Langsung ke konten

Semua Peraturan (45,722)

PERPRES 71/2015 Berlaku

PENETAPAN DAN PENYIMPANAN

PERMENKEU 70-pmk-03-2015/2015 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 70-pmk-03-2015 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 79/PMK.02/2012 TENTANG TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA DARI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI DAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK KEPERLUAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI BERUPA VOLUME MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI

PERMEN 70-pmk-03-2015/2015 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 70-pmk-03-2015 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 79/PMK.02/2012 TENTANG TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA DARI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI DAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK KEPERLUAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI BERUPA VOLUME MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI

PERMENKES 70/2015 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 68 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SISTEM REMUNERASI PEGAWAI POLITEKNIK KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

PERMEN 70/2015 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 68 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SISTEM REMUNERASI PEGAWAI POLITEKNIK KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

PP 70/2015 Diubah

JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

PERPRES 70/2015 Berlaku

PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

POJK 7-pojk-04-2015/2015 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 7-pojk-04-2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/Pojk.04/2014 Tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan

PERBAN 7-pojk-04-2015/2015 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 7-pojk-04-2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/Pojk.04/2014 Tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan

PERMENKEU 7-pmk-03-2015/2015 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 7-pmk-03-2015 Tahun 2015 tentang TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KESEPAKATANHARGA TRANSFER (ADVANCE PRICING AGREEMENT)

PERMEN 7-pmk-03-2015/2015 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 7-pmk-03-2015 Tahun 2015 tentang TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KESEPAKATANHARGA TRANSFER (ADVANCE PRICING AGREEMENT)

PERMENAKER 7/2015 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2015 tentang TATA CARA PEMBERIAN ELEKTRONIK KARTU TENAGA KERJA LUAR NEGERI KEPADA TENAGA KERJA INDONESIA

PERMENATR 7/2015 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANGBADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERMENPAR 7/2015 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2015 tentang STANDAR USAHA LAPANGAN GOLF

PERMENLU 7/2015 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2015 tentang PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INDONESIA DI LUAR NEGERI

PERMENKUMHAM 7/2015 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2015 tentang RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015-2019

PERMENESDM 7/2015 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2015 tentang PENERAPAN STANDAR KINERJA ENERGI MINIMUM DAN PENCATUMAN LABEL TANDA HEMAT ENEGI UNTUK PIRANTI PENGKONDISI UDARA

PERMENPANRB 7/2015 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2015 tentang RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2015-2019

PERDA 7/2015 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2016

PERDA 7/2015 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATENPURWAKARTANOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIANBIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUKDAN AKTA CATATAN SIPIL

PERDA 7/2015 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN TERHADAP PETANI

PERDA 7/2015 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang PENGAWASAN PENGADAAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

PERDA 7/2015 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028

PERDA 7/2015 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perizinan Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau Di Kabupaten Kotawaringin Timur

PERDA 7/2015 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang PENANAMAN MODAL KOTA DEPOK

PERDA 7/2015 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Aceh Tengah

PERDA 7/2015 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOLDI KOTA TASIKMALAYA

PERDA 7/2015 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

PERDA 7/2015 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BUMD

PERDA 7/2015 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu

PERDA 7/2015 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN IBADAH HAJI

PERDA 7/2015 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Aggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Aggaran 2015

PERDA 7/2015 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota medan Tahun Aggaran 2015

PERDA 7/2015 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

PERATURAN_BSN 7/2015 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2015 tentang SKEMA SERTIFIKASI PASAR RAKYAT

PERPUSNAS 7/2015 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2015 tentang PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL

PERATURAN_BNN 7/2015 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2015 tentang RENCANA STRATEGIS BADAN NARKOTIKA NASIONALTAHUN 2015 - 2019

PERATURAN_BNPB 7/2015 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2015 tentang RAMBU DAN PAPAN INFORMASI BENCANA

PERATURAN_MA 7/2015 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2015 tentang PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

PERATURAN_LSN 7/2015 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2015 tentang TATA CARA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DI LEMBAGA SANDI NEGARA

PERATURAN_LIPI 7/2015 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2015 tentang PENILAIAN DAN PENCATATAN ASET TAK BERWUJUD BERUPA PATEN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

PERATURAN_BPJS_KETENAGAKERJAAN 7/2015 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2015 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN MANFAAT JAMINAN HARI TUA

PERDA 7/2015 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

PERBAN 7/2015 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2015 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN MANFAAT JAMINAN HARI TUA

PERMEN 7/2015 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2015 tentang RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2015-2019

PMK 7/2015 Berlaku

JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1)

KEPPRES 7/2015 Berlaku

PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA

INPRES 7/2015 Berlaku

AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2015

PP 7/2015 Berlaku

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

UU 7/2015 Berlaku

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN