Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

KABUPATEN LANGKAT DI PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB 1 — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Provinsi Sumatera Utara adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara.
  2. Kabupaten Langkat adalah daerah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
  3. Kecamatan adalah kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Langkat.

Pasal 2

Tanggal 24 November 1956 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Langkat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor lO92).

BABII ...

SK No 199562 A

PRESIDEN

BAB 2 — CAKUPAN WILAYAH, BATAS DAERAH, IBU KOTA, DAN

Pasal 3

Kabupaten Langkat terdiri atas 23 (dua puluh tiga) Kecamatan, yaitu:

  • Kecamatan Bahorok;
  • Kecamatan Salapian;
  • Kecamatan Kuala;
  • Kecamatan Sei Bingai;
  • Kecamatan Binjai;
  • Kecamatan Selesai;
  • Kecamatan Stabat;
  • Kecamatan Wampu;
  • KecamatanSecanggang;
  • Kecamatan Hinai;
  • Kecamatan Tanjung Pura;
  • Kecamatan Padang Tualang;
  • Kecamatan Gebang;
  • Kecamatan Babalan;
  • Kecamatan Pangkalan Susu;
  • Kecamatan Besitang;
  • Kecamatan Sei Lepan;
  • Kecamatan Berandan Barat;
  • Kecamatan Batang Serangan;
  • Kecamatan Sawit Seberang;
  • Kecamatan Sirapit;
  • Kecamatan Kutambaru; dan
  • Kecamatan Pematang Jaya.

Pasal 4 ...

SK No 199563 A

PRESIDEN

Pasal 4

(1) Kabupaten Langkat mempunyai batas daerah:

  • sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka;
  • sebelah timur berbatasan dengan Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang;
  • sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo; dan
  • sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Gayo Lues, dan Kabupaten Aceh Tamiang Aceh.

(2) Penegasan batas daerah Kabupaten Langkat secara pasti

di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Ibu kota Kabupaten Langkat berkedudukan di Kecamatan Stabat.

Pasal 6

Kabupaten Langkat memiliki karakteristik, yaitu:

  • kewilayahan dengan ciri geografi utama kawasan dataran rendah;
  • potensi sumber daya alam, berupa tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, industri, perikanan, perdagangan, serta pariwisata; dan
  • suku bangsa dan kultural yang secara umum memiliki karakter religius dan berbudaya sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan.

BABIII ...

SK No 1995644

PRESIDEH

BAB 3 — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor lO92l dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang- Undang ini.

Pasal 9

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Langkat dalam Undang- Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor IO92), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 199565 A

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2024

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2024

,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

INDONESIA dan Hukum,

Djaman

SK No 199566A

PRESIDEN

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  • bahwa pembangunan Kabupaten Langkat diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah dengan memperhatikan karakteristik daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Langkat provinsi Sumatera Utara;
  • bahwa Undang-Undang Darurat Nomor T Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kabupaten Langkat di provinsi Sumatera Utara;

pasal 2L,

MENGINGAT

Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (21, pasal 20,

dan Pasal 22D ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l94S;

Dengan

SK No 199561 A

PRESIDEN

LIK IHDONESIA

Referensi Silang (2)
UU 8/2023 — PROVINSI SUMATERA UTARA
UU 1/1957 — POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH