Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA DI BENGKULU, DI PALU,

Pasal 1

Membentuk empat Pengadilan Tinggi Agama dengan nama dan

kedudukan masing-masing :

  • Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, berkedudukan di Bengkulu.

  • Pengadilan Tinggi Agama Palu, berkedudukan di Palu.

  • Pengadilan Tinggi Agama Kendari, berkedudukan di Kendari.

  • Pengadilan Tinggi Agama Kupang, berkedudukan di Kupang.

Pasal 2

(1) Daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu meliputi

wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu.

(2) Daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu meliputi wilayah

Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.

(3) Daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari meliputi wilayah

Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.

(4) Daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kupang meliputi wilayah

Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dan Propinsi

Daerah Tingkat I Timor Timur.

Pasal 3

(1) Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, maka

daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dikeluarkan dari

daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

(2) Dengan...

PRESIDEN

(2) Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Palu, maka daerah

hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu dikeluarkan dari daerah

hukum Pengadilan Tinggi Agama Manado.

(3) Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Kendari, maka

daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari dikeluarkan dari

daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang.

(4) Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Kupang, maka

daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kupang dikeluarkan dari

daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

Pasal 4

Perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama pada saat

terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1:

  • telah diperiksa tetapi belum diputus Pengadilan Tinggi Agama

Palembang, Manado, Ujung Pandang, dan Mataram tetap diperiksa

dan diputus oleh masing-masing Pengadilan Tinggi Agama

tersebut;

  • telah diajukan kepada Pengadilan Tinggi Agama Palembang,

Manado, Ujung Pandang, dan Mataram, tetapi belum diperiksa,

masing-masing dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi Agama

Bengkulu, Palu, Kendari, dan Kupang.

Pasal 5

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 27 April 1995

INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 April 1995

ttd

MOERDIONO

PRESIDEN

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan untuk memperoleh

keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat serta

demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan

biaya ringan, perlu dibentuk Pengadilan Tinggi Agama di ibukota

propinsi;

  • bahwa daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang

meliputi wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan

Bengkulu, Pengadilan Tinggi Agama Manado yang meliputi wilayah

Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah,

Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang yang meliputi wilayah

Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara,

serta Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang meliputi wilayah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara

Timur, dan Timor Timur dipandang terlalu luas;

  • bahwa pembentukan Pengadilan Tinggi Agama ditetapkan dengan

Undang-undang;

  • bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, dipandang perlu

membentuk Pengadilan Tinggi Agama, masing-masing di Bengkulu,

di Palu, di Kendari, dan di Kupang;

MENGINGAT

…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 24 Undang-Undang Dasar

1945;

  1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor

74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);

  1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3316);

  1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

(Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3400);

Referensi Silang (5)
UU 14/1970 — Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang...
UU 14/1985 — MAHKAMAH AGUNG
UU 7/1989 — PERADILAN AGAMA
UU 20/1992 — PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA DI YOGYAKARTA,
UU 7/1989 — PERADILAN AGAMA [Pasal 8]