Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

DEWAN NASIONAL KAW ASAN EKONOMI KHUSUS

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

DEWAN NASIONAL KAW ASAN EKONOMI KHUSUS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, di tingkat nasional perlu dibentuk Dewan Nasional Kawasanepkumham.go Ekonomi Khusus;

  • bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dibentuk dengan Keputusan Presiden;
  • bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN NASIONAL KAWASAN

EKONOMI KHUSUS.

PERTAMA : Menetapkan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut Dewan Nasional, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

Anggota : 1. Menteri Keuangan;

  1. Menteri Perdagangan;
  2. Menteri Perindustrian;
  3. Menteri Dalam Negeri;
  4. Menteri Pekerjaan Umum;
  5. Menteri Perhubungan;
  6. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

www.djpp.depkumham.go.id

  1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

KEDUA : Dewan Nasional bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Nasional dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2010 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,epkumham.go ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

www.djpp.depkumham.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa untuk menyelenggarakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, di tingkat nasional perlu dibentuk Dewan Nasional Kawasanepkumham.go Ekonomi Khusus;

  • bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dibentuk dengan Keputusan Presiden;
  • bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);

Referensi Silang (2)
UU 39/2009 — KAWASAN EKONOMI KHUSUS
UU 39/2009 — KAWASAN EKONOMI KHUSUS [Pasal 15 ayat (1)]