI KHUSUS
PERPRES 8/2022 — DEWAN NASIONAL, SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN...
KEPPRES 8/2010 — DEWAN NASIONAL KAW ASAN EKONOMI KHUSUS
UU 39/2009 — KAWASAN EKONOMI KHUSUS [Pasal 15 ayat (1)]
UU 8/2022 — PROVINSI KALIMANTAN SELATAN [Pasal 7 ayat (4)]