AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2015

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Tahun 2015, dengan

ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Kerja;

1. Sekretaris Kabinet;

2. Jaksa Agung;

3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

5. Para Sekretaris Jenderal pada Lembaga Tinggi Negara;

6. Para Gubernur;

7. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan Aksi PPK Tahun 2015 sebagaimana

dimaksud dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

KEDUA : Semua Kementerian, Lembaga Pemerintah Non

Kementerian, wajib berkoordinasi dengan Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional.

KETIGA : Semua Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota,

wajib berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, serta

didukung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

Aksi PPK Kementerian/Lembaga secara berkala;

1. Melakukan analisis, koordinasi, dan fasilitasi untuk

mengurai masalah dalam pelaksanaan Aksi PPK,

didukung oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan;

1. Menyampaikan laporan pelaksanaan Aksi PPK secara

berkala dan mempublikasikannya kepada masyarakat.

KELIMA : Menteri Dalam Negeri didukung oleh Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional melakukan pemantauan dan

evaluasi secara berkala Aksi PPK Pemerintah Daerah.

KEENAM : Pemerintah Daerah yang memiliki inisiatif Aksi PPK di luar

yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden ini,

berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri didukung oleh

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KETUJUH : Semua Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

mempublikasikan laporan capaian pelaksanaan Instruksi

Presiden ini secara berkala pada setiap periode pelaporan.

KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sungguh-

sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 6 Mei 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Politik, Hukum,

dan Keamanan,

ttd.

Bistok Simbolon