PERUBAHAN KETIGA ATAS
Pasal 4
(1) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, dapat diperpanjang bagi Pegawai Negeri
Sipil yang memangku jabatan tertentu.
(2) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan:
- 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku:
- jabatan Peneliti Madya dan Peneliti Utama yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian; atau
- jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden;
- 62 (enam puluh dua) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan Wakil Menteri;
- 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku:
jabatan struktural Eselon I;
jabatan struktural Eselon II;
jabatan Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri;
jabatan . . .
www.djpp.kemenkumham.go.id
- jabatan Pengawas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Dasar, Taman Kanak-Kanak atau jabatan lain yang sederajat; atau
- jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.
- 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku:
- jabatan Hakim pada Mahkamah Pelayaran; atau
- jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.
(3) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 62 (enam puluh dua) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural Eselon I tertentu.
(4) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
(5) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan Instansi/Lembaga setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I.
(6) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilaksanakan dengan persyaratan sebagai
berikut:
- memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi;
- memiliki kinerja yang baik;
- memiliki moral dan integritas yang baik; dan
- sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh keterangan Dokter.
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . .
www.djpp.kemenkumham.go.id
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2011
INDONESIA,
ttd.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2011
,
ttd.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa sesuai dengan dinamika perkembangan jabatan di lingkungan kementerian negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara perlu mengatur perpanjangan batas usia pensiun bagi wakil menteri;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
Undang-Undang . . .
www.djpp.kemenkumham.go.id
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);