Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PP Berlaku

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG

Pasal 1

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada

Kementerian Agama meliputi kegiatan yang berasal dari:

  • Perguruan Tinggi Agama Negeri; dan
  • Kantor Urusan Agama Kecamatan.

(2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

(1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

berasal dari Perguruan Tinggi Agama Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a untuk mahasiswa Diploma dan Sarjana mulai Tahun Angkatan 2013 berlaku Uang Kuliah Tunggal dengan memperhatikan Biaya Kuliah Tunggal dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Agama Negeri.

(2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Menteri Agama mengenai penetapan Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal.

Pasal 3

(1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

berasal dari Perguruan Tinggi Agama Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam:

  • kategori untuk jenis Seleksi Ujian Masuk, Sumbangan Pembinaan Pendidikan, Praktikum Diploma dan Sarjana, Biaya Pendidikan lainnya; dan

  • kelas untuk jenis Jasa penggunaan guest house yang terkait dengan layanan pendidikan untuk mahasiswa dan dosen.

(2) Ketentuan mengenai kriteria dan pengelompokan

kategori/kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Agama.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

(1) Terhadap Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

berasal dari Perguruan Tinggi Agama Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a untuk mahasiswa Diploma dan Sarjana sebelum Tahun Angkatan 2013 berupa sumbangan pembinaan pendidikan dan praktikum sebagaimana tercantum dalam lampiran dapat dikenakan tarif:

  • Rp0,00 (Nol Rupiah) untuk mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana; dan

  • Paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mahasiswa yang berprestasi.

(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengenaan tarif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 5

(1) Setiap warga Negara yang melaksanakan nikah atau rujuk

di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak dikenakan biaya pencatatan

nikah atau rujuk.

(2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor

Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

(3) Terhadap warga Negara yang tidak mampu secara

ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Ketentuan . . .

(4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara untuk dapat

dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 6

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5545), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5689

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG

BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF

I. PERGURUAN TINGGI AGAMA NEGERI

A. Seleksi Ujian Masuk

  1. Diploma dan Sarjana untuk Jalur Mandiri

  • Kategori I per calon mahasiswa Rp 250.000,00

  • Kategori II per calon mahasiswa Rp 150.000,00

  • Kategori III per calon mahasiswa Rp 100.000,00

  • Kategori IV per calon mahasiswa Rp 50.000,00

  1. Magister

  • Kategori I per calon mahasiswa Rp 500.000,00

  • Kategori II per calon mahasiswa Rp 375.000,00

  • Kategori III per calon mahasiswa Rp 250.000,00

  • Kategori IV per calon mahasiswa Rp 125.000,00

  1. Doktor . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF

  1. Doktor

  • Kategori I per calon mahasiswa Rp 1.000.000,00

  • Kategori II per calon mahasiswa Rp 750.000,00

  • Kategori III per calon mahasiswa Rp 500.000,00

  • Kategori IV per calon mahasiswa Rp 250.000,00

B. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)

  1. Diploma dan Sarjana sebelum Tahun Angkatan 2013

  • Kategori I per mahasiswa per Rp 1.200.000,00 semester

  • Kategori II per mahasiswa per Rp 900.000,00 semester

  • Kategori III per mahasiswa per Rp 600.000,00 semester

  • Kategori IV per mahasiswa per Rp 400.000,00 semester

  1. Pasca Sarjana

  • Kategori I per mahasiswa per Rp 5.000.000,00 semester

  • Kategori II per mahasiswa per Rp 3.750.000,00 semester

  • Kategori III per mahasiswa per Rp 2.500.000,00 semester

  • Kategori IV . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF

  • Kategori IV per mahasiswa per Rp 1.250.000,00 semester
  1. Doktor

  • Kategori I per mahasiswa per Rp 8.000.000,00 semester

  • Kategori II per mahasiswa per Rp 6.000.000,00 semester

  • Kategori III per mahasiswa per Rp 4.000.000,00 semester

  • Kategori IV per mahasiswa per Rp 2.000.000,00 semester

C. Praktikum Diploma dan Sarjana sebelum Tahun Angkatan 2013

  • Kategori I per mahasiswa per Rp 2.500.000,00 semester

  • Kategori II per mahasiswa per Rp 1.875.000,00 semester

  • Kategori III per mahasiswa per Rp 1.250.000,00 semester

  • Kategori IV per mahasiswa per Rp 625.000,00 semester

D. Biaya Pendidikan lainnya

  1. Matrikulasi Magister, Doktor
  • Kategori I. . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF

  • Kategori I per mahasiswa per Rp 1.750.000,00 paket

  • Kategori II per mahasiswa per Rp 1.300.000,00 paket

  • Kategori III per mahasiswa per Rp 875.000,00 paket

  • Kategori IV per mahasiswa per Rp 300.000,00 paket

  1. Ma’had

  • Kategori I per mahasiswa per Rp 750.000,00 semester

  • Kategori II per mahasiswa per Rp 625.000,00 semester

  • Kategori III per mahasiswa per Rp 500.000,00 semester

  • Kategori IV per mahasiswa per Rp 375.000,00 semester

  1. Keanggotaan Perpustakaan

  • Kategori I per orang Rp 200.000,00

  • Kategori II per orang Rp 150.000,00

  • Kategori III per orang Rp 100.000,00

  • Kategori IV per orang Rp 50.000,00

  1. Daftar . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF

  1. Daftar Ulang Perpanjangan Studi
  • Sarjana sebelum Tahun Angkatan 2013

  1. Kategori I per mahasiswa per Rp 500.000,00 semester

  2. Kategori II per mahasiswa per Rp 400.000,00 semester

  3. Kategori III per mahasiswa per Rp 300.000,00 semester

  4. Kategori IV per mahasiswa per Rp 200.000,00 semester

  • Magister

  1. Kategori I per mahasiswa per Rp 1.250.000,00 semester

  2. Kategori II per mahasiswa per Rp 950.000,00 semester

  3. Kategori III per mahasiswa per Rp 625.000,00 semester

  4. Kategori IV per mahasiswa per Rp 300.000,00 semester

  • Doktor

  1. Kategori I per mahasiswa per Rp 3.000.000,00 semester

  2. Kategori II . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF

  1. Kategori II per mahasiswa per Rp 2.500.000,00

semester

  1. Kategori III per mahasiswa per Rp 2.000.000,00

semester

  1. Kategori IV per mahasiswa per Rp 1.500.000,00

semester

  1. Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Diploma dan Sarjana sebelum Tahun Angkatan 2013
  • Kategori I per mahasiswa Rp 750.000,00

per mahasiswa

  • Kategori II Rp 562.000,00

  • Kategori III per mahasiswa Rp 375.000,00

  • Kategori IV per mahasiswa Rp 200.000,00

  1. Kuliah Kerja Nyata (KKN)/Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM)

Diploma dan Sarjana sebelum Tahun Angkatan 2013

  • Kategori I per mahasiswa Rp 800.000,00

  • Kategori II per mahasiswa Rp 700.000,00

  • Kategori III per mahasiswa Rp 500.000,00

  • Kategori IV per mahasiswa Rp 450.000,00

  1. Ujian . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF

  1. Ujian Akhir
  • Skripsi dan Sarjana sebelum Tahun Angkatan 2013

  1. Kategori I per mahasiswa Rp 1.000.000,00

  2. Kategori II per mahasiswa Rp 750.000,00

  3. Kategori III per mahasiswa Rp 500.000,00

  4. Kategori IV per mahasiswa Rp 250.000,00

  • Tesis Magister

  1. Kategori I per mahasiswa Rp 3.800.000,00

  2. Kategori II per mahasiswa Rp 2.850.000,00

  3. Kategori III per mahasiswa Rp 1.900.000,00

  4. Kategori IV per mahasiswa Rp 1.000.000,00

  • Desertasi Doktor Terbuka dan Tertutup

  1. Kategori I per mahasiswa Rp 16.000.000,00

  2. Kategori II per mahasiswa Rp 12.000.000,00

  3. Kategori III per mahasiswa Rp 8.000.000,00

  4. Kategori IV per mahasiswa Rp 5.000.000,00

  5. Wisuda

  • Diploma dan Sarjana sebelum Tahun Angkatan 2013
  1. Kategori I . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF

  1. Kategori I per mahasiswa Rp 600.000,00

  2. Kategori II per mahasiswa Rp 500.000,00

  3. Kategori III per mahasiswa Rp 400.000,00

  4. Kategori IV per mahasiswa Rp 300.000,00

  • Magister

  1. Kategori I per mahasiswa Rp 1.000.000,00

  2. Kategori II per mahasiswa Rp 750.000,00

  3. Kategori III per mahasiswa Rp 500.000,00

  4. Kategori IV per mahasiswa Rp 300.000,00

  • Doktor

  1. Kategori I per mahasiswa Rp 1.000.000,00

  2. Kategori II per mahasiswa Rp 900.000,00

  3. Kategori III per mahasiswa Rp 800.000,00

  4. Kategori IV per mahasiswa Rp 700.000,00

  5. Layanan Bahasa Asing

  • Kategori I per mahasiswa per Rp 400.000,00

kegiatan

  • Kategori II per mahasiswa per Rp 300.000,00

kegiatan

  • Kategori III . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF

  • Kategori III per mahasiswa per Rp 200.000,00 kegiatan

  • Kategori IV per mahasiswa per Rp 100.000,00 kegiatan

  1. Layanan Kesehatan Mahasiswa

  • Kategori I per mahasiswa Rp 200.000,00

  • Kategori II per mahasiswa Rp 150.000,00

  • Kategori III per mahasiswa Rp 100.000,00

  • Kategori IV per mahasiswa Rp 50.000,00

  1. Pembinaan dan Pengembangan Mahasiswa Magister

  • Kategori I per mahasiswa per Rp 2.000.000,00 angkatan

  • Kategori II per mahasiswa per Rp 1.500.000,00 angkatan

  • Kategori III per mahasiswa per Rp 1.000.000,00 angkatan

  • Kategori IV per mahasiswa per Rp 500.000,00 angkatan

E. Jasa penggunaan guest house (sesuai tugas dan fungsi)

  • Kelas I per orang per hari Rp 250.000,00

  • Kelas II . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF

  • Kelas II per orang per hari Rp 150.000,00

  • Kelas III per orang per hari Rp 75.000,00

  • Kelas IV per orang per hari Rp 50.000,00

II. KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN per peristiwa nikah Rp 600.000,00 atau rujuk

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu
MENGINGAT

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang . . .

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

  3. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760).

Rantai Perubahan
MENGUBAH / MENCABUT
amendment PP_47_2004
amendment PP 48/2014 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2004
amendment UU /1997
Referensi Silang (5)
UU /1997
PP 48/2014 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2004
PP 22/1997 — Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997...
PP 52/1998 — Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998...
UU /1997 [Pasal 3 ayat (2)]