Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

KOTA TEBING TINGGI DI PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB 1 — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Provinsi sumatera utara adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang provinsi Sumatera Utara.
  2. Kota Tebing Tinggi adalah daerah kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk g berdasarkan Undang-Undang Damrat Nomor Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota- Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Utara.
  3. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kota Tebing Tinggi.

Pasal 2

Tanggal 24 November 1956 merupakan tanggal pembentukan Kota Tebing Tinggi berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor l}g2l.

BABII ...

SK No 199587 A

PRESIDEN

BAB 2 — CAKUPAN WILAYAH, BATAS DAERAH, DAN KARAKTERISTIK

Pasal 3

Kota Tebing Tinggi terdiri atas 5 (lima) Kecamatan, yaitu:

  • Kecamatan Padang Hulu;
  • Kecamatan Rambutan;
  • Kecamatan Padang Hilir;
  • Kecamatan Bajenis; dan Kota. e. Kecamatan Tebing Tinggi

Pasal 4

(1) Kota Tebing Tinggi mempunyai batas daerah:

Serdang a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bedagai;

  • sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai; dengan Kabupaten Serdang c. sebelah selatan berbatasan Bedagai; dan
  • sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai.

(2) Penegasan batas daerah Kota Tebing Tinggi secara pasti di

lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Kota Tebing Tinggi memiliki karakteristik, yaitu: geografis sebagian besar wilayah a. kewilayahan dengan ciri merupakan dataran rendah; berupa perdagangan, jasa, industri, b. memiliki sumber daya dan pertanian; dan agarrra, dan budaya secara umum c. terdiri atas suku bangsa, religius, heterogen yang menunjukkan karakter menjunjung tinggi adat istiadat dan kearifan lokal'

BABIII ...

SK No 205919 A

TRESIDEN

BAB 3 — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan g pelaksanaan dari Undang-Undang Darurat Nomor Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor lO92), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 8

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Darrrrat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 6O Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor lO92), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 205920 A

FRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2024

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2024

,

ttd

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

INDONESIA dan Hukum.

Djaman

SK No 205921 A

PRESIDEN

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa Kota Tebing Tinggi di Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  • bahwa pembangunan Kota Tebing Tinggi diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah dengan memperhatikan karakteristik daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kota Tebing Tinggi di Provinsi Sumatera Utara;
  • bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kota Tebing Tinggi di Provinsi Sumatera Utara;
MENGINGAT

Pasal 18, Pasal 18A, Pasal l8B ayatl2l, pasal 20, pasal 21, Undang-Undang Dasar Negara dan Pasal 22D ayat l2l Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan

SK No 199586 A

PRESIDEN

REFUBUK INDONESIA

Referensi Silang (1)
UU 8/2023 — PROVINSI SUMATERA UTARA