Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang PENGUSAHAAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan.

2. Hutan Negara adalah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh diatas tanah yang tidak dibebani hak milik.

3. Hasil Hutan ialah benda-benda hayati yang dihasilkan oleh hutan.

4. Kawasan Hutan ialah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.

5. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan, industri dan eksport.

6. Hutan alam adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya.

7. Hutan tanaman adalah hutan yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif.

8. Pengusahaan Hutan adalah kegiatan pemanfaatan hutan yang didasarkan atas azas kelestarian fungsi dan azas perusahaan yang meliputi penanaman, pemeliharaan dan pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

9. Hak Pengusahaan Hutan adalah hak untuk mengusahakan hutan didalam kawasan hutan produksi, yang kegiatannya terdiri dari penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

10. Areal kerja Hak Pengusahaan Hutan adalah Kawasan Hutan Produksi yang dibebani Hak Pengusahaan Hutan.

11. Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah hak untuk memungut hasil hutan baik kayu maupun non kayu pada hutan produksi dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam surat ijin.

12. Areal Kerja Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah kawasan hutan produksi yang dibebani Hak Pemungutan Hasil Hutan.

13. Kesatuan Pengusahaan Hutan Produksi adalah suatu kesatuan pengusahaan hutan terkecil atas kawasan hutan produksi yang layak diusahakan secara lestari dan secara ekonomi.

14. Tanaman Pokok adalah jenis tanaman hutan yang memiliki luas dan atau nilai ekonomi dominan.

15. Daur tanaman adalah jangka waktu yang diperlukan bagi suatu jenis tanaman sejak mulai penanaman sampai mencapai masak tebang.

16. Keputusan Pemberian Hak Pengusahaan Hutan adalah izin yang diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan pengusahaan hutan.

17. Keputusan Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah izin yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II untuk melaksanakan pemungutan hasil hutan.

18. Masyarakat setempat adalah kelompok-kelompok orang warga negara Republik INDONESIA yang tinggal di dalam atau sekitar hutan dan yang memiliki ciri sebagai suatu komunitas, yang didasarkan pada kekerabatan, kesamaan mata pencaharian yang berkaitan dengan hutan (profesi), kesejarahan, keterikatan tempat tinggal bersama serta faktor ikatan komunitas lainnya.

19. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari Pemegang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemegang Hak Pengusahaan Hutan kemasyarakatan dari hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi lahan.

20. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan Negara.

21. Dana Jaminan Kinerja Hak Pengusahaan Hutan adalah jaminan untuk pelaksanaan Hak Pengusahaan Hutan yang pencairannya didasarkan pada penilaian keberhasilan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan pengusahaan hutan secara lestari.

22. Iuran Hak Pengusahaan Hutan adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang Hak Pengusahaan Hutan atas suatu kompleks hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat hak tersebut diberikan.

23. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

24. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.

Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan dilaksanakan berdasarkan azas rasionalitas, optimalitas serta kelestarian hutan dan keseimbangan fungsi ekosistem dengan memperhatikan rasa keadilan dan manfaat bagi masyarakat.

Tujuan Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan adalah mewujudkan keberadaan sumberdaya hutan yang berkualitas tinggi, memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan ekologi yang maksimum dan lestari, serta menjamin distribusi manfaatnya secara adil dan merata, khususnya terhadap masyarakat yang tinggal di dalam dan atau di sekitar hutan.

Dalam mengambil manfaat dari hutan produksi pemerintah dapat memberikan : a. Hak Pengusahaan Hutan; b. Hak Pemungutan Hasil Hutan.

(1) Hak Pengusahaan Hutan pada Hutan Produksi dapat berbentuk :

a. Hak Pengusahaan Hutan Alam; atau

b. Hak Pengusahaan Hutan Tanaman. (2) Kegiatan Hak Pengusahaan Hutan Alam meliputi penebangan kayu, permudaan dan pemeliharaan hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan. (3) Kegiatan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman meliputi penanaman pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

(1) Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diberikan melalui Penawaran dalam pelelangan.

(2) Untuk luas dibawah 50.000 (lima puluh ribu) hektar dapat diberikan

Hak Pengusahaan Hutan dengan cara permohonan.

(1) Penawaran dalam pelelangan Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diatur sebagai berikut :

a. Pemerintah MENETAPKAN kriteria hutan produksi yang dapat dilelang, status areal dan kriteria peserta pelelangan;

b. Pemerintah mengumumkan secara luas kawasan hutan yang akan dilelang;

c. Peminat pelelangan mengajukan surat permohonan menjadi peserta pelelangan;

d. Peserta lelang diberikan kesempatan untuk melihat ke lapangan serta mencari data seperlunya;

e. Pemerintah MENETAPKAN pemegang pelelangan dari penawaran yang masuk. (2) Permohonan Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diatur sebagai berikut :

a. Peminat mengajukan permohonan kepada Pemerintah;

b. Pemerintah menyetujui atau menolak permohonan Hak Pengusahaan Hutan. (3) Ketentuan mengenai tata cara penawaran dalam pelelangan atau permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

(1) Ketentuan luas maksimal Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur sebagai berikut :

a. Untuk satu Propinsi setiap pemegang hak maksimal seluas 100.000 (seratus ribu) hektar;

b. Untuk seluruh INDONESIA setiap pemegang hak maksimal seluas 400.000 (empat ratus ribu) hektar;

c. Khusus untuk Propinsi Irian Jaya setiap pemegang hak maksimal seluas 200.000 (dua ratus ribu) hektar; (2) Ketentuan luas maksimal Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk satu perusahaan dengan groupnya.

(1) Pengusahaan Hutan secara lestari dilaksanakan dalam bentuk kesatuan pengusahaan hutan produksi. (2) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

(1) Hak Pengusahaan Hutan Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, diberikan kepada :

a. Badan Usaha Milik Negara; atau

b. Badan Usaha Milik Daerah; atau

c. Perusahaan Swasta Nasional dan Koperasi. (2) Hak Pengusahaan Hutan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada :

a. Badan Usaha Milik Negara; atau

b. Badan Usaha Milik Daerah; atau

c. Perusahaan Swasta Nasional dan Koperasi; atau

d. Perusahaan Swasta Asing yang berbentuk perseroan terbatas yang berbadan hukum INDONESIA. (3) Ketentuan lebih lanjut Tata Cara Pemberian Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur oleh Menteri.

(1) Hak Pengusahaan Hutan diberikan oleh Menteri dengan mempertimbangkan pendapat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. (2) Pemberian Hak Pengusahaan Hutan untuk luas areal dibawah 10.000 (seratus ribu) hektar dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

Apabila terhadap areal hutan yang akan diberikan Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) terdapat kegiatan non kehutanan, Menteri melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Hak Pengusahaan Hutan tidak dapat diberikan dalam areal hutan yang telah dibebani Hak yang sudah ada sebelumnya.

(1) Tanaman yang dibangun dalam Hak Pengusahaan Hutan menjadi aset perusahaan sepanjang hak masih berlaku. (2) Hak Pengusahaan Hutan tidak merupakan kepemilikan hak atas lahan hutan.

(1) Hak Pengusahaan Hutan Alam diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 tahun ditambah daur tanaman pokok. (2) Hak Pengusahaan Hutan Tanaman diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun ditambah daur tanaman pokok. (3) Apabila Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berakhir, maka hak dapat diperbaharui kepada perusahaan lama yang kinerjanya baik atau diberikan kepada badan hukum lain. (4) Ketentuan tentang daur tanaman pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tata cara pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

(1) Pemegang Hak Pengusahaan Hutan wajib melaksanakan sistem silvikultur yang ditetapkan oleh Menteri atau sesuai lokasi dan jenis tanaman yang akan dikembangkan. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

(1) Setiap Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Alam wajib membayar :

a. Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH);

b. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);

c. Dana Reboisasi (DR); (2) Setiap Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman wajib membayar:

a. Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH);

b. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH); (3) Tata cara pengenaan, pemungutan, penyetoran dan penggunaan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH tersendiri.

(1) Untuk menjamin pelaksanaan pengusahaan hutan alam secara lestari, Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Alam wajib menyediakan Dana Jaminan Kinerja Hak Pengusahaan Hutan. (2) Dana Jaminan Kinerja Hak Pengusahaan Hutan Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dicairkan kembali oleh Pemegang Hak Pengusahaan Hutan apabila pelaksanaan pengusahaan hutan yang bersangkutan dinilai baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Tata cara penyediaan, penilaian pelaksanaan pengusahaan hutan alam dan pencairan Dana Jaminan Kinerja Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur oleh Menteri.

(1) Pemegang Hak Pengusahaan Hutan wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

a. Membuat Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH) selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan yang meliputi seluruh areal kerja Hak Pengusahaan Hutan selama jangka waktu pengusahaan hutan.

b. Membuat Rencana Karya Lima Tahun (RKL).

c. Membuat Rencana Karya Tahunan (RKT) atau Bagan Kerja.

d. Membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

e. Melaksanakan penataan batas areal kerja dan penataan hutan dengan kompartemenisasi.

f. Melaksanakan pengusahaan hutan berdasarkan Rencana Karya serta mentaati segala ketentuan dibidang kehutanan yang berlaku.

g. membayar Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) yang

dipungut di areal kerjanya.

h. Menyediakan Dana Jaminan Kinerja Hak Pengusahaan Hutan.

i. Memberdayakan masyarakat desa di sekitar dan atau di dalam hutan.

j. Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan yang didasarkan pada Bagan Kerja dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak terbit Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan.

k. Menanam sedikit-dikitnya 50% dari tanaman yang seharusnya ditanam berdasarkan daur tanaman selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak terbitnya Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan.

l. Mentaati segala ketentuan yang berlaku dibidang pengusahaan hutan sesuai peraturan yang berlaku.

m. Mempekerjakan secukupnya tenaga profesional dibidang pengusahaan hutan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan pengusahaan hutan.

n. Menatausahakan kegiatan Hak Pengusahaan Hutan dengan baik sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. (2) Pemegang Hak Pengusahaan Hutan wajib mengelola areal kerja Hak Pengusahaan Hutan berdasarkan rencana karya-rencana karya yang dimaksud dalam ayat (1) serta mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

(1) Hak Pengusahaan Hutan dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain dengan melaporkan sebelumnya kepada Menteri. (2) Pemindahtanganan atau penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan sepanjang haknya masih berlaku. (3) Areal Hak Pengusahaan Hutan tidak dapat digunakan sebagai jaminan. (4) Tegakan pada Hak Pengusahaan Hutan Tanaman sebagai aset perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat digunakan sebagai jaminan sepanjang haknya masih berlaku yang pelaksanaannya dilaporkan kepada Menteri. (5) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

(1) Hak Pengusahaan Hutan hapus karena :

a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir;

b. Dicabut oleh Menteri sebagai sanksi yang dikenakan kepada Pemegang Hak Pengusahaan Hutan;

c. Diserah kembali oleh Pemegang Hak Pengusahaan Hutan kepada Pemerintah sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir; atau

d. Dicabut oleh Menteri karena kawasan hutan diperlukan untuk kepentingan umum. (2) Hapusnya Hak Pengusahaan Hutan atas dasar ketentuan ayat (1) tidak membebaskan kewajiban Pemegang Hak Pengusahaan Hutan untuk :

a. Melunasi seluruh kewajiban finansial serta kewajiban lain yang ditetapkan oleh Pemerintah;

b. Menyerahkan tanpa syarat atas benda bergerak yang menjadi milik perusahaan apabila perusahaan belum memenuhi kewajiban kepada Pemerintah;

c. Melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam rangka berakhirnya Hak Pengusahaan Hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Pada saat hapusnya Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka :

a. Prasarana, sarana dan tanaman yang telah dibangun didalam areal kerjanya menjadi milik negara;

b. Dana Jaminan Kinerja Hak Pengusahaan Hutan menjadi milik negara, apabila Hak Pengusahaan Hutan dicabut karena sanksi;

c. Pemerintah dibebaskan dari tanggung jawab yang menjadi beban perusahaan, apabila hapusnya Hak Pengusahaan Hutan karena sanksi atau dikembalikan kepada Pemerintah. (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur oleh Menteri.

(1) Hak Pemungutan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan melalui permohonan. (2) Hak Pemungutan Hasil Hutan diberikan kepada perorangan Warga Negara INDONESIA atau koperasi atau badan hukum INDONESIA yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara INDONESIA. (3) Hak Pemungutan Hasil Hutan diberikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan hanya dapat memungut dan memanfaatkan hasil hutan di areal yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Hak Pemungutan Hasil Hutan.

(1) Hak Pemungutan Hasil Hutan diberikan untuk mengambil hasil hutan dengan ketentuan :

a. luas maksimal 100 (seratus) hektar; atau

b. dalam jumlah tertentu untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. (2) Hak Pemungutan Hasil Hutan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

(1) Setiap Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk kayu wajib membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). (2) Setiap Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk hasil hutan non kayu wajib membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

(1) Hak Pemungutan Hasil Hutan hapus karena :

a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir;

b. Dicabut oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang hak;

c. Diserahkan kembali oleh pemegang hak kepada Pemerintah sebelum jangka waktu berakhir; atau

d. Volume yang ditentukan dalam hak telah terpenuhi. (2) Berakhirnya Hak Pemungutan Hasil Hutan atas dasar ketentuan ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk melunasi Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi (DR) dan kewajiban-kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Masyarakat Hukum Adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH ini diberikan hak memungut hasil hutan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. (2) Pengambilan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

(1) Masyarakat setempat di dalam dan atau di sekitar hutan diberikan prioritas untuk berperan seluas-luasnya di dalam kegiatan oleh badan-badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2). (2) Masyarakat di dalam dan atau di sekitar hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :

a. Mengetahui rencana peruntukan dan pemanfaatan hutan;

b. Memberikan informasi, saran pertimbangan dalam pengusahaan hutan. (3) Pedoman pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

(1) Masyarakat dapat turut berperan serta dalam kegiatan pengusahaan hutan baik langsung maupun tidak langsung. (2) Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan dibidang pengusahaan hutan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan kesejahteraannya. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

(1) Pemegang Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud Pasal 10, wajib membina kemampuan koperasi atau usaha kecil yang berada diwilayah melalui pemberian kesempatan berusaha didalam kegiatan pengusahaan hutan. (2) Pelaksanaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

Untuk menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengusahaan hutan, pemungutan hasil hutan, dan Masyarakat Hukum Adat yang memungut hasil hutan, Pemerintah melakukan pembinaan berupa pengawasan, bimbingan dan penyuluhan.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat atau kelompok masyarakat lain yang sumber utama penghidupannya tergantung atau berkaitan langsung dengan hutan dan hasil hutan, Pemerintah dapat MENETAPKAN : a. Pengusahaan hutan pada wilayah hutan tertentu hanya diberikan kepada masyarakat setempat atau kelompok masyarakat lain melalui koperasi. b. Kemudahan pelayanan dan keringanan persyaratan bagi koperasi untuk mendapatkan Hak Pengusahaan Hutan.

Jenis-jenis sanksi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu : a. Pencabutan Hak Pengusahaan Hutan atau Hak Pemungutan Hasil Hutan. b. Pengurangan areal kerja Hak Pengusahaan Hutan. c. Denda administratif.

(1) Hak Pengusahaan Hutan dicabut karena :

a. Pemegang hak tidak melaksanakan usahanya secara nyata dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Keputusan Pemberian Hak Pengusahaan Hutan dikeluarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf j;

b. Pemegang hak tidak membayar kewajiban keuangan dibidang pengusahaan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf g;

c. Pemegang hak tidak menyerahkan Rencana Karya Tahunan Rencana Karya Lima Tahunan dan Rencana Karya Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, b dan c;

d. Pemegang hak meninggalkan areal dan pekerjaannya sebelum haknya berakhir;

e. Pemegang hak karena putusan Pengadilan dijatuhi pidana penjara minimal 5 (lima) tahun karena merusak lingkungan atau merusak fungsi konservasi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

f. Pemegang hak tidak mentaati segala ketentuan yang berlaku dibidang pengusahaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf l; atau

g. Pemegang hak tidak memberdayakan dan mengikut sertakan masyarakat setempat disekitar hutan dan di dalam hutan dalam kegiatan Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i.

(2) Pencabutan Hak Pengusahaan Hutan karena melakukan pelanggaran salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan setelah diberikan peringatan oleh Menteri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu selang 30 (tiga puluh)

hari. (3) Pencabutan hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

(1) Hak Pengusahaan Hutan dikurangi areal kerjanya karena :

a. Pemegang hak menyerahkan seluruh kegiatan pengusahaan hutannya kepada pihak lain tanpa melaporkan kepada Menteri; atau

b. Pemegang hak memindah tangankan Hak Pengusahaan Hutannya kepada pihak lain tanpa melaporkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); atau

c. Pemegang hak tidak membuat tanaman sedikit-dikitnya 50% dari tanaman yang seharusnya ditanam berdasarkan daur tanam dan luas areal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf k; atau

d. Pemegang hak tidak mempekerjakan secukupnya tenaga profesional dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf m; atau

e. Pemegang hak tidak melaksanakan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan 32 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf n; atau

f. Pemegang Hak Pengusahaan Hutan tidak membina koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1). (2) Pengurangan areal kerja Hak Pengusahaan Hutan karena melakukan pelanggaran salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan setelah diberikan peringatan oleh Menteri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu selang 30 (tiga puluh) hari. (3) Pengurangan areal kerja Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

(1) Tindakan yang menyalahi ketentuan yang berlaku dan kelalaian-kelalaian oleh Pemegang Hak diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan diluar ketentuan pidana yang mengakibatkan kerusakan hutan serta dalam melaksanakan kegiatan pengusahaan hutannya tidak memenuhi standar kinerja yang ditetapkan oleh Menteri dikenakan denda sesuai dengan berat serta intensitas kerusakan dan kelalaian dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

(2) Ketentuan mengenai tindakan, kelalaian dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

Hak Pengusahaan Hutan dicabut karena : a. Pemegang hak tidak membayar kewajiban keuangan dibidang pemungutan hasil hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 25; b. Pemegang hak merusak lingkungan atau merusak fungsi konservasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Pemegang hak memindahtangankan Hak Pemungutan Hasil Hutannya kepada pihak lain tanpa melapor sebelumnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II; atau d. Pemegang hak mengambil hasil hutan yang tidak sesuai dengan

izin yang diberikan.

(1) Tindakan yang menyalahi ketentuan yang berlaku dan kelalaian-kelalaian oleh Pemegang Hak diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan diluar ketentuan pidana yang mengakibatkan kerusakan hutan serta dalam melaksanakan kegiatan pemungutan hasil hutan yang tidak memenuhi standar kinerja yang ditetapkan oleh Menteri, dikenakan denda sesuai dengan berat serta intensitas kerusakan dan kelalaian yang ditimbulkan. (2) Ketentuan mengenai tindakan, kelalaian dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

Terhadap Hak Pengusahaan Hutan yang diberikan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 21 Tahun 1970 jo PERATURAN PEMERINTAH Nomor 18 Tahun 1975 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan dan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yang diberikan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yang sudah ada sebelum ditetapkannya PERATURAN PEMERINTAH ini : a. Tetap berlaku sepanjang haknya belum berakhir. b. Setelah jangka waktu berakhir dapat dilakukan pembaharuan hak

sepanjang kinerjanya baik, untuk luas dan jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8, Pasal 11, dan Pasal 15.

Dengan ditetapkannya PERATURAN PEMERINTAH ini, maka peraturan pelaksanaan dari PERATURAN PEMERINTAH Nomor 21 Tahun 1970 jo. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 18 Tahun 1975 dan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 7 Tahun 1990 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dicabut atau diganti berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH ini.

Dengan ditetapkannya PERATURAN PEMERINTAH ini, maka PERATURAN PEMERINTAH Nomor 21 Tahun 1970 jo. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 18 Tahun 1975 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan dan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dinyatakan tidak berlaku lagi.

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Januari 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 13