Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1970 tentang PENGHAPUSAN PENGADILAN LANDREFORM

Pasal 1

Pengadilan-pengadilan Landreform yang dibentuk berdasarkan Undang-

undang No. 21 tahun 1964 dihapuskan mulai saat berlakunya Undang-

undang ini.

Pasal 2

Perkara-perkara Landreform yang termasuk wewenang Pengadilan

Landreform diperiksa dan diputus oleh Pengadilan-pengadilan dalam

lingkungan Peradilan Umum.

Pasal 3

Perkara-perkara Landreform yang pada saat berlakunya Undang-undang

ini:

  • Sedang diperiksa oleh Pengadilan Landreform Daerah, diselesaikan

oleh Pengadilan Negeri yang bersangkutan;

  • Sedang ...

PRESIDEN

  • Sedang diperiksa oleh Pengadilan Landreform Pusat, diselesaikan

oleh Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 4

Hal-hal yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sebagai akibat

peralihan wewenang yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut diatas

diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman dan/atau Ketua Mahkamah

Agung.

Pasal 5

Segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang

undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 31 Juli 1970.

Presiden Republik Indonesia.,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Juli 1970.

Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH

Mayor Jenderal TNI

PRESIDEN

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa susunan Pengadilan Landreform yang antara lain terdiri dari

3 (tiga) orang Wakil Organisasi Massa Tani yang duduk sebagai

Hakim Anggota untuk mencerminkan kegotong-royongan Nasional

berporoskan nasakom adalah bertentangan dengan Ketetapan

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXV/MPRS/1966

dan No.XXXVIII/MPRS/ 1968;

  • bahwa pelaksanaan penyelenggaraan peradilan perkara-perkara

Landreform oleh Pengadilan Landreform mengalami kesulitan dan

kemacetan;

  • bahwa sesungguhnya peradilan perkara perdata dan pidana,

termasuk perkara Landreform pada umumnya adalah wewenang

dari Pengadilan-pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

  • bahwa Undang-undang No. 21 tahun 1964 tentang Pengadilan

Landreform telah dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-undang

No. 6 tahun 1969 tetapi saat tidak berlakunya Undang-undang

tersebut ditetapkan pada saat Undang-undang yang

menggantikannya mulai berlaku;

  • bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas dan untuk

effisiensi, perlu menghapuskan Pengadilan Landreform dan

mengalihkan wewenang mengadili perkara-perkara Landreform

kepada Pengadilan-pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

MENGINGAT

...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 24 Undang-undang

Dasar 1945,

  1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.

XXV/MPRS/ 1966,

  1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.

XXXVIII/ MPRS/1968;

  1. Undang-undang No. 6 tahun 1969.
Referensi Silang (3)
UU 21/1964 — Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1964 tentang...
UU 6/1969 — Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang...
UU 21/1964 — Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1964 tentang... [Pasal 19]