PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979

TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan

tugas tertentu, diperlukan perpanjangan batas

usia pensiun bagi jabatan eselon I tertentu;

• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri

Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang

Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3890);

1. Peraturan . . .

1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979

tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979

tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1994 Nomor 1);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003

tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan

dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4263);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN

KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR

32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32

Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun

1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1994 Nomor 1) diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

“Pasal 4 . . .

“Pasal 4

(1) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3, dapat diperpanjang bagi Pegawai

Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu.

(2) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sampai dengan:

• 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai

Negeri Sipil yang memangku:

1. jabatan Peneliti Madya dan Peneliti

Utama yang ditugaskan secara penuh di

bidang penelitian; atau

1. jabatan lain yang ditentukan oleh

Presiden;

• 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri

Sipil yang memangku:

1. jabatan struktural Eselon I;

2. jabatan struktural Eselon II;

3. jabatan Dokter yang ditugaskan secara

penuh pada unit pelayanan kesehatan

negeri;

1. jabatan Pengawas Sekolah Menengah

Atas, Sekolah Menengah Pertama,

Sekolah Dasar, Taman Kanak-Kanak

atau jabatan lain yang sederajat; atau

1. jabatan lain yang ditentukan oleh

Presiden;

• 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pegawai

Negeri Sipil yang memangku:

1. jabatan Hakim pada Mahkamah

Pelayaran; atau

1. jabatan lain yang ditentukan oleh

Presiden.

(3) Perpanjangan . . .

(3) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 62 (enam

puluh dua) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang

memangku jabatan struktural Eselon I tertentu.

(4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilaksanakan dengan persyaratan

sebagai berikut:

• memiliki keahlian dan pengalaman yang

sangat dibutuhkan organisasi;

• memiliki kinerja yang baik;

• memiliki moral dan integritas yang baik; dan

• sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan

oleh keterangan Dokter.

(5) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan

dengan Keputusan Presiden atas usul

Pimpinan Instansi/Lembaga setelah mendapat

pertimbangan dari Tim Penilai Akhir

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I.”

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Oktober 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 9 Oktober 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 141

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan

Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan