Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PP Berlaku

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan

Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia yang statusnya

sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998

www.peraturan.go.id

2017, No.310 -4-

tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum)

Kereta Api Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Pasal 2

(1) Nilai penambahan penyertaan modal negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar

Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).

(2) Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

Pasal 3

Selain penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Negara Republik Indonesia

melakukan pengalihan penggunaan penyertaan modal negara pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api

Indonesia sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun

rupiah) sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penambahan

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam

Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia menjadi untuk pelaksanaan pembangunan

prasarana dan sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit

terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id

2017, No.310 -5-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Desember 2017

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2017

,

ttd.

www.peraturan.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan dan

meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia serta dalam rangka

mendukung proyek strategis nasional melalui

penugasan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia sesuai dengan Peraturan

Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit

Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan

Bekasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun

2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit

Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan

Bekasi, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal

www.peraturan.go.id

2017, No.310 -2-

saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api

Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;

  • bahwa dalam rangka melaksanakan penugasan

Pemerintah kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT

Kereta Api Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu melakukan pengalihan penggunaan

penyertaan modal Negara Republik Indonesia sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) yang

belum digunakan PT Kereta Api Indonesia

sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 131 Tahun 2015 tentang

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik

Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk

melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

  1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

www.peraturan.go.id

2017, No.310 -3-

Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6111);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang

Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal

Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha

Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6006);

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
UU 8/2017 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2016
UU_72_2016
Referensi Silang (10)
UU 19/2003 — BADAN USAHA MILIK NEGARA
UU 1/2004 — PERBENDAHARAAN NEGARA
UU 18/2016 — ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
UU 8/2017 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2016
PP 131/2015 — PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PP 72/2016 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2005
PP 19/1998 — Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998...
PERPRES 98/2015 — Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang...
PERPRES 49/2017 — PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR...
UU 19/2003 — BADAN USAHA MILIK NEGARA [Pasal 4 ayat (4)]