PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH *)

Dalam susunan badan-badan penyelenggara dimasukkan prinsip baru dengan mendudukkan Kepala Daerah karena jabatannya, sebagai Ketua Panitia Pemilihan Daerah. Hal ini dianggap lebih sesuai dengan sifat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disamping tugasnya mengatur (perundang- undangan), terutama harus mengurus rumah-tangga daerahnya dan pemerintahan. Di samping itu pemilihan daerah yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Daerah, adalah termasuk kepentingan daerah itu sendiri.

Pengangkatan Wakil-Ketua dan anggota-anggota lainnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lebih sesuai dengan sifat daerah itu.

Buat daerah swatantra dimana belum ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerahnya dalam keadaan "beku", pengangkatan itu dilakukan oleh Kepala Daerah, sesuai dengan Undang-undang No. 10 tahun 1956.

Sungguhpun demikian perlu juga diperhatikan kemungkinan timbulnya sesuatu kesulitan. Dan untuk menghindarkannya, ayat 3 memberi ketentuan untuk itu.

Pasal 20 ayat 2

Pada dasarnya anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tetapi untuk praktek pelaksanaannya cukup dilakukan oleh Panitia Pemilihan Daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat itu.

Pasal 21 ayat 2, sama dengan di atas.
Pasal 23 ayat 3 huruf a.

Karena pengangkatan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seharusnya pengambilan sumpah dilakukan pula oleh atau di muka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Atas pertimbangan-pertimbangan praktis cukuplah kalau Kepala Daerah yang menjalankan tugas itu.

Undang-undang Pemilihan Umum mengatur lamanya masa keanggotaan pada Badan Penyelenggara Pemilihan, tetapi tidak memberi kekuasaan kepada Pemerintah untuk memperhentikan anggotanya antara-waktu, sehingga seseorang anggota dalam jangka waktu itu tidak dapat diperhentikan.

Dalam pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, daerah-daerah swatantra yang bermacam-macam corak dan banyaknya itu, secara tehnis tidak saja sulit mengadakan satu pembatasan masa duduk dengan jangka waktu yang tertentu pun dianggap sudah pada tempatnya kalau penguasa yang mengangkat, diberi pula kekuasaan untuk memperhentikan seseorang anggota karena kelalaian atau hal-hal lain.

Pasal 28 ayat 1 dan 2.

Mengikuti sistim dari Undang-undang Pemilihan Umum, hanya saja harus disesuaikan dengan sifat daerah.

Jika dalam ayat 2 pasal ini ditentukan jumlah 20 bagi Propinsi, 15 bagi Kabupaten dan 10 bagi tingkat terendah, maka tambahan itu sudah merupakan perbandingan yang selayaknya.

(1) Seorang calon perseorangan atau calon pertama dari suatu daftar-kumpulan dikemukakan sebagai calon oleh sekurang-kurangnya sejumlah pemilih, yang namanya terdaftar dalam daftar-pemilih dari daerah-pemilihan yang bersangkutan itu, seperti tersebut di bawah ini:
a. empat ratus pemilih untuk pemilihan daerah swatantra Propinsi; b.dua ratus pemilih untuk pemilihan daerah swatantra Kabupaten;
c. seratus pemilih untuk pemilihan daerah swatantra tingkat terendah.
(2) Tiap-tiap calon selanjutnya dari daftar-kumpulan itu dikemukakan oleh sekurang-kurangnya;
a. lima puluh pemilih untuk pemilihan daerah swatantra Propinsi;
b. tiga puluh pemilih untuk pemilihan daerah swatantra Kabupaten;
c. duapuluh pemilih untuk pemilihan daerah swatantra tingkat terendah.
(3) Pemilih yang telah turut mengemukakan suatu daftar, tidak boleh turut mengemukakan daftar lain lagi untuk satu pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 31.

Tiap-tiap calon yang dikemukakan harus menyatakan kesediaannya untuk pencalonan itu dan persetujuannya tentang tempat yang diberikan kepadanya dalam urutan daftar.

§ 2. Tentang cara pencalonan.

Pasal 32.

Calon-calon dikemukakan dengan mengisi suatu pormulir surat pencalonan, yang harus ditanda-tangani oleh semua pemelih yang mengemukakannya.

Dengan tanda-tangan disamakan cap jempol kiri, atau jika tidak mungkin, cap jari lain dengan disebutkan jarinya kiri atau kanan.

Pormulir itu dapat diperoleh dengan percuma pada tiap-tiap kantor Panitia Pemungutan Suara.

Pasal 33.

(1)
Pada waktu yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Daerah, partai dan organisasi yang akan mengemukakan calon-calon atau orang yang akan dikemukakan sebagai calon perseorangan mengajukan nama dan tanda-gambar kepada Panitia Pemilihan Daerah swatantra untuk mana pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu diadakan.
(2)
Panitia Pemilihan Daerah yang tersebut dalam ayat 1 menetapkan nama dan tanda-gambar yang diajukan dengan persetujuan pihak yang bersangkutan, untuk dipakai dalam pencalonan.
(3)
Sebagai tanda-gambar tidak boleh dipakai lambang Negara Republik Indonesia, lambang daerah, lambang negara asing, bendera kebangsaan Merah Putih, gambar perseorangan. dan gambar-gambar yang bertentangan dengan tata susila Indonesia.
(4)
Tanda-gambar yang telah dikemukakan oleh partai, organisasi atau perseorangan dalam pemilihan umum berdasarkan Undang-undang Pemilihan Umum, tidak boleh dipakai oleh partai, organisasi atau perseorangan lain.
(5)
Tanda-gambar yang telah dipakai oleh partai, organisasi atau perseorangan dalam suatu pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-swatantra, tidak boleh dipakai oleh partai, organisasi atau perseorangan lain dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah swatantra lain.
(6)
Apabila dalam suatu pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikemukakan dua atau lebih tanda-gambar yang sama atau yang mirip satu dengan lain, maka Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam ayat 2 menentukan tanda-gambar mana yang dapat dipakai setelah mengadakan perundingan dengan mereka yang mengemukakan tanda-gambar itu, dengan memperhatikan oleh pihak mana tanda-gambar itu sudah lazim dipakai.
(7)
Nama dan tanda-gambar yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Daerah diumumkan menurut cara yang ditentukan dalam pasal 54.

Tanda-gambar yang ditolak, diberitahukan kepada yang berkepentingan dan diberi kesempatan kepadanya untuk mengajukan tanda-gambar yang lain dalam waktu yang tersebut dalam ayat 1.

Pasal 34.

(1)
Yang mengajukan nama dan tanda-gambar bagi partai dan organisasi ialah pengurus partai/organisasi yang tertinggi di daerah swatantra yang bersangkutan, untuk mana pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diadakan.

Orang yang akan dikemukakan sebagai calon perseorangan mengajukan nama dan tanda-gambar dengan disertai kutipan dari daftar-pemilih mengenai dirinya sendiri, yang ditanda-tangani oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara yang bersangkutan.

Apabila orang itu belum didaftar dalam daftar-pemilih, maka kutipan tersebut diganti dengan surat keterangan dari Ketua Panitia Pemungutan Suara yang ditanda-tanganinya tentang hal-hal yang semestinya dimuat dalam daftar-pemilih.
(2)
Nama yang diajukan oleh partai atau organisasi adalah nama dari partai atau organisasi itu atau singkatan daripada itu, dan nama yang diajukan oleh orang dimaksud dalam ayat 1 adalah namanya sendiri. Bentuk tanda-gambar yang diajukan oleh partai, organisasi atau perseorangan dimaksud dalam ayat 1 harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(3)
Dalam menetapkan nama dan tanda-gambar, Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 33 ayat 2 memberikan kepada masing-masing tanda-gambar itu nomor yang terdiri dari angka biasa.

Nomor tersebut jadi nomor daftar yang akan dikemukakan dengan memakai tanda-gambar itu.

Pasal 35.

(1)
Sesuatu daftar-perseorangan atau daftar-kumpulan dikemukakan dengan disertai nama dan tanda-gambar yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Daerah yang bersangkutan sebagai dimaksud dalam pasal 33 ayat 2 yang akan dipakai sebagai nama dan tanda-gambar untuk daftar itu.
(2) Sesuatu daftar yang dikemukakan dengan tidak disertai nama dan tanda-gambar sebagai dimaksud dalam ayat 1 oleh Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 33 ayat 2 diberi tanda-gambar.
(3)
Nama dan tanda-gambar yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Daerah untuk calon perseorangan boleh dipergunakan untuk daftar-calon kumpulan yang tidak memakai nama sesuatu partai, asal saja calon yang sudah mendapat ketetapan itu menjadi calon pertama, dan daftar itu memakai nama calon tersebut dengan dibelakangnya dibubuhi perkataan "dan kawan-kawan" atau singkatan "dkk".

Pasal 36.

(1)
Nama calon dan nama pemilih yang mengemukakan calon pada surat pencalonan, ditulis dengan cara yang ditentukan untuk cara pengisian daftar-pemilih.

Nama-nama calon yang dikemukakan dalam suatu daftar-kumpulan, ditulis dalam urutan sebagaimana dikehendaki oleh pemilih-pemilih yang mengemukakan daftar-kumpulan itu.
(2)
Calon-calon yang dikemukakan dan pemilih-pemilih yang mengemukakan calon-calon harus membubuhi tanda-tangan dalam urutan penempatan namanya pada surat itu.

Dengan tanda-tangan disamakan cap jempol kiri atau, jika tidak mungkin, cap jari lain dengan disebutkan jarinya kiri atau kanan.

Pasal 37.

Keinginan penggabungan menurut pasal 29 harus dinyatakan dalam surat pencalonan dengan menyebut nama dan tanda-gambar dari daftar/daftar-daftar dengan mana diadakan penggabungan, sedang dalam surat pencalonan yang mengemukakan daftar/daftar-daftar yang disebut terakhir ini harus dinyatakan juga keinginan itu.

Pasal 38.

(1)
Surat pencalonan harus dilampiri :
a. surat pernyataan tiap-tiap calon yang menyatakan kesediaannya dan persetujuannya dimaksud dalam pasal 31;
b. surat keterangan Ketua Panitia Pemungutan Suara dimana calon-calon itu bertempat tinggal pokok yang menyatakan, bahwa calon-calon itu terdaftar dalam daftar-pemilih untuk desa-desa dalam lingkungan daerahnya;
c. surat keterangan Ketua Panitia Pemungutan Suara, dimana diadakan pencalonan yang menyatakan, bahwa pemilih-pemilih yang turut mengemukakan calon-calon dimaksud dalam huruf a di atas, terdaftar dalam daftar-pemilih untuk desa-desa dalam lingkungan daerahnya;
d. turunan surat-ketetapan Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 33 ayat 2, yang dapat diperoleh dengan percuma dari Panitia Pemilihan Daerah tersebut.
(2)
Untuk pencalonan pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, surat-surat keterangan dimaksud dalam ayat 1 huruf b dan c harus disahkan lebih dahulu oleh Ketua Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten yang bersangkutan atau wakilnya, dengan membubuhi tanda-tangan dan cap Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten di atasnya.
(3)
Jika seorang yang dicalonkan belum masuk dalam daftar-pemilih, maka ia didaftarkan, meskipun waktu tersebut dalam pasal 12 sudah lampau.

Pasal 39.

Surat pencalonan harus disampaikan sendiri oleh salah seorang yang turut mengemukakannya kepada Ketua Panitia Pemilihan Daerah atau wakilnya dari daerah swatantra untuk mana pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu diadakan.

Pasal 40.

Jika surat pencalonan tidak ditolak menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 42, maka Ketua Panitia Pemilihan Daerah atau wakilnya tersebut dalam pasal 39 memberikan sehelai surat tanda-penerimaan kepada orang yang menyampaikannya.

Pasal 41.

Susunan formulir surat pencalonan selanjutnya, susunan surat pernyataan dari calon, susunan surat-keterangan dari Ketua Panitia Pemungutan Suara dimaksud dalam pasal 38 ayat 1, susunan surat tanda-penerimaan dari Ketua Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 40 diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedang mengenai cara dan waktu permintaan formulir surat pencalonan dan penyerahan surat pencalonan itu ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Daerah, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan undang-undang ini.

3. Tentang Pemeriksaan Surat-pencalonan.

Pasal 42.

Surat-pencalonan ditolak oleh Ketua Panitia Pemilihan Daerah tersebut dalam pasal 39 atau wakilnya, apabila surat itu bukan pormulir surat-pencalonan menurut pasal 41 atau disampaikan bukan oleh orang yang turut mengemukakan calon sendiri menurut pasal 39 atau tidak di dalam waktu yang ditentukan.

Pasal 43.

Surat-surat-pencalonan yang tidak ditolak, diperiksa oleh Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 39, apakah surat-surat itu memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam §1 dan § 2 Bagian ini.

1. jika-satu daftar-kumpulan memuat nama calon hingga jumlah yang melebihi jumlah yang ditentukan dalam pasal 28 ayat 2, maka dari daftar itu dikeluarkan nama calon mulai dari bawah, sehingga daftar itu memenuhi ketentuan tersebut;
2. seorang calon, yang dengan bantuannya dikemukakan dalam lebih dari satu daftar untuk suatu pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dikeluarkan dari semua daftar;
3. seorang calon dikeluarkan dari daftar, jika ia tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi anggota, atau jika tidak ada surat-pernyataan dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 huruf a atau surat-keterangan dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 huruf b dan c;
4. jika jumlah pemilih yang mengemukakan suatu daftar tidak atau - karena pengeluaran - tidak lagi memenuhi jumlah yang ditentukan dalam pasal 30, maka dari daftar itu dikeluarkan nama-nama calon, dimulai dari bawah, sehingga daftar itu memenuhi ketentuan-ketentuan dimaksud.

Pasal 44.

Seorang pemilih yang turut mengemukakan calon dikeluarkan dari surat pencalonan, apabila:

1. tidak ada tanda-tangan atau cap jarinya;
2. tidak ada surat keterangan dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 huruf c;
3. ia turut mengemukakan lebih dari satu daftar untuk suatu pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 45.

(1)
Pengeluaran seorang calon dari daftar atau seorang pemilih dari surat-pencalonan, oleh Ketua Panitia Pemilihan Daerah diberitahukan kepada orang yang menyampaikan surat-pencalonan dimaksud dalam pasal 39 disertai alasan dan Ketua memberi kesempatan untuk memperbaiki surat-pencalonan atau daftar, kecuali yang mengenai pasal 43 angka 2 dan pasal 44 angka 3.
(2)
Pemilih yang dikeluarkan dari suatu surat-pencalonan menurut pasal 44 dapat mengadukan pengeluarannya kepada Ketua Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 49 dalam waktu yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Daerah.
(3)
Pemilih yang turut mengemukakan calon yang dikeluarkan menurut pasal 43 dapat mengadukan pengeluaran itu kepada Ketua Panitia Pemilihan Daerah dalam waktu dimaksud dalam ayat 2.
(4)
Pengaduan-pengaduan yang tersebut dalam ayat 2 dan 3 diputuskan dalam suatu rapat terbuka.

Pasal 46.

Pemeriksaan surat-surat-pencalonan dan keputusan-keputusan mengenai pengaduan-pengaduan tersebut dalam pasal 45 ayat 2 dan 3 harus selesai dalam waktu yang ditentukan dengan Peraturan Daerah, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan undang-undang ini.

Bagian VII.
Tentang Daftar-Calon.

1. Tentang daftar-calon sementara

Pasal 47.

Dari surat-surat pencalonan yang,dianggap sah, Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 39, menyusun daftar-calon sementara.

Daftar-calon ini disusun sedemikian, sehingga nama calon-calon perseorangan nyata terpisah satu dari yang lain dan nyata terpisah dari nama calon-calon yang dikemukakan sebagai kumpulan, sedang daftar-daftar-kumpulan itu harus nyata terpisah satu dari yang lain pula, dengan memperhatikan adanya gabungan menurut pasal 29. Masing-masing daftar dibubuhi tanda-gambar yang dikehendaki oleh daftar itu, kecuali kalau daftar itu tidak memakai tanda-gambar.

Pasal 48.

(1) Daftar calon sementara oleh Ketua Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 39, diumumkan dalam daerah-pemilihannya sekurang-kurangnya dengan memuatkannya dalam satu harian yang diterbitkan ditempat kedudukan Panitia Pemilihan Daerah, atau - jika harian yang dimaksud itu tidak ada - dengan memuatkannya dalam suatu harian lain yang oleh Panitia Pemilihan Daerah dianggap terbanyak dibaca dalam daerah itu, atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Daerah tersebut.

(2) Selain daripada dengan cara pengumuman tersebut dalam ayat 1, maka Ketua Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 39 berusaha supaya selembar dari harian itu atau selembar dari pengumuman dengan cara lain dimaksud dalam ayat 1, dapat dilihat di tiap-tiap kantor Pemungutan Suara oleh khalayak ramai.

Pasal 49.

Penyusunan daftar-calon sementara diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedang pengumumannya dimaksud dalam pasal 48, dilakukan dalam waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Daerah, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Persatuan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan undang-undang ini.

Pasal 50.

Setiap orang dapat mengemukakan keberatan atas isi daftar-calon sementara kepada Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 39 dalam waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan undang-undang ini.

§ 2. Tentang daftar-calon tetap.

Pasal 51.

Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 39 memeriksa daftar-calon sementara dalam suatu rapat terbuka.

Daftar yang tidak memakai tanda-gambar diberi tanda-gambar.

Jika suatu keberatan yang dimaksud dalam pasal 50 dianggap benar, maka daftar-calon sementara yang bersangkutan diubah seperlunya.

Pasal 52.

(1)
Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 51 memberi nomor pada tiap-tiap daftar-perseorangan dan daftar-kumpulan, dengan memperhatikan penggabungan daftar dimaksud dalam pasal 29 dan 37.

Pemberian nomor itu dilakukan dengan jalan undian.
(2)
Kemudian Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam ayat 1 menyusun daftar-calon tetap, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam pasal 47 dan dengan membubuhi nomor daftar dimaksud dalam ayat 1 pada tiap-tiap daftar-perseorangan dan daftar-kumpulan.

Pasal 53.

Daftar-daftar-calon tetap itu oleh Ketua Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 51 diumumkan di daerahnya.

Panitia Pemilihan Daerah menyampaikan kepada tiap-tiap Panitia Pemungutan Suara cetakan daftar-calon tetap sedemikian banyak, sehingga tiap-tiap Panitia Pemungutan Suara memperoleh jumlah yang diperlukan untuk daerahnya.

Pasal 54.

(1)
Pengumuman daftar-daftar-calon tetap dimaksud dalam pasal 53 kalimat pertama dilakukan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
(2)
Apabila Lembaran Daerah tersebut pada ayat 1 belum ada, maka pengumuman dilakukan dengan cara lain yang ditentukan dengan Peraturan Daerah, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan undang-undang ini.

Pasal 55.

Pemeriksaan daftar-calon sementara, penyusunan daftar-calon tetap, pengumuman dan pengiriman daftar-calon tetap dilakukan dalam waktu yang ditentukan dengan Peraturan Daerah, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan undang-undang ini.

Bagian VIII.
Tentang Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara.

1. Tentang Pemungutan Suara.

Pasal 56.

Jika dalam suatu daerah swatantra untuk mana Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diadakan jumlah calon yang masuk dalam daftar-calon tetap sama dengan atau kurang daripada jumlah anggota yang ditetapkan untuk daerah swatantra yang bersangkutan, maka dalam daerah-pemilihan itu tidak diadakan pemungutan suara, dan semua calon dianggap telah terpilih menjadi anggota.

Pasal 57.

(1)
Pemungutan suara dilakukan dalam daerah pemungutan suara di tempat atau di tempat-tempat pemberian suara, yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 39, dengan mengingat jarak dan jumlah pemilih, dan dalam waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan undang-undang ini.
(2)
Pemungutan suara di tempat pemberian suara diselenggarakan dalam rapat Panitia Pemungutan Suara, yang selama pemberian suara dilakukan, dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga orang anggota, yang merupakan Penyelenggara Pemungutan Suara, yang susunan keanggotaannya terdiri dari berbagai aliran politik/organisasi.
(3)
Penambahan anggota Panitia Pemungutan Suara untuk menyelenggarakan pemungutan -suara, dilakukan dengan sedapat-dapatnya mengambil anggota-anggota Panitia Pendaftaran Pemilih, sedang waktu pemberhentian anggota-anggota itu ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Daerah yang bersangkutan, dimaksud dalam pasal 20 ayat 3.
(4)
Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 39 menetapkan untuk tiap-tiap tempat pemberian suara, pemilih dari desa atau desa-desa mana yang akan mengeluarkan suaranya pada tiap-tiap tempat pemberian suara itu.

Dalam hal pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Swatantra Propinsi, penetapan tersebut dilakukan atas usul Panitia Pemilihan daerah Kabupaten dalam daerah Propinsi itu.

Ketua Panitia Pemungutan Suara menunjuk di antara anggota-anggota Panitia seorang Ketua untuk masing-masing Penyelenggara Pemungutan Suara di tiap-tiap tempat pemberian suara.

Pasal 58.

(1)
Pemilih memberikan suaranya kepada seorang calon, yang dikemukakan sebagai calon-perseorangan, atau yang dikemukakan dalam suatu daftar-kumpulan, atau. kepada suatu daftar-kumpulan yang namanya atau tanda-gambarnya tercantum dalam daftar-calon tetap.
(2)
Untuk memberikan suaranya pemilih harus datang sendiri di tempat pemberian suara yang ditentukan menurut pasal 57 ayat 4.

Pasal 59.

(1)
surat suara untuk memberikan suara memuat:
a. nama badan yang dipilih;
b. tahun diadakan pemilihan;
c. nama daerah pemungutan suara;
d. nama tempat pemberian suara;
e. nomor, nama dan tanda-gambar masing-masing daftar;
f. tanda yang menjamin tidak adanya pemalsuan.
(2)
Pemilih memberikan suara kepada suatu daftar dengan menusuk tanda-gambar daftar itu sampai tembus.

Pemilih memberikan suara kepada seorang calon dengan menulis nomor daftar dan nomor serta nama dari calon itu dalam ruangan yang disediakan untuk itu dalam surat suara.

Untuk memudahkan pemilih menulis nama calon yang dipilihnya, maka dalam tiap-tiap ruangan pemungutan suara dipasang daftar-calon tetap.
(3)
Surat suara disusun oleh Panitia Pemilihan Daerah seperti berikut:
a. Nomor, nama dan tanda-gambar masing-masing daftar seperti dimaksud dalam ayat 1 huruf e di atas disusun menurut cara yang ditetapkan dalam penyusunan daftar calon tetap.
b. Nama daerah pemungutan suara dan nama tempat pemberian suara diisi oleh Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara;
c. Bentuk dan tempat dalam surat-surat dari tanda yang menjamin tidak adanya pemalsuan, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 60.

Seorang pemilih yang mengisi surat-suara dengan keliru dapat satu kali meminta surat-suara baru, setelah menyerahkan surat-suara yang diisi dengan keliru kepada pimpinan rapat pemungutan suara. Surat-suara yang dikembalikan itu oleh Ketua rapat diberi tanda, bahwa surat-suara itu tidak terpakai lagi.

Pasal 61.

(1)
Untuk pemberian suara harus disediakan suatu ruangan atau lebih, sehingga pemberian suara dapat dijalankan dengan cara rahasia.
(2)
Surat-suara yang telah dipergunakan oleh seorang pemilih, oleh pemilih itu sendiri dimasukkan ke dalam sebuah kotak suara, yang ditempatkan sedemikian, sehingga dapat dilihat oleh hadirin pada rapat pemungutan suara itu.
(3)
Seorang pemilih, yang berhubung dengan cacat badan tidak dapat mengisi surat-suara, dapat meminta pertolongan kepada Ketua rapat pemungutan suara.

Ketua tersebut mengisi surat-suara dan memasukkannya ke dalam kotak suara dengan disaksikan oleh anggota-anggota Penyelenggara Pemungutan Suara yang hadir.

Pasal 62.

Susunan ruangan pemungutan suara, cara memberikan surat-suara kepada pemilih, cara memasukkan ke dalam kotak suara, bentuk kotak suara dan segala sesuatu yang menjamin kejujuran, kerahasiaan, kebebasan dan ketenangan dalam pelaksanaan pemungutan suara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 63.

(1)
Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara mengusahakan, supaya umum mengetahui tentang diadakannya rapat pemungutan suara, serta waktu dan tempatnya.
(2)
Ketua tersebut menjaga ketertiban dalam ruangan pemungutan suara menurut aturan-aturan yang-ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah mengatur penghentian pemungutan suara, jika jalan pemungutan suara terhalang, atau kalau pemungutan suara diteruskan tidak terjamin sahnya, berhubung dengan ketertiban terganggu, dan mengatur kelanjutan pemungutan suara yang dihentikan itu.

Pasal 64.

Tiap-tiap majikan wajib memberi kesempatan kepada pekerja-pekerja yang berhak memilih untuk memberikan suaranya.

Kewajiban itu tidak berlaku terhadap pekerja yang berhubung dengan pekerjaannya pada waktu pemungutan suara tidak mungkin berada di tempat, dimana ia boleh memberikan suaranya.

Pasal 65.

Setelah waktu untuk pemberian suara berakhir, Penyelenggara Pemungutan Suara segera membuka surat-surat-suara yang telah dipergunakan oleh pemilih-pemilih.

Surat-suara yang berlainan dari yang ditetapkan oleh ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini atau dalam peraturan-peraturan pelaksanaan undang-undang ini, tidak berharga.

Selanjutnya tidaklah berharga surat-suara, kalau:

a.suara diberikan kepada lebih dari seorang calon atau kepada lebih dari suatu daftar-kumpulan;
b.suara tidak terang maksudnya diberikan kepada siapa;,
c.pemberian suara tidak dilakukan menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini atau dalam peraturan pelaksanaan undang-undang ini atau dalam peraturan pelaksanaan undang-undang ini;
d.di dalamnya ditulis nama pemilih atau catatan lain.

Pasal 66.

Penyelenggara Pemungutan Suara mengumpulkan surat-surat-suara yang berharga, daftar demi daftar dan menghitung:

A.dari tiap-tiap daftar-perseorangan, jumlah suara yang diberikan kepada calon dalam daftar itu;
B.dari tiap-tiap daftar-kumpulan:

a.jumlah suara yang langsung diberikan kepada daftar;
b.jumlah suara yang diberikan kepada masing-masing calon;
c.jumlah suara yang diperoleh daftar dengan langsung dan dengan meliwati calon-calon.

Pasal 67.

Pemilih-pemilih boleh hadir pada pembukaan surat-surat-suara dan penghitungan suara, selama dan sekedar ketertiban dan pekerjaan-pekerjaan tidak terganggu oleh karenanya, dengan ketentuan sekurang-kurangnya dapat hadir wakil-wakil partai/organisasi yang ikut mencalonkan.

Pembukaan Surat-surat suara dan penghitungan suara dilakukan dengan cara sedemikian, sehingga dapat diikuti oleh pemilih-pemilih yang hadir.

Pemilih yang hadir boleh mengemukakan keberatan, yang seketika itu juga diputus oleh Penyelenggara Pemungutan Suara.

Pasal 68.

(1) Dari pemungutan suara dan penghitungan suara segera dibuat berita acara, yang ditanda-tangani oleh semua anggota Penyelenggara Pemungutan Suara yang hadir.

Surat catatan itu disebut Berita Acara Pemungutan Suara dan memuat:

a.nama daerah swatantra untuk mana diadakan pemilihan;
b.nama daerah-pemungutan suara;
c.nama tempat dimana rapat pemungutan suara dilangsungkan dan nama-nama desa yang masuk dalam lingkungan tempat pemungutan suara itu;
d.hari dan tanggal pemberian suara;
e.nama anggota-anggota Panitia Pemungutan Suara yang hadir pada rapat pemungutan suara dengan disebutkan Ketuanya;
f.jumlah pemilih yang terdaftar;
g.jumlah surat-suara yang diterima untuk rapat pemungutan suara;
h.jumlah pemilih yang memberikan suara;
i.jumlah surat-suara yang tidak dipergunakan;
j.jumlah surat-suara yang dikembalikan;
k.jumlah surat-suara yang tidak berharga.
1.jumlah suara sah yang diberikan;
m.jumlah suara yang diberikan kepada calon dalam daftar-perseorangan.
n.jumlah suara yang langsung diberikan kepada masing-masing daftar kumpulan;
o.jumlah suara yang diberikan kepada masing-masing calon dalam masing-masing daftar-kumpulan;
p.jumlah suara yang diperoleh masing-masing daftar-kumpulan.

(2) Keberatan yang dikemukakan oleh pemilih, dimaksud dalam pasal 67, dan keputusan atas keberatan itu dimuat dalam berita acara itu.

Pasal 69.

(1) Berita Acara Pemungutan Suara dan salinannya, yang juga ditanda-tangani oleh semua anggota Penyelenggara Pemungutan Suara yang hadir, bersama-sama surat-surat-suara yang berharga maupun yang tidak berharga atau yang tidak dipakai ataupun yang diberi tanda tidak terpakai lagi, oleh Ketua Penyelenggaraan Pemungutan Suara disampaikan kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara.

(2) Satu rangkap dari Berita Acara Pemungutan Suara dimaksud dalam pasal 68 oleh Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara dikirim langsung kepada Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 39 dengan perantaraan Ketua Panitia Pemungutan Suara.

(3) Panitia Pemungutan Suara memeriksa berita-berita acara yang diterima oleh Ketuanya dan membetulkannya dimana perlu.

Panitia Pemungutan Suara memberikan surat-surat-suara,jika dianggap perlu.

(4) Panitia Pemungutan Suara menghitung seperti yang ditentukan untuk Penyelenggara Pemungutan Suara dalam pasal 66 dan menghitung jumlah suara yang dikeluarkan dalam daerah-pemungutan suaranya. Dari perbuatan-perbuatan ini dibuat berita acara, yang ditanda-tangani oleh semua anggota yang hadir.

(5) Setelah menyelesaikan pekerjaannya seperti tersebut di atas Ketua Panitia Pemungutan Suara mengirim surat-surat yang dimaksud dalam ayat 1 bersama dengan berita acara yang dibuatnya kepada Panitia Pemilihan Daerah yang dimaksud dalam pasal 39.

(6) Dalam hal pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah swatantra Propinsi atas kehendak Panitia Pemilihan Daerah tersebut pengiriman surat-surat yang tersebut dalam ayat 5 dapat dilakukan kepada Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten.

(7) Berita acara yang diterima Panitia Pemilihan Kabupaten menurut ayat 6 diperiksa Panitia tersebut dan dibetulkannya dimana perlu.

Surat-surat-suara diperiksa jika dianggap perlu.

(8) Dalam hal demikian Panitia Pemilihan Kabupaten menghitung seperti yang ditentukan untuk Panitia Pemungutan Suara dalam ayat 4 dan menghitung jumlah suara yang dikeluarkan dalam
daerahnya.

Dari perbuatan-perbuatan ini dibuat berita acara yang ditanda-tangani oleh semua anggota yang hadir.

(9) Setelah menyelesaikan pekerjaan seperti tersebut di atas Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten mengirim surat-surat yang diterimanya dari Panitia Pemungutan Suara seperti tersebut dalam ayat 6 bersama dengan berita acara yang dibuatnya, kepada Panitia Pemilihan Propinsi.

Pasal 70.

Cara pembukaan surat-surat-suara, cara penghitungan suara dan cara pengiriman berita acara serta surat-surat-suara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

§ 2. Tentang ketentuan khusus mengenai
pemungutan suara.

Pasal 71.

(1) Menyimpang dari ketentuan tersebut dalam pasal 58 ayat 2, maka pemilih yang dimaksud dalam pasal 5 dapat memberikan suaranya dengan cara lain yang ditentukan dengan Peraturan daerah, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan undang-undang ini, setelah mendengar pertimbangan komandan kesatuan yang bersangkutan.

(2) Pemilih-pemilih lain dari yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, yang karena keadaan memaksa harus berada di luar tempat pemberian suara yang ditunjuk baginya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang ini, dapat memberikan suaranya pada tempat pemberian suara lain dalam daerah untuk mana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk dengan menyerahkan kutipan daftar-pemilih mengenai namanya kepada Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara yang bersangkutan.

(3) Rumah sakit, rumah tahanan dan kamp tawanan merupakan tempat pemberian suara dari daerah pemungutan suara, dimana rumah sakit, rumah tahanan dan kamp tawanan itu berada, bagi pemilih-pemilih pendiam rumah sakit, rumah tahanan dan kamp tawanan itu, yang terdaftar di tempat itu.

(4) Peraturan Pemerintah memberi petunjuk-petunjuk seperlunya mengenai ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam ayat 1, 2 dan 3.

§ 3. Tentang ketentuan mengenai pemungutan suara tertunda.

Pasal 72.

(1) Jika berhubung dengan keamanan sesuatu Panitia Pemungutan Suara tidak dapat mengadakan pemungutan suara di suatu tempat pemberian suara atau lebih, maka Panitia Pemungutan Suara yang bersangkutan memberitahukannya dengan segera kepada Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 39.

Dalam hal demikian Panitia Pemilihan Daerah tersebut dapat memerintahkan kepada Panitia Pemungutan Suara untuk mengadakan pemungutan suara tertunda.

(2) Ketentuan-ketentuan mengenai pemungutan suara ulangan yang ditetapkan berdasarkan pasal 73 ayat 3 dan 4 berlaku bagi pemungutan suara tertunda itu.

Bagian IX.
Tentang Penetapan Hasil Pemilihan.

§ 1. Tentang pembagian kursi-kursi.

Pasal 73.

(1) Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 39 segera memeriksa berita-berita acara yang diterimanya dari Ketua Panitia Pemungutan Suara dan menyelidiki keberatan-keberatan dan keputusannya yang dimuat dalam surat-surat itu.

Panitia Pemilihan Daerah tersebut memeriksa surat-surat suara, jika dianggap perlu.

(2) Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam ayat 1 dapat memerintahkan kepada suatu Panitia Pemungutan Suara untuk mengadakan pemungutan suara ulangan di seluruh daerah-pemungutan suaranya atau di suatu atau di beberapa tempat dimaksud dalam pasal 57 ayat 1, apabila hasil pemungutan suara tidak dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Dalam hal Panitia Pemilihan Daerah itu memerintahkan mengadakan pemungutan suara ulangan, maka tanggal untuk melakukan ulangan itu ditetapkan sedemikian, sehingga penetapan hasil pemilihan tidak terlambat karenanya.

(4) Peraturan Pemerintah mengatur lebih lanjut hal-hal mengenai pemungutan suara dimaksud dalam ayat 3.

Pasal 74.

(1) Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 39 menghitung seperti yang ditentukan untuk Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara dalam pasal 66, menjumlah suara yang diperoleh daftar-daftar yang digabungkan dan menghitung jumlah suara yang diberikan dalam daerah-pemilihan itu.

(2) Kemudian Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam ayat 1 menetapkan pembagi-pemilihan, yaitu bilangan bulat hasil-bagi yang diperoleh dari pembagian jumlah suara yang diberikan dalam daerah-pemilihan itu dengan jumlah anggota yang ditetapkan untuk daerah swatantra itu.

Pasal 75.

(1) Suatu daftar memperoleh kursi sejumlah bilangan bulat dari hasil-bagi yang diperoleh dari pembagian jumlah suara yang diperoleh daftar itu dengan bilangan pembagi-pemilihan.

(2) Suatu daftar hanya dapat memperoleh kursi paling banyak sama dengan jumlah calon yang namanya tercantum dalam daftar itu.

(3) Daftar yang memperoleh jumlah suara kurang daripada bilangan pembagi-pemilihan, tidak mendapat kursi dalam pembagian kursi-kursi pertama.

(4) Apabila dengan pembagian sebagai tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 semua kursi yang ditetapkan untuk suatu daerah swatantra belum terbagi habis, maka sisa kursi itu diberikan kepada gabungan daftar menurut pasal 37, sejumlah bilangan bulat yang diperoleh daripada pembagian jumlah sisa-sisa suara dari daftar-daftar yang digabungkan dengan bilangan pembagi-pemilihan dimaksud dalam pasal 74 ayat 2.

(5) Apabila dengan pembagian menurut ayat 1, 2, 3 dan 4 semua kursi yang ditetapkan untuk suatu daerah swatantra belum juga terbagi habis, maka kursi-kursi sisa dibagikan sekursi demi sekursi kepada daftar/gabungan daftar yang menunjukkan sisa suara terbanyak, hingga semua kursi-sisa terbagi habis.

Jika perlu, antara daftar/gabungan daftar yang menunjukkan sisa suara yang sama diadakan undian.

(6) Kursi-kursi yang diperoleh gabungan daftar menurut pembagian tersebut dalam ayat 4 dan 5, diberikan kepada salah satu daftar dari gabungan itu berdasarkan persetujuan yang bersangkutan.

Pasal 76.

Pembagian kursi-kursi dimaksud dalam pasal 75 dilakukan dalam suatu rapat yang terbuka untuk umum selama dan sekedar ketertiban dari pekerjaan-pekerjaan tidak terganggu oleh karenanya.

Pembagian kursi-kursi itu dilakukan dengan cara sedemikian, sehingga dapat diikuti oleh hadirin.

Orang yang hadir boleh mengemukakan keberatan, yang seketika itu juga diputus oleh Panitia Pemilihan Daerah yang bersangkutan dimaksud dalam pasal 39.

Pasal 77.

(1) Dari penghitungan suara dan pembagian kursi-kursi segera dibuat berita acara, yang ditanda-tangani oleh semua anggota Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 39 yang hadir.

Berita acara itu disebut Berita Acara Pembagian Kursi, yang didalamnya atau dalam lampirannya membuat keterangan tentang:

a.nama daerah swatantra;
b.nama daerah-daerah-pemungutan suara yang masuk dalam lingkungan daerah swatantra itu;
c.hari dan tanggal penetapan hasil pemilihan;
d.nama semua anggota yang hadir dalam rapat penetapan hasil pemilihan dengan disebutkan Ketuanya;
e.jumlah pemilih yang terdaftar dan jumlah suara yang diberikan dalam masing-masing daerah pemungutan suara;
f.jumlah suara yang diberikan dalam daerah swatantra itu:
g.jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan untuk daerah swatantra itu;
h.pembagi-pemilihan untuk daerah swatantra itu,
i.jumlah suara dalam daerah itu yang diberikan kepada masing-masing daftar-perseorangan;
j.jumlah suara dalam daerah itu yang langsung diberikan kepada masing-masing daftar Kumpulan:
k.jumlah suara dalam daerah itu yang diberikan kepada masing-masing calon dalam masing-masing daftar kumpulan;
1.jumlah suara dalam daerah itu yang diperoleh masing-masing daftar kumpulan;
m.jumlah kursi yang diperoleh masing-masing daftar sesudah pembagian kursi menurut ketentuan pasal 75 ayat 1, 2 dan 3
n.jumlah kursi yang belum terbagi,
o.jumlah sisa suara dari tiap-tiap daftar;
p.jumlah sisa suara dari tiap-tiap daftar dalam suatu gabungan daftar dan jumlah sisa suara seluruhnya dalam gabungan daftar itu;
q.jumlah kursi-sisa yang diperoleh gabungan daftar pada pembagian kursi-sisa menurut ketentuan pasal 7 ayat 4,
r.jumlah kursi-sisa yang masih belum terbagi sesudah pembagian menurut ketentuan pasal 75 ayat 4;
s.jumlah sisa suara dari masing-masing gabungan daftar sesudah pembagian kursi-sasa menurut ketentuan pasal 75 ayat 4;
t.jumlah kursi-sisa yang diperoleh tiap-tiap daftar/gabungan daftar sesudah pembagian kursi-sisa menurut ketentuan pasal 75 ayat 5;
u.jumlah kursi seluruhnya yang diperoleh tiap-tiap daftar, dengan memperhatikan ketentuan pasal 75 ayat 6.

(2) Keberatan yang dikemukakan seperti dimaksud dalam pasal 76 dan keputusan atas keberatan itu dimuat dalam berita acara.

(3) Berita Acara Pembagian Kursi tersebut disimpan oleh Ketua Panitia Pemilihan Daerah.

Pasal 78.

(1) Salinan Berita Acara Pembagian Kursi, yang juga ditanda-tangani oleh semua anggota Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 39 yang hadir, dikirim kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dan kepada Menteri Dalam Negeri.

(2) Isi berita acara, kecuali keberatan-keberatan dimaksud dalam pasal 76, oleh Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 39 diumumkan dalam daerahnya menurut cara seperti dimaksud dalam pasal 48 ayat 1.

Pasal 79.

Cara melaksanakan penghitungan suara dan pembagian kursi-kursi pertama serta kursi-kursi sisa diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah.

§ 2. Tentang penetapan calon-calon yang terpilih.

Pasal 80.

Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 39 menetapkan buat daerah-pemilihannya calon-calon yang terpilih menjadi anggota berdasarkan pasal 81.

Pasal 81.

(1) Apabila suatu daftar memperoleh kursi sejumlah sama dengan jumlah calon dalam daftar itu, maka semua calon terpilih menjadi anggota.

(2) Apabila jumlah kursi yang diperoleh suatu daftar kurang dari jumlah calon dalam daftar itu, maka yang terpilih ialah calon-calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya sejumlah bilangan pembagi-pemilihan daftar.

Pembagi-pemilihan daftar ialah bilangan hasil-bagi dari daftar pembagian jumlah suara yang diperoleh daftar itu dengan jumlah kursi yang diperolehnya.

Suara yang diberikan kepada daftar dianggap diberikan kepada calon pertama dalam daftar itu.

(3) Jika belum semua kursi ditempati dengan cara tertera dalam ayat 2, atau jika tidak seorang calonpun memperoleh suara sejumlah bilangan pembagi-pemilihan daftar, maka yang terpilih untuk menempati kursi-kursi yang lowong itu ialah calon atau calon-calon menurut urutan tempat mereka dalam daftar, dengan ketentuan, bahwa yang didahulukan ialah calon-calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya seperdua dari bilangan pembagi-pemilihan daftar. (4) Seorang calon yang menyatakan kepada Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 39 tidak bersedia ditetapkan terpilih untuk suatu daftar, tidak ditetapkan terpilih menjadi anggota untuk daftar itu.

Suara yang diperoleh calon tersebut dianggap diberikan langsung kepada daftar yang bersangkutan.

Pasal 82.

Ketentuan dalam pasal 76 dengan perubahan seperlunya berlaku untuk penetapan calon-calon yang terpilih.

Pasal 83.

Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 80 mengatur dari tiap-tiap daftar dalam daftar baru urutan calon sedemikian, sehingga calon-calon yang memperoleh jumlah suara yang diperlukan untuk terpilih ditempatkan paling atas dalam urutan daftar itu, kemudian ditempatkan menurut urutan daftar semula calon-calon yang memperoleh jumlah suara sedikit-dikitnya seperdua dan jumlah suara dimaksud, selanjutnya ditempatkan calon-calon yang lain menurut urutan semula pula.

Bagian X.
Tentang Pengumuman Hasil Pemilihan
Dan Pemberitahuan Kepada yang Terpilih.

Pasal 84.

(1) Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 39 membuat daftar dari calon-calon yang ditetapkan terpilih, selanjutnya disebut terpilih.

(2) Ketua Penitia dimaksud dalam ayat 1 mengumumkan daftar terpilih itu dalam wilayahnya menurut cara tersebut dalam pasal 54 dan pasal 48 ayat 1.

Pasal 85.

(1) Ketua Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 84 memberitahukan penetapan terpilih kepada masing-masing terpilih dengan surat terdaftar, yang dialamatkan kepada alamat yang ditulis dalam surat pencalonannya atau dengan surat yang disampaikan dalam tangan dengan tanda-penerimaan.

Apabila karena keadaan penetapan calon-calon yang terpilih yang pasti perlu dipercepat, maka untuk menyampaikan surat dalam tangan tersebut di atas Ketua Panitia Pemilihan Daerah dimaksud pasal 39 dengan surat kawat meminta terpilih untuk mendatangi Panitia Pemilihan Daerah.

(2) Dalam waktu tigapuluh hari sesudah hari pemberitahuan terdaftar dikirimkan, yang ternyata dari cap pos, atau dalam waktu tujuh hari sesudah surat pemberitahuan dalam tangan disampaikan, Panitia Pemilihan Daerah tersebut dalam ayat 1 harus sudah menerima surat dari terpilih yang menyatakan apakah ia menerima penetapannya atau tidak.

Bagian XI.
Tentang Penggantian.

Pasal 86.

(1) Jika dalam waktu-waktu yang ditentukan dalam pasal 85 Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal itu belum menerima pernyataan dari seorang terpilih dimaksud dalam pasal tersebut, maka terpilih itu dianggap tidak menerima penetapannya.

(2) Waktu-waktu yang ditentukan dalam pasal 85 ayat 2 masing-masing diperpanjang dengan jangka waktu yang sama bagi terpilih yang dapat menunjukkan kepada Panitia Pemilihan Daerah dimaksud pasal 39, bahwa kelambatan pengiriman pernyataan tidak disebabkan karena kelalaian terpilih itu, dalam mana anggapan dalam ayat 1 dibatalkan.

(3) Dalam hal Ketua Panitia Pemilihan Daerah meminta terpilih untuk mendatangi Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat 1 kalimat kedua, maka,jika dalam waktu lima belas hari sesudah hari pengiriman panggilan, terpilih belum mendatangi Panitia Pemilihan Daerah dimaksud pasal 39, terpilih itu dianggap tidak menerima penetapannya.

(4) Jika dalam lima belas hari sesudah waktu tersebut dalam ayat 3, terpilih datang kepada Panitia Pemilihan Daerah dimaksud pasal 39, atau Panitia Pemilihan Daerah itu menerima surat dari padanya, dengan bukti-bukti yang dapat menunjukkan kepada Panitia tersebut, bahwa kelambatan kedatangan terpilih tidak disebabkan karena kelalaian terpilih itu, maka anggapan tersebut dalam ayat 3 dibatalkan.

Pasal 87.

(1) Jika seorang calon tidak atau dianggap tidak menerima penetapannya, maka Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 86 mengganti calon itu dengan calon lain

(2) Penggantian itu dilakukan sebagai berikut:

a.seorang calon yang dikemukakan secara perseorangan, diganti dengan seorang calon yang memperoleh suara terbanyak di antara semua calon yang belum terpilih;
b.seorang calon yang dikemukakan dalam suatu daftar-kumpulan diganti dengan seorang calon yang menurut urutan sebagai tersebut dalam pasal 81 tempatnya paling atas antara calon-calon yang belum terpilih di antara daftar itu;jika penggantian secara itu tidak mungkin dilakukan lagi, karena semua calon dalam daftar itu sudah terpilih, maka berlakulah penggantian menurut yang tersebut dalam huruf a.

Pasal 88.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 85 dan pasal 86 berlaku juga terhadap penggantian terpilih.

Pasal pokoknya mengikuti prosedur yang dipakai dalam Undang-undang Pemilihan Umum. Hanya saja karena Undang-undang ini mengenal satu daerah pemilihan saja, maka tanda-gambar harus diajukan langsung kepada Panitia Pemilihan Daerah, untuk mana pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diadakan. Jelasnya tanda-gambar itu harus diajukan kepada:

a.Panitia Pemilihan Daerah Propinsi dalam hal pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi;
b.Panitia pemilihan Daerah Kabupaten, dalam hal pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
c.Panitia Pemilihan Daerah tingkat Yang terendah, dalam hal pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat yang terendah.

Dalam hal ini untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi kesukaran- kesukaran karena luasnya Daerah dan sulitnya perhubungan dapat diperkecil, sebab yang akan mengajukan tanda-gambar itu ialah pengurus yang tertinggi dari sesuatu partai di daerah swatantra itu. Pengurus demikian pada galibnya bertempat kedudukan di ibukota daerah swatantra yang bersangkutan, sehingga dekat dengan Panitia Pemilihan Daerah, dimana tanda-gambar itu harus disampaikan.

Pasal ini menentukan siapa yang harus mengajukan tanda-gambar, sesuai dengan pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 9/1954.

Perbedaannya hanya bahwa dalam pasal ini Panitia Pemilihan Daerah memberi nomor yang terdiri dari angka biasa saja, tanpa huruf latin, sebab huruf latin dalam Peraturan Pemerintah No. 9/1954 dimaksudkan untuk menunjukkan daerah pemilihan, sedang Undang-undang ini hanya mengenai satu daerah pemilihan.

Pasal 38 pada pokoknya sesuai dengan Undang-undang Pemilihan Umum.

Ayat 2 pasal ini dimaksudkan untuk mencegah kesukaran-kesukaran karena luasnya daerah dan sukarnya perhubungan. Lagi pula Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten dianggap lebih mengetahui hal- ikhwal seseorang calon ataupun pemilih.

Pasal 39 mengandung pokok pikiran yang sama dengan pasal 33.

Pasal 47 sampai dengan pasal 55

Karena dipakai sistim satu daerah pemilihan, maka untuk pemilihan suatu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah penyusunan diftar-calon sementara dan daftar-calon tetap dilakukan oleh Panitia Penyelenggara yang sama. Misalnya untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, penyusunan daftar-calon sementara dan daftar-calon tetap kedua-duanya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Daerah Propinsi itu sendiri. Oleh karena itu pasal-pasal yang mengandung ketentuan tentang daftar-calon sementara dan daftar-calon tetap berbeda dengan ketentuan-ketentuan yang mengenai hal tersebut dalam Undang-undang Pemilihan Umum.

Perbedaan-perbedaan itu antara lain:
a.Daftar-calon sementara yang disusun oleh Panitia Pemilihan Daerah diumumkan oleh Panitia tersebut dalam daerahnya (pasal 48);
b.Setiap orang boleh mengajukan keberatan;
c.Panitia Pemilihan Daerah memeriksa daftar-calon sementara tersebut dalam rapat terbuka.

Dalam rapat terbuka itu kecuali diperiksa daftar-calon sementara, juga diambil keputusan mengenai keberatan yang diajukan; daftar yang tidak memakai tanda-gambar diberi tanda-gambar (pasal 5 1 ).

Kemudian Panitia Pemilihan Daerah dengan undian memberi nomor pada tiap-tiap daftar dengan memperhatikan penggabungan, setelah mana daftar-calon sementara itu menjadi daftar-calon tetap (pasal 52). Daftar-calon tetap diumumkan.
Pasal 56 sampai dengan pasal 72, tentang pemungutan dan penghitungan suara mengikuti prosedur yang sesuai dengan Undang-undang Pemilihan Umum. Kecuali dalam pasal 69 dimasukkan cara baru tentang penghitungan suara dan Berita Acara Pemungutan Suara, di mana Panitia Pemungutan Suara harus memeriksa berita acara pemungutan suara, yang diterimanya dari Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara.Setelah itu Panitia Pemungutan Suara mengirimkan Berita Acara Pemungutan Suara yang sudah diperiksanya itu kepada Panitia Pemilihan Daerah, untuk mana pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu diadakan.

Pada pokoknya juga dalam hal pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah swatantra Propinsi pengiriman itu dari Panitia Pemungutan Suara dilakukan langsung ke Panitia Pemilihan Daerah Propinsi.

Tetapi atas pertimbangan kesulitan-kesulitan karena luasnya daerah dan sukarnya perhubungan, maka ayat 6 dari pasal ini membolehkan pengiriman itu melalui Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten, dan dalam hal yang demikian Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten juga melakukan pemeriksaan seperti yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara.

Berhubung dengan keadaan pemilih yang tidak mungkin berada pada tempat pemberian suara yang ditentukan baginya, karena sifat pekerjaannya atau karena hal-hal lain, seperti pelaut, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, dan sebagainya, maka pasal ini memberi kesempatan kepada mereka untuk melakukan hak-pilihnya ditempat pemberian suara lain, asal masih dalam daerah pemilihan itu, dengan membawa surat kutipan daftar-pemilih mengenai namanya,

Mengenai cara pembagian kursi untuk masing-masing daftar sesuai dengan sistim satu daerah pemilihan, yaitu pembagian kursi hanya dilakukan satu kali saja oleh Panitia Pemilihan Daerah yang mengadakan pemilihan, dengan melalui 3 taraf pembagian yakni:

1.Tiap daftar yang mencapai pembagi-pemilihan.
2.Gabungan daftar yang jumlah sisa suaranya mencapai pembagi pemilihan.
3.Daftar gabungan daftar yang jumlah sisa suaranya terbanyak,

Keterangan:

Beberapa pasal yang tidak dicantumkan di atas dianggap sudah cukup jelas.

Termasuk Lembaran-Negara No. 44 tahun 1956.

CATATAN

*)Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-53 pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 1956, P.16/1956

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1956 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber:LN 1956/44; TLN NO. 1072