Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

KABUPATEN CIREBON DI PROVINSI JAWA BARAT

BAB 1 — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  • Provinsi Jawa Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Nomor l0 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat.

  1. Kabupaten Cirebon adalah daerah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat.

  2. Kecamatan . . .

SK No200171A

PRESIDEN

  1. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon.

Pasal 2

Tanggal 8 Agustus 1950 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Cirebon berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LN 1968/31; TLN NO. 2851).

BAB 2 — CAKUPAN WILAYAH, BATAS DAERAH, IBU KOTA, DAN

Pasal 3

Kabupaten Cirebon terdiri atas 40 (empat puluh) Kecamatan, yaitu:

  • Kecamatan Waled;

  • Kecamatan Ciledug;

  • Kecamatan Losari;

  • KecamatanPabedilan;

  • Kecamatan Babakan;

  • KecamatanKarangsembung;

  • KecamatanLemahabang;

  • Kecamatan Susukan Lebak;

  • Kecamatan Sedong;

  • KecamatanAstanajapura;

  • Kecamatan . . .

SK No200172A

PRES!DEN

  • Kecamatan Pangenan;
  1. Kecamatan Mundu;
  • Kecamatan Beber;
  • Kecamatan Talun;
  • Kecamatan Sumber;
  • Kecamatan Dukupuntang;
  • Kecamatan Palimanan;
  • Kecamatan Plumbon;
  • Kecamatan Weru;
  • Kecamatan Kedawung;
  • Kecamatan Gunung Jati;
  • Kecamatan Kepetakan;
  • Kecamatan Klangenan;
  • Kecamatan Arj awinangun;
  • Kecamatan Panguragan; z, Kecamatan Ciwaringin; aa. Kecamatan Susukan; bb. Kecamatan Gegesik; cc. Kecamatan Kaliwedi; dd. Kecamatan Gebang; ee. Kecamatan Depok; ff. Kecamatan Pasaleman; oo Kecamatan Pabuaran; hh. Kecamatan Karangwareng; ii. Kecamatan Tengah Tani; ii. Kecamatan Plered; kk. Kecamatan Gempol;
  1. Kecamatan Greged; mm, Kecamatan Suranenggala; dan nn. Kecamatan Jamblang.

Pasal 4...

SK No 200173 A

FRESIDEN

Pasal 4

(1) Kabupaten Cirebon mempunyai batas daerah:

  • sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, dan Laut Jawa;
  • sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah;
  • sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuningan; dan
  • sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Majalengka.

(2) Penegasan batas daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) secara pasti di lapangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Ibu Kota Kabupaten Cirebon berkedudukan di Kecamatan Sumber.

Pasal 6

Kabupaten Cirebon memiliki karakteristik, yaitu:

  • kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan dataran rendah, dan sebagian kecil merupakan wilayah perbukitan, kawasan perairan, serta kawasan pesisir;
  • potensi sumber daya alam berupa pertanian, kehutanan, perikanan, energi sumber daya mineral, serta potensi pariwisata, perindustrian, dan perdagangan; dan
  • suku bangsa dan kultural yang secara umum memiliki karakter religius, berbasis budaya dan sejarah, sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat masyarakat dan kelestarian lingkungan.

BABIII ...

SK No 208696 A

PRESIDEN

BAB 3 — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 195O tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LN 1968/31; TLN NO. 2851), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 9

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Cirebon dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah- daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LN 1968 /3L TLN NO. 2851), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No200175A

PRESIDEN

-7 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2024

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2024

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Bidang Perundang-undangan dan ministrasi Hukum,

lrlv anna Djaman

SK No 208546 A

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  • bahwa pembangunan Kabupaten Cirebon diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah dengan memperhatikan karakteristik daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat;
  • bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 195O tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, yang menjadi dasar pembentukan Kabupaten Cirebon, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti; sebagaimana d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat;
MENGINGAT

. . .

SK No 208545 A

REPUELIK INDONESIA

-2 Mengingat Pasal 18, Pasal l8A, Pasal 18B ayat (21, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Rantai Perubahan
MENGUBAH / MENCABUT
amendment PMK 32/2025 — STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2026
amendment UU 14/1950 — Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang PEMERINTAHAN...
amendment UU 4/1968 — PEMBENTUKAN KABUPATEN PURWAKARTA DAN KABUPATEN SUBANG
DIUBAH OLEH
UU 4/1968 — PEMBENTUKAN KABUPATEN PURWAKARTA DAN KABUPATEN SUBANG
Referensi Silang (2)
UU 14/1950 — Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang...
UU 4/1968 — PEMBENTUKAN KABUPATEN PURWAKARTA DAN KABUPATEN SUBANG