Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

KABUPATEN LUWU DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

BAB 1 — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Provinsi Sulawesi Selatan adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan.
  2. Kabupaten Luwrr adalah daerah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi.
  3. Kecamatan adalah kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Luwu.

Pasal 2

Tanggal 4 Juli 1959 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Luwu berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor T4,Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 1822lr.

SK No 207680 A

PRESIDEN

BAB 2 — CAKUPAN WILAYAH, BATAS DAERAH, IBU KOTA, DAN

Pasal 3

Kabupaten Luwu terdiri atas 22 (dua puluh dua) Kecamatan, yaitu:

  • Kecamatan Basse Sangtempe;
  • Kecamatan Larompong;
  • Kecamatan Suli;
  • Kecamatan Bajo;
  • Kecamatan Bua Ponrang;
  • KecamatanWalenrang;
  • Kecamatan Belopa;
  • Kecamatan Bua;
  • Kecamatan Lamasi;
  • Kecamatan Larompong Selatan;
  • Kecamatan Ponrang;
  • Kecamatan Latimojong;
  • Kecamatan Kamanre;
  • Kecamatan Belopa Utara;
  • Kecamatan Walenrang Barat;
  • Kecamatan Walenrang Utara;
  • Kecamatan Walenrang Timur;
  • Kecamatan Lamasi Timur;
  • Kecamatan Suli Barat;
  • Kecamatan Bajo Barat;
  • Kecamatan Ponrang Selatan; dan
  • Kecamatan Basse Sangtempe Utara.

Pasal 4

(1) Kabupaten Luwu mempunyai batas daerah:

  • sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo;
  • sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone;
  • sebelah selatan berbatasan dengan Kota Palopo, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Sidenreng Rappang; dan
  • sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Toraja Utara.

(2) Penegasan batas daerah Kabupaten Luwu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) secara pasti di lapangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Ibu Kota Kabupaten Luwu berkedudukan di Kecamatan Belopa

Pasal 6

Kabupaten Luwu memiliki karakteristik, yaitu:

  • kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan pegunungan, perbukitan, pesisir dan pantai, dataran rendah, kawasan perairan darat, dan kawasan perairan laut;
  • potensi sumber daya berupa industri, pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan, pariwisata, serta perdagangan dan jasa; dan
  • adat dan budaya Luwu berdasarkan kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, ritual atau upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat serta kelestarian lingkungan.

BAB III . .

SK No 20i682A

PRESIDEN

BAB 3 — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 18221, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 9

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Luwu dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7822lr, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 207683 A

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2024

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2024

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Perundang-undangan dan inistrasi Hukum

vanna Djaman

SK No 209368 A

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  • bahwa pembangunan Kabupaten Luwu diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah dengan memperhatikan karakteristik daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwr.r di Provinsi Sulawesi Selatan;
  • bahwa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, yang menjadi dasar pembentukan Kabupaten Luwu, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan;
MENGINGAT

Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 188 ayat (2), Pasal 20,

Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan

SK No 209367 A

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

Referensi Silang (2)
UU 29/1959 — Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang...
UU 4/2022 — PROVINSI SULAWESI SELATAN