PMK No. 71 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Pemberatan, Pengurangan, Penghapusan dan Pembatalan di Bidang Perpajakan - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 118 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN,
KEBERATAN, PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN
DI BIDANG PERPAJAKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa pelaksanaan mengenai tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan;
b. bahwa untuk mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum, memberikan kemudahan bagi wajib pajak, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan;
Mengingat
: 1.
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang
Nomor
39
Tahun
2008
tentang
Kementerian
Negara
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana
telah
diubah
dengan
Undang-Undang
Nomor
61
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6994);
- Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 53);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1017);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, KEBERATAN, PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN DI BIDANG PERPAJAKAN.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1017) diubah sebagai berikut:
- Ketentuan ayat (2) huruf h Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14
(1)
Terhadap pengajuan keberatan yang telah memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (2), Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti
dengan melakukan penelitian keberatan Wajib Pajak.
(2)
Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat:
a.
meminjam atau meminta buku, catatan, data,
dan/atau informasi kepada Wajib Pajak dengan
menyampaikan surat permintaan peminjaman;
b.
meminta keterangan kepada Wajib Pajak dengan
menyampaikan surat permintaan keterangan;
c.
meminta keterangan atau bukti terkait dengan
materi yang diajukan keberatan kepada pihak
ketiga dengan menyampaikan surat permintaan
pihak ketiga;
d.
melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal
yang diperlukan dengan memanggil Wajib Pajak
melalui surat panggilan, kemudian dituangkan
dalam berita acara;
e.
melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain
dalam
rangka
keberatan
sesuai
dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan;
f.
melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan
di
bidang
perpajakan;
g.
melakukan peninjauan di tempat Wajib Pajak,
lokasi objek pajak, atau tempat lain yang
dianggap perlu untuk melakukan kegiatan
identifikasi,
pengukuran,
pemetaan,
penghimpunan data, keterangan, atau bukti,
serta kegiatan lain yang diperlukan dengan
menyampaikan
surat
pemberitahuan
peninjauan; dan/atau
h.
melaksanakan
pertukaran
informasi
untuk
tujuan perpajakan dengan otoritas pajak negara
mitra atau yurisdiksi mitra sesuai dengan
ketentuan dalam persetujuan, perjanjian, atau
kesepakatan di bidang perpajakan.
(3)
Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman atau
permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf
a
dan/atau
permintaan
keterangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling
lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat
permintaan peminjaman dan/atau surat permintaan
keterangan dikirim.
(4)
Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) berakhir, Wajib Pajak tidak
memenuhi sebagian atau seluruh peminjaman atau
permintaan buku, catatan, data, dan/atau informasi
dan/atau
tidak
memberikan
keterangan
yang
diminta, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan:
a.
surat permintaan peminjaman yang kedua;
dan/atau
b.
surat permintaan keterangan yang kedua.
(5)
Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman atau
permintaan
yang
kedua
dan/atau
permintaan
keterangan yang kedua sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah
tanggal surat permintaan peminjaman yang kedua
dan/atau surat permintaan keterangan yang kedua
dikirim.
(6)
Dalam hal masih diperlukan, Direktur Jenderal Pajak
dapat meminjam atau meminta buku, catatan, data,
dan/atau informasi dan/atau meminta keterangan
tambahan, dan Wajib Pajak harus meminjamkan
buku, catatan, data, dan/atau informasi dan/atau
memberikan keterangan yang diminta dalam jangka
waktu sebagaimana disebutkan dalam:
a.
surat
permintaan
peminjaman
tambahan;
dan/atau
b.
surat permintaan keterangan tambahan.
(7)
Dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki sebagian atau
seluruh buku, catatan, data, dan/atau informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
ayat (4) huruf a, Wajib Pajak menyatakan hal tersebut
dalam surat pernyataan.
(8)
Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau
seluruh
permintaan
peminjaman
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) atau ayat (5), keberatan tetap
diproses
sesuai
dengan
buku,
catatan,
data,
informasi, dan/atau keterangan yang tersedia.
(9)
Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan
atau penjelasan tertulis untuk melengkapi dan/atau
memperjelas surat keberatan yang telah disampaikan
sebelum Direktur Jenderal Pajak menyampaikan
Surat Pemberitahuan Untuk Hadir.
(10) Dokumen berupa:
a.
surat permintaan peminjaman sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a;
b.
surat
permintaan
keterangan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b;
c.
surat permintaan pihak ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c;
d.
surat panggilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf d;
e.
berita
acara
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (2) huruf d;
f.
surat pemberitahuan peninjauan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf g;
g.
surat
permintaan
peminjaman
kedua
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a;
h.
surat
permintaan
keterangan
kedua
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b;
i.
surat
permintaan
peminjaman
tambahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a;
dan
j.
surat
permintaan
keterangan
tambahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b,
disusun
dengan
menggunakan
contoh
format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
- Ketentuan ayat (5) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16
(1)
Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan,
Direktur Jenderal Pajak meminta Wajib Pajak untuk
hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh
penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak melalui
penyampaian Surat Pemberitahuan Untuk Hadir
yang dilampiri dengan:
a.
pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan;
dan
b.
formulir
surat
tanggapan
hasil
penelitian
keberatan.
(2)
Pemberian
keterangan
dari
Wajib
Pajak
atau
pemberian penjelasan oleh Direktur Jenderal Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam berita acara kehadiran.
(3)
Pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak
bersifat final dan bukan merupakan keputusan atas
keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
(4)
Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan hak
untuk hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Wajib Pajak dapat memberikan surat tanggapan hasil
penelitian keberatan.
(5)
Surat
tanggapan
hasil
penelitian
keberatan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(4)
harus
disampaikan dalam jangka waktu paling lama
10 (sepuluh)
hari
kerja
setelah
tanggal
Surat
Pemberitahuan Untuk Hadir dikirim.
(6)
Dalam
hal
Wajib
Pajak
telah
menguasakan
pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban
perpajakan berupa:
a.
hadir
guna
memberikan
keterangan
atau
memperoleh penjelasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1); atau
b.
memberikan surat tanggapan hasil penelitian
sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
tetapi atas pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan
kewajiban dimaksud dilaksanakan oleh Kuasa dan
Wajib Pajak, pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan
kewajiban
perpajakan
yang
diakui
merupakan
pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban
perpajakan yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak.
(7)
Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan hak
untuk hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Direktur Jenderal Pajak membuat berita acara
ketidakhadiran
dan
proses
keberatan
tetap
diselesaikan tanpa menunggu kehadiran Wajib Pajak.
(8)
Dokumen berupa:
a.
Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1);
b.
pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
c.
berita acara kehadiran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2);
d.
surat tanggapan hasil penelitian keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan
e.
berita
acara
ketidakhadiran
sebagaimana
dimaksud pada ayat (7),
disusun
dengan
menggunakan
contoh
format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
- Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 21A
Sanksi administratif termasuk denda administratif Pajak
Bumi dan Bangunan yang dapat dikurangkan atau
dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf a merupakan:
a.
sanksi administratif yang tercantum dalam Surat
Ketetapan Pajak;
b.
sanksi administratif yang tercantum dalam Surat
Tagihan Pajak yang terkait dengan penerbitan Surat
Ketetapan Pajak, kecuali sanksi administratif yang
tercantum
dalam
Surat
Tagihan
Pajak
yang
diterbitkan berdasarkan Pasal 25 ayat (9), Pasal 27
ayat (5d), dan Pasal 27 ayat (5f) Undang-Undang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
c.
sanksi administratif yang tercantum dalam Surat
Tagihan Pajak selain Surat Tagihan Pajak yang terkait
dengan
penerbitan
Surat
Ketetapan
Pajak
sebagaimana dimaksud pada huruf b;
d.
denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan yang
tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi
dan Bangunan; atau
e.
denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan yang
tercantum dalam Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi
dan Bangunan.
- Ketentuan ayat (6), ayat (7), dan ayat (9) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 23 (1) Wajib Pajak menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif termasuk pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak, dan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, kepada Direktur Jenderal Pajak. (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif termasuk pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
diajukan dalam hal memenuhi persyaratan atas
Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan:
a.
tidak diajukan keberatan;
b.
diajukan keberatan, tetapi dicabut dan Direktur
Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan
pencabutan oleh Wajib Pajak tersebut;
c.
diajukan
keberatan,
tetapi
tidak
dipertimbangkan;
d.
tidak diajukan permohonan pengurangan atau
pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak
benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf b;
e.
diajukan
permohonan
pengurangan
atau
pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak
benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf b, tetapi dicabut dan Direktur Jenderal
Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan
oleh Wajib Pajak tersebut;
f.
diajukan
permohonan
pengurangan
atau
pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak
benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf b, tetapi tidak dipertimbangkan;
g.
tidak sedang diajukan permohonan pembatalan
Surat
Ketetapan
Pajak
hasil
pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d;
h.
diajukan
permohonan
pembatalan
Surat
Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, tetapi dicabut
dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui
permohonan pencabutan oleh Wajib Pajak
tersebut;
i.
diajukan
permohonan
pembatalan
Surat
Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, tetapi tidak
dipertimbangkan;
j.
diajukan
permohonan
pembatalan
Surat
Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, tetapi
permohonan ditolak;
k.
tidak diajukan permohonan pengurangan Pajak
Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 Undang-Undang Pajak Bumi dan
Bangunan;
l.
diajukan permohonan pengurangan Pajak Bumi
dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 Undang-Undang Pajak Bumi dan
Bangunan, tetapi dicabut dan Direktur Jenderal
Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan
oleh Wajib Pajak tersebut; atau
m.
diajukan permohonan pengurangan Pajak Bumi
dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 Undang-Undang Pajak Bumi dan
Bangunan, tetapi permohonan dikembalikan
dan dianggap bukan sebagai permohonan.
(3)
Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif
termasuk
pengurangan
denda
administratif
Pajak
Bumi
dan
Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum
dalam Surat Tagihan Pajak dan Surat Tagihan Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan hanya dapat diajukan
dalam hal memenuhi persyaratan:
a.
Surat Tagihan Pajak tidak diajukan permohonan
pengurangan atau pembatalan, atau Surat
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan tidak
diajukan permohonan pembatalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf c;
b.
Surat Tagihan Pajak diajukan permohonan
pengurangan atau pembatalan, atau Surat
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
diajukan permohonan pembatalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, tetapi dicabut
dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui
permohonan pencabutan oleh Wajib Pajak
tersebut;
c.
Surat Tagihan Pajak diajukan permohonan
pengurangan atau pembatalan atau Surat
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
diajukan permohonan pembatalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, tetapi tidak
dipertimbangkan; atau
d.
Surat Ketetapan Pajak yang terkait dengan Surat
Tagihan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang yang terkait dengan Surat Tagihan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang
terkait dengan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi
dan Bangunan:
1.
tidak diajukan keberatan;
2.
diajukan keberatan tetapi dicabut dan
Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui
permohonan pencabutan oleh Wajib Pajak
tersebut;
3.
diajukan
keberatan
tetapi
tidak
dipertimbangkan;
4.
tidak diajukan permohonan pengurangan
atau pembatalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 huruf b;
5.
diajukan permohonan pengurangan atau
pembatalan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 huruf b, tetapi dicabut dan
Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui
permohonan pencabutan oleh Wajib Pajak
tersebut;
6.
diajukan permohonan pengurangan atau
pembatalan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
21
huruf
b,
tetapi
tidak
dipertimbangkan;
7.
tidak
sedang
diajukan
permohonan
pembatalan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 huruf d;
- diajukan permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, tetapi dicabut dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan oleh Wajib Pajak tersebut;
- diajukan permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, tetapi permohonan ditolak; atau
- diajukan permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, tetapi tidak dipertimbangkan; e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang terkait dengan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan:
- tidak diajukan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan;
- diajukan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan tetapi dicabut dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan oleh Wajib Pajak tersebut; atau
- diajukan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan tetapi dikembalikan dan dianggap bukan sebagai permohonan; atau f. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan:
- tidak diajukan permohonan pengurangan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a;
- diajukan permohonan pengurangan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, tetapi dicabut dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan oleh Wajib Pajak tersebut; atau
- diajukan permohonan pengurangan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, tetapi tidak dipertimbangkan. (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (3), tidak berlaku terhadap permohonan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal objek pajak terkena bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial.
(5)
Selain
memenuhi
persyaratan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), permohonan
pengurangan atau penghapusan sanksi administratif
dan permohonan pengurangan denda administratif
Pajak
Bumi
dan
Bangunan
harus
memenuhi
persyaratan:
a.
jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar,
jumlah pokok atau selisih pokok Pajak Bumi dan
Bangunan, atau jumlah Pajak Bumi dan
Bangunan yang tidak atau kurang dibayar, yang
menjadi dasar pengenaan sanksi administratif
atau denda administratif Pajak Bumi dan
Bangunan
yang
tercantum
dalam
Surat
Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan,
atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan telah dilunasi oleh Wajib Pajak;
b.
permohonan harus diajukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan
jumlah
sanksi
administratif
atau
denda
administratif
Pajak
Bumi
dan
Bangunan
menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan;
c.
1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat
Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan,
atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan;
d.
permohonan disampaikan sebelum pengajuan
permohonan
lelang
barang
sitaan
atau
permintaan pemindahbukuan barang sitaan
yang penjualannya dikecualikan dari penjualan
secara lelang atas tindakan penagihan pajak
terkait Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan
Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi
dan Bangunan yang diajukan permohonan; dan
e.
surat permohonan ditandatangani oleh Wajib
Pajak, Wakil, atau Kuasa.
(6)
Pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak, Surat
Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi
dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi
dan Bangunan diperhitungkan terlebih dahulu
terhadap jumlah pajak yang tidak atau kurang
dibayar, jumlah pokok atau selisih pokok Pajak Bumi
dan Bangunan, atau jumlah Pajak Bumi dan
Bangunan
yang
tidak
atau
kurang
dibayar
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.
(7)
Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) lebih besar daripada jumlah pajak yang tidak
atau kurang dibayar, jumlah pokok atau selisih pokok
Pajak Bumi dan Bangunan, atau jumlah Pajak Bumi
dan Bangunan yang tidak atau kurang dibayar,
kelebihan
pembayaran
tersebut
diperhitungkan
terhadap
sanksi
administratif
atau
denda
administratif Pajak Bumi dan Bangunan.
(8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (9) Cara penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 27A Dalam rangka mendorong perekonomian nasional, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atau pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan atas Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 untuk permohonan yang diajukan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- Ketentuan ayat (2) Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 32
(1)
Wajib
Pajak
menyampaikan
permohonan
pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak
yang
tidak
benar
termasuk
permohonan
pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak Pajak
Bumi dan Bangunan yang tidak benar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf b kepada Direktur
Jenderal Pajak.
(2)
Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat
Ketetapan
Pajak
yang
tidak
benar
termasuk
permohonan pengurangan atau pembatalan Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
diajukan dalam hal memenuhi persyaratan:
a.
Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan:
1.
tidak diajukan keberatan; atau
2.
diajukan
keberatan,
tetapi
tidak
dipertimbangkan;
b.
Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan:
1.
tidak diajukan permohonan pengurangan
atau penghapusan sanksi administratif
atau
permohonan
pengurangan
denda
administratif Pajak Bumi dan Bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf a;
2.
diajukan permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif atau
permohonan
pengurangan
denda
administratif Pajak Bumi dan Bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf a, tetapi dicabut dan Direktur
Jenderal
Pajak
telah
menyetujui
permohonan pencabutan oleh Wajib Pajak
tersebut; atau
3.
diajukan permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif atau
permohonan
pengurangan
denda
administratif Pajak Bumi dan Bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf a, tetapi tidak dipertimbangkan;
c.
Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan:
1.
tidak
sedang
diajukan
permohonan
pembatalan Surat Ketetapan Pajak hasil
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 huruf d;
2.
diajukan permohonan pembatalan Surat
Ketetapan
Pajak
hasil
pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf d, tetapi dicabut dan Direktur
Jenderal
Pajak
telah
menyetujui
permohonan pencabutan oleh Wajib Pajak
tersebut;
3.
diajukan permohonan pembatalan Surat
Ketetapan
Pajak
hasil
pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf d, tetapi tidak dipertimbangkan; atau
4.
diajukan permohonan pembatalan Surat
Ketetapan
Pajak
hasil
pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf
d,
tetapi
permohonan
tersebut
ditolak; atau
d.
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan:
1.
tidak diajukan permohonan pengurangan
Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang
Pajak Bumi dan Bangunan;
2.
diajukan permohonan pengurangan Pajak
Bumi
dan
Bangunan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang
Pajak Bumi dan Bangunan tetapi dicabut
dan
Direktur
Jenderal
Pajak
telah
menyetujui permohonan pencabutan oleh
Wajib Pajak tersebut; atau
3.
diajukan permohonan pengurangan Pajak
Bumi
dan
Bangunan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang
Pajak
Bumi
dan
Bangunan
tetapi
dikembalikan dan dianggap bukan sebagai
permohonan.
(3)
Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat
Ketetapan
Pajak
yang
tidak
benar
termasuk
pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak Pajak
Bumi dan Bangunan yang tidak benar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan dalam
hal Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b
diajukan keberatan, tetapi dicabut dan Direktur
Jenderal
Pajak
telah
menyetujui
permohonan
pencabutan oleh Wajib Pajak tersebut.
(4)
Selain
memenuhi
persyaratan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), permohonan pengurangan
atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak
benar termasuk permohonan pengurangan atau
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
dan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan yang tidak benar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a.
permohonan harus diajukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan
jumlah materi penetapan dalam Surat Ketetapan
Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,
atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan menurut penghitungan Wajib Pajak
dengan disertai alasan;
b.
1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat
Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak
Bumi dan Bangunan; dan
c.
surat permohonan ditandatangani oleh Wajib
Pajak, Wakil, atau Kuasa.
(5)
Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat
Ketetapan
Pajak,
Surat
Pemberitahuan
Pajak
Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi
dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.
(6)
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan
pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan
Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atau
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
yang tidak benar yang kedua, permohonan tersebut
harus diajukan dalam jangka waktu paling lama
3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur
Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama
dikirim, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi
karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak.
(7)
Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat
Ketetapan
Pajak,
Surat
Pemberitahuan
Pajak
Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi
dan Bangunan yang tidak benar yang kedua
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetap diajukan
terhadap
Surat
Ketetapan
Pajak,
Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, dan Surat Ketetapan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b yang
telah diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal
Pajak.
(8)
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sampai
dengan
ayat
(4)
berlaku
juga
untuk
permohonan pengurangan atau pembatalan Surat
Ketetapan
Pajak,
Surat
Pemberitahuan
Pajak
Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi
dan Bangunan yang tidak benar yang kedua.
(9)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dan ayat (7) disusun dengan menggunakan contoh
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
- Ketentuan dalam Lampiran huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1017) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal II 1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan berdasarkan Pasal 25 ayat (9), Pasal 27 ayat (5d), dan Pasal 27 ayat (5f) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diterima sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum diterbitkan surat keputusan, diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan. 2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2026
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Ditandatangani secara elektronik SUAHASIL NAZARA
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR
118
TAHUN
2024
TENTANG
TATA
CARA
PEMBETULAN,
KEBERATAN,
PENGURANGAN,
PENGHAPUSAN,
DAN
PEMBATALAN
DI
BIDANG
PERPAJAKAN
A. Tetap. B. Tetap. C. CONTOH FORMAT DOKUMEN DAN PERHITUNGAN PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN C.1. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN DAN SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN
CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF, PERMOHONAN PENGURANGAN DENDA ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TIDAK BENAR, PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR, PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TIDAK BENAR, PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DARI HASIL PEMERIKSAAN
Nomor
:
...................................... (1)
.....................(2)
Lampiran
:
...................................... (3)
Hal
: ...................................... (4)
Yth. Direktur Jenderal Pajak
Melalui Kantor Pelayanan Pajak ....................................
...................................................................................... (5)
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
:
...................................................... (6)
NPWP
:
...................................................... (7)
Jabatan
:
...................................................... (8)
Alamat
:
...................................................... (9)
Nomor Telepon
:
...................................................... (10)
Bertindak selaku :
Wajib Pajak
Wakil
Kuasa
dari Wajib Pajak
Nama
: ...................................................... (11)
NPWP
: ...................................................... (12)
Alamat : ...................................................... (13)
atas objek pajak*): NOP : ……………………………………………. (14) Alamat : ……………………………………………. (15)
bersama ini mengajukan permohonan …………………..(16) yang tercantum dalam …………………………………………………………………………….. (17):
Nomor
: ........................................................... (18) Tanggal
: ........................................................... (19) Masa/Tahun**) Pajak
: ........................................................... (20)
Denda administrasi PBB) : ………………………………………………… (21)
Pengurangan sebesar)
: ………………………………………………… (22)
PBB Terutang*)
: ………………………………………………… (23)
Alasan permohonan …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………...........…………………………………………...………… ………………………………………….……………………………………………………...… …………………………………(24)
Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini dimohon …………………….. (25) menjadi sebesar Rp……………………..........….(26).
Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan: (27) No. Jenis Dokumen Set/Lembar
Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa***)
......................................... (28)
Keterangan:
- Beri tanda X pada yang sesuai;
- *) Diisi dalam hal permohonan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan.
- **) Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
- ***) Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh Kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF, PERMOHONAN PENGURANGAN DENDA ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TIDAK BENAR, PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR, PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TIDAK BENAR, PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DARI HASIL PEMERIKSAAN
Nomor (1)
: Diisi
dengan
nomor
surat
permohonan
sesuai
dengan
administrasi Wajib Pajak.
Nomor (2)
: Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat permohonan
ditandatangani.
Nomor (3)
: Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat
permohonan Wajib Pajak.
Nomor (4)
: Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: Permohonan
Pengurangan
atau
Penghapusan
Sanksi
Administratif,
Permohonan Pengurangan Denda Administratif Pajak Bumi dan
Bangunan, Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat
Ketetapan Pajak yang Tidak Benar, Permohonan Pengurangan
atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang
Tidak Benar, Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar,
Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak
yang Tidak Benar, Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar, Permohonan
Pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari Hasil Pemeriksaan, atau
Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan dari Hasil Pemeriksaan.
Nomor (5)
: Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat
Wajib Pajak terdaftar.
Nomor (6)
: Diisi
dengan
nama
Wajib
Pajak/Wakil/Kuasa
yang
menandatangani surat permohonan.
Nomor (7)
: Diisi
dengan
Nomor
Pokok
Wajib
Pajak
dari
Wajib
Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani surat permohonan.
Nomor (8)
: Diisi dengan jabatan Wakil/Kuasa yang menandatangani surat
permohonan dan dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib
Pajak orang pribadi Nomor (8) tidak perlu diisi.
Nomor (9)
: Diisi
dengan
alamat
Wajib
Pajak/Wakil/Kuasa
yang
menandatangani surat permohonan.
Nomor (10) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang
menandatangani surat permohonan.
Nomor (11) : Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani
surat permohonan adalah Wakil atau Kuasa dari Wajib Pajak.
Nomor (12) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak dalam
hal yang menandatangani surat permohonan adalah Wakil atau
Kuasa dari Wajib Pajak.
Nomor (13) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani
surat permohonan adalah Wakil atau Kuasa dari Wajib Pajak.
Nomor (14) : Diisi dengan nomor objek pajak, dalam hal Pajak Bumi dan
Bangunan.
Nomor (15) : Diisi dengan alamat letak objek pajak, dalam hal Pajak Bumi dan
Bangunan.
Nomor (16) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: permohonan
pengurangan
atau
penghapusan
sanksi
administratif,
permohonan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan
Bangunan, permohonan pengurangan atau pembatalan Surat
Ketetapan Pajak yang tidak benar, permohonan pengurangan
atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak
benar, permohonan pengurangan atau pembatalan Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar,
permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak
yang tidak benar, permohonan pembatalan Surat Tagihan Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar, permohonan
pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan, atau
permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan dari hasil pemeriksaan.
Nomor (17) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak,
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi
dan Bangunan.
Nomor (18) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak,
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi
dan Bangunan.
Nomor (19) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak,
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi
dan Bangunan.
Nomor (20) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak.
Nomor (21) : Diisi jumlah denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan yang
tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (22) : Diisi persentase pengurangan denda administratif Pajak Bumi
dan Bangunan yang diajukan atau diminta oleh Wajib Pajak.
Nomor (23) : Diisi dengan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan terutang.
Nomor (24) : Diisi dengan alasan permohonan Wajib Pajak.
Nomor (25) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan, pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar, pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar, pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan, atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil pemeriksaan. Nomor (26) : Diisi dengan jumlah menurut Wajib Pajak. Nomor (27) : Diisi dengan jenis dokumen dan jumlah lembar masing-masing jenis dokumen yang dilampirkan oleh Wajib Pajak. Nomor (28) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon.
CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF, PERMOHONAN PENGURANGAN DENDA ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TIDAK BENAR, PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR, PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TIDAK BENAR, PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DARI HASIL PEMERIKSAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH …………………..(1)
Nomor
: ........................ (2)
......................(3)
Sifat
: ........................ (4)
Lampiran
: ........................ (5)
Hal
: Pengembalian Permohonan …………………… (6)
Yth. .....................................
........................................ (7)
Sehubungan dengan surat Saudara nomor ...............(8) tanggal ................(9) hal Permohonan ………………(10) atas ...............................(11) nomor .......................(12) tanggal ...................(13) yang diterima tanggal ....................(14) bersama ini disampaikan bahwa :
- Berdasarkan hasil penelitian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan permohonan …………….(15) dengan penjelasan sebagai berikut: a. ......................; b. ......................; c. ……….dst. (16)
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, permohonan Saudara kami
kembalikan dan berdasarkan ketentuan ………….…(17) Saudara ………(18)
mengajukan permohonan kembali.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.
Kepala Kantor,
................................ (19)
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF, PERMOHONAN PENGURANGAN
DENDA ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, PERMOHONAN
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK,
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG ATAU SURAT KETETAPAN
PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TIDAK BENAR, PERMOHONAN
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK
BENAR, PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TIDAK BENAR, PERMOHONAN
PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DARI HASIL PEMERIKSAAN
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat. Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat. Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat. Nomor (5) : Diisi dengan jumlah lampiran surat. Nomor (6) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif, Pengurangan Denda Administratif Pajak Bumi dan Bangunan, Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar, Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang Tidak Benar, Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar, Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar, Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar, Pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari Hasil Pemeriksaan, atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari Hasil Pemeriksaan. Nomor (7) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak. Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak. Nomor (10) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif, Pengurangan Denda Administratif Pajak Bumi dan Bangunan, Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar, Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang Tidak Benar, Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar, Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar, Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar, Pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari Hasil Pemeriksaan, atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari Hasil Pemeriksaan. Nomor (11) : Diisi dengan jenis ketetapan, jenis pajak, dan masa/tahun pajak seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2025, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2025, atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tahun Pajak 2025.
Nomor (12) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (13) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (14) : Diisi dengan tanggal diterima surat permohonan Wajib Pajak. Nomor (15) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan, pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar, pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar, pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan, atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil pemeriksaan. Nomor (16) : Diisi dengan penjelasan singkat ketentuan yang tidak terpenuhi. Nomor (17) : Diisi dengan ketentuan Pasal dalam Peraturan Menteri ini dalam hal permohonan dikembalikan, Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan. Nomor (18) : Diisi dengan pilihan masih dapat/tidak dapat. Nomor (19) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
C.2. CONTOH FORMAT DOKUMEN DAN PERHITUNGAN PENGURANGAN
ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN
DENDA ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN
PERMOHONAN WAJIB PAJAK
1.
CONTOH PERHITUNGAN PEMBAYARAN ATAS SURAT KETETAPAN
PAJAK, SURAT TAGIHAN PAJAK, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN, ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN
Contoh 1:
Kantor Pelayanan Pajak Pratama X menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar sebesar Rp140.000.000,00 atas nama Tuan A yang terdiri dari pokok
pajak
sebesar
Rp100.000.000,00
dan
sanksi
administratif
sebesar
Rp40.000.000,00. Tuan A melakukan pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar tersebut sebesar Rp100.000.000,00 pada tanggal 1 Februari 2026.
Tuan A menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif pada tanggal 3 Februari 2026.
Pembayaran pada tanggal 1 Februari 2026 diperhitungkan sebagai pembayaran
atas pokok pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Dengan demikian,
sanksi administratif yang dapat dikurangkan sebesar Rp40.000.000,00.
Contoh 2:
Kantor Pelayanan Pajak Pratama X menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar sebesar Rp140.000.000,00 atas nama Tuan A yang terdiri dari pokok
pajak
sebesar
Rp100.000.000,00
dan
sanksi
administratif
sebesar
Rp40.000.000,00. Tuan A melakukan pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar sebesar Rp50.000.000,00 pada tanggal 31 Januari 2026.
Pembayaran selanjutnya dilakukan oleh Tuan A sebesar Rp70.000.000,00 pada
tanggal 1 Februari 2026. Tuan A menyampaikan permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif pada tanggal 3 Februari 2026.
Pembayaran pada tanggal 31 Januari 2026 sebesar Rp50.000.000,00
diperhitungkan sebagai pembayaran pelunasan atas pokok pajak dalam Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
Pembayaran pada tanggal 1 Februari 2026 sebesar Rp70.000.000,00
diperhitungkan sebagai pembayaran atas pokok pajak dalam Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar sebesar Rp50.000.000,00 dan pembayaran sebesar
Rp20.000.000,00 diperhitungkan sebagai pembayaran atas sanksi administratif.
Dengan demikian, sanksi administratif yang dapat dikurangkan sebesar
Rp20.000.000,00.
Contoh 3:
Kantor Pelayanan Pajak Pratama X menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar sebesar Rp140.000.000,00 atas nama Tuan A yang terdiri dari pokok
pajak
sebesar
Rp100.000.000,00
dan
sanksi
administratif
sebesar
Rp40.000.000,00. Tuan A melakukan pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar tersebut sebesar Rp80.000.000,00 pada tanggal 1 Februari 2026.
Tuan A menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif pada tanggal 3 Februari 2026.
Sehubungan pembayaran Tuan A belum mencapai jumlah pokok pajak sebesar Rp100.000.000,00 maka atas permohonan Tuan A tidak memenuhi persyaratan, sehingga diterbitkan surat pengembalian.
- CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………………………………..(1)
Nomor
: ................................... (2)
...................... (3)
Sifat
: ……………………………. (4)
Hal
: Permintaan Dokumen, Data, Informasi, dan/atau Keterangan
Yth. .................................
........................................ (5)
Sehubungan dengan surat Saudara nomor ………..(6) tanggal ………..(7) hal Permohonan ……………..(8) atas ..........................(9) nomor .................(10) tanggal………..(11), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan, dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi:
- ................................................;
- ................................................;
- .....................................dst. (12)
Dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk hardcopy
dan/atau softcopy tersebut agar diberikan kepada:
nama
: .............................................................................; (13) jabatan
: .............................................................................; (14) tempat
: ............................................................................., (15) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan ini dikirim. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, penyelesaian ……………..(16) Saudara tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak. Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.
Kepala Kantor,
................................ (17)
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat. Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat. Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak. Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak. Nomor (7) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif atau Permohonan Pengurangan Denda Administratif Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (8) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (9) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (10) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (11) : Diisi dengan jenis dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang diminta. Nomor (12) : Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak. Nomor (13) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak. Nomor (14) : Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data, informasi dan/atau keterangan akan diberikan. Nomor (15) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atau permohonan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
- CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………………………………..(1)
Nomor
: ................................... (2)
..................... (3)
Sifat
: Segera
Hal
: Permintaan Dokumen, Data, Informasi, dan/atau Keterangan
Tambahan
Yth. .................................
........................................ (4)
Sehubungan dengan surat Saudara nomor ………..(5) tanggal ………..(6) hal Permohonan ………………….(7) atas ..................(8) nomor ...................(9) tanggal………..(10), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan, dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi:
- ................................................;
- ................................................;
- .....................................dst. (11)
Dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam bentuk
hardcopy dan/atau softcopy tersebut agar diberikan kepada:
nama
: .............................................................................; (12) jabatan
: .............................................................................; (13) tempat
: ............................................................................., (14) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan ini dikirim. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, penyelesaian …………..(15) Saudara tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak. Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.
Kepala Kantor,
................................ (16)
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat. Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat. Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak. Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak. Nomor (7) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif atau Pengurangan Denda Administratif Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (8) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (9) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (10) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (11) : Diisi dengan jenis dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan yang diminta. Nomor (12) : Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak. Nomor (13) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak. Nomor (14) : Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data, informasi dan/atau keterangan tambahan akan diberikan. Nomor (15) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atau pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
- CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………………………………..(1)
Nomor : ....................... (2)
…….………..(3) Sifat : ....................... (4) Lampiran : ....................... (5) Hal : Permintaan Keterangan atau Bukti
Yth. .................................. ........................................ (6)
Sehubungan dengan surat permohonan ………………….(7) Wajib Pajak nomor......................(8) tanggal ......................(9) dalam .....................(10) nomor ……………………….(11) tanggal .......................(12), dengan ini dimohon kepada Saudara untuk memberikan keterangan atau bukti mengenai hal-hal sebagai berikut:
- .........................................................;
- .........................................................;
- .............................................dst. (13)
Keterangan atau bukti tersebut di atas disampaikan paling lama ….. (……..) (14) hari kerja setelah surat ini diterima dan disampaikan kepada: Nama : ................................................................................. (15) Jabatan : ................................................................................. (16) Tempat : ................................................................................. (17)
Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.
Kepala Kantor,
.................................(18)
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI
Nomor (1)
: Diisi dengan kepala surat.
Nomor (2)
: Diisi dengan nomor surat.
Nomor (3)
: Diisi dengan tanggal surat.
Nomor (4)
: Diisi dengan sifat surat.
Nomor (5)
: Diisi dengan jumlah lampiran surat.
Nomor (6)
: Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
Nomor (7)
: Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif atau pengurangan denda
administratif Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (8)
: Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
Nomor (9)
: Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
Nomor (10) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak,
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (11) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak,
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (12) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak,
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (13) : Diisi dengan hal-hal yang akan dimintai keterangan atau bukti
yang diperlukan.
Nomor (14) : Diisi dengan jangka waktu yang ditentukan oleh pihak yang
meminta keterangan atau bukti.
Nomor (15) : Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib
Pajak.
Nomor (16) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib
Pajak.
Nomor (17) : Diisi dengan unit kantor petugas yang meneliti permohonan
Wajib Pajak.
Nomor (18) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
- CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………………………………..(1)
Nomor
: …………………….. (2)
………………… (3)
Sifat
: …………………….. (4)
Lampiran
: …………………….. (5)
Hal
: Panggilan Pembahasan
Yth ……………………………..
………………………………… (6)
Sehubungan dengan surat Saudara nomor .......(7) tanggal ...... (8) hal Permohonan …………………. (9) atas ……….(10) nomor ………(11) tanggal ……… (12) Masa/Tahun Pajak ………..(13).
Dengan ini diharapkan kehadiran Saudara dalam rangka pembahasan
dimaksud, yang akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal
: …………………………. (14)
Waktu
: …………………………. (15) Tempat
: …………………………. (16)
Mengingat pentingnya acara dimaksud diharapkan Saudara dapat hadir tepat waktu dengan membawa dokumen yang diperlukan, antara lain:
- ………………………………………………...
- …………………………………………………
- ………………..….......................................dst (17)
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.
Kepala Kantor,
…………………. (18)
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN
Nomor (1)
: Diisi dengan kepala surat.
Nomor (2)
: Diisi dengan nomor surat.
Nomor (3)
: Diisi dengan tanggal surat.
Nomor (4)
: Diisi dengan sifat surat.
Nomor (5)
: Diisi dengan jumlah lampiran.
Nomor (6)
: Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pimpinan dan alamat Wajib
Pajak.
Nomor (7)
: Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
Nomor (8)
: Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
Nomor (9)
: Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administratif atau Pengurangan Denda
Administratif Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (10) : Diisi dengan jenis ketetapan.
Nomor (11) : Diisi dengan nomor ketetapan.
Nomor (12) : Diisi dengan tanggal ketetapan.
Nomor (13) : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak.
Nomor (14) : Diisi dengan hari/tanggal pembahasan akan dilaksanakan.
Nomor (15) : Diisi dengan waktu pembahasan akan dilaksanakan.
Nomor (16) : Diisi dengan tempat pembahasan akan dilaksanakan.
Nomor (17) : Diisi dengan dokumen yang diperlukan untuk pembahasan.
Nomor (18) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
- CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………………………………..(1)
BERITA ACARA PEMENUHAN
PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN
NOMOR - .............………..... (2)
Pada hari ini .................(3) tanggal .........(4), bulan ...........(5), tahun ........(6), kami: (7) No Nama NIP Jabatan 1.
sesuai surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan nomor …………….(8) tanggal ……………….(9) dalam rangka penyelesaian ……………..(10) telah menerima dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dari …………………(11) dengan rincian sebagai berikut: (12)
N
Dokumen, data, informasi dan/atau
keterangan yang diminta
Dokumen yang dipenuhi*)
1.
Wajib Pajak yang bersangkutan memenuhi/memenuhi sebagian/tidak memenuhi**) permintaan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan tersebut sehingga ………..(13) diproses menggunakan data yang ada atau diterima.
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.
Tim Peneliti
..................................... (14)
..................................... (14)
..................................... (14)
Keterangan:
*) : Diisi “ada” jika dokumen dipenuhi, dan “tidak ada” jika tidak dipenuhi.
**) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN
DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. Nomor (7) : Diisi dengan nama, nomor induk pegawai, dan jabatan tim peneliti. Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan. Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan. Nomor (10) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atau pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (11) : Diisi dengan nama pihak yang memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan. Nomor (12) : Diisi dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang diminta dan dokumen yang dipenuhi. Nomor (13) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atau pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti.
- CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………………………………..(1)
BERITA ACARA PEMENUHAN
PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN
TAMBAHAN
NOMOR - .............………..... (2)
Pada hari ini .................(3) tanggal .........(4), bulan ...........(5), tahun ........(6), kami: (7) No Nama NIP Jabatan 1.
sesuai surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan
tambahan nomor …………….(8) tanggal ……………….(9) dalam rangka
penyelesaian ………….(10) telah menerima dokumen, data, informasi, dan/atau
keterangan tambahan dari ………(11) dengan rincian sebagai berikut: (12)
No
Dokumen, data, informasi dan/atau
keterangan tambahan yang diminta
Dokumen tambahan yang
dipenuhi*)
1.
Wajib Pajak yang bersangkutan memenuhi/memenuhi sebagian/tidak memenuhi**) permintaan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan tambahan tersebut sehingga ………………(13) diproses menggunakan data yang ada atau diterima.
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.
Tim Peneliti
..................................... (14)
..................................... (14)
..................................... (14)
Keterangan: *) : Diisi “ada” jika dokumen dipenuhi, dan “tidak ada” jika tidak dipenuhi. **) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN DOKUMEN, DATA,
INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN
Nomor (1)
: Diisi dengan kepala surat.
Nomor (2)
: Diisi dengan nomor berita acara.
Nomor (3)
: Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan.
Nomor (4)
: Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan.
Nomor (5)
: Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan.
Nomor (6)
: Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan.
Nomor (7)
: Diisi dengan nama, nomor induk pegawai, dan jabatan tim
peneliti.
Nomor (8)
: Diisi dengan nomor surat permintaan dokumen, data, informasi,
dan/atau keterangan tambahan.
Nomor (9)
: Diisi dengan tanggal surat permintaan dokumen, data, informasi,
dan/atau keterangan tambahan.
Nomor (10) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif atau pengurangan denda
administratif Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (11) : Diisi dengan nama pihak yang memberikan dokumen, data,
informasi, dan/atau keterangan tambahan.
Nomor (12) : Diisi dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan
tambahan yang diminta dan dokumen tambahan yang dipenuhi.
Nomor (13) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif atau pengurangan denda
administratif Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti.
- CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBAHASAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………………………….. (1)
BERITA ACARA PEMBAHASAN NOMOR - .............………..... (2)
Pada hari ini .................(3) tanggal ...............(4), bulan ..............(5), tahun ........(6), kami: (7) No Nama NIP Jabatan 1.
sesuai panggilan pembahasan ……………(8) nomor ……………..(9) tanggal………………(10), telah dilakukan pembahasan dengan: (11)
No Nama Jabatan Keterangan 1.
dengan uraian sebagai berikut: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………(12)
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya. Pihak yang Diundang
Tim Peneliti,
........................... (13)
......................... (14)
......................... (14)
......................... (14)
PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PEMBAHASAN
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. Nomor (7) : Diisi dengan nama, nomor induk pegawai, dan jabatan tim peneliti. Nomor (8) : Diisi dengan jenis pembahasan: pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atau pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (9) : Diisi dengan nomor surat panggilan pembahasan. Nomor (10) : Diisi dengan tanggal surat panggilan pembahasan. Nomor (11) : Diisi dengan nama, jabatan, dan keterangan pihak yang dipanggil dalam pembahasan. Nomor (12) : Diisi dengan uraian pembahasan. Nomor (13) : Diisi dengan identitas dan tanda tangan pihak yang memberikan keterangan. Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti.
- CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENINJAUAN LOKASI OBJEK PAJAK, TEMPAT KEDUDUKAN WAJIB PAJAK, DAN/ATAU TEMPAT LAIN YANG DIANGGAP PERLU
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH …………………..(1)
Nomor
: ................................... (2)
...................... (3)
Sifat
: Segera
Hal
: Pemberitahuan Peninjauan Lokasi Objek Pajak, Tempat
Kedudukan Wajib Pajak, dan/atau Tempat Lain
Yth. ................................. ....................................... (4)
Sehubungan dengan surat Saudara nomor ...................(5) tanggal
.............(6) hal Permohonan …………..(7) atas ..............(8) nomor ............(9)
tanggal ............ (10), dengan ini diberitahukan bahwa akan dilaksanakan
peninjauan di lokasi objek pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, dan/atau
tempat lain yang diperlukan dalam rangka penyelesaian permohonan …….. (11)
pada:
hari/tanggal : ................................................ (12)
lokasi
: ................................................ (13)
Demi kelancaran kegiatan dimaksud, Saudara atau kuasa Saudara
diminta untuk mendampingi dan memberikan bantuan seperlunya kepada
petugas.
Demikian disampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terima
kasih.
Kepala Kantor,
............................ (14)
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PENINJAUAN
LOKASI OBJEK PAJAK, TEMPAT KEDUDUKAN WAJIB PAJAK,
DAN/ATAU TEMPAT LAIN YANG DIANGGAP PERLU
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
Nomor (7)
: Diisi dengan permohonan: pengurangan atau penghapusan
sanksi administratif atau pengurangan denda administratif Pajak
Bumi dan Bangunan.
Nomor (8)
: Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak,
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (9) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak,
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak,
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (11) : Diisi dengan permohonan: pengurangan atau penghapusan
sanksi administratif atau pengurangan denda administratif Pajak
Bumi dan Bangunan.
Nomor (12) : Diisi dengan hari dan tanggal peninjauan dilaksanakan.
Nomor (13) : Diisi dengan lokasi dilaksanakannya peninjauan.
Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
- CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/ PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK (PERTAMA)
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ...............................….. (1)
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRASI ATAS ................................................................... (2) NOMOR .………………………….. (3) KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK
KEPALA ..............................(4),
Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama …………(5) nomor ....................(6) tanggal ……………..(7) yang diterima oleh ………(8) tanggal ………….(9) berdasarkan bukti penerimaan nomor ……...(10) tanggal ...............(11), diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atas …………..(12) nomor ………..(13) tanggal .................(14) Masa/Tahun Pajak …………….(15);
b.
bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif nomor ………(16) tanggal ………(17);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administrasi Atas …………......(18) Karena Permohonan Wajib Pajak; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
…………………………………………………………………….(19);
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan;
..................................................................................(20);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN) SANKSI ADMINISTRASI ATAS …………….(21) KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK. PERTAMA : 1. Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak) permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Wajib Pajak dalam suratnya nomor …………(22) tanggal …………(23).
- Mengurangkan/Menghapus/Mempertahankan*) jumlah
sanksi administratif dalam ………..(24) nomor ………..(25)
tanggal ......(26) Masa/Tahun Pajak ………………..(27)
atas:
Wajib Pajak
: ………………………… (28) NPWP
: ………………………… (29) Alamat
: ………………………… (30) dengan perincian sebagai berikut: Uraian Semula (Rp) Dikurangkan/ Dihapuskan (Rp) Menjadi (Rp) Pajak yang tidak/kurang dibayar (31) (32) (33) Sanksi Administratif:
………………………… (34)
Jumlah pajak yang masih harus dibayar
Perhitungan Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar/(Lebih)
Dibayar:
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih)
Dibayar
(35)
Jumlah Pajak Yang Telah Dikembalikan
(36)
Jumlah Pajak Yang Telah Dibayar
(37)
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih)
Dibayar
(38)
KEDUA
: Surat
Keputusan
Pengurangan/Penghapusan)
Sanksi
Administrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Surat
Keputusan
Pengurangan/Penghapusan)
Sanksi
Administrasi ini disampaikan kepada:
Nama Wajib Pajak
:…………………………... (39)
Alamat
:…………………………… (40) Ditetapkan di …………….. (41) pada tanggal ……………… (42) KEPALA KANTOR,
…………………………… (43)
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK (PERTAMA)
Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. Nomor (2) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Nomor (3) : Diisi dengan nomor keputusan. Nomor (4) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Wajib Pajak. Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Wajib Pajak. Nomor (8) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak diterima. Nomor (10) : Diisi dengan nomor bukti penerimaan. Nomor (11) : Diisi dengan tanggal bukti penerimaan. Nomor (12) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Nomor (13) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Nomor (14) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Nomor (15) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Nomor (16) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Nomor (17) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Nomor (18) : Diisi dengan jenis Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak. Nomor (19) : Pilih salah satu: b. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)". c. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)". Nomor (20) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Nomor (21) : Diisi dengan jenis Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak. Nomor (22) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Wajib Pajak. Nomor (23) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Wajib Pajak. Nomor (24) : Diisi dengan jenis Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak. Nomor (25) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Nomor (26) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Nomor (27) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Nomor (28) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Nomor (29) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. Nomor (30) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Nomor (31) : Diisi dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak.
Nomor (32) : Diisi dengan jumlah pengurangan atau penghapusan sesuai
dengan hasil penelitian.
Nomor (33) : Diisi
dengan
jumlah
sesuai
dengan
Surat
Keputusan
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi.
Nomor (34) : Diisi dengan pasal sanksi administratif yang dikenakan.
Nomor (35) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar
sesuai nomor (33).
Nomor (36) : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dikembalikan berdasarkan
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah diterbitkan.
Nomor (37) : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar.
Nomor (38) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih)
dibayar.
Nomor (39) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (40) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Nomor (41) : Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan.
Nomor (42) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
Nomor (43) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
*)
: Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
- CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/ PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK (KEDUA)
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ……………………………….….. (1)
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRASI ATAS ..................................... (2) KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK NOMOR ………………………. (3)
KEPALA .......................................(4),
Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama ………(5) nomor .................(6) tanggal ……………(7) yang diterima oleh ……………(8) tanggal …………(9) berdasarkan bukti penerimaan nomor ……….(10) tanggal ..................(11), diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atas ……………(12) nomor …………(13) tanggal .............(14) Masa/Tahun Pajak …………….(15);
b.
bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif nomor …………(16) tanggal …….(17);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administrasi Atas ……….......(18) Karena Permohonan Wajib Pajak; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
…………………………………………………………………. (19);
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan;
................................................................................(20);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRASI ATAS ………………… (21) KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK.
PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak*) permohonan pengurangan sanksi administratif Wajib Pajak dalam suratnya nomor ………(22) tanggal ………………(23).
- Mengurangkan/Menghapus/Mempertahankan*) jumlah sanksi administratif dalam …………(24) nomor ………….(25) tanggal ..........(26) Masa/Tahun Pajak ………………….. (27) atas: Wajib Pajak : ………………………… (28) NPWP : ………………………… (29) Alamat : ………………………… (30) dengan perincian sebagai berikut: Uraian Semula (Rp) Dikurangkan/ Dihapuskan Pertama (Rp) Dikurangkan/ Dihapuskan Kedua (Rp) Menjadi (Rp) Pajak yang tidak/ kurang dibayar (31) (32) (33) (34) Sanksi Administratif:
………………… (35)
Jumlah pajak yang masih harus dibayar
Perhitungan Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar/(Lebih) Dibayar:
Jumlah Pajak Yang Masih Harus
Dibayar/(Lebih) Dibayar
(36)
Jumlah Pajak Yang Telah Dikembalikan
(37)
Jumlah Pajak Yang Telah Dibayar
(38)
Jumlah Pajak Yang Masih Harus
Dibayar/(Lebih) Dibayar
(39)
KEDUA
:
Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan) Sanksi
Administrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan) Sanksi
Administrasi ini disampaikan kepada:
Nama Wajib Pajak : ………………………. (40)
Alamat
: ………………………. (41)
Ditetapkan di ……………. (42) pada tanggal ………………(43) KEPALA KANTOR,
……………………………….. (44)
PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/ PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK (KEDUA)
Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. Nomor (2) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Nomor (3) : Diisi dengan nomor keputusan. Nomor (4) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Wajib Pajak. Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Wajib Pajak. Nomor (8) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak diterima. Nomor (10) : Diisi dengan nomor bukti penerimaan. Nomor (11) : Diisi dengan tanggal bukti penerimaan. Nomor (12) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Nomor (13) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Nomor (14) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Nomor (15) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Nomor (16) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Nomor (17) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Nomor (18) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Nomor (19) : Pilih salah satu: a. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)". b. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)". Nomor (20) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Nomor (21) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Nomor (22) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Wajib Pajak. Nomor (23) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Wajib Pajak. Nomor (24) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Nomor (25) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Nomor (26) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Nomor (27) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Nomor (28) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Nomor (29) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. Nomor (30) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. Nomor (31) : Diisi dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak.
Nomor (32) : Diisi dengan jumlah pengurangan atau penghapusan sesuai
dengan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi yang pertama.
Nomor (33) : Diisi dengan jumlah pengurangan atau penghapusan sesuai
dengan hasil penelitian.
Nomor (34) : Diisi
dengan
jumlah
sesuai
dengan
Surat
Keputusan
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi yang
kedua.
Nomor (35) : Diisi dengan pasal sanksi administratif yang dikenakan.
Nomor (36) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar
sesuai nomor (34).
Nomor (37) : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dikembalikan berdasarkan
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah diterbitkan.
Nomor (38) : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar.
Nomor (39) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih)
dibayar.
Nomor (40) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (41) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Nomor (42) : Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan.
Nomor (43) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
Nomor (44) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
*)
: Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
- CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ………………………………… (1)
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS …………………………… (2) KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK NOMOR ………………….. (3)
KEPALA ..................…………….(4),
Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas
nama …………….(5) nomor ………….(6) tanggal
………….(7) yang diterima oleh …………..(8) tanggal
………..(9) berdasarkan bukti penerimaan nomor
……….(10) tanggal …………(11), diajukan permohonan
pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan
Bangunan atas …………..(12)
nomor
………..(13)
tanggal ………….(14) Tahun Pajak …………..(15);
b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud
pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai
laporan penelitian pengurangan denda administrasi
Pajak Bumi dan Bangunan nomor ……………(16)
tanggal ……………………..(17);
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Surat Keputusan Pengurangan Denda
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Atas
….....….(18) Karena Permohonan Wajib Pajak;
Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- sebagaimana
telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun
1985
Nomor
68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834); 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan; 5. ..............................................................................(19);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS …………….(20) KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK. PERTAMA : 1. Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan Sebagian/Menolak) permohonan pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak dalam suratnya nomor ……..(21) tanggal ……..(22). 2. Mengurangkan/Mempertahankan) jumlah denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dalam ……..…(23) nomor …………(24) tanggal ………….(25) Tahun Pajak ……..…(26). atas: Wajib Pajak
:
……………. (27)
NPWP
: ……………. (28) Alamat
: ……………. (29) NOP
: ……………. (30) Alamat Objek Pajak : …………… (31) sebesar ………. (…………….) (32) dari besarnya denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan yang belum dilunasi. KEDUA : Besarnya denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut: Denda administrasi ……...(33) Besarnya Pengurangan (…..(34) X …..(35)) ……..(36) Denda administrasi setelah pengurangan ………(37) KETIGA : Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan ini disampaikan kepada: Nama Wajib Pajak : …………………. (38) Alamat
: …………………. (39)
Ditetapkan di …………. (40),
pada tanggal ………… (41)
KEPALA KANTOR,
…………………….. (42)
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK
Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. Nomor (2) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (3) : Diisi dengan nomor keputusan. Nomor (4) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (8) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak diterima. Nomor (10) : Diisi dengan nomor bukti penerimaan. Nomor (11) : Diisi dengan tanggal bukti penerimaan. Nomor (12) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (13) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (14) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (15) : Diisi dengan tahun pajak yang diajukan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (16) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (17) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (18) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (19) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
Nomor (20) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (21) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (22) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (23) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (24) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (25) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (26) : Diisi dengan tahun pajak yang diajukan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (27) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (28) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. Nomor (29) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. Nomor (30) : Diisi dengan nomor objek pajak. Nomor (31) : Diisi dengan alamat letak objek pajak. Nomor (32) : Diisi dengan persentase pengurangan atas denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan yang belum dilunasi. Nomor (33) : Diisi dengan jumlah denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (34) : Diisi dengan persentase pengurangan atas denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan yang belum dilunasi. Nomor (35) : Diisi dengan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan yang belum dilunasi. Nomor (36) : Diisi dengan jumlah pengurangan atas denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (37) : Diisi dengan jumlah denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan setelah pengurangan. Nomor (38) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (39) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. Nomor (40) : Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan. Nomor (41) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
Nomor (42) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
*)
: Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai
C.3. CONTOH FORMAT DOKUMEN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN DENDA ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA JABATAN 1. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI DAN/ATAU KETERANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………………………………..(1)
Nomor
: ................................ (2) ..........................(3)
Sifat
: ................................ (4)
Hal
: Permintaan Buku atau Catatan, Dokumen, Data, Informasi
dan/atau Keterangan
Yth.................................
......................................(5)
Sehubungan dengan Nota Dinas usulan nomor .........................(6) tanggal ......................(7) hal Usulan ……………….. (8) Secara Jabatan atas...................(9) nomor..................(10) tanggal....................(11), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi:
- .............................................................................;
- .............................................................................;
- ………………………………………….......dst. (12)
Dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk hardcopy
dan/atau softcopy tersebut agar diberikan kepada:
nama
: ............................................................................. (13)
jabatan
: ............................................................................. (14)
tempat
: ............................................................................. (15)
paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal surat permintaan ini dikirim.
Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, penyelesaian …………………. (16) Saudara tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak.
Atas kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.
Kepala Kantor,
............................... (17)
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA,
INFORMASI DAN/ATAU KETERANGAN
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat. Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat. Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak atau unit kantor. Nomor (6) : Diisi dengan nomor nota dinas usulan. Nomor (7) : Diisi dengan tanggal nota dinas usulan. Nomor (8) : Diisi dengan jenis usulan: Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif atau Pengurangan Denda Administratif Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (9) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (10) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (11) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (12) : Diisi dengan jenis dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang dimintakan. Nomor (13) : Diisi dengan nama petugas yang meneliti. Nomor (14) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti. Nomor (15) : Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan akan disampaikan. Nomor (16) : Diisi dengan jenis penyelesaian secara jabatan: pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atau pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (17) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
- CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………………………………..(1)
Nomor
: ................................ (2) ..........................(3)
Sifat
: ................................ (4)
Hal
: Permintaan Dokumen, Data, Informasi dan/atau Keterangan
Tambahan
Yth.................................
......................................(5)
Sehubungan dengan Nota Dinas usulan nomor .........................(6) tanggal ......................(7) hal Usulan ……………….. (8) Secara Jabatan atas.................(9) nomor .............(10) tanggal ..............(11), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi:
- .............................................................................;
- .............................................................................;
- ………………………………………….......dst. (12)
Dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam bentuk
hardcopy dan/atau softcopy tersebut agar diberikan kepada:
nama
: ............................................................................. (13)
jabatan
: ..............................................................................(14)
tempat
: ............................................................................. (15)
paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal surat permintaan ini dikirim.
Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, penyelesaian …………………. (16) Saudara tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak.
Atas kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.
Kepala Kantor,
............................... (17)
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA,
INFORMASI DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat. Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat. Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak atau unit kantor. Nomor (6) : Diisi dengan nomor nota dinas usulan. Nomor (7) : Diisi dengan tanggal nota dinas usulan. Nomor (8) : Diisi dengan jenis usulan: Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif atau Pengurangan Denda Administratif Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (9) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (10) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (11) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (12) : Diisi dengan jenis dokumen, data, informasi dan/atau keterangan tambahan yang dimintakan. Nomor (13) : Diisi dengan nama petugas yang meneliti. Nomor (14) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti. Nomor (15) : Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan akan disampaikan. Nomor (16) : Diisi dengan jenis penyelesaian secara jabatan: pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atau pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (17) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
- CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………………………………..(1)
Nomor
: …………………….. (2)
……………………………… (3)
Sifat
: …………………….. (4)
Lampiran
: …………………….. (5)
Hal
: Panggilan Pembahasan
Yth ………………………………..
………………………………… (6)
Sehubungan dengan nota dinas usulan nomor .......(7) tanggal ...... (8)
hal Usulan …………………. (9) atas ……….(10) nomor ………(11) tanggal ………
(12) Masa/Tahun Pajak ………..(13).
Dengan ini diharapkan kehadiran Saudara dalam rangka pembahasan
dimaksud, yang akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal
: …………………………. (14)
Waktu
: …………………………. (15) Tempat
: …………………………. (16)
Mengingat pentingnya acara dimaksud diharapkan Saudara dapat hadir tepat waktu dengan membawa dokumen yang diperlukan, antara lain:
- ………………………………………………...
- …………………………………………………
- ………………..….......................................dst (17)
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.
Kepala Kantor,
…………………. (18)
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN
Nomor (1)
: Diisi dengan kepala surat.
Nomor (2)
: Diisi dengan nomor surat.
Nomor (3)
: Diisi dengan tanggal surat.
Nomor (4)
: Diisi dengan sifat surat.
Nomor (5)
: Diisi dengan jumlah lampiran.
Nomor (6)
: Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pimpinan dan alamat Wajib
Pajak..
Nomor (7)
: Diisi dengan nomor nota dinas usulan.
Nomor (8)
: Diisi dengan tanggal nota dinas usulan.
Nomor (9)
: Diisi dengan jenis usulan: Pengurangan atau Penghapusan
Sanksi Administratif atau Pengurangan Denda Administratif
Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (10) : Diisi dengan jenis ketetapan.
Nomor (11) : Diisi dengan nomor ketetapan.
Nomor (12) : Diisi dengan tanggal ketetapan.
Nomor (13) : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak.
Nomor (14) : Diisi dengan hari/tanggal pembahasan akan dilaksanakan.
Nomor (15) : Diisi dengan waktu pembahasan akan dilaksanakan.
Nomor (16) : Diisi dengan tempat pembahasan akan dilaksanakan.
Nomor (17) : Diisi dengan dokumen yang diperlukan untuk pembahasan.
Nomor (18) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
- CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………………………………..(1)
BERITA ACARA PEMENUHAN
PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN
NOMOR - .............………..... (2)
Pada hari ini .................(3) tanggal .........(4), bulan ...........(5), tahun ........(6), kami: (7) No Nama NIP Jabatan 1.
sesuai surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan nomor …………….(8) tanggal ……………….(9) dalam rangka penyelesaian ……………..(10) telah menerima dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dari …………………(11) dengan rincian sebagai berikut: (12)
No Dokumen, data, informasi dan/atau
keterangan yang diminta
Dokumen yang dipenuhi*)
1.
Wajib Pajak yang bersangkutan memenuhi/memenuhi sebagian/tidak memenuhi**) permintaan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan tersebut sehingga ................ (13) diproses menggunakan data yang ada atau diterima.
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.
Tim Peneliti
........................................ (14)
........................................ (14)
........................................ (14)
Keterangan:
*)
: Diisi “ada” jika dokumen dipenuhi, dan “tidak ada” jika tidak dipenuhi.
**) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN
DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN
Nomor (1)
: Diisi dengan kepala surat.
Nomor (2)
: Diisi dengan nomor berita acara.
Nomor (3)
: Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan.
Nomor (4)
: Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan.
Nomor (5)
: Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan.
Nomor (6)
: Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan.
Nomor (7)
: Diisi dengan nama, nomor induk pegawai, dan jabatan tim
peneliti.
Nomor (8)
: Diisi dengan nomor surat permintaan dokumen, data, informasi,
dan/atau keterangan.
Nomor (9)
: Diisi dengan tanggal surat permintaan dokumen, data, informasi,
dan/atau keterangan.
Nomor (10) : Diisi dengan jenis penyelesaian secara jabatan: pengurangan
atau penghapusan sanksi administratif atau pengurangan denda
administratif Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (11) : Diisi dengan nama pihak yang memberikan dokumen, data,
informasi, dan/atau keterangan.
Nomor (12) : Diisi dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan
yang diminta dan dokumen yang dipenuhi.
Nomor (13) : Diisi dengan jenis penyelesaian secara jabatan: pengurangan
atau penghapusan sanksi administratif atau pengurangan denda
administratif Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti.
- CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………………………………..(1)
BERITA ACARA PEMENUHAN
PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN
TAMBAHAN
NOMOR - .............………..... (2)
Pada hari ini .................(3) tanggal .........(4), bulan ...........(5), tahun ........(6), kami: (7) No Nama NIP Jabatan 1.
sesuai surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan nomor …………….(8) tanggal ……………….(9) dalam rangka penyelesaian ………….(10) telah menerima dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dari …………(11) dengan rincian sebagai berikut: (12)
No Dokumen, data, informasi dan/atau
keterangan tambahan yang diminta
Dokumen Tambahan yang
dipenuhi*)
1.
Wajib Pajak yang bersangkutan memenuhi/memenuhi sebagian/tidak memenuhi**) permintaan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan tambahan tersebut sehingga ………………(13) diproses menggunakan data yang ada atau diterima.
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.
Tim Peneliti
................................... (14)
................................... (14)
................................... (14)
Keterangan:
*)
: Diisi “ada” jika dokumen dipenuhi, dan “tidak ada” jika tidak dipenuhi.
**) : Diisi dengan yang sesuai.
PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN
DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. Nomor (7) : Diisi dengan nama, nomor induk pegawai, dan jabatan tim peneliti. Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan. Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan. Nomor (10) : Diisi dengan jenis penyelesaian secara jabatan: pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atau pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (11) : Diisi dengan nama pihak yang memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan. Nomor (12) : Diisi dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan yang diminta dan dokumen tambahan yang dipenuhi. Nomor (13) : Diisi dengan jenis penyelesaian secara jabatan: pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atau pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti.
- CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBAHASAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………………………….. (1)
BERITA ACARA PEMBAHASAN NOMOR - .............………..... (2)
Pada hari ini ..............(3) tanggal .............(4), bulan .............(5), tahun ..........(6), kami: (7) No Nama NIP Jabatan 1.
sesuai panggilan pembahasan ……………….(8) nomor …….……..(9) tanggal………………(10), telah dilakukan pembahasan dengan: (11)
No Nama Jabatan Keterangan 1.
dengan uraian sebagai berikut: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………(12)
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya. Pihak yang Diundang
Tim Peneliti,
........................... (13)
......................... (14)
......................... (14)
......................... (14)
PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PEMBAHASAN
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. Nomor (7) : Diisi dengan nama, nomor induk pegawai, dan jabatan tim peneliti. Nomor (8) : Diisi dengan jenis pembahasan: pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atau pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (9) : Diisi dengan nomor surat panggilan pembahasan. Nomor (10) : Diisi dengan tanggal surat panggilan pembahasan. Nomor (11) : Diisi dengan nama, jabatan, dan keterangan pihak yang dipanggil dalam pembahasan. Nomor (12) : Diisi dengan uraian pembahasan. Nomor (13) : Diisi dengan identitas dan tanda tangan pihak yang memberikan keterangan. Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti.
- CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENINJAUAN LOKASI OBJEK PAJAK, TEMPAT KEDUDUKAN WAJIB PAJAK, DAN/ATAU TEMPAT LAIN YANG DIANGGAP PERLU
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ………………..…………………..(1)
Nomor
: ................................... (2)
...................... (3)
Sifat
: Segera
Hal
: Pemberitahuan
Peninjauan
Lokasi
Objek
Pajak,
Tempat
Kedudukan Wajib Pajak, dan/atau Tempat Lain
Yth. ................................. ....................................... (4)
Sehubungan dengan nota dinas usulan nomor ...................(5)
tanggal .............(6) hal Usulan ……….. (7) secara Jabatan atas ..............(8)
nomor ............(9) tanggal ............(10), dengan ini diberitahukan bahwa akan
dilaksanakan peninjauan di lokasi objek pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak,
dan/atau tempat lain yang diperlukan dalam rangka penyelesaian …….. (11)
pada:
hari/tanggal : .................................................... (12)
lokasi
: .................................................... (13)
Demi kelancaran kegiatan dimaksud, Saudara atau kuasa Saudara
diminta untuk mendampingi dan memberikan bantuan seperlunya kepada
petugas.
Demikian disampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terima
kasih.
Kepala Kantor,
............................ (14)
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PENINJAUAN
LOKASI OBJEK PAJAK, TEMPAT KEDUDUKAN WAJIB PAJAK,
DAN/ATAU TEMPAT LAIN YANG DIANGGAP PERLU
Nomor (1)
: Diisi dengan kepala surat.
Nomor (2)
: Diisi dengan nomor surat.
Nomor (3)
: Diisi dengan tanggal surat.
Nomor (4)
: Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
Nomor (5)
: Diisi dengan nomor nota dinas usulan.
Nomor (6)
: Diisi dengan tanggal nota dinas usulan.
Nomor (7)
: Diisi dengan jenis usulan: Pengurangan atau Penghapusan
Sanksi Administratif atau Pengurangan Denda Administratif
Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (8)
: Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak,
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (9)
: Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak,
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak,
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (11) : Diisi dengan jenis usulan: Pengurangan atau Penghapusan
Sanksi Administratif atau Pengurangan Denda Administratif
Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (12) : Diisi dengan hari dan tanggal peninjauan dilaksanakan.
Nomor (13) : Diisi dengan lokasi dilaksanakannya peninjauan.
Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
- CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/ PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SECARA JABATAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ………………………..….. (1)
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRASI ATAS ..................................................... (2) NOMOR ………………………… (3) SECARA JABATAN
KEPALA ....................................(4),
Menimbang : a. bahwa berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak diusulkan untuk dilakukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atau pengurangan denda administrasi secara jabatan atas …………(5) nomor ………………(6) tanggal ..................(7) Masa/Tahun Pajak ………………….(8);
b.
bahwa atas data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atau pengurangan denda administrasi nomor ..................(9) tanggal …………………..(10);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administrasi Atas ……....(11) Secara Jabatan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
…………………………………………………………………… (12);
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan;
...................................................................................(13);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : SURAT
KEPUTUSAN
PENGURANGAN/PENGHAPUSAN)
SANKSI ADMINISTRASI ATAS ……………………………..(14)
SECARA JABATAN.
PERTAMA
: Menghapus/Mengurangkan) jumlah sanksi administratif
dalam …………………(15) nomor ……………….(16) tanggal
................(17) Masa/Tahun Pajak ……………….(18)
atas:
Wajib Pajak
:
…………………………. (19)
NPWP
:
………………………… (20)
Alamat
:
………………………… (21)
dengan perincian sebagai berikut:
Uraian
Semula
(Rp)
Dikurangkan/
Dihapuskan
(Rp)
Menjadi
(Rp)
Pajak yang tidak/kurang
dibayar
(22)
(23)
(24)
Sanksi Administratif :
…………………………(25)
Jumlah pajak yang masih harus dibayar
Perhitungan
Jumlah
Pajak
yang
Masih
Harus
Dibayar/(Lebih) Dibayar:
Jumlah Pajak Yang Masih Harus
Dibayar/(Lebih) Dibayar
(26)
Jumlah Pajak Yang Telah Dikembalikan
(27)
Jumlah Pajak Yang Telah Dibayar
(28)
Jumlah Pajak Yang Masih Harus
Dibayar/(Lebih) Dibayar
(29)
KEDUA : Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Surat
Keputusan
Pengurangan/Penghapusan*)
Sanksi
Administrasi ini disampaikan kepada:
Nama Wajib Pajak
: ………………………. (30)
Alamat
: …………………….... (31)
Ditetapkan di …………….(32) pada tanggal ……………..(33) KEPALA KANTOR,
………………………………….(34)
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI SECARA JABATAN
Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. Nomor (2) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak. Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat keputusan. Nomor (4) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. Nomor (5) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak. Nomor (6) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak yang diusulkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak yang diusulkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Nomor (8) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak yang diusulkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Nomor (9) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Nomor (10) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Nomor (11) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak. Nomor (12) : Pilih salah satu: a. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)”. b. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)". Nomor (13) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Nomor (14) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak. Nomor (15) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak. Nomor (16) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak yang diusulkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Nomor (17) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak yang diusulkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Nomor (18) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak yang diusulkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Nomor (19) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Nomor (20) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. Nomor (21) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. Nomor (22) : Diisi dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak. Nomor (23) : Diisi dengan jumlah pengurangan atau penghapusan sesuai dengan hasil penelitian. Nomor (24) : Diisi dengan jumlah sesuai dengan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi. Nomor (25) : Diisi dengan pasal sanksi administratif yang dikenakan. Nomor (26) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih) dibayar sesuai dengan keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sesuai dengan nomor (24). Nomor (27) : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dikembalikan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah diterbitkan. Nomor (28) : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar. Nomor (29) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih) dibayar. Nomor (30) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Nomor (31) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. Nomor (32) : Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan. Nomor (33) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
Nomor (34) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
*)
: Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
- CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA JABATAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ………………………………… (1)
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS …………………………… (2) SECARA JABATAN NOMOR ………………….. (3)
KEPALA ..................…………………(4),
Menimbang : a. bahwa berdasarkan data dan/atau informasi yang
diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal
Pajak, diusulkan untuk dilakukan pengurangan
atau
penghapusan
sanksi
administratif
atau
pengurangan denda administrasi secara jabatan
atas ………….....(5) nomor ….....……..(6) tanggal
………….(7) Tahun Pajak …………..(8);
b. bahwa atas data dan/atau informasi sebagaimana
dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian
sesuai
laporan
penelitian
pengurangan
atau
penghapusan
sanksi
administratif
atau
pengurangan denda administrasi secara jabatan
nomor …………(9) tanggal ………………..(10);
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi
Administrasi atas …......….(11) Secara Jabatan;
Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- sebagaimana
telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun
1985
Nomor
68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1994
Nomor
62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3569); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834); 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan; 5. .............................................................................(12);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS …………….(13) SECARA JABATAN.
PERTAMA : Mengurangkan
sanksi
administratif
berupa
denda
administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dalam ……(14)
nomor ………(15) tanggal …….(16) Tahun Pajak ……(17).
atas:
Wajib Pajak
: ……………. (18) NPWP
: ……………. (19) Alamat
: ……………. (20) NOP
: ……………. (21) Alamat Objek Pajak : …………… (22) sebesar ………. (…………….) (23) dari besarnya denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan yang belum dilunasi. KEDUA : Besarnya denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut: Denda administrasi ………. (24) Besarnya Pengurangan (……(25) X ….(26)) ………. (27) Denda administrasi setelah pengurangan ………. (28)
KETIGA : Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi ini disampaikan kepada: Nama Wajib Pajak : …………………. (29) Alamat
: …………………. (30)
Ditetapkan di …………. (31),
pada tanggal ………….... (32)
KEPALA KANTOR,
…………………….. (33)
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA JABATAN
Nomor (1)
: Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan.
Nomor (2)
: Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
Nomor (4) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan.
Nomor (5) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (6) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (8) : Diisi dengan tahun pajak Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (9)
: Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif atau pengurangan denda
administratif secara jabatan.
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif atau pengurangan denda
administratif secara jabatan.
Nomor (11) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (12) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
Nomor (13) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (14) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (15) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
Nomor (16) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (17) : Diisi dengan tahun pajak Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (18) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (19) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Nomor (20) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Nomor (21) : Diisi dengan nomor objek pajak.
Nomor (22) : Diisi dengan alamat letak objek pajak.
Nomor (23) : Diisi dengan persentase pengurangan atas denda administratif
Pajak Bumi dan Bangunan yang belum dilunasi.
Nomor (24) : Diisi dengan jumlah denda administratif Pajak Bumi dan
Bangunan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Pajak
Bumi dan Bangunan atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan.
Nomor (25) : Diisi dengan persentase pengurangan atas denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan yang belum dilunasi. Nomor (26) : Diisi dengan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan yang belum dilunasi. Nomor (27) : Diisi dengan jumlah pengurangan atas denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (28) : Diisi dengan jumlah denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan setelah pengurangan. Nomor (29) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Nomor (30) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. Nomor (31) : Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan. Nomor (32) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan. Nomor (33) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
C.4. CONTOH FORMAT DOKUMEN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK 1. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN BUKU, CATATAN, DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………….….…………………..(1)
Nomor
: ................................... (2)
.......................(3)
Sifat
: Segera
Hal
: Permintaan Buku, Catatan, Dokumen, Data, Informasi, dan/atau
Keterangan
Yth. .................................
........................................ (4)
Sehubungan dengan surat Saudara nomor ………..(5) tanggal ………..(6) hal Permohonan …………………..(7) atas .................(8) nomor ...................(9) tanggal………..(10), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan, dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi:
- ................................................;
- ................................................;
- .....................................dst. (11)
Buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam
bentuk hardcopy dan/atau softcopy tersebut agar diberikan kepada:
nama
: .............................................................................; (12) jabatan
: .............................................................................; (13) tempat
: ............................................................................., (14) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan ini dikirim. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, penyelesaian ……………….(15) Saudara tetap diproses sesuai dengan buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak. Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.
Kepala Kantor,
................................(16)
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN BUKU, CATATAN, DOKUMEN,
DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat. Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat. Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak. Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak. Nomor (7) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar. Nomor (8) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (9) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (10) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (11) : Diisi dengan jenis buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang diminta. Nomor (12) : Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak. Nomor (13) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak. Nomor (14) : Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan akan diberikan. Nomor (15) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
- CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN BUKU, CATATAN, DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………….….…………………..(1)
Nomor
: ................................... (2)
.......................(3)
Sifat
: Segera
Hal
: Permintaan Buku, Catatan, Dokumen, Data, Informasi dan/atau
Keterangan Tambahan
Yth. .................................
........................................ (4)
Sehubungan dengan surat Saudara nomor ………..(5) tanggal ………..(6) hal Permohonan …………..………(7) atas ....................(8) nomor ....................(9) tanggal………..(10), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan, dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi:
- ................................................;
- ................................................;
- .....................................dst. (11)
Buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan
tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy tersebut agar diberikan
kepada:
nama
: .............................................................................; (12) jabatan
: .............................................................................; (13) tempat
: ............................................................................., (14) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan ini dikirim. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, penyelesaian ……………….(15) Saudara tetap diproses sesuai dengan buku, catatan, dokumen, informasi, data, dan/atau keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak. Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.
Kepala Kantor,
................................ (16)
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN BUKU, CATATAN, DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
Nomor (7) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: Pengurangan atau
Pembatalan Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
yang Tidak Benar.
Nomor (8) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan.
Nomor (9) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan.
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan.
Nomor (11) : Diisi dengan jenis buku, catatan, dokumen, data, informasi,
dan/atau keterangan tambahan yang diminta.
Nomor (12) : Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib
Pajak.
Nomor (13) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib
Pajak.
Nomor (14) : Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat buku, catatan,
dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan akan
diberikan.
Nomor (15) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: pengurangan atau
pembatalan Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
yang tidak benar.
Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
- CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………….….…………………..(1)
Nomor : ....................... (2)
….…….……….(3) Sifat : ....................... (4) Lampiran : ....................... (5) Hal : Permintaan Keterangan atau Bukti
Yth. .................................. ........................................ (6)
Sehubungan dengan surat permohonan ………………….(7) Wajib Pajak nomor......................(8) tanggal ......................(9) dalam .....................(10) nomor …………….(11) tanggal .......................(12), dengan ini dimohon kepada Saudara untuk memberikan keterangan atau bukti mengenai hal-hal sebagai berikut:
- .........................................................;
- .........................................................;
- .............................................dst. (13)
Keterangan atau bukti tersebut di atas disampaikan paling lama …… (……) (14) hari kerja setelah surat ini diterima dan disampaikan kepada: Nama : ................................................................................. (15) Jabatan : ................................................................................. (16) Tempat : ................................................................................. (17)
Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.
Kepala Kantor,
................................. (18)
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI
Nomor (1)
: Diisi dengan kepala surat.
Nomor (2)
: Diisi dengan nomor surat.
Nomor (3)
: Diisi dengan tanggal surat.
Nomor (4)
: Diisi dengan sifat surat.
Nomor (5)
: Diisi dengan jumlah lampiran surat.
Nomor (6)
: Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
Nomor (7)
: Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: pengurangan atau
pembatalan Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
yang tidak benar.
Nomor (8)
: Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
Nomor (9)
: Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
Nomor (10) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan.
Nomor (11) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan.
Nomor (12) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan.
Nomor (13) : Diisi dengan hal-hal yang akan dimintai keterangan atau bukti
yang diperlukan.
Nomor (14) : Diisi dengan dengan jangka waktu yang ditentukan oleh pihak
yang meminta keterangan atau bukti.
Nomor (15) : Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib
Pajak.
Nomor (16) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib
Pajak.
Nomor (17) : Diisi dengan unit kantor petugas yang meneliti permohonan
Wajib Pajak.
Nomor (18) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
- CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………….….…………………..(1)
Nomor
: …………………….. (2)
………………. (3)
Sifat
: …………………….. (4)
Lampiran
: …………………….. (5)
Hal
: Panggilan Pembahasan
Yth. …………………………………
………………………………… (6)
Sehubungan dengan surat Saudara nomor .......(7) tanggal ...... (8) hal Permohonan …………………. (9) atas ……….(10) nomor ………(11) tanggal ……… (12) Masa/Tahun Pajak ………..(13).
Dengan ini diharapkan kehadiran Saudara dalam rangka pembahasan
dimaksud, yang akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal
: …………………………. (14)
Waktu
: …………………………. (15) Tempat
: …………………………. (16)
Mengingat pentingnya acara dimaksud diharapkan Saudara dapat hadir tepat waktu dengan membawa dokumen yang diperlukan, antara lain:
- ………………………………………………...
- …………………………………………………
- ………………..…...................................dst (17)
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.
Kepala Kantor,
…………………. (18)
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN
Nomor (1)
: Diisi dengan kepala surat.
Nomor (2)
: Diisi dengan nomor surat.
Nomor (3)
: Diisi dengan tanggal surat.
Nomor (4)
: Diisi dengan sifat surat.
Nomor (5)
: Diisi dengan jumlah lampiran.
Nomor (6)
: Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pimpinan dan alamat Wajib
Pajak.
Nomor (7)
: Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
Nomor (8)
: Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
Nomor (9)
: Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: Pengurangan atau
Pembatalan Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
yang Tidak Benar.
Nomor (10) : Diisi dengan jenis ketetapan.
Nomor (11) : Diisi dengan nomor ketetapan.
Nomor (12) : Diisi dengan tanggal ketetapan.
Nomor (13) : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak.
Nomor (14) : Diisi dengan hari/tanggal pembahasan akan dilaksanakan.
Nomor (15) : Diisi dengan waktu pembahasan akan dilaksanakan.
Nomor (16) : Diisi dengan tempat pembahasan akan dilaksanakan.
Nomor (17) : Diisi dengan dokumen yang diperlukan untuk pembahasan.
Nomor (18) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
- CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN BUKU, CATATAN, DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………….….…………………..(1)
BERITA ACARA PEMENUHAN
PERMINTAAN BUKU, CATATAN, DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU
KETERANGAN
NOMOR - .............………..... (2)
Pada hari ini .................(3) tanggal .........(4), bulan ...........(5), tahun ..........(6), kami: (7) No Nama NIP Jabatan 1.
sesuai surat permintaan buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan nomor …………….(8) tanggal ……………….(9) dalam rangka penyelesaian ……………..(10) telah menerima buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dari …………………(11) dengan rincian sebagai berikut: (12) No Buku, catatan, dokumen, data, informasi dan/atau keterangan yang diminta Dokumen yang dipenuhi*) 1.
Wajib Pajak yang bersangkutan memenuhi/memenuhi sebagian/tidak memenuhi**) permintaan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan tersebut sehingga ……………… (13) diproses menggunakan data yang ada atau diterima.
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.
Tim Peneliti
................................... (14)
................................... (14)
................................... (14)
Keterangan:
*) Diisi “ada” jika dokumen dipenuhi, dan “tidak ada” jika tidak dipenuhi.
**) Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN BUKU, CATATAN,
DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. Nomor (7) : Diisi dengan nama, nomor induk pegawai, dan jabatan tim peneliti. Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permintaan buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan. Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permintaan buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan. Nomor (10) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. Nomor (11) : Diisi dengan nama pihak yang memberikan buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan. Nomor (12) : Diisi dengan buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang diminta dan dokumen yang dipenuhi. Nomor (13) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti.
- CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN BUKU, CATATAN, DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………….….…………………..(1)
BERITA ACARA PEMENUHAN
PERMINTAAN BUKU, CATATAN, DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU
KETERANGAN TAMBAHAN
NOMOR - .............………..... (2)
Pada hari ini .................(3) tanggal .........(4), bulan ...........(5), tahun ........(6), kami: (7) No Nama NIP Jabatan 1.
sesuai surat permintaan buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan nomor ……………. (8) tanggal ………………. (9) dalam rangka penyelesaian …………. (10) telah menerima buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dari ………………… (11) dengan rincian sebagai berikut: (12) No Buku, catatan, dokumen, data, informasi dan/atau keterangan tambahan yang diminta Dokumen tambahan yang dipenuhi*) 1.
Wajib Pajak yang bersangkutan memenuhi/memenuhi sebagian/tidak memenuhi**) permintaan buku, catatan, dokumen, data, informasi dan/atau keterangan tambahan tersebut sehingga ………………(13) diproses menggunakan data yang ada atau diterima.
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.
Tim Peneliti
..................................... (14)
..................................... (14)
..................................... (14)
Keterangan: *) Diisi “ada” jika dokumen dipenuhi, dan “tidak ada” jika tidak dipenuhi. **) Diisi dengan yang sesuai.
PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN BUKU, CATATAN,
DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. Nomor (7) : Diisi dengan nama, nomor induk pegawai, dan jabatan tim peneliti. Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permintaan buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan. Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permintaan buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan. Nomor (10) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. Nomor (11) : Diisi dengan nama pihak yang memberikan buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan. Nomor (12) : Diisi dengan buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan yang diminta dan dokumen tambahan yang dipenuhi. Nomor (13) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti.
- CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBAHASAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………………………….. (1)
BERITA ACARA PEMBAHASAN NOMOR - .............………..... (2)
Pada hari ini .................(3) tanggal .........(4), bulan ...............(5), tahun .............(6), kami: (7) No Nama NIP Jabatan 1.
sesuai panggilan pembahasan ……………….(8) nomor ……………(9) tanggal ………………(10), telah dilakukan pembahasan dengan: (11)
No Nama Jabatan Keterangan 1.
dengan uraian sebagai berikut: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………(12)
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya. Pihak yang Diundang
Tim Peneliti,
........................... (13)
......................... (14)
......................... (14)
......................... (14)
PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PEMBAHASAN
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. Nomor (7) : Diisi dengan nama, nomor induk pegawai, dan jabatan tim peneliti. Nomor (8) : Diisi dengan jenis pembahasan: pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. Nomor (9) : Diisi dengan nomor surat panggilan pembahasan. Nomor (10) : Diisi dengan tanggal surat panggilan pembahasan. Nomor (11) : Diisi dengan nama, jabatan, dan keterangan pihak yang dipanggil dalam pembahasan. Nomor (12) : Diisi dengan uraian pembahasan. Nomor (13) : Diisi dengan identitas dan tanda tangan pihak yang memberikan keterangan. Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti.
- CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENINJAUAN LOKASI OBJEK PAJAK, TEMPAT KEDUDUKAN WAJIB PAJAK, DAN/ATAU TEMPAT LAIN YANG DIANGGAP PERLU
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………….….…………………..(1)
Nomor
: ................................... (2)
...................... (3)
Sifat
: Segera
Hal
: Pemberitahuan Peninjauan Lokasi Objek Pajak, Tempat
Kedudukan Wajib Pajak, dan/atau Tempat Lain
Yth. ................................. ........................................ (4)
Sehubungan dengan surat Saudara nomor ...................(5) tanggal
.............(6) hal Permohonan ………………(7) atas ..............(8) nomor ............(9)
tanggal ............(10), dengan ini diberitahukan bahwa akan dilaksanakan
peninjauan di lokasi objek pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, dan/atau
tempat lain yang diperlukan dalam rangka penyelesaian permohonan
……………(11) pada:
hari/tanggal : ................................................ (12)
lokasi
: ................................................ (13)
Demi kelancaran kegiatan dimaksud, Saudara atau kuasa Saudara
diminta untuk mendampingi dan memberikan bantuan seperlunya kepada
petugas.
Demikian disampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terima
kasih.
Kepala Kantor,
............................ (14)
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PENINJAUAN
LOKASI OBJEK PAJAK, TEMPAT KEDUDUKAN WAJIB PAJAK,
DAN/ATAU TEMPAT LAIN YANG DIANGGAP PERLU
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
Nomor (7)
: Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: Pengurangan atau
Pembatalan Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
yang Tidak Benar.
Nomor (8)
: Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan.
Nomor (9) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan.
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan.
Nomor (11) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: pengurangan atau
pembatalan Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
yang tidak benar.
Nomor (12) : Diisi dengan hari dan tanggal peninjauan dilaksanakan.
Nomor (13) : Diisi dengan lokasi dilaksanakannya peninjauan.
Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
- CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK (PERTAMA)
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ………………………………….. (1)
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS ……………………………….. (2) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK NOMOR …………………………. (3)
KEPALA ……………….…………………….(4),
Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas
nama ………….(5) nomor ………(6) tanggal ………(7)
yang diterima oleh …………(8) tanggal ….…..(9)
berdasarkan bukti penerimaan nomor
…………(10) tanggal ……(11), diajukan permohonan
pengurangan atau pembatalan surat ketetapan
pajak yang tidak benar atas ………….(12) nomor
……………(13) tanggal …………(14) Masa/Tahun
Pajak ………….(15);
b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud
pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai
laporan penelitian pengurangan atau pembatalan
surat ketetapan pajak yang tidak benar nomor
…………..(16) tanggal ……………….(17);
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan
Surat
Keputusan
Pengurangan
Ketetapan Pajak Atas ………….(18) Berdasarkan
Pasal 36 Ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib
Pajak;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor
3262)
sebagaimana
telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. …………………………………………………………(19);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834); 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor …… Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan; 5. ............................................................................(20);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK
ATAS …………….. (21) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1)
HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK.
PERTAMA
: 1. Mengabulkan
seluruhnya/Mengabulkan
sebagian/Menolak) permohonan pengurangan atau
pembatalan surat ketetapan pajak Wajib Pajak
dalam
suratnya
nomor
…………..(22)
tanggal
…………..(23).
2.
Mengurangkan/Mempertahankan)
jumlah
yang
masih harus dibayar/rugi dalam ………………(24)
nomor ………………(25) tanggal ………….…….(26)
Masa/Tahun Pajak …………………(27).
atas:
Wajib Pajak
: …………………… (28)
NPWP
: …………………… (29)
Alamat
: …………………… (30)
dengan perincian sebagai berikut :
………………………………………………….… (31)
Perhitungan Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih) Dibayar:
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih)
Dibayar
(32)
Jumlah Pajak Yang Telah Dikembalikan
(33)
Jumlah Pajak Yang Telah Dibayar
(34)
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih)
Dibayar
(35)
KEDUA : Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Surat
Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak ini
disampaikan kepada:
Nama Wajib Pajak
: …………......... (36)
Alamat
: ……….........… (37)
Ditetapkan di ……………..(38), pada tanggal ………...........(39) KEPALA KANTOR,
………………………………….. (40)
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS
SURAT KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK (PERTAMA)
Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. Nomor (2) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat keputusan. Nomor (4) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (8) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak diterima. Nomor (10) : Diisi dengan nomor bukti penerimaan. Nomor (11) : Diisi dengan tanggal bukti penerimaan. Nomor (12) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Nomor (13) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (14) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (15) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (16) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (17) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (18) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Nomor (19) : Pilih salah satu: a. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)”. b. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)". Nomor (20) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Nomor (21) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Nomor (22) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (23) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (24) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Nomor (25) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (26) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (27) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (28) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Nomor (29) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. Nomor (30) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. Nomor (31) : Diisi dengan rincian perhitungan sesuai dengan laporan hasil penelitian dibuat dalam bentuk tabel dengan contoh sebagai berikut:
a. Pajak Penghasilan Badan dan Orang Pribadi: Uraian Semula (Rp/US$) Ditambah/ (Dikurangi) Persetujuan Bersama (Rp/US$) Dikurangi (Rp/US$) Menjadi (Rp/US$) a. Penghasilan neto (rugi)
b. Kompensasi kerugian
c. Penghasilan Kena Pajak (a-b)
d. Pajak Penghasilan yang Terutang
e. Kredit Pajak
f. Pajak yang tidak/kurang (lebih) bayar (d-e)
g. Sanksi administrasi
h. Jumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar (f+g)
b. Pajak Penghasilan Pemotongan atau Pemungutan Uraian Semula (Rp) Ditambah/ (Dikurangi) Persetujuan Bersama (Rp) Dikurangi (Rp) Menjadi (Rp) a. Pajak yang harus dibayar
b. Telah dibayar
c. Kurang dibayar (a-b)
d. Sanksi administrasi
e. Jumlah yang masih harus dibayar (c+d)
c. Pajak Pertambahan Nilai Uraian Semula (Rp) Dikurangkan (Rp) Menjadi (Rp) a. Dasar Pengenaan Pajak
b. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri
c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan
d. Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) bayar (b-c)
e. Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan
f. PPN yang tidak/kurang (lebih) dibayar (d-e)
g. Sanksi administrasi
h. Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar (f+g)
d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah Uraian Semula (Rp) Dikurangkan (Rp) Menjadi (Rp) a. Dasar Pengenaan Pajak
b. PPnBM yang terutang
c. Pajak yang dapat diperhitungkan
d. PPnBM yang kurang (lebih) bayar (b-c)
e. Sanksi administrasi
f. Jumlah PPnBM yang masih harus (lebih) dibayar (d+e)
Nomor (32) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih) dibayar sesuai dengan keputusan pengurangan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (33) : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dikembalikan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah diterbitkan. Nomor (34) : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar. Nomor (35) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih) dibayar. Nomor (36) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Nomor (37) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. Nomor (38) : Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan. Nomor (39) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan. Nomor (40) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. *) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
- CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK (KEDUA)
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ………………………………….. (1)
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS ……………………………….. (2) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK NOMOR …………………………. (3)
KEPALA ……………………………………… (4),
Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas
nama ………….(5) nomor ………(6) tanggal ………(7)
yang diterima oleh …………(8) tanggal ….…..(9)
berdasarkan bukti penerimaan nomor ……(10)
tanggal
……………(11),
diajukan
permohonan
pengurangan atau pembatalan surat ketetapan
pajak yang tidak benar atas …………(12) nomor
…………(13) tanggal …………(14) Masa/Tahun Pajak
……..…..(15);
b.
bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud
pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai
laporan penelitian pengurangan atau pembatalan
surat ketetapan pajak yang tidak benar nomor
………….(16) tanggal ………………. (17);
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan
Surat
Keputusan
Pengurangan
Ketetapan Pajak Atas ………………(18) Berdasarkan
Pasal 36 Ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib
Pajak;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2.
……………………………………………………………(19);
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan;
- ........................................................................... (20);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK
ATAS ……………..(21) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1)
HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK.
PERTAMA
: 1. Mengabulkan
seluruhnya/Mengabulkan
Sebagian/Menolak) permohonan pengurangan atau
pembatalan surat ketetapan pajak Wajib Pajak
dalam
suratnya
nomor
…………(22)
tanggal
……………(23).
2. Mengurangkan/Mempertahankan)
jumlah
yang
masih harus dibayar/rugi dalam …………....(24)
nomor ……………...(25) tanggal ……………..........(26)
Masa/Tahun Pajak …………………… (27).
atas:
Wajib Pajak
: …………………… (28)
NPWP
: …………………… (29)
Alamat
: …………………… (30)
dengan perincian sebagai berikut :
………………………………………………….… (31)
Perhitungan Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih) Dibayar:
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih)
Dibayar
(32)
Jumlah Pajak Yang Telah Dikembalikan
(33)
Jumlah Pajak Yang Telah Dibayar
(34)
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih)
Dibayar
(35)
KEDUA : Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Surat
Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak ini
disampaikan kepada:
Nama Wajib Pajak
: ………… (36)
Alamat
: ………… (37)
Ditetapkan di ……………..(38), pada tanggal …………….....(39) KEPALA KANTOR,
………………………………….. (40)
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS
SURAT KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK (KEDUA)
Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. Nomor (2) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat keputusan. Nomor (4) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (8) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak diterima. Nomor (10) : Diisi dengan nomor bukti penerimaan. Nomor (11) : Diisi dengan tanggal bukti penerimaan. Nomor (12) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Nomor (13) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (14) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (15) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (16) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (17) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (18) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Nomor (19) : Pilih salah satu: a. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)”. b. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)". Nomor (20) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Nomor (21) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Nomor (22) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (23) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (24) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Nomor (25) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (26) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (27) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (28) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Nomor (29) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. Nomor (30) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. Nomor (31) : Diisi dengan rincian perhitungan sesuai dengan laporan hasil penelitian dibuat dalam bentuk tabel dengan contoh sebagai berikut:
a. Pajak Penghasilan Badan dan Orang Pribadi: Uraian Semula (Rp/US$) Ditambah atau (dikurangi) Persetujuan Bersama (Rp/US$) Dikurangkan (Pertama) (Rp/US$) Dikurangkan (kedua) (Rp/US$) Menjadi (Rp/US$) a. Penghasilan neto (rugi)
b. Kompensasi kerugian
c. Penghasilan Kena Pajak (a-b)
d. Pajak Penghasilan yang Terutang
e. Kredit Pajak
f. Pajak yang tidak/kurang (lebih) bayar (d-e)
g. Sanksi administrasi
h. Jumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar (f+g)
b. Pajak Penghasilan Pemotongan atau Pemungutan Uraian Semula (Rp) Ditambah atau (dikurangi) Persetujuan Bersama (Rp) Dikurangkan (Pertama) (Rp) Dikurangkan (kedua) (Rp) Menjadi (Rp) a. Pajak yang harus dibayar
b. Telah dibayar
c. Kurang dibayar (a-b)
d. Sanksi administrasi
e. Jumlah yang masih harus dibayar (c+d)
c. Pajak Pertambahan Nilai Uraian Semula (Rp) Dikurangkan (Pertama) (Rp) Dikurangkan (kedua) (Rp) Menjadi (Rp) a. Dasar Pengenaan Pajak
b. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri
c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan
d. Jumlah perhitungan PPN
kurang (lebih) bayar (b-c) e. Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan
f. PPN yang tidak/kurang (lebih) dibayar (d- e)
f. Sanksi administrasi
g. Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar (f+g)
d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah Uraian Semula (Rp) Dikurangkan (Pertama) (Rp) Dikurangkan (kedua) (Rp) Menjadi (Rp) a. Dasar Pengenaan Pajak
b. PPnBM yang terutang
c. Pajak yang dapat diperhitungkan
d. PPnBM yang kurang (lebih) bayar (b-c)
e. Sanksi administrasi
f. Jumlah PPnBM yang masih harus (lebih) dibayar (d+e)
Nomor (32) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih)
dibayar sesuai dengan keputusan pengurangan Surat Ketetapan
Pajak yang tidak benar.
Nomor (33) : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dikembalikan berdasarkan
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah diterbitkan.
Nomor (34) : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar.
Nomor (35) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih)
dibayar.
Nomor (36) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (37) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Nomor (38) : Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan.
Nomor (39) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
Nomor (40) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
*)
: Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
- CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK (PERTAMA DAN KEDUA)
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
………………………………….. (1)
SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
ATAS ……………………………….. (2)
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK
NOMOR …………………………. (3)
KEPALA ……………..…………………….(4),
Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas
nama
………….(5)
nomor
………..(6)
tanggal
…………(7) yang diterima oleh ……………(8) tanggal
….………(9) berdasarkan bukti penerimaan
nomor …………(10) tanggal ……………………(11),
diajukan
permohonan
pengurangan
atau
pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar
atas
………….(12)
nomor
…………(13)
tanggal
…………(14) Masa/Tahun Pajak …………..(15);
b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud
pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai
laporan penelitian pengurangan atau pembatalan
surat ketetapan pajak yang tidak benar nomor
………….. (16) tanggal ………………. (17);
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan
Surat
Keputusan
Pembatalan
Ketetapan Pajak Atas ………………. (18) Berdasarkan
Pasal 36 Ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib
Pajak;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor
3262)
sebagaimana
telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2023 Nomor
41,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2.
…………………………………………………………(19);
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor ……. Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan;
- ...........................................................................(20);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS …………….. (21) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK.
PERTAMA : 1. Mengabulkan/Menolak) permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak Wajib Pajak dalam suratnya nomor ……….................(22) tanggal ……………….. (23). 2. Membatalkan/Mempertahankan) ………….....(24) nomor ……………........(25) tanggal ……………......(26) Masa/Tahun Pajak ……………………(27). atas: Wajib Pajak : …………………… (28) NPWP : …………………… (29) Alamat : …………………… (30)
Uraian
Semula
(Rp/US$)
Selisih
(Rp/US$)
Menjadi
(Rp/US$)
Jumlah Pajak Yang
Masih Harus
Dibayar/(Lebih)
Dibayar
(31)
(32)
(33)
Perhitungan Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih) Dibayar:
Jumlah Pajak Yang Masih Harus
Dibayar/(Lebih) Dibayar
(34)
Jumlah Pajak Yang Telah Dikembalikan
(35)
Jumlah Pajak Yang Telah Dibayar
(36)
Jumlah Pajak Yang Masih Harus
Dibayar/(Lebih) Dibayar
(37)
KEDUA : Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Surat
Keputusan Pembatalan
Ketetapan Pajak ini
disampaikan kepada:
Nama Wajib Pajak
: ………… (38)
Alamat
: ………… (39)
Ditetapkan di ……………..(40), pada tanggal …………….....(41) KEPALA KANTOR,
………………………………….. (42)
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS
SURAT KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK (PERTAMA DAN KEDUA)
Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. Nomor (2) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat keputusan. Nomor (4) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (8) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak diterima. Nomor (10) : Diisi dengan nomor bukti penerimaan. Nomor (11) : Diisi dengan tanggal bukti penerimaan. Nomor (12) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Nomor (13) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (14) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (15) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (16) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (17) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (18) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Nomor (19) : Pilih salah satu: a. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)”. b. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)". Nomor (20) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Nomor (21) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Nomor (22) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (23) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (24) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Nomor (25) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (26) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (27) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (28) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Nomor (29) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. Nomor (30) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. Nomor (31) : Diisi dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak. Nomor (32) : Diisi dengan jumlah pembatalan sesuai dengan hasil penelitian. Nomor (33) : Diisi dengan jumlah yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak dikurangi dengan jumlah pembatalan sesuai dengan hasil penelitian. Nomor (34) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih) dibayar sesuai nomor (33).
Nomor (35) : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dikembalikan berdasarkan
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah diterbitkan.
Nomor (36) : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar.
Nomor (37) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih)
dibayar.
Nomor (38) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (39) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Nomor (40) : Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan.
Nomor (41) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
Nomor (42) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
*)
: Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
- CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK (PERTAMA)
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.................................. (1)
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK
ATAS ................................ (2)
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK
NOMOR ..................... (3)
KEPALA ................................... (4),
Menimbang
: a.
bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama
............(5) nomor …..........(6) tanggal …….........(7) yang
diterima oleh ………............(8) tanggal .....................(9)
berdasarkan bukti penerimaan nomor ...........(10) tanggal
..............(11), diajukan permohonan pengurangan atau
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang
tidak benar atas ...........(12) nomor ...........(13) tanggal
.........(14) Tahun Pajak .........(15);
b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar nomor ................(16) tanggal ............(17);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Atas .............(18) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6834);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor ........ Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan;
- ...............................................................................(19);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS ...............(20) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK.
PERTAMA : 1. Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak*) permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar dalam suratnya nomor .................(21) tanggal .............(22).
- Mengurangkan/Mempertahankan*) jumlah yang masih harus dibayar dalam ................(23) nomor ..............(24) tanggal ...........(25) Tahun Pajak ..........(26).
atas: Wajib Pajak
: ................................ (27) NPWP
: ................................ (28) Alamat
: ................................ (29)
Nomor Objek Pajak
: ................................ (30)
Alamat Objek Pajak
: ................................ (31)
Dengan perincian sebagai berikut:
Uraian Luas (m2) NJOP/m2 (Rp) Ketetapan Bumi Bangunan Bumi Bangunan Semula (32) (33) (34) (35) (36) Pengurangan (37) (38) (39) (40) (41) Menjadi (42) (43) (44) (45) (46)
KEDUA : Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak ini disampaikan kepada:
Nama Wajib Pajak
: .................. (47)
Alamat
: .................. (48)
Ditetapkan di ........................ (49) pada tanggal ......................... (50)
KEPALA KANTOR,
............................................. (51)
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG ATAU SURAT KETETAPAN
PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1)
HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK (PERTAMA)
Nomor (1)
: Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan.
Nomor (2)
: Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (3)
: Diisi dengan nomor surat keputusan.
Nomor (4)
: Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan.
Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (6)
: Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar.
Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar.
Nomor (8) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak
terdaftar.
Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak diterima.
Nomor (10) : Diisi dengan nomor bukti penerimaan.
Nomor (11) : Diisi dengan tanggal bukti penerimaan.
Nomor (12) : Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (13) : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (14)
: Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (15)
: Diisi dengan tahun pajak yang tercantum dalam Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (16)
: Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar.
Nomor (17)
: Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar.
Nomor (18)
: Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (19)
: Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
Nomor (20)
: Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (21)
: Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar.
Nomor (22)
: Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar.
Nomor (23)
: Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (24)
: Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (25)
: Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (26)
: Diisi dengan tahun pajak yang tercantum dalam Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (27)
: Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (28)
: Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Nomor (29)
: Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Nomor (30)
: Diisi dengan nomor objek pajak.
Nomor (31) : Diisi dengan alamat letak objek pajak.
Nomor (32) : Diisi dengan luas bumi sesuai Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan.
Nomor (33) : Diisi dengan luas bangunan sesuai Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan.
Nomor (34) : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak bumi per meter persegi (m2)
sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (35) : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak bangunan per meter persegi
(m2) sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (36)
: Diisi dengan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang
sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (37) : Diisi dengan pengurangan luas bumi berdasarkan hasil
penelitian.
Nomor (38) : Diisi dengan pengurangan luas bangunan berdasarkan hasil
penelitian.
Nomor (39) : Diisi dengan pengurangan Nilai Jual Objek Pajak bumi per
meter persegi (m2) berdasarkan hasil penelitian.
Nomor (40) : Diisi dengan pengurangan Nilai Jual Objek Pajak bangunan per
meter persegi (m2) berdasarkan hasil penelitian.
Nomor (41)
: Diisi dengan pengurangan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan
yang terutang berdasarkan hasil penelitian.
Nomor (42) : Diisi dengan luas bumi berdasarkan hasil penelitian.
Nomor (43) : Diisi dengan luas bangunan berdasarkan hasil penelitian.
Nomor (44) : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak bumi per meter persegi (m2)
berdasarkan hasil penelitian.
Nomor (45) : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak bangunan per meter persegi
(m2) berdasarkan hasil penelitian.
Nomor (46)
: Diisi dengan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang
berdasarkan hasil penelitian.
Nomor (47)
: Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (48)
: Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Nomor (49)
: Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan.
Nomor (50)
: Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
Nomor (51)
: Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
*)
: Dipilih salah satu pilihan yang sesuai.
- CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK (KEDUA)
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.................................. (1)
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS ................................ (2) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK NOMOR ..................... (3)
KEPALA ..................................... (4),
Menimbang
: a.
bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama
............(5) nomor …..........(6) tanggal …….........(7) yang
diterima oleh ………............(8) tanggal .....................(9)
berdasarkan bukti penerimaan nomor ...........(10) tanggal
..............(11), diajukan permohonan pengurangan atau
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang
tidak benar atas ...........(12) nomor ...........(13) tanggal
.........(14) Tahun Pajak .........(15);
b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar nomor ................(16) tanggal ............(17);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Atas .............(18) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6834);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan;
- ................................................................................(19);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS ...............(20) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK.
PERTAMA : 1. Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak*) permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar dalam suratnya nomor .................(21) tanggal .............(22).
- Mengurangkan/Mempertahankan*) jumlah yang masih harus dibayar dalam ...................(23) nomor ..............(24) tanggal ...........(25) Tahun Pajak ..........(26).
atas: Wajib Pajak
: ................................ (27) NPWP
: ................................ (28) Alamat
: ................................ (29)
Nomor Objek Pajak
: ................................ (30)
Alamat Objek Pajak
: ................................ (31)
Dengan perincian sebagai berikut:
Uraian Luas (m2) NJOP/m2 (Rp) Ketetapan Bumi Bangunan Bumi Bangunan Semula (32) (33) (34) (35) (36) Pengurangan Pertama (37) (38) (39) (40) (41) Pengurangan Kedua (42) (43) (44) (45) (46) Menjadi (47) (48) (49) (50) (51)
KEDUA : Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak ini disampaikan kepada:
Nama Wajib Pajak
: .................. (52)
Alamat
: .................. (53)
Ditetapkan di ........................ (54) pada tanggal ......................... (55)
KEPALA KANTOR,
.............................................. (56)
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG ATAU SURAT KETETAPAN
PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1)
HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK (KEDUA)
Nomor (1)
: Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan.
Nomor (2)
: Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (3)
: Diisi dengan nomor surat keputusan.
Nomor (4)
: Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan.
Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (6)
: Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar.
Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar.
Nomor (8) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak
terdaftar.
Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak diterima.
Nomor (10) : Diisi dengan nomor bukti penerimaan.
Nomor (11) : Diisi dengan tanggal bukti penerimaan.
Nomor (12) : Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (13) : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (14)
: Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (15)
: Diisi dengan tahun pajak yang tercantum dalam Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (16)
: Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar.
Nomor (17)
: Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar.
Nomor (18)
: Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (19)
: Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
Nomor (20)
: Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (21)
: Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar.
Nomor (22)
: Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar.
Nomor (23)
: Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (24)
: Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (25)
: Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (26)
: Diisi dengan tahun pajak yang tercantum dalam Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (27)
: Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (28)
: Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Nomor (29)
: Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Nomor (30)
: Diisi dengan nomor objek pajak.
Nomor (31) : Diisi dengan alamat letak objek pajak.
Nomor (32) : Diisi dengan luas bumi sesuai Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan.
Nomor (33) : Diisi dengan luas bangunan sesuai Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan.
Nomor (34) : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak bumi per meter persegi (m2)
sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (35) : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak bangunan per meter persegi
(m2) sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (36)
: Diisi dengan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang
sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (37) : Diisi dengan pengurangan pertama luas bumi berdasarkan
hasil penelitian.
Nomor (38) : Diisi
dengan
pengurangan
pertama
luas
bangunan
berdasarkan hasil penelitian.
Nomor (39) : Diisi dengan pengurangan pertama Nilai Jual Objek Pajak
bumi per meter persegi (m2) berdasarkan hasil penelitian.
Nomor (40) : Diisi dengan pengurangan pertama Nilai Jual Objek Pajak
bangunan per meter persegi (m2) berdasarkan hasil penelitian.
Nomor (41)
: Diisi dengan pengurangan pertama jumlah Pajak Bumi dan
Bangunan yang terutang berdasarkan hasil penelitian.
Nomor (42) : Diisi dengan pengurangan kedua luas bumi berdasarkan hasil
penelitian.
Nomor (43) : Diisi dengan pengurangan kedua luas bangunan berdasarkan
hasil penelitian.
Nomor (44) : Diisi dengan pengurangan kedua Nilai Jual Objek Pajak bumi
per meter persegi (m2) berdasarkan hasil penelitian.
Nomor (45) : Diisi dengan pengurangan kedua Nilai Jual Objek Pajak
bangunan per meter persegi (m2) berdasarkan hasil penelitian.
Nomor (46)
: Diisi dengan pengurangan kedua jumlah PBB yang terutang
berdasarkan hasil penelitian.
Nomor (47) : Diisi dengan luas bumi berdasarkan hasil penelitian.
Nomor (48) : Diisi dengan luas bangunan berdasarkan hasil penelitian.
Nomor (49) : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak bumi per meter persegi (m2)
berdasarkan hasil penelitian.
Nomor (50) : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak bangunan per meter persegi
(m2) berdasarkan hasil penelitian.
Nomor (51)
: Diisi dengan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang
berdasarkan hasil penelitian.
Nomor (52)
: Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (53)
: Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Nomor (54)
: Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan.
Nomor (55)
: Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
Nomor (56)
: Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
*)
: Dipilih salah satu pilihan yang sesuai.
- CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TIDAK BENAR KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK (PERTAMA DAN KEDUA)
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.................................. (1)
SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS ................................ (2) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK NOMOR ..................... (3)
KEPALA ........................................ (4),
Menimbang
: a.
bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama ……...(5)
nomor ..................(6) tanggal .................(7) yang diterima
oleh .............(8) tanggal ..............(9) berdasarkan bukti
penerimaan nomor ...........(10) tanggal ............(11),
diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan
Surat
Pemberitahuan
Pajak
Terutang
atau
Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak
benar
atas
...........(12)
nomor
..........(13)
tanggal
……....(14) Tahun Pajak ........(15);
b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar nomor ..............(16) tanggal ..............(17);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak Atas ..........(18) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak;
Mengingat :
1.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan;
...............................................................................(19);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS ………………… (20) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK.
PERTAMA : 1. Mengabulkan/Menolak*) permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar dalam suratnya nomor ...........(21) tanggal ……......(22).
- Membatalkan/Mempertahankan*) ...................(23) nomor ..............(24) tanggal .............(25) Tahun Pajak .........(26).
atas:
Wajib Pajak
: ................................ (27)
NPWP
: ................................ (28)
Alamat
: ................................ (29)
Nomor Objek Pajak
: ................................ (30)
Alamat Objek Pajak : ................................ (31)
Uraian Semula (Rp) Selisih (Rp) Menjadi (Rp) Jumlah yang masih harus dibayar (32) (33) (34)
Perhitungan Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih) Dibayar
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar (35) Jumlah Pajak Yang Telah Dikembalikan (36) Jumlah Pajak Yang Telah Dibayar (37) Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/ (Lebih) Dibayar (38)
KEDUA
: Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.
Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak ini disampaikan kepada:
Nama Wajib Pajak
: ..................(39)
Alamat
: ....................(40)
Ditetapkan di ....................(41)
pada tanggal .....................(42)
KEPALA KANTOR,
............................................(43)
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TIDAK BENAR KARENA PERMOHONAN
WAJIB PAJAK (PERTAMA DAN KEDUA)
Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan.
Nomor (2) : Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
Nomor (4) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan.
Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar.
Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar.
Nomor (8) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak
terdaftar.
Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak diterima.
Nomor (10) : Diisi dengan nomor bukti penerimaan.
Nomor (11) : Diisi dengan tanggal bukti penerimaan.
Nomor (12) : Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (13) : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (14) : Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (15) : Diisi dengan tahun pajak yang tercantum dalam Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak
Bumi dan Bangunan.
Nomor (16) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar.
Nomor (17) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar.
Nomor (18) : Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (19) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
Nomor (20) : Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (21) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar.
Nomor (22) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar.
Nomor (23) : Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (24) : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (25) : Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (26) : Diisi dengan tahun pajak yang tercantum dalam Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak
Bumi dan Bangunan.
Nomor (27) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (28) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Nomor (29) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Nomor (30) : Diisi dengan nomor objek pajak.
Nomor (31) : Diisi dengan alamat letak objek pajak.
Nomor (32) : Diisi dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak
Bumi dan Bangunan.
Nomor (33) : Diisi dengan jumlah pembatalan sesuai dengan hasil penelitian.
Nomor (34) : Diisi dengan jumlah yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan dikurangi dengan jumlah pembatalan sesuai dengan
hasil penelitian.
Nomor (35) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sesuai
nomor 34.
Nomor (36) : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dikembalikan.
Nomor (37) : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar.
Nomor (38) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih)
dibayar.
Nomor (39) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (40) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Nomor (41) : Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan.
Nomor (42) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
Nomor (43) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
*)
: Dipilih salah satu pilihan yang sesuai.
C.5. CONTOH FORMAT DOKUMEN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN SECARA JABATAN 1. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN BUKU, CATATAN, DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………….….…………………..(1)
Nomor
: ................................... (2)
.................... (3)
Sifat
: ................................... (4)
Hal
: Permintaan Buku atau Catatan, Dokumen, Data, Informasi,
dan/atau Keterangan
Yth. .................................
........................................ (5)
Sehubungan dengan Nota Dinas usulan nomor ………(6) tanggal ………(7) hal Usulan ………………(8) secara jabatan atas .............(9) nomor ............... (10) tanggal………..(11), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan, dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi:
- ................................................;
- ................................................;
- .....................................dst. (12)
Buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam
bentuk hardcopy dan/atau softcopy tersebut agar diberikan kepada:
nama
: .............................................................................; (13) jabatan
: .............................................................................; (14) tempat
: ............................................................................., (15) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan ini dikirim. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, penyelesaian ……………………(16) Saudara tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak. Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.
Kepala Kantor,
............................ (17)
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN BUKU, CATATAN, DOKUMEN,
DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat. Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat. Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat. Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. Nomor (6) : Diisi dengan nomor nota dinas usulan. Nomor (7) : Diisi dengan tanggal nota dinas usulan. Nomor (8) : Diisi dengan jenis usulan: Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar. Nomor (9) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (10) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (11) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (12) : Diisi dengan jenis buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang diminta. Nomor (13) : Diisi dengan nama petugas yang meneliti. Nomor (14) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti. Nomor (15) : Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat buku, catatan, dokumen, data, informasi dan/atau keterangan akan diberikan. Nomor (16) : Diisi dengan dengan jangka waktu yang ditentukan oleh pihak yang meminta dokumen/data/informasi. Nomor (17) : Diisi dengan jenis penyelesaian secara jabatan: pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. Nomor (18) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
- CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN BUKU, CATATAN, DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………….….…………………..(1)
Nomor
: ................................... (2)
.....................(3)
Sifat
: ................................... (4)
Hal
: Permintaan Buku atau Catatan, Dokumen, Data, Informasi,
dan/atau Keterangan Tambahan
Yth. .................................
........................................ (5)
Sehubungan dengan Nota Dinas usulan nomor ……..(6) tanggal ………..(7) hal Usulan ………………(8) secara jabatan atas .............(9) nomor ..............(10) tanggal………..(11), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan, dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi:
- ................................................;
- ................................................;
- .....................................dst. (12)
Buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan
tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy tersebut agar diberikan
kepada:
nama
: .............................................................................; (13) jabatan
: .............................................................................; (14) tempat
: ............................................................................., (15) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan ini dikirim. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan buku, catatan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, penyelesaian ……………………………(16) Saudara tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak. Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.
Kepala Kantor,
................................ (17)
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN BUKU, CATATAN, DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat. Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat. Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat. Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. Nomor (6) : Diisi dengan nomor nota dinas usulan. Nomor (7) : Diisi dengan tanggal nota dinas usulan. Nomor (8) : Diisi dengan jenis usulan: Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar. Nomor (9) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (10) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (11) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (12) : Diisi dengan jenis buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan yang diminta. Nomor (13) : Diisi dengan nama petugas yang meneliti. Nomor (14) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti. Nomor (15) : Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat buku, catatan, dokumen, data, informasi dan/atau keterangan tambahan akan diberikan. Nomor (16) : Diisi dengan jenis penyelesaian secara jabatan: pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. Nomor (17) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
- CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN SECARA JABATAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………….….…………………..(1)
Nomor
: …………………….. (2)
………………………… (3)
Sifat
: …………………….. (4)
Lampiran
: …………………….. (5)
Hal
: Panggilan Pembahasan
Yth. ……………………………..
…………………………….. (6)
Sehubungan dengan nota dinas usulan nomor.......(7) tanggal ...... (8)
hal Usulan …………………. (9) atas ……….(10) nomor ………(11) tanggal ………
(12) Masa/Tahun Pajak ………..(13).
Dengan ini diharapkan kehadiran Saudara dalam rangka pembahasan
dimaksud, yang akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal
: …………………………. (14)
Waktu
: …………………………. (15) Tempat
: …………………………. (16)
Mengingat pentingnya acara dimaksud diharapkan Saudara dapat hadir tepat waktu dengan membawa dokumen yang diperlukan, antara lain:
- ………………………………………………...
- …………………………………………………
- ………………..…...................................dst (17)
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.
Kepala Kantor,
…………………. (18)
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN SECARA JABATAN
Nomor (1)
: Diisi dengan kepala surat.
Nomor (2)
: Diisi dengan nomor surat.
Nomor (3)
: Diisi dengan tanggal surat.
Nomor (4)
: Diisi dengan sifat surat.
Nomor (5)
: Diisi dengan jumlah lampiran.
Nomor (6)
: Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pimpinan dan alamat Wajib
Pajak atau unit kantor.
Nomor (7)
: Diisi dengan nomor nota dinas usulan.
Nomor (8)
: Diisi dengan tanggal nota dinas usulan.
Nomor (9)
: Diisi dengan jenis usulan: Pengurangan atau Pembatalan Surat
Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atau
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak
Benar.
Nomor (10) : Diisi dengan jenis ketetapan.
Nomor (11) : Diisi dengan nomor ketetapan.
Nomor (12) : Diisi dengan tanggal ketetapan.
Nomor (13) : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak.
Nomor (14) : Diisi hari/tanggal pembahasan akan dilaksanakan.
Nomor (15) : Diisi waktu pembahasan akan dilaksanakan.
Nomor (16) : Diisi tempat pembahasan akan dilaksanakan.
Nomor (17) : Diisi dokumen yang diperlukan untuk pembahasan.
Nomor (18) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
- CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN BUKU, CATATAN, DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………….….…………………..(1)
BERITA ACARA PEMENUHAN
PERMINTAAN BUKU, CATATAN, DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU
KETERANGAN
NOMOR - .............………..... (2)
Pada hari ini .................(3) tanggal .........(4), bulan ...........(5), tahun ........(6), kami: (7) No Nama NIP Jabatan 1.
sesuai surat permintaan buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau
keterangan nomor ……………..(8) tanggal ……………….(9) dalam rangka
penyelesaian …………….. (10) telah menerima buku, catatan, dokumen, data,
informasi, dan/atau keterangan dari ………………… (11) dengan rincian sebagai
berikut: (12)
No Dokumen, data, informasi dan/atau
keterangan yang diminta
Dokumen yang dipenuhi*)
1.
Wajib Pajak yang bersangkutan memenuhi/memenuhi sebagian/tidak memenuhi**) permintaan buku, catatan, dokumen, data, informasi dan/atau keterangan tersebut sehingga ...................(13) diproses menggunakan data yang ada atau diterima.
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.
Tim Peneliti
................................... (14)
................................... (14)
................................... (14)
Keterangan:
*) : Diisi “ada” jika dokumen dipenuhi, dan “tidak ada” jika tidak dipenuhi.
**)
: Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN BUKU, CATATAN,
DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. Nomor (7) : Diisi dengan nama, nomor induk pegawai, dan jabatan tim peneliti. Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permintaan buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan. Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permintaan buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan. Nomor (10) : Diisi dengan jenis penyelesaian secara jabatan: pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. Nomor (11) : Diisi dengan nama pihak yang memberikan buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan. Nomor (12) : Diisi dengan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan yang diminta dan dokumen yang dipenuhi. Nomor (13) : Diisi dengan jenis penyelesaian secara jabatan: pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti.
- CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN BUKU, CATATAN, DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………….….…………………..(1)
BERITA ACARA PEMENUHAN
PERMINTAAN BUKU, CATATAN, DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU
KETERANGAN TAMBAHAN
NOMOR - .............………..... (2)
Pada hari ini .................(3) tanggal .........(4), bulan ...........(5), tahun ........(6), kami: (7) No Nama NIP Jabatan 1.
sesuai surat permintaan buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan nomor …………….(8) tanggal ……………….(9) dalam rangka penyelesaian ………….(10) telah menerima buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dari …………………(11) dengan rincian sebagai berikut: (12) No Buku, catatan, dokumen, data, informasi dan/atau keterangan tambahan yang diminta Dokumen tambahan yang dipenuhi*) 1.
Wajib Pajak yang bersangkutan memenuhi/memenuhi sebagian/tidak memenuhi**) permintaan buku, catatan, dokumen, data, informasi dan/atau keterangan tambahan tersebut sehingga ………………..(13) diproses menggunakan data yang ada atau diterima.
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.
Tim Peneliti
..................................... (14)
..................................... (14)
..................................... (14)
Keterangan:
*) Diisi “ada” jika dokumen dipenuhi, dan “tidak ada” jika tidak dipenuhi.
**) Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN BUKU, CATATAN,
DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. Nomor (7) : Diisi dengan nama, nomor induk pegawai, dan jabatan tim peneliti. Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permintaan buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan. Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permintaan buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan. Nomor (10) : Diisi dengan jenis penyelesaian secara jabatan: pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. Nomor (11) : Diisi dengan nama pihak yang memberikan buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan. Nomor (12) : Diisi dengan buku, catatan, dokumen, data, informasi dan/atau keterangan tambahan yang diminta dan dokumen tambahan yang dipenuhi. Nomor (13) : Diisi dengan jenis penyelesaian secara jabatan: pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti.
- CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBAHASAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………………………….. (1)
BERITA ACARA PEMBAHASAN NOMOR - .............………..... (2)
Pada hari ini .................(3) tanggal .........(4), bulan ...........(5), tahun ........(6), kami: (7) No Nama NIP Jabatan 1.
sesuai panggilan pembahasan ………………..(8) nomor ………..…..(9) tanggal………………(10), telah dilakukan pembahasan dengan: (11)
No Nama Jabatan Keterangan 1.
dengan uraian sebagai berikut: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………(12)
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya. Pihak yang Diundang
Tim Peneliti,
........................... (13)
..........................(14)
..........................(14)
..........................(14)
PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PEMBAHASAN
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. Nomor (7) : Diisi dengan nama, nomor induk pegawai, dan jabatan tim peneliti. Nomor (8) : Diisi dengan jenis pembahasan: pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. Nomor (9) : Diisi dengan nomor surat panggilan pembahasan. Nomor (10) : Diisi dengan tanggal surat panggilan pembahasan. Nomor (11) : Diisi dengan nama, jabatan, dan keterangan pihak yang dipanggil dalam pembahasan. Nomor (12) : Diisi dengan uraian pembahasan. Nomor (13) : Diisi dengan identitas dan tanda tangan pihak yang memberikan keterangan. Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti.
- CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENINJAUAN LOKASI OBJEK PAJAK, TEMPAT KEDUDUKAN WAJIB PAJAK, DAN/ATAU TEMPAT LAIN YANG DIANGGAP PERLU
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ………………..…………………..(1)
Nomor
: ................................... (2)
...................... (3)
Sifat
: Segera
Hal
: Pemberitahuan
Peninjauan
Lokasi
Objek
Pajak,
Tempat
Kedudukan Wajib Pajak, dan/atau Tempat Lain
Yth. ................................. ....................................... (4)
Sehubungan dengan nota dinas usulan nomor ...................(5)
tanggal .............(6) hal Usulan ……….. (7) secara Jabatan atas ..............(8)
nomor ............(9) tanggal ............(10), dengan ini diberitahukan bahwa akan
dilaksanakan peninjauan di lokasi objek pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak,
dan/atau tempat lain yang diperlukan dalam rangka penyelesaian …….. (11)
pada:
hari/tanggal : .................................................... (12)
lokasi
: .................................................... (13)
Demi kelancaran kegiatan dimaksud, Saudara atau kuasa Saudara
diminta untuk mendampingi dan memberikan bantuan seperlunya kepada
petugas.
Demikian disampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terima
kasih.
Kepala Kantor,
............................ (14)
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PENINJAUAN
LOKASI OBJEK PAJAK, TEMPAT KEDUDUKAN WAJIB PAJAK,
DAN/ATAU TEMPAT LAIN YANG DIANGGAP PERLU
Nomor (1)
: Diisi dengan kepala surat.
Nomor (2)
: Diisi dengan nomor surat.
Nomor (3)
: Diisi dengan tanggal surat.
Nomor (4)
: Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
Nomor (5)
: Diisi dengan nomor nota dinas usulan.
Nomor (6)
: Diisi dengan tanggal nota dinas usulan.
Nomor (7)
: Diisi dengan jenis usulan: Pengurangan atau Pembatalan Surat
Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atau
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak
Benar.
Nomor (8)
: Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (9)
: Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (11) : Diisi dengan jenis usulan: Pengurangan atau Pembatalan Surat
Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atau
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak
Benar.
Nomor (12) : Diisi dengan hari dan tanggal peninjauan dilaksanakan.
Nomor (13) : Diisi dengan lokasi dilaksanakannya peninjauan.
Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
- CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B SECARA JABATAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ……………………………. (1)
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS …………………..(2) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B SECARA JABATAN NOMOR ……………….. (3)
KEPALA …………………..……….… (4)
Menimbang : a. bahwa berdasarkan data dan/atau informasi yang
diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal
Pajak, diusulkan untuk dilakukan pengurangan
atau pembatalan surat ketetapan pajak atau Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
yang tidak benar secara jabatan atas
………..(5) nomor ……………(6) tanggal ………….(7)
Masa/Tahun Pajak ……………..(8);
b.
bahwa atas data/atau informasi sebagaimana
dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian
sesuai dengan laporan penelitian pengurangan
atau pembatalan surat ketetapan pajak atau Surat
Pemberitahuan
Pajak
Terutang
atau
Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang
tidak benar nomor ………….(9) tanggal ……….(10);
c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan
Surat
Keputusan
Pengurangan
Ketetapan Pajak Atas …………….(11) Berdasarkan
Pasal 36 Ayat (1) huruf b Secara Jabatan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. …………………………………………………………(12);
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan;
- .............................................................................(13);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK
ATAS …………………… (14) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT
(1) HURUF B SECARA JABATAN.
PERTAMA : Mengurangkan jumlah yang masih harus dibayar/rugi
dalam …………(15) nomor ………(16) tanggal ………….(17)
Masa/Tahun Pajak ……………….. (18).
atas:
Wajib Pajak
: ………………………………………. (19)
NPWP
: …………………………………….. (20)
Alamat
: ………………………………………. (21) dengan perincian sebagai berikut:
………………………………………………………… (22)
Perhitungan Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/ (Lebih) Dibayar Jumlah Pajak yang masih harus dibayar/(lebih) dibayar (23) Jumlah Pajak yang telah dikembalikan (24) Jumlah Pajak yang telah dibayar (25) Jumlah Pajak yang masih harus dibayar/(lebih) dibayar (26)
KEDUA : Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak ini disampaikan kepada: Nama Wajib Pajak : …………………………… (27) Alamat
: …………………………….. (28)
Ditetapkan di …………....(29),
pada tanggal ………….......(30)
KEPALA KANTOR,
……………………………….....(31)
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS
SURAT KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B
SECARA JABATAN
Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. Nomor (2) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat keputusan. Nomor (4) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. Nomor (5) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Nomor (6) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak yang diusulkan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak yang diusulkan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (8) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak yang diusulkan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (9) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (10) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (11) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Nomor (12) : Pilih salah satu: a. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)”. b. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)". Nomor (13) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Nomor (14) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Nomor (15) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Nomor (16) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak yang diusulkan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (17) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak yang diusulkan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (18) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak yang diusulkan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (19) : Diisi dengan nama Wajib Pajak Nomor (20) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. Nomor (21) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. Nomor (22) : Diisi dengan rincian perhitungan sesuai dengan laporan hasil penelitian dibuat dalam bentuk tabel dengan contoh sebagai berikut: a. Pajak Penghasilan Badan dan Orang Pribadi: Uraian Semula (Rp/US$) Dikurangkan (Rp/US$) Menjadi (Rp/US$) a. Penghasilan neto (rugi)
b. Kompensasi kerugian
c. Penghasilan kena Pajak (a-b)
d. Pajak Penghasilan yang terutang
e. Kredit Pajak
f. Pajak yang tidak/kurang (lebih) bayar (d-e)
g. Sanksi administrasi
h. Jumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar (f+g)
b. Pajak Penghasilan Pemotongan atau Pemungutan Uraian Semula (Rp) Dikurangkan (Rp) Menjadi (Rp) a. Pajak yang harus dibayar
b. Telah dibayar
c. Kurang dibayar (a-b)
d. Sanksi administrasi
e. Jumlah yang masih harus dibayar (c+d)
c. Pajak Pertambahan Nilai Uraian Semula (Rp) Dikurangkan (Rp) Menjadi (Rp) a. Dasar Pengenaan Pajak
b. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri
c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan
d. Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) bayar (b- c)
e. Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan
f. PPN yang tidak/kurang (lebih) dibayar (d-e)
g. Sanksi administrasi
h. Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar (f+g)
d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah Uraian Semula (Rp) Dikurangkan (Rp) Menjadi (Rp) a. Dasar Pengenaan Pajak
b. PPnBM yang terutang
c. Pajak yang dapat diperhitungkan
d. PPnBM yang kurang (lebih) bayar (b-c)
e. Sanksi administrasi
f. Jumlah PPnBM yang masih harus (lebih) dibayar (d+e)
Nomor (23) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih)
dibayar sesuai dengan keputusan pengurangan Surat Ketetapan
Pajak yang tidak benar.
Nomor (24) : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dikembalikan berdasarkan
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah diterbitkan.
Nomor (25) : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar.
Nomor (26) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih)
dibayar.
Nomor (27) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (28) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Nomor (29) : Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan.
Nomor (30) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
Nomor (31) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
- CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B SECARA JABATAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ..................................................... (1)
SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS ............................................... (2) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B SECARA JABATAN NOMOR ................................... (3) KEPALA ............................................. (4),
Menimbang : a. bahwa berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak, diusulkan untuk dilakukan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar secara jabatan atas ................(5) nomor …......….....(6) tanggal .…............(7) Masa/Tahun Pajak ….........(8);
b. bahwa atas data/atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai dengan laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar nomor ……….......(9) tanggal …....………(10);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak Atas .....................(11) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Secara Jabatan;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);
................................................................................(12);
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan;
.................................................................................(13);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS .........................(14) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B SECARA JABATAN.
PERTAMA
: Membatalkan
…..…….....(15)
nomor
.....….(16)
tanggal
………(17) Masa/Tahun*) Pajak …………(18)
atas:
Wajib Pajak
:
………………………(19)
NPWP
:
………………………(20)
Alamat
:
………………………(21).
Uraian Semula (Rp) Selisih (Rp) Menjadi (Rp) Jumlah yang masih harus dibayar (22) (23) (24) Perhitungan Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih) Dibayar Jumlah Pajak yang masih harus dibayar/(lebih) dibayar (25) Jumlah Pajak yang telah dikembalikan (26) Jumlah Pajak yang telah dibayar (27) Jumlah Pajak yang masih harus dibayar/(lebih) dibayar (28)
KEDUA
:
Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak ini disampaikan kepada: Nama Wajib Pajak : …………………………. (29) Alamat
: …………………………. (30)
Ditetapkan di ................ (31) pada tanggal ................. (32)
KEPALA KANTOR,
…................................... (33)
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS
SURAT KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B
SECARA JABATAN
Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. Nomor (2) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat keputusan. Nomor (4) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. Nomor (5) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Nomor (6) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak yang diusulkan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak yang diusulkan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (8) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak yang diusulkan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (9) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (10) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Nomor (11) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Nomor (12) : Pilih salah satu: a. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)”. b. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856)".
Nomor (13) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
Nomor (14) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
Nomor (15) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
Nomor (16) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak yang diusulkan
pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak
benar.
Nomor (17) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak yang diusulkan
pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak
benar.
Nomor (18) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak yang diusulkan
pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak
benar.
Nomor (19) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
Nomor (20) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Nomor (21) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Nomor (22) : Diisi dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Surat
Ketetapan Pajak.
Nomor (23) : Diisi dengan jumlah pembatalan sesuai dengan hasil penelitian.
Nomor (24) : Diisi dengan jumlah yang tercantum dalam Surat Ketetapan
Pajak dikurangi dengan jumlah pembatalan sesuai dengan hasil
penelitian.
Nomor (25) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih)
dibayar sesuai nomor (24).
Nomor (26) : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dikembalikan berdasarkan
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah diterbitkan.
Nomor (27) : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar.
Nomor (28) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih)
dibayar.
Nomor (29) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (30) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Nomor (31) : Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan.
Nomor (32) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
Nomor (33) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
*)
: Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
- CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B SECARA JABATAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………………………….. (1)
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS ……………………. (2) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B SECARA JABATAN NOMOR ……………….. (3)
KEPALA ……………………………(4)
Menimbang : a. bahwa berdasarkan data dan/atau informasi yang
diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal
Pajak, diusulkan untuk dilakukan pengurangan
atau pembatalan surat ketetapan pajak atau Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
yang tidak benar secara jabatan atas
…...........(5) nomor ……………..(6) tanggal …………(7)
Tahun Pajak …………….. (8);
b.
bahwa atas data dan/atau informasi sebagaimana
dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian
sesuai
laporan
penelitian
pengurangan
atau
pembatalan
surat
ketetapan
pajak atau
Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar
nomor ……………(9) tanggal ……………….(10);
c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Surat Keputusan Pengurangan
Ketetapan Pajak Atas ……………(11) Berdasarkan
Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Secara Jabatan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6
Tahun
2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023
Nomor
41,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan;
- ………………………………………………………………... (12);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS ………….. (13) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B SECARA JABATAN.
PERTAMA : Mengurangkan jumlah yang masih harus dibayar dalam …………… (14) nomor ………….. (15) tanggal ……....…. (16) Tahun Pajak ……….. (17) atas: Wajib Pajak
: ……………… (18) NPWP
: …………….. (19) Alamat
: ……………… (20) NOP
: ……………… (21)
Alamat Objek Pajak : …………….. (22)
dengan perincian sebagai berikut:
Uraian Luas (m²) NJOP/m² (Rp) Ketetapan Bumi Bangunan Bumi Bangunan Semula (23) (24) (25) (26) (27) Pengurangan (28) (29) (30) (31) (32) Menjadi (33) (34) (35) (36) (37)
KEDUA : Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak ini disampaikan kepada: Nama Wajib Pajak : ……………… (38) Alamat
: ………………. (39)
Ditetapkan di …………… (40),
pada tanggal ……………… (41) KEPALA KANTOR,
…………………………. (42)
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B
SECARA JABATAN
Nomor (1)
: Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan.
Nomor (2) : Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat Keputusan.
Nomor (4) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan.
Nomor (5) : Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (6)
: Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (7)
: Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (8)
: Diisi dengan tahun pajak yang diusulkan pengurangan atau
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar.
Nomor (9) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar.
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar.
Nomor (11) : Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (12) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
Nomor (13) : Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (14) : Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (15) : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (16) : Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (17) : Diisi dengan tahun pajak yang diusulkan pengurangan atau
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar.
Nomor (18) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (19) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Nomor (20) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Nomor (21) : Diisi dengan nomor objek pajak.
Nomor (22) : Diisi dengan alamat letak objek pajak.
Nomor (23) : Diisi dengan luas bumi sesuai Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (24) : Diisi dengan luas bangunan sesuai Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (25) : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak bumi per meter persegi (m2)
sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (26) : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak bangunan per meter persegi
(m2) sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (27) : Diisi dengan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang
sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (28) : Diisi dengan pengurangan luas bumi berdasarkan hasil
penelitian.
Nomor (29) : Diisi dengan pengurangan luas bangunan berdasarkan hasil
penelitian.
Nomor (30) : Diisi dengan pengurangan Nilai Jual Objek Pajak bumi per meter
persegi (m2) berdasarkan hasil penelitian.
Nomor (31) : Diisi dengan pengurangan Nilai Jual Objek Pajak bangunan per
meter persegi (m2) berdasarkan hasil penelitian.
Nomor (32) : Diisi dengan pengurangan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan
yang terutang berdasarkan hasil penelitian.
Nomor (33) : Diisi dengan luas bumi berdasarkan hasil penelitian.
Nomor (34) : Diisi dengan luas bangunan berdasarkan hasil penelitian.
Nomor (35) : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak bumi per meter persegi (m2)
berdasarkan hasil penelitian.
Nomor (36) : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak bangunan per meter persegi
(m2) berdasarkan hasil penelitian.
Nomor (37) : Diisi dengan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang
berdasarkan hasil penelitian.
Nomor (38) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (39) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Nomor (40) : Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan.
Nomor (41) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
Nomor (42) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
- CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B SECARA JABATAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
………………………………. (1)
SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS …………………….. (2) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B SECARA JABATAN NOMOR ………………….. (3)
KEPALA ……………..……………… (4),
Menimbang : a. bahwa berdasarkan data dan/atau informasi yang
diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal
Pajak, diusulkan untuk dilakukan pengurangan
atau pembatalan surat ketetapan pajak atau Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
yang tidak benar secara jabatan atas ……….(5)
nomor
……..(6) tanggal ……….(7) Tahun Pajak
…….(8);
b.
bahwa atas data dan/atau informasi sebagaimana
dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian
sesuai
laporan
penelitian
pengurangan
atau
pembatalan
surat
ketetapan
pajak atau
Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar
nomor ………… (9) tanggal ………….. (10);
c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan
Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak Atas …………… (11) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Secara Jabatan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6
Tahun
2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan;
- .................................................................................(12);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS ………………. (13) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B SECARA JABATAN.
PERTAMA : Membatalkan …………. (14) nomor ……......(15) tanggal …………………(16) Tahun Pajak ……………(17). atas:
Wajib Pajak
: ……………. (18)
NPWP
: …………… (19) Alamat
: ……………. (20) NOP
: ……………. (21) Alamat Objek Pajak : …………… (22)
Uraian Semula (Rp) Selisih (Rp) Menjadi (Rp) Jumlah yang masih harus dibayar 23 24 25
Perhitungan Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih) Dibayar
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar (26) Jumlah Pajak Yang Telah Dikembalikan (27) Jumlah Pajak Yang Telah Dibayar (28) Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/ (29)
(Lebih) Dibayar
KEDUA
: Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.
Surat
Keputusan
Pembatalan
Ketetapan
Pajak
ini
disampaikan kepada:
Nama Wajib Pajak
: …………… (30)
Alamat
: …………… (31)
Ditetapkan di ……………. (32),
pada tanggal …………....... (33)
KEPALA KANTOR,
………………………. (34)
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B
SECARA JABATAN
Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. Nomor (2) : Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat keputusan Nomor (4) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. Nomor (5) : Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (6) : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (8) : Diisi dengan tahun pajak yang diusulkan pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. Nomor (9) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. Nomor (10) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. Nomor (11) : Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (12) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Nomor (13) : Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (14) : Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (15) : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (16) : Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (17) : Diisi dengan tahun pajak yang diusulkan pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. Nomor (18) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak. Nomor (19) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. Nomor (20) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. Nomor (21) : Diisi dengan nomor objek pajak. Nomor (22) : Diisi dengan alamat letak objek pajak.
Nomor (23) : Diisi dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak
Bumi dan Bangunan.
Nomor (24) : Diisi dengan jumlah pembatalan sesuai dengan hasil penelitian.
Nomor (25) : Diisi dengan jumlah yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan dikurangi dengan jumlah pembatalan sesuai dengan
hasil penelitian.
Nomor (26) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sesuai
dengan keputusan pembatalan.
Nomor (27) : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dikembalikan.
Nomor (28) : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar.
Nomor (29) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih)
dibayar.
Nomor (30) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (31) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Nomor (32) : Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan.
Nomor (33) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
Nomor (34) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
C.6. CONTOH FORMAT DOKUMEN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TIDAK BENAR BERDASARKAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK 1. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………………………………..(1)
Nomor
: ................................... (2)
...................... (3)
Sifat
: Segera
Hal
: Permintaan Dokumen, Data, Informasi, dan/atau Keterangan
Yth. .................................
........................................ (4)
Sehubungan dengan surat Saudara nomor ………..(5) tanggal ………..(6) hal Permohonan ………………(7) atas ..................(8) nomor ...................(9) tanggal………..(10), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan, dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi:
- ................................................;
- ................................................;
- .....................................dst. (11)
Dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk hardcopy
dan/atau softcopy tersebut agar diberikan kepada:
nama
: .............................................................................; (12) jabatan
: .............................................................................; (13) tempat
: ............................................................................., (14) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan ini dikirim. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, penyelesaian ……………..(15) Saudara tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak. Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.
Kepala Kantor,
................................ (16)
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat. Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat. Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak. Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak. Nomor (7) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar. Nomor (8) : Diisi dengan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (9) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (10) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (11) : Diisi dengan jenis dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang diminta. Nomor (12) : Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak. Nomor (13) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak. Nomor (14) : Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan akan diberikan. Nomor (15) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atau pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
- CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………………………………..(1)
Nomor
: ................................... (2)
...................... (3)
Sifat
: Segera
Hal
: Permintaan Dokumen, Data, Informasi, dan/atau Keterangan
Tambahan
Yth. .................................
........................................ (4)
Sehubungan dengan surat Saudara nomor ………..(5) tanggal ………..(6) hal Permohonan ………………….(7) atas ...................(8) nomor ....................(9) tanggal………..(10), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan, dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi:
- ................................................;
- ................................................;
- .....................................dst. (11)
Dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam bentuk
hardcopy dan/atau softcopy tersebut agar diberikan kepada:
nama
: .............................................................................; (12) jabatan
: .............................................................................; (13) tempat
: ............................................................................., (14) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan ini dikirim. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, penyelesaian ……………..(15) Saudara tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak. Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.
Kepala Kantor,
................................ (16)
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat. Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat. Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak. Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak. Nomor (7) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar. Nomor (8) : Diisi dengan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (9) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (10) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Nomor (11) : Diisi dengan jenis dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan yang diminta. Nomor (12) : Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak. Nomor (13) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak. Nomor (14) : Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data, informasi dan/atau keterangan tambahan akan diberikan. Nomor (15) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atau pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
- CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………………………………..(1)
Nomor : ....................... (2)
…….………..(3) Sifat : ....................... (4) Lampiran : ....................... (5) Hal : Permintaan Keterangan atau Bukti
Yth. .................................. ........................................ (6)
Sehubungan dengan surat permohonan ………………….(7) Wajib Pajak nomor ......................(8) tanggal ......................(9) dalam .....................(10) nomor ………………...(11) tanggal .......................(12), dengan ini dimohon kepada Saudara untuk memberikan keterangan atau bukti mengenai hal-hal sebagai berikut:
- .........................................................;
- .........................................................;
- .............................................dst. (13)
Keterangan atau bukti tersebut di atas disampaikan paling lama ….. (….) (14) hari kerja setelah surat ini diterima dan disampaikan kepada: Nama : ................................................................................. (15) Jabatan : ................................................................................. (16) Tempat : ................................................................................. (17)
Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.
Kepala Kantor,
.................................(18)
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI
Nomor (1)
: Diisi dengan kepala surat.
Nomor (2)
: Diisi dengan nomor surat.
Nomor (3)
: Diisi dengan tanggal surat.
Nomor (4)
: Diisi dengan sifat surat.
Nomor (5)
: Diisi dengan jumlah lampiran surat.
Nomor (6)
: Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
Nomor (7)
: Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: pengurangan atau
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atau
pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang
tidak benar.
Nomor (8)
: Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
Nomor (9)
: Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
Nomor (10) : Diisi dengan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak
Bumi dan Bangunan.
Nomor (11) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (12) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (13) : Diisi dengan hal-hal yang akan dimintai keterangan atau bukti
yang diperlukan.
Nomor (14) : Diisi dengan jangka waktu yang ditentukan oleh pihak yang
meminta keterangan atau bukti
Nomor (15) : Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib
Pajak.
Nomor (16) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib
Pajak.
Nomor (17) : Diisi dengan unit kantor petugas yang meneliti permohonan
Wajib Pajak.
Nomor (18) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
- CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………………………………..(1)
Nomor
: …………………….. (2)
………………………… (3)
Sifat
: …………………….. (4)
Lampiran
: …………………….. (5)
Hal
: Panggilan Pembahasan
Yth ……………………………..
………………………………… (6)
Sehubungan dengan surat Saudara nomor .......(7) tanggal ...... (8) hal Permohonan …………………. (9) atas ……….(10) nomor ………(11) tanggal ……… (12) Masa/Tahun Pajak ………..(13).
Dengan ini diharapkan kehadiran Saudara dalam rangka pembahasan
dimaksud, yang akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal
: …………………………. (14)
Waktu
: …………………………. (15) Tempat
: …………………………. (16)
Mengingat pentingnya acara dimaksud diharapkan Saudara dapat hadir tepat waktu dengan membawa dokumen yang diperlukan, antara lain:
- ………………………………………………...
- …………………………………………………
- ………………..….......................................dst (17)
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.
Kepala Kantor,
…………………. (18)
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat. Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat. Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat Nomor (5) : Diisi dengan jumlah lampiran. Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pimpinan dan alamat Wajib Pajak. Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak. Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak. Nomor (9) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar. Nomor (10) : Diisi dengan jenis ketetapan. Nomor (11) : Diisi dengan nomor ketetapan. Nomor (12) : Diisi dengan tanggal ketetapan. Nomor (13) : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak. Nomor (14) : Diisi dengan hari/tanggal pembahasan akan dilaksanakan. Nomor (15) : Diisi dengan waktu pembahasan akan dilaksanakan. Nomor (16) : Diisi dengan tempat pembahasan akan dilaksanakan. Nomor (17) : Diisi dengan dokumen yang diperlukan untuk pembahasan. Nomor (18) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
- CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………………………………..(1)
BERITA ACARA PEMENUHAN
PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN
NOMOR - .............………..... (2)
Pada hari ini .................(3) tanggal .........(4), bulan ...........(5), tahun ........(6), kami: (7) No Nama NIP Jabatan 1.
sesuai surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan nomor ………….(8) tanggal ………………(9) dalam rangka penyelesaian ……………(10) telah menerima dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dari …………………(11) dengan rincian sebagai berikut: (12)
No Dokumen, data, informasi dan/atau
keterangan yang diminta
Dokumen yang dipenuhi*)
1.
Wajib Pajak yang bersangkutan memenuhi/memenuhi sebagian/tidak memenuhi**) permintaan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan tersebut sehingga ………..(13) diproses menggunakan data yang ada atau diterima.
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.
Tim Peneliti
................................... (14)
................................... (14)
................................... (14)
Keterangan:
*) : Diisi “ada” jika dokumen dipenuhi, dan “tidak ada” jika tidak dipenuhi.
**) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN
DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. Nomor (7) : Diisi dengan nama, nomor induk pegawai, dan jabatan tim peneliti. Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan. Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan. Nomor (10) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atau pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. Nomor (11) : Diisi dengan nama pihak yang memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan. Nomor (12) : Diisi dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang diminta dan dokumen yang dipenuhi. Nomor (13) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atau pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti.
- CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………………………………..(1)
BERITA ACARA PEMENUHAN
PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN
TAMBAHAN
NOMOR - .............………..... (2)
Pada hari ini .................(3) tanggal .........(4), bulan ...........(5), tahun ........(6), kami: (7) No Nama NIP Jabatan 1.
sesuai surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan
tambahan
nomor
…………….(8)
tanggal
………………(9)
dalam
rangka
penyelesaian ………….(10) telah menerima dokumen, data, informasi, dan/atau
keterangan tambahan dari ……………(11) dengan rincian sebagai berikut: (12)
No Dokumen, data, informasi dan/atau
keterangan tambahan yang diminta
Dokumen tambahan yang
dipenuhi*)
1.
Wajib Pajak yang bersangkutan memenuhi/memenuhi sebagian/tidak memenuhi**) permintaan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan tambahan tersebut sehingga ………………(13) diproses menggunakan data yang ada atau diterima.
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.
Tim Peneliti
..................................... (14)
..................................... (14)
..................................... (14)
Keterangan:
*) : Diisi “ada” jika dokumen dipenuhi, dan “tidak ada” jika tidak dipenuhi.
**) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN DOKUMEN,
DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. Nomor (7) : Diisi dengan nama, nomor induk pegawai, dan jabatan tim peneliti. Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan. Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan. Nomor (10) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atau pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. Nomor (11) : Diisi dengan nama pihak yang memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan. Nomor (12) : Diisi dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan yang diminta dan dokumen tambahan yang dipenuhi. Nomor (13) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atau pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti.
- CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBAHASAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………………………….. (1)
BERITA ACARA PEMBAHASAN NOMOR - .............………..... (2)
Pada hari ini .................(3) tanggal .........(4), bulan ...........(5), tahun ........(6), kami: (7) No Nama NIP Jabatan 1.
sesuai panggilan pembahasan ………………..(8) nomor ………………..(9) tanggal………………(10), telah dilakukan pembahasan dengan: (11)
No Nama Jabatan Keterangan 1.
dengan uraian sebagai berikut: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………(12)
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.
Pihak yang Diundang Tim Peneliti,
........................... (13) ......................... (14)
......................... (14)
......................... (14)
PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PEMBAHASAN
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. Nomor (7) : Diisi dengan nama, nomor induk pegawai, dan jabatan tim peneliti. Nomor (8) : Diisi dengan jenis pembahasan: pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atau pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. Nomor (9) : Diisi dengan nomor surat panggilan pembahasan. Nomor (10) : Diisi dengan tanggal surat panggilan pembahasan. Nomor (11) : Diisi dengan nama, jabatan, dan keterangan pihak yang dipanggil dalam pembahasan. Nomor (12) : Diisi dengan uraian pembahasan. Nomor (13) : Diisi dengan identitas dan tanda tangan pihak yang memberikan keterangan. Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti.
- CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENINJAUAN LOKASI OBJEK PAJAK, TEMPAT KEDUDUKAN WAJIB PAJAK, DAN/ATAU TEMPAT LAIN YANG DIANGGAP PERLU
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………………………………..(1)
Nomor
: ................................... (2)
..................... (3)
Sifat
: Segera
Hal
: Pemberitahuan Peninjauan Lokasi Objek Pajak, Tempat
Kedudukan Wajib Pajak, dan/atau Tempat Lain
Yth. ................................. ....................................... (4)
Sehubungan dengan surat Saudara nomor ...................(5) tanggal
.............(6) hal Permohonan ……………(7) atas ..............(8) nomor ............(9)
tanggal ............(10), dengan ini diberitahukan bahwa akan dilaksanakan
peninjauan di lokasi objek pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, dan/atau
tempat lain yang diperlukan dalam rangka penyelesaian permohonan
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atau
pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar*)
pada:
hari/tanggal
: ......................................................... (11)
lokasi
: ..........................................................(12) Demi kelancaran kegiatan dimaksud, Saudara atau kuasa Saudara diminta untuk mendampingi dan memberikan bantuan seperlunya kepada petugas. Demikian disampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.
Kepala Kantor,
............................(13)
Keterangan: *) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PENINJAUAN
LOKASI OBJEK PAJAK, TEMPAT KEDUDUKAN WAJIB PAJAK,
DAN/ATAU TEMPAT LAIN YANG DIANGGAP PERLU
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
Nomor (7)
: Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: pengurangan atau
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atau
pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang
tidak benar.
Nomor (8)
: Diisi dengan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak
Bumi dan Bangunan.
Nomor (9) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (11) : Diisi dengan hari dan tanggal peninjauan dilaksanakan.
Nomor (12) : Diisi dengan lokasi dilaksanakannya peninjauan.
Nomor (13) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
- CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK (PERTAMA)
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
…………………………………….. (1)
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK
ATAS ……………………… (2)
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK
NOMOR …………………….. (3)
KEPALA ……….………………………..(4),
Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama
…………..(5) nomor …………(6) tanggal ……….(7) yang
diterima
oleh
………....(8)
tanggal
…..……..(9)
berdasarkan bukti penerimaan nomor …………(10)
tanggal
…………..(11),
diajukan
permohonan
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak
yang tidak benar atas …………(12) nomor ………(13)
tanggal………..(14) Masa/Tahun Pajak ………..(15);
b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud
pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai
laporan penelitian pengurangan atau pembatalan
Surat Tagihan Pajak yang tidak benar nomor
……......(16) tanggal ………….(17);
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Surat Keputusan Pengurangan
Ketetapan Pajak Atas …………(18) Berdasarkan Pasal
36 Ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak;
Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- sebagaimana
telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. ………………………………………………..………… (19);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan
Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan;
- ..................................................................... (20);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS …………. (21) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK. PERTAMA :
- Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan Sebagian/Menolak*) permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar Wajib Pajak dalam suratnya nomor ……………..(22) tanggal ………….(23).
- Mengurangkan/Mempertahankan*) jumlah yang
masih harus dibayar dalam …………(24) nomor …………(25) tanggal ………..(26) Masa/Tahun Pajak ………..(27) atas: Wajib Pajak : ………….. (28) NPWP : ………….. (29) Alamat : ………….. (30) dengan perincian sebagai berikut:
…………………………………………….. (31)
Perhitungan Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih) Dibayar
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih)
Dibayar
(32)
Jumlah Pajak Yang Telah Dikembalikan
(33)
Jumlah Pajak Yang Telah Dibayar
(34)
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih)
Dibayar
(35)
KEDUA : Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak ini disampaikan kepada:
Nama Wajib Pajak
: ………… (36)
Alamat
: ………… (37)
Ditetapkan di …………… (38), pada tanggal ……………….(39)
KEPALA KANTOR,
…………………………. (40)
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS
SURAT TAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK (PERTAMA)
Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. Nomor (2) : Diisi dengan Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat keputusan. Nomor (4) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Nomor (8) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak diterima. Nomor (10) : Diisi dengan nomor bukti penerimaan. Nomor (11) : Diisi dengan tanggal bukti penerimaan. Nomor (12) : Diisi dengan jenis Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Nomor (13) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Nomor (14) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Nomor (15) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Nomor (16) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Nomor (17) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Nomor (18) : Diisi dengan jenis Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Nomor (19) : Pilih salah satu: a. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)". b. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)". Nomor (20) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Nomor (21) : Diisi dengan jenis Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Nomor (22) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Nomor (23) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Nomor (24) : Diisi dengan jenis Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Nomor (25) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Nomor (26) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Nomor (27) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Nomor (28) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Nomor (29) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. Nomor (30) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. Nomor (31) : Rincian perhitungan sesuai dengan laporan hasil penelitian dibuat dalam bentuk tabel dengan contoh sebagai berikut:
a. Pajak Penghasilan Badan dan Orang Pribadi: Uraian Semula (Rp/US$) Dikurangkan (Rp/US$)) Menjadi (Rp/US$)) a. Angsuran pajak/pokok pajak yang harus dibayar
b. Telah dibayar
c. Kurang dibayar (a- b)
d. Sanksi administrasi
e. Jumlah yang masih harus dibayar (c+d)
b. Pajak Penghasilan Pemotongan atau Pemungutan Uraian Semula (Rp) Dikurangkan (Rp) Menjadi (Rp) a. Pajak yang harus dibayar
b. Telah dibayar
c. Kurang dibayar (a-b)
d. Sanksi administrasi
e. Jumlah yang masih harus dibayar (c+d)
c. Pajak Pertambahan Nilai Uraian Semula (Rp) Dikurangkan (Rp) Menjadi (Rp) a. Pajak harus dibayar/ ditagih kembali
b. Telah dibayar
c. Kurang dibayar (a-b)
d. Sanksi administrasi
e. Jumlah yang masih harus dibayar (c+d)
d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah Uraian Semula (Rp) Dikurangkan (Rp) Menjadi (Rp) a. Pajak harus dibayar / ditagih kembali
b. Telah dibayar
c. Kurang dibayar (a-b)
d. Sanksi administrasi
e. Jumlah yang masih harus dibayar (c+d)
Nomor (32) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar
sesuai dengan keputusan pengurangan/penghapusan sanksi.
Nomor (33) : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dikembalikan berdasarkan
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah diterbitkan.
Nomor (34) : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar.
Nomor (35) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih)
dibayar.
Nomor (36) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (37) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Nomor (38) : Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan.
Nomor (39) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
Nomor (40) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
*)
: Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
- CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK (KEDUA)
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
…………………………………….. (1)
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK
ATAS ……………………… (2)
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK
NOMOR …………………….. (3)
KEPALA …………..……………… (4),
Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama
…………..(5) nomor …………(6) tanggal ……….(7) yang
diterima
oleh
………..(8)
tanggal
………..(9)
berdasarkan bukti penerimaan nomor ……………(10)
tanggal
…………..(11),
diajukan
permohonan
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak
yang tidak benar atas …………(12) nomor ………(13)
tanggal………..(14) Masa/Tahun Pajak ………..(15);
b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud
pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai
laporan penelitian pengurangan atau pembatalan
Surat Tagihan Pajak yang tidak benar nomor
….....….(16) tanggal ………….(17);
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Surat Keputusan Pengurangan
Ketetapan Pajak Atas …………(18) Berdasarkan Pasal
36 Ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak;
Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- sebagaimana
telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. …………………………………………………………..(19);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan
Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan;
- .............................................................................(20);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS …………. (21) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK. PERTAMA :
- Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak*) permohonan pengurangan atau Surat Tagihan Pajak yang tidak benar Wajib Pajak dalam suratnya nomor ……….(22) tanggal ………….(23).
- Mengurangkan/Mempertahankan*) jumlah yang
masih harus dibayar dalam ………..(24) nomor ………..(25) tanggal ………..(26) Masa/Tahun Pajak ………..(27) atas: Wajib Pajak : ………….. (28) NPWP : ………….. (29) Alamat : ………….. (30) dengan perincian sebagai berikut:
…………………………………………….. (31)
Perhitungan Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih) Dibayar
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih)
Dibayar
(32)
Jumlah Pajak Yang Telah Dikembalikan
(33)
Jumlah Pajak Yang Telah Dibayar
(34)
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih)
Dibayar
(35)
KEDUA : Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak ini disampaikan kepada:
Nama Wajib Pajak
: ………… (36)
Alamat
: ………… (37)
Ditetapkan di ………… (38), pada tanggal ……………..(39) KEPALA KANTOR,
…………………………. (40)
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS
SURAT TAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK (KEDUA)
Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. Nomor (2) : Diisi dengan jenis Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat keputusan. Nomor (4) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Nomor (8) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak diterima. Nomor (10) : Diisi dengan nomor bukti penerimaan. Nomor (11) : Diisi dengan tanggal bukti penerimaan. Nomor (12): Diisi dengan jenis Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Nomor (13) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Nomor (14) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Nomor (15) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Nomor (16) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Nomor (17) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Nomor (18) : Diisi dengan jenis Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Nomor (19) : Pilih salah satu: a. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)". b. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)". Nomor (20) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Nomor (21) : Diisi dengan jenis Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Nomor (22) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Nomor (23) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Nomor (24) : Diisi dengan jenis Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Nomor (25) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Nomor (26) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Nomor (27) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Nomor (28) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Nomor (29) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. Nomor (30) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. Nomor (31) : Rincian perhitungan sesuai dengan laporan hasil penelitian dibuat dalam bentuk tabel dengan contoh sebagai berikut:
a. Pajak Penghasilan Badan dan Orang Pribadi: Uraian Semula (Rp/US$) Dikurangkan (Pertama) (Rp/US$)) Dikurangkan (kedua) (Rp/US$)) Menjadi (Rp/US$)) a. Angsuran pajak/pokok pajak yang harus dibayar
b. Telah dibayar
c. Kurang dibayar (a-b)
d. Sanksi administrasi
e. Jumlah yang masih harus dibayar (c+d)
b. Pajak Penghasilan Pemotongan atau Pemungutan Uraian Semula (Rp) Dikurangkan (Pertama) (Rp) Dikurangkan (kedua) (Rp) Menjadi (Rp) a. Pajak yang harus dibayar
b. Telah dibayar
c. Kurang dibayar (a-b)
d. Sanksi administrasi
e. Jumlah yang masih harus dibayar (c+d)
c. Pajak Pertambahan Nilai Uraian Semula (Rp) Dikurangkan (Pertama) (Rp) Dikurangkan (kedua) (Rp) Menjadi (Rp) a. Pajak harus dibayar / ditagih kembali
b. Telah dibayar
c. Kurang dibayar (a-b)
d. Sanksi administrasi
e. Jumlah yang masih harus dibayar (c+d)
d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah Uraian Semula (Rp) Dikurangkan (Pertama) (Rp) Dikurangkan (kedua) (Rp) Menjadi (Rp) a. Pajak harus dibayar / ditagih kembali
b. Telah dibayar
c. Kurang dibayar (a-b)
d. Sanksi administrasi
e. Jumlah yang masih harus dibayar (c+d)
Nomor (32) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar
sesuai dengan keputusan pengurangan/penghapusan sanksi.
Nomor (33) : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dikembalikan berdasarkan
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah diterbitkan.
Nomor (34) : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar.
Nomor (35) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih)
dibayar.
Nomor (36) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (37) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Nomor (38) : Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan.
Nomor (39) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
Nomor (40) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat
*)
: Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
- CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ……………………………….. (1)
SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
ATAS …………………………. (2)
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK
NOMOR ……………………… (3)
KEPALA ………….…………………………(4) ,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas
nama …………….(5) nomor ……………..(6) tanggal
……………..(7) yang
diterima oleh …………………(8)
tanggal …………….(9) berdasarkan bukti penerimaan
nomor ……………(10) tanggal ………….(11), diajukan
permohonan
pengurangan
atau
pembatalan)
.................(12) yang tidak benar atas …………..(13)
nomor ………(14) tanggal ………….(15) Masa/Tahun
Pajak ………………….. (16);
b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud
pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai
laporan penelitian pengurangan atau pembatalan)
.................(17) yang tidak benar nomor …………(18)
tanggal ………………(19);
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan
Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak Atas ……………(20) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak; Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- sebagaimana
telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. ………………………………………………………. (21);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834); 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan; 5. ............................................................................. (22);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS
……………..(23) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF
C KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK.
PERTAMA :
- Mengabulkan seluruhnya/Menolak) permohonan pengurangan atau pembatalan) .................(24) yang tidak benar Wajib Pajak dalam suratnya …………(25) tanggal …………...(26).
- Membatalkan/Mempertahankan*) atas ……………(27) nomor ………..(28) tanggal …………(29) Masa/Tahun Pajak ………………..(30). atas: Wajib Pajak : ……………………. (31) NPWP : ……………………. (32) Alamat : ……………………. (33) NOP : ……………………. (34) Alamat Objek Pajak : ……………………. (35)
Uraian Semula (Rp) Selisih (Rp) Menjadi (Rp) Jumlah yang masih harus dibayar (36) (37) (38)
Perhitungan Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih) Dibayar
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar (39) Jumlah Pajak Yang Telah Dikembalikan (40) Jumlah Pajak Yang Telah Dibayar (41) Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih) Dibayar (42)
KEDUA : Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak ini disampaikan kepada: Nama Wajib Pajak : ………………….. (43) Alamat
: ………………….. (44)
Ditetapkan di …………… (45), pada tanggal …………….. (46) KEPALA KANTOR,
……………………….. (47)
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS
SURAT TAGIHAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK
Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. Nomor (2) : Diisi dengan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat keputusan. Nomor (4) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak atau pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak atau pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak atau pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (8) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak diterima. Nomor (10) : Diisi dengan nomor bukti penerimaan. Nomor (11) : Diisi dengan tanggal bukti penerimaan. Nomor (12) : Diisi dengan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (13) : Diisi dengan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (14) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Nomor (15) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Nomor (16) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (17) : Diisi dengan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (18) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. Nomor (19) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. Nomor (20) : Diisi dengan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (21) : Pilih salah satu:
a. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)". b. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)". c. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569)". Nomor (22) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Nomor (23) : Diisi dengan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. Nomor (24) : Diisi dengan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (25) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak atau pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (26) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak atau pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (27) : Diisi dengan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (28) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (29) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (30) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang diajukan
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak atau
pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang
tidak benar.
Nomor (31) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (32) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Nomor (33) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Nomor (34) : Diisi dengan nomor objek pajak, dalam hal Pajak Bumi dan
Bangunan.
Nomor (35) : Diisi dengan alamat letak Objek Pajak, dalam hal Pajak Bumi dan
Bangunan.
Nomor (36) : Diisi dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Surat
Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan yang diajukan pembatalan.
Nomor (37) : Diisi dengan jumlah keputusan pembatalan yang diberikan.
Nomor (38) : Diisi dengan jumlah pembatalan sesuai dengan hasil penelitian.
Nomor (39) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar
sesuai nomor (38).
Nomor (40) : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dikembalikan.
Nomor (41) : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar.
Nomor (42) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih)
dibayar.
Nomor (43) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (44) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Nomor (45) : Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan.
Nomor (46) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
Nomor (47) : Diisi dengan tanda tangan dan nama, pejabat.
*)
: Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai
C.7. CONTOH FORMAT DOKUMEN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TIDAK BENAR SECARA JABATAN 1. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI DAN/ATAU KETERANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………………………………..(1)
Nomor
: ................................ (2) ..........................(3)
Sifat
: ................................ (4)
Hal
: Permintaan Dokumen, Data, Informasi dan/atau Keterangan
Yth.................................
......................................(5)
Sehubungan dengan Nota Dinas usulan nomor .........................(6) tanggal ......................(7) hal Usulan ………………..(8) Secara Jabatan atas...................(9) nomor..................(10) tanggal....................(11), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi:
- .............................................................................;
- .............................................................................;
- ………………………………………….......dst. (12)
Dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk hardcopy
dan/atau softcopy tersebut agar diberikan kepada:
nama
: ............................................................................. (13)
jabatan
: ............................................................................. (14)
tempat
: ............................................................................. (15)
paling lama …….. (…………….) (16) hari sejak tanggal surat permintaan ini
dikirim.
Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, penyelesaian ………………….(17) Saudara tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak.
Atas kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.
Kepala Kantor,
.............................. (18)
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA,
INFORMASI DAN/ATAU KETERANGAN
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat. Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat. Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak atau unit kantor. Nomor (6) : Diisi dengan nomor nota dinas usulan. Nomor (7) : Diisi dengan tanggal nota dinas usulan. Nomor (8) : Diisi dengan jenis usulan: Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar. Nomor (9) : Diisi dengan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (10) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (11) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (12) : Diisi dengan jenis dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang dimintakan. Nomor (13) : Diisi dengan nama petugas yang meneliti. Nomor (14) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti. Nomor (15) : Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan akan disampaikan. Nomor (16) : Diisi dengan jangka waktu yang ditentukan oleh pihak yang meminta dokumen, data, informasi dan/atau keterangan. Nomor (17) : Diisi dengan jenis penyelesaian secara jabatan: pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atau pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. Nomor (18) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
- CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………………………………..(1)
Nomor
: ................................ (2) ..........................(3)
Sifat
: ................................ (4)
Hal
: Permintaan Dokumen, Data, Informasi dan/atau Keterangan
Tambahan
Yth.................................
......................................(5)
Sehubungan dengan Nota Dinas usulan nomor .........................(6) tanggal ......................(7) hal Usulan ………………..(8) Secara Jabatan atas...................(9) nomor..................(10) tanggal....................(11), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi:
- .............................................................................;
- .............................................................................;
- ………………………………………….......dst. (12)
Dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam bentuk
hardcopy dan/atau softcopy tersebut agar diberikan kepada:
nama
: ..............................................................................(13)
jabatan
: ..............................................................................(14)
tempat
: ............................................................................. (15)
paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal surat permintaan ini dikirim.
Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, penyelesaian …………………. (16) Saudara tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak.
Atas kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.
Kepala Kantor,
.............................. (17)
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI
DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat. Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat. Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak atau unit kantor. Nomor (6) : Diisi dengan nomor nota dinas usulan. Nomor (7) : Diisi dengan tanggal nota dinas usulan. Nomor (8) : Diisi dengan jenis usulan: Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar. Nomor (9) : Diisi dengan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (10) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (11) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (12) : Diisi dengan jenis dokumen, data, informasi dan/atau keterangan tambahan yang dimintakan. Nomor (13) : Diisi dengan nama petugas yang meneliti. Nomor (14) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti. Nomor (15) : Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan akan disampaikan. Nomor (16) : Diisi dengan jenis penyelesaian secara jabatan: pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atau pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. Nomor (17) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
- CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………………………………..(1)
Nomor
: …………………….. (2)
…………………………… (3)
Sifat
: …………………….. (4)
Lampiran
: …………………….. (5)
Hal
: Panggilan Pembahasan
Yth ………………………………..
………………………………… (6)
Sehubungan dengan nota dinas usulan nomor.......(7) tanggal ...... (8)
hal Usulan …………………. (9) atas ……….(10) nomor ………(11) tanggal ………
(12) Masa/Tahun Pajak ………..(13).
Dengan ini diharapkan kehadiran Saudara dalam rangka pembahasan
dimaksud, yang akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal
: …………………………. (14)
Waktu
: …………………………. (15) Tempat
: …………………………. (16)
Mengingat pentingnya acara dimaksud diharapkan Saudara dapat hadir tepat waktu dengan membawa dokumen yang diperlukan, antara lain:
- ………………………………………………...
- …………………………………………………
- ………………..…...................................dst (17) Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.
Kepala Kantor,
…………………. (18)
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat. Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat. Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat Nomor (5) : Diisi dengan jumlah lampiran. Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pimpinan dan alamat Wajib Pajak atau unit kantor. Nomor (7) : Diisi dengan nomor nota dinas usulan. Nomor (8) : Diisi dengan tanggal nota dinas usulan. Nomor (9) : Diisi dengan jenis usulan: Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Yang Tidak Benar. Nomor (10) : Diisi dengan jenis ketetapan. Nomor (11) : Diisi dengan nomor ketetapan. Nomor (12) : Diisi dengan tanggal ketetapan. Nomor (13) : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak. Nomor (14) : Diisi dengan hari/tanggal pembahasan akan dilaksanakan. Nomor (15) : Diisi dengan waktu pembahasan akan dilaksanakan. Nomor (16) : Diisi dengan tempat pembahasan akan dilaksanakan. Nomor (17) : Diisi dengan dokumen yang diperlukan untuk pembahasan. Nomor (18) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
- CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………………………………..(1)
BERITA ACARA PEMENUHAN
PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN
NOMOR - .............………..... (2)
Pada hari ini .................(3) tanggal .........(4), bulan ...........(5), tahun ........(6), kami: (7) No Nama NIP Jabatan 1.
sesuai surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan nomor …………….(8) tanggal …………….(9) dalam rangka penyelesaian …………(10) telah menerima dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dari …………………(11) dengan rincian sebagai berikut: (12)
No Dokumen, data, informasi dan/atau
keterangan yang diminta
Dokumen yang dipenuhi*)
1.
Wajib Pajak yang bersangkutan memenuhi/memenuhi sebagian/tidak memenuhi**) permintaan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan tersebut sehingga ................(13) diproses menggunakan data yang ada atau diterima.
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.
Tim Peneliti
..................................... (14)
..................................... (14)
..................................... (14)
Keterangan: *) : Diisi “ada” jika dokumen dipenuhi, dan “tidak ada” jika tidak dipenuhi. **) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN
DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. Nomor (7) : Diisi dengan nama, nomor induk pegawai, dan jabatan tim peneliti. Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan. Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan. Nomor (10) : Diisi dengan jenis penyelesaian secara jabatan: pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atau pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. Nomor (11) : Diisi dengan nama pihak yang memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan. Nomor (12) : Diisi dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang diminta dan dokumen yang dipenuhi. Nomor (13) : Diisi dengan jenis penyelesaian secara jabatan: pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atau pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti.
- CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………………………………..(1)
BERITA ACARA PEMENUHAN
PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN
TAMBAHAN
NOMOR - .............………..... (2)
Pada hari ini .................(3) tanggal .........(4), bulan ...........(5), tahun ........(6), kami: (7) No Nama NIP Jabatan 1.
sesuai surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan nomor ……………….(8) tanggal ………..……….(9) dalam rangka penyelesaian ………….(10) telah menerima dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dari ……………(11) dengan rincian sebagai berikut: (12)
No Dokumen, data, informasi dan/atau
keterangan tambahan yang diminta
Dokumen tambahan yang
dipenuhi*)
1.
Wajib Pajak yang bersangkutan memenuhi/memenuhi sebagian/tidak memenuhi**) permintaan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan tambahan tersebut sehingga ………………(13) diproses menggunakan data yang ada atau diterima.
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.
Tim Peneliti
................................... (14)
................................... (14)
................................... (14)
Keterangan: *) : Diisi “ada” jika dokumen dipenuhi, dan “tidak ada” jika tidak dipenuhi. **) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN DOKUMEN,
DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. Nomor (7) : Diisi dengan nama, nomor induk pegawai, dan jabatan tim peneliti. Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan. Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan. Nomor (10) : Diisi dengan jenis penyelesaian secara jabatan: pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. Nomor (11) : Diisi dengan nama pihak yang memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan. Nomor (12) : Diisi dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan yang diminta dan dokumen tambahan yang dipenuhi. Nomor (13) : Diisi dengan jenis penyelesaian secara jabatan: pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti.
- CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBAHASAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………………………….. (1)
BERITA ACARA PEMBAHASAN NOMOR - .............………..... (2)
Pada hari ini .................(3) tanggal .........(4), bulan ...........(5), tahun ........(6), kami: (7) No Nama NIP Jabatan 1.
sesuai panggilan pembahasan ………………(8) nomor ……………...(9) tanggal………………(10), telah dilakukan pembahasan dengan: (11)
No Nama Jabatan Keterangan 1.
dengan uraian sebagai berikut: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………(12)
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya. Pihak yang Diundang
Tim Peneliti,
........................... (13)
......................... (14)
......................... (14)
......................... (14)
PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PEMBAHASAN
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. Nomor (7) : Diisi dengan nama, nomor induk pegawai, dan jabatan tim peneliti. Nomor (8) : Diisi dengan jenis pembahasan: pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atau pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. Nomor (9) : Diisi dengan nomor surat panggilan pembahasan. Nomor (10) : Diisi dengan tanggal surat panggilan pembahasan. Nomor (11) : Diisi dengan nama, jabatan, dan keterangan pihak yang dipanggil dalam pembahasan. Nomor (12) : Diisi dengan uraian pembahasan. Nomor (13) : Diisi dengan identitas dan tanda tangan pihak yang memberikan keterangan. Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti.
- CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENINJAUAN LOKASI OBJEK PAJAK, TEMPAT KEDUDUKAN WAJIB PAJAK, DAN/ATAU TEMPAT LAIN YANG DIANGGAP PERLU
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ………………..…………………..(1)
Nomor
: ................................... (2)
...................... (3)
Sifat
: Segera
Hal
: Pemberitahuan
Peninjauan
Lokasi
Objek
Pajak,
Tempat
Kedudukan Wajib Pajak, dan/atau Tempat Lain
Yth. ................................. ....................................... (4)
Sehubungan dengan nota dinas usulan nomor ...................(5)
tanggal .............(6) hal Usulan ……….. (7) secara Jabatan atas ..............(8)
nomor ............(9) tanggal ............(10), dengan ini diberitahukan bahwa akan
dilaksanakan peninjauan di lokasi objek pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak,
dan/atau tempat lain yang diperlukan dalam rangka penyelesaian …….. (11)
pada:
hari/tanggal : .................................................... (12)
lokasi
: .................................................... (13)
Demi kelancaran kegiatan dimaksud, Saudara atau kuasa Saudara
diminta untuk mendampingi dan memberikan bantuan seperlunya kepada
petugas.
Demikian disampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terima
kasih.
Kepala Kantor,
............................ (14)
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PENINJAUAN
LOKASI OBJEK PAJAK, TEMPAT KEDUDUKAN WAJIB PAJAK,
DAN/ATAU TEMPAT LAIN YANG DIANGGAP PERLU
Nomor (1)
: Diisi dengan kepala surat.
Nomor (2)
: Diisi dengan nomor surat.
Nomor (3)
: Diisi dengan tanggal surat.
Nomor (4)
: Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
Nomor (5)
: Diisi dengan nomor nota dinas usulan.
Nomor (6)
: Diisi dengan tanggal nota dinas usulan.
Nomor (7)
: Diisi dengan jenis usulan: Pengurangan atau Pembatalan Surat
Tagihan Pajak yang Tidak Benar atau Pembatalan Surat Tagihan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar.
Nomor (8)
: Diisi dengan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (9)
: Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (11) : Diisi dengan jenis usulan: Pengurangan atau Pembatalan Surat
Tagihan Pajak yang Tidak Benar atau Pembatalan Surat Tagihan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar.
Nomor (12) : Diisi dengan hari dan tanggal peninjauan dilaksanakan.
Nomor (13) : Diisi dengan lokasi dilaksanakannya peninjauan.
Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
- CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C SECARA JABATAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
…………………………………….. (1)
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK
ATAS ……………………… (2)
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C
SECARA JABATAN
NOMOR …………………….. (3)
KEPALA …………………………………. (4),
Menimbang : a. bahwa berdasarkan data dan/atau informasi
yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat
Jenderal Pajak, diusulkan untuk dilakukan
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan
Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi
dan Bangunan yang tidak benar secara
jabatan atas …………(5) nomor ………(6) tanggal
………(7) Masa/Tahun Pajak ………………..(8);
b. bahwa atas data dan/atau informasi sebagaimana
dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian
sesuai dengan laporan penelitian pengurangan atau
pembatalan Surat Tagihan Pajak atau Surat
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
yang tidak benar nomor …………..(9) tanggal
……….(10);
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan
Surat
Keputusan
Pengurangan
Ketetapan Pajak Atas …………(11) Berdasarkan Pasal
36 Ayat (1) huruf c Secara Jabatan;
Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- sebagaimana
telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. ………………………………………………………….… (12);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834); 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan; 5. .............................................................................. (13);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK
ATAS ………….(14) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1)
HURUF C SECARA JABATAN.
PERTAMA
: Mengurangkan jumlah yang masih harus dibayar dalam
……………..(15) nomor ……….(16) tanggal ………….(17)
Masa/Tahun Pajak ……..(18).
atas:
Wajib Pajak
: ………….. (19)
NPWP
: ………….. (20)
Alamat
: ………….. (21)
dengan perincian sebagai berikut:
…………………………………………….. (22)
Perhitungan
Jumlah
Pajak
Yang
Masih
Harus
Dibayar/(Lebih) Dibayar
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih)
Dibayar
(23)
Jumlah Pajak Yang Telah Dikembalikan
(24)
Jumlah Pajak Yang Telah Dibayar
(25)
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih)
Dibayar
(26)
KEDUA : Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak ini disampaikan kepada:
Nama Wajib Pajak
: ………… (27)
Alamat
: ………… (28)
Ditetapkan di ………………. (29), pada tanggal ……………….(30) KEPALA KANTOR,
…………………………. (31)
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS
SURAT TAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C
SECARA JABATAN
Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. Nomor (2) : Diisi dengan Surat Tagihan Pajak. Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat keputusan. Nomor (4) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. Nomor (5) : Diisi dengan Surat Tagihan Pajak. Nomor (6) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak. Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak. Nomor (8) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak Surat Tagihan Pajak. Nomor (9) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Nomor (10) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Nomor (11) : Diisi dengan Surat Tagihan Pajak. Nomor (12) : Pilih salah satu: a. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)". b. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)". Nomor (13) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Nomor (14) : Diisi dengan Surat Tagihan Pajak. Nomor (15) : Diisi dengan Surat Tagihan Pajak. Nomor (16) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak. Nomor (17) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak.
Nomor (18) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak Surat Tagihan Pajak. Nomor (19) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Nomor (20) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. Nomor (21) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. Nomor (22) : Rincian perhitungan sesuai dengan laporan hasil penelitian dibuat dalam bentuk tabel dengan contoh sebagai berikut: a. Pajak Penghasilan Badan dan Orang Pribadi: Uraian Semula (Rp/US$) Dikurangkan (Rp/US$) Menjadi (Rp/US$) a. Angsuran pajak/pokok pajak yang harus dibayar
b. Telah dibayar
c. Kurang dibayar (a-b)
d. Sanksi administrasi
e. Jumlah yang masih harus dibayar (c+d)
b. Pajak Penghasilan Pemotongan atau Pemungutan Uraian Semula (Rp) Dikurangkan (Pertama) (Rp) Menjadi f. Pajak yang harus dibayar
g. Telah dibayar
h. Kurang dibayar (a-b)
i. Sanksi administrasi
j. Jumlah yang masih harus dibayar (c+d)
c. Pajak Pertambahan Nilai Uraian Semula (Rp) Dikurangkan (Pertama) (Rp) Menjadi f. Pajak harus dibayar / ditagih kembali
g. Telah dibayar
h. Kurang dibayar (a-b)
i. Sanksi administrasi
j. Jumlah yang masih harus dibayar (c+d)
d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah Uraian Semula (Rp) Dikurangkan (Pertama) (Rp) Menjadi f. Pajak harus dibayar / ditagih kembali
g. Telah dibayar
h. Kurang dibayar (a-b)
i. Sanksi administrasi
j. Jumlah yang masih harus dibayar (c+d)
Nomor (23) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar sesuai dengan keputusan pengurangan/penghapusan sanksi. Nomor (24) : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dikembalikan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah diterbitkan Nomor (25) : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar. Nomor (26) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih) dibayar. Nomor (27) : Diisi dengan nama Wajib Paja Nomor (28) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak Nomor (29) : Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan.
Nomor (30) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
Nomor (31) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
*)
: Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
- CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C SECARA JABATAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ……………………………….. (1)
SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK ATAS …………………………. (2)
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C
SECARA JABATAN
NOMOR ……………………… (3)
KEPALA …………….……………….. (4),
Menimbang : a. bahwa berdasarkan data dan/atau informasi
yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat
Jenderal Pajak, diusulkan untuk dilakukan
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan
Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi
dan Bangunan yang tidak benar secara
jabatan atas …………..(5) nomor …………(6) tanggal
………….(7) Masa/Tahun Pajak ……………..(8);
d. bahwa atas data dan/atau informasi sebagaimana
dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian
sesuai dengan laporan penelitian pengurangan atau
pembatalan Surat Tagihan Pajak atau Surat
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
yang tidak benar nomor …………..(9) tanggal
……….(10);
e.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan
Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak Atas ……………(11) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf c Secara Jabatan; Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- sebagaimana
telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. ……………………………………………………………. (12);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang
Tata
Cara
Pelaksanaan
Hak
dan
Pemenuhan
Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834); 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan; 5. ............................................................................. (13);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
ATAS ……………..(14) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1)
HURUF C SECARA JABATAN.
PERTAMA :
Membatalkan ……………(15) nomor ………..(16) tanggal
…………(17) Masa/Tahun Pajak ………………..(18).
atas:
Wajib Pajak
: ……………………. (19)
NPWP
: ……………………. (20)
Alamat
: ……………………. (21)
NOP
: ……………………. (22)
Alamat Objek Pajak : ……………………. (23)
Uraian Semula (Rp) Selisih (Rp) Menjadi (Rp) Jumlah yang masih harus dibayar (24) (25) (26)
Perhitungan Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih) Dibayar
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar (27) Jumlah Pajak Yang Telah Dikembalikan (28) Jumlah Pajak Yang Telah Dibayar (29) Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih) Dibayar (30)
KEDUA : Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak ini disampaikan kepada: Nama Wajib Pajak : ………………….. (31) Alamat
: ………………….. (32)
Ditetapkan di ……………… (33),
pada tanggal …………….. (34)
KEPALA KANTOR,
……………………….. (35)
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS
SURAT TAGIHAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C SECARA JABATAN
Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. Nomor (2) : Diisi dengan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat keputusan. Nomor (4) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. Nomor (5) : Diisi dengan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (6) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (8) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (9) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. Nomor (10) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. Nomor (11) : Diisi dengan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (12) : Pilih salah satu: a. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)". b. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)".
c. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569)". Nomor (13) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Nomor (14) : Diisi dengan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (15) : Diisi dengan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (16) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (17) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (18) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (19) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Nomor (20) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. Nomor (21) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. Nomor (22) : Diisi dengan nomor objek pajak, dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (23) : Diisi dengan alamat letak Objek Pajak, dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (24) : Diisi dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diusulkan pembatalan. Nomor (25) : Diisi dengan jumlah keputusan pembatalan yang diberikan. Nomor (26) : Diisi dengan jumlah pembatalan sesuai dengan hasil penelitian. Nomor (27) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar sesuai nomor (26). Nomor (28) : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dikembalikan. Nomor (29) : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar. Nomor (30) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih) dibayar. Nomor (31) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Nomor (32) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. Nomor (33) : Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan. Nomor (34) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan. Nomor (35) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. *) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
C.8. CONTOH FORMAT DOKUMEN PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DARI HASIL PEMERIKSAAN BERDASARKAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK 1. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………………………………..(1)
Nomor
: ................................... (2)
..................... (3)
Sifat
: Segera
Hal
: Permintaan Dokumen, Data, Informasi, dan/atau Keterangan
Yth. .................................
........................................ (4)
Sehubungan dengan surat Saudara nomor ………..(5) tanggal ………..(6) hal Permohonan …………………..(7) atas ....................(8) nomor ....................(9) tanggal………..(10), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan, dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi:
- ................................................;
- ................................................;
- .....................................dst. (11)
Dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk hardcopy
dan/atau softcopy tersebut agar diberikan kepada:
nama
: .............................................................................; (12) jabatan
: .............................................................................; (13) tempat
: ............................................................................., (14) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan ini dikirim. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, penyelesaian ……………..(15) Saudara tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak. Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.
Kepala Kantor,
................................ (16)
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat. Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat. Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak. Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak. Nomor (7) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari Hasil Pemeriksaan. Nomor (8) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (9) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (10) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (11) : Diisi dengan jenis dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang diminta. Nomor (12) : Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak. Nomor (13) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak. Nomor (14) : Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data, informasi dan/atau keterangan akan diberikan. Nomor (15) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil pemeriksaan. Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
- CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………………………………..(1)
Nomor
: ................................... (2)
...................... (3)
Sifat
: Segera
Hal
: Permintaan Dokumen, Data, Informasi, dan/atau Keterangan
Tambahan
Yth. .................................
........................................ (4)
Sehubungan dengan surat Saudara nomor ………..(5) tanggal ………..(6) hal Permohonan …………………..(7) atas ....................(8) nomor ....................(9) tanggal………..(10), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan, dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi:
- ................................................;
- ................................................;
- .....................................dst. (11)
Dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam bentuk
hardcopy dan/atau softcopy tersebut agar diberikan kepada:
nama
: .............................................................................; (12) jabatan
: .............................................................................; (13) tempat
: ............................................................................., (14) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan ini dikirim. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, penyelesaian ……………..(15) Saudara tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak. Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.
Kepala Kantor,
................................ (16)
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat. Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat. Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak. Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak. Nomor (7) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari Hasil Pemeriksaan. Nomor (8) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (9) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (10) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (11) : Diisi dengan jenis dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan yang diminta. Nomor (12) : Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak. Nomor (13) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak. Nomor (14) : Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data, informasi dan/atau keterangan tambahan akan diberikan. Nomor (15) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil pemeriksaan. Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
- CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………………………………..(1)
Nomor
: …………………….. (2)
……………………………… (3)
Sifat
: …………………….. (4)
Lampiran
: …………………….. (5)
Hal
: Panggilan Pembahasan
Yth ……………………………..
………………………………… (6)
Sehubungan dengan surat Saudara nomor .......(7) tanggal ...... (8) hal Permohonan …………………. (9) atas ……….(10) nomor ………(11) tanggal ……… (12) Masa/Tahun Pajak ………..(13).
Dengan ini diharapkan kehadiran Saudara dalam rangka pembahasan
dimaksud, yang akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal
: …………………………. (14)
Waktu
: …………………………. (15) Tempat
: …………………………. (16)
Mengingat pentingnya acara dimaksud diharapkan Saudara dapat hadir tepat waktu dengan membawa dokumen yang diperlukan, antara lain:
- ………………………………………………...
- …………………………………………………
- ………………..….......................................dst (17)
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.
Kepala Kantor,
…………………. (18)
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN
Nomor (1)
: Diisi dengan kepala surat.
Nomor (2)
: Diisi dengan nomor surat.
Nomor (3)
: Diisi dengan tanggal surat.
Nomor (4)
: Diisi dengan sifat surat.
Nomor (5)
: Diisi dengan jumlah lampiran.
Nomor (6)
: Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pimpinan dan alamat Wajib
Pajak.
Nomor (7)
: Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
Nomor (8)
: Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
Nomor (9)
: Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: Pembatalan Surat
Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan dari Hasil Pemeriksaan.
Nomor (10) : Diisi dengan jenis ketetapan.
Nomor (11) : Diisi dengan nomor ketetapan.
Nomor (12) : Diisi dengan tanggal ketetapan.
Nomor (13) : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak.
Nomor (14) : Diisi dengan hari/tanggal pembahasan akan dilaksanakan.
Nomor (15) : Diisi dengan waktu pembahasan akan dilaksanakan.
Nomor (16) : Diisi dengan tempat pembahasan akan dilaksanakan.
Nomor (17) : Diisi dengan dokumen yang diperlukan untuk pembahasan.
Nomor (18) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
- CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………………………………..(1)
BERITA ACARA PEMENUHAN
PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN
NOMOR - .............………..... (2)
Pada hari ini .................(3) tanggal .........(4), bulan ...........(5), tahun ........(6), kami: (7) No Nama NIP Jabatan 1.
sesuai surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan nomor …………….(8) tanggal ………………(9) dalam rangka penyelesaian …………….(10) telah menerima dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dari …………………(11) dengan rincian sebagai berikut: (12)
No Dokumen, data, informasi dan/atau
keterangan yang diminta
Dokumen yang dipenuhi*)
1.
Wajib Pajak yang bersangkutan memenuhi/memenuhi sebagian/tidak memenuhi**) permintaan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan tersebut sehingga ………..(13) diproses menggunakan data yang ada atau diterima.
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.
Tim Peneliti
................................... (14)
................................... (14)
................................... (14)
Keterangan: *) : Diisi “ada” jika dokumen dipenuhi, dan “tidak ada” jika tidak dipenuhi. **) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN
DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. Nomor (7) : Diisi dengan nama, nomor induk pegawai, dan jabatan tim peneliti. Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan. Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan. Nomor (10) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil pemeriksaan. Nomor (11) : Diisi dengan nama pihak yang memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan. Nomor (12) : Diisi dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang diminta dan dokumen yang dipenuhi. Nomor (13) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil pemeriksaan. Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti.
- CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………………………………..(1)
BERITA ACARA PEMENUHAN
PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN
TAMBAHAN
NOMOR - .............………..... (2)
Pada hari ini .................(3) tanggal .........(4), bulan ...........(5), tahun ........(6), kami: (7) No Nama NIP Jabatan 1.
sesuai surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan
tambahan nomor …………….(8) tanggal ……………….(9) dalam rangka
penyelesaian ………….(10) telah menerima dokumen, data, informasi, dan/atau
keterangan tambahan dari ……………(11) dengan rincian sebagai berikut: (12)
No Dokumen, data, informasi dan/atau
keterangan tambahan yang diminta
Dokumen tambahan yang
dipenuhi*)
1.
Wajib Pajak yang bersangkutan memenuhi/memenuhi sebagian/tidak memenuhi**) permintaan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan tambahan tersebut sehingga ………………(13) diproses menggunakan data yang ada atau diterima.
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.
Tim Peneliti
..................................... (14)
..................................... (14)
..................................... (14)
Keterangan: *) : Diisi “ada” jika dokumen dipenuhi, dan “tidak ada” jika tidak dipenuhi. **) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN DOKUMEN,
DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. Nomor (7) : Diisi dengan nama, nomor induk pegawai, dan jabatan tim peneliti. Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan. Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan. Nomor (10) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil pemeriksaan. Nomor (11) : Diisi dengan nama pihak yang memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan. Nomor (12) : Diisi dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan yang diminta dan dokumen tambahan yang dipenuhi. Nomor (13) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil pemeriksaan. Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti.
- CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBAHASAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………………………….. (1)
BERITA ACARA PEMBAHASAN NOMOR - .............………..... (2)
Pada hari ini .................(3) tanggal .........(4), bulan ...........(5), tahun ........(6), kami: (7) No Nama NIP Jabatan 1.
sesuai panggilan pembahasan ……………….(8) nomor …………….(9) tanggal………………(10), telah dilakukan pembahasan dengan: (11)
No Nama Jabatan Keterangan 1.
dengan uraian sebagai berikut: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………(12)
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya. Pihak yang Diundang
Tim Peneliti,
........................... (13)
......................... (14
......................... (14)
......................... (14)
PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PEMBAHASAN
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. Nomor (7) : Diisi dengan nama, nomor induk pegawai, dan jabatan tim peneliti. Nomor (8) : Diisi dengan jenis pembahasan: pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil pemeriksaan. Nomor (9) : Diisi dengan nomor surat panggilan pembahasan. Nomor (10) : Diisi dengan tanggal surat panggilan pembahasan. Nomor (11) : Diisi dengan nama, jabatan, dan keterangan pihak yang dipanggil dalam pembahasan. Nomor (12) : Diisi dengan uraian pembahasan. Nomor (13) : Diisi dengan identitas dan tanda tangan pihak yang memberikan keterangan. Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti.
- CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF D KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
…………………………… (1)
SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
ATAS ……………………………. (2)
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF D KARENA
PERMOHONAN WAJIB PAJAK
NOMOR ………………………. (3)
KEPALA ……..……………………………... (4),
Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas
nama …………….(5) nomor ………..(6) tanggal
…………(7) yang diterima oleh ………..(8) tanggal
………(9) berdasarkan bukti penerimaan nomor
……….(10)
tanggal
…………(11),
diajukan
permohonan pembatalan surat ketetapan pajak
atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan dari hasil pemeriksaan atas ………(12)
nomor ……….(13) tanggal ………..(14) Masa/ Tahun
Pajak …………(15);
b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud
pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai
laporan penelitian pembatalan surat ketetapan
pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan dari hasil pemeriksaan nomor …….(16)
tanggal ……………….(17);
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan
Surat
Keputusan
Pembatalan
Ketetapan Pajak Atas …………….(18) Berdasarkan
Pasal 36 Ayat (1) huruf d Karena Permohonan Wajib
Pajak;
Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- sebagaimana
telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. …………………………………………………………… (19);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834); 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan; 5. ............................................................................. (20);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS …………….. (21) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF D KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK. PERTAMA :
- Mengabulkan seluruhnya/Menolak*) permohonan pembatalan surat ketetapan pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil pemeriksaan Wajib Pajak dalam suratnya nomor ………. (22) tanggal ……………. (23).
- Membatalkan/Mempertahankan*) atas …………….(24)
nomor …………(25) tanggal ………….(26) Masa/Tahun Pajak ………………. (27). atas: Wajib Pajak
: …………… (28) NPWP
: …………… (29) Alamat
: …………… (30) NOP
: …………… (31) Alamat Objek Pajak : …………… (32)
Uraian Semula Selisih Menjadi Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih) Dibayar (33) (34) (35)
Perhitungan Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih) Dibayar
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih) Dibayar (36) Jumlah Pajak Yang Telah Dikembalikan (37) Jumlah Pajak Yang Telah Dibayar (38) Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih) Dibayar (39)
KEDUA : Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak ini disampaikan kepada: Nama Wajib Pajak : ………………. (40)
Alamat
: ………………. (41)
Ditetapkan di Jakarta……. (42), pada tanggal ……………. (43) KEPALA KANTOR,
……………………….. (44)
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN
PASAL 36 AYAT (1) HURUF D KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK
Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. Nomor (2) : Diisi dengan jenis Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan pembatalan seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat keputusan. Nomor (4) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil pemeriksaan. Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil pemeriksaan. Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil pemeriksaan. Nomor (8) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak diterima. Nomor (10) : Diisi dengan nomor bukti penerimaan. Nomor (11) : Diisi dengan tanggal bukti penerimaan. Nomor (12) : Diisi dengan jenis Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (13) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (14) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (15) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak yang diajukan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan. Nomor (16) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan hasil pemeriksaan. Nomor (17) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan hasil pemeriksaan. Nomor (18) : Diisi dengan jenis Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (19) : Pilih salah satu: a. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)". b. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)". c. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569)". Nomor (20) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Nomor (21) : Diisi dengan jenis Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (22) : Diisi dengan nomor surat permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil pemeriksaan.
Nomor (23) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pembatalan Surat
Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan dari hasil pemeriksaan.
Nomor (24) : Diisi dengan jenis Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, seperti Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (25) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (26) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (27) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak yang diajukan
pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan.
Nomor (28) : Diiisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (29) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Nomor (30) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Nomor (31) : Diisi dengan nomor objek pajak, dalam hal Pajak Bumi dan
Bangunan.
Nomor (32) : Diisi dengan alamat letak objek pajak, dalam hal Pajak Bumi dan
Bangunan.
Nomor (33) : Diisi dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Surat
Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan yang diajukan pembatalan.
Nomor (34) : Diisi dengan jumlah keputusan pembatalan yang diberikan.
Nomor (35) : Diisi dengan jumlah pembatalan sesuai dengan hasil penelitian.
Nomor (36) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar
sesuai nomor (35).
Nomor (37) : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dikembalikan.
Nomor (38) : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar.
Nomor (39) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih)
dibayar.
Nomor (40) : Diiisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (41) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Nomor (42) : Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan.
Nomor (43) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
Nomor (44) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
*)
: Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
C.9. CONTOH FORMAT DOKUMEN PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DARI HASIL PEMERIKSAAN SECARA JABATAN 1. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI DAN/ATAU KETERANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………………………………..(1)
Nomor
: ................................ (2) ......................... (3)
Sifat
: ................................ (4)
Hal
: Permintaan Dokumen, Data, Informasi dan/atau Keterangan
Yth.................................
......................................(5)
Sehubungan dengan Nota Dinas usulan nomor .........................(6) tanggal ......................(7) hal Usulan ………………..(8) Secara Jabatan atas...................(9) nomor..................(10) tanggal....................(11), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi:
- .............................................................................;
- .............................................................................;
- ………………………………………….......dst. (12)
Dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk hardcopy
dan/atau softcopy tersebut agar diberikan kepada:
nama
: ............................................................................. (13)
jabatan
: ............................................................................. (14)
tempat
: ............................................................................. (15)
paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal surat permintaan ini dikirim.
Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, penyelesaian ………………….(16) Saudara tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak.
Atas kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.
Kepala Kantor,
.............................. (17)
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA,
INFORMASI DAN/ATAU KETERANGAN
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat. Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat. Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. Nomor (6) : Diisi dengan nomor nota dinas usulan. Nomor (7) : Diisi dengan tanggal nota dinas usulan. Nomor (8) : Diisi dengan jenis usulan: Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil pemeriksaan. Nomor (9) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (10) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (11) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (12) : Diisi dengan jenis dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang dimintakan. Nomor (13) : Diisi dengan nama petugas yang meneliti. Nomor (14) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti. Nomor (15) : Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan akan disampaikan. Nomor (16) : Diisi dengan jenis penyelesaian secara jabatan: pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil pemeriksaan. Nomor (17) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
- CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………………………………..(1)
Nomor
: ................................ (2) .......................... (3)
Sifat
: ................................ (4)
Hal
: Permintaan Dokumen, Data, Informasi dan/atau Keterangan
Tambahan
Yth.................................
......................................(5)
Sehubungan dengan Nota Dinas usulan nomor .........................(6) tanggal ......................(7) hal Usulan ………………..(8) Secara Jabatan atas...................(9) nomor..................(10) tanggal....................(11), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi:
- .............................................................................;
- .............................................................................;
- ………………………………………….......dst. (12)
Dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam bentuk
hardcopy dan/atau softcopy tersebut agar diberikan kepada:
nama
: ............................................................................. (13)
jabatan
: ..............................................................................(14)
tempat
: ............................................................................. (15)
paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal surat permintaan ini dikirim.
Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, penyelesaian …………………. (16) Saudara tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak.
Atas kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.
Kepala Kantor,
............................. (17)
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA,
INFORMASI DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat. Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat. Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. Nomor (6) : Diisi dengan nomor nota dinas usulan. Nomor (7) : Diisi dengan tanggal nota dinas usulan. Nomor (8) : Diisi dengan jenis usulan: Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil pemeriksaan. Nomor (9) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (10) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (11) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (12) : Diisi dengan jenis dokumen, data, informasi dan/atau keterangan tambahan yang dimintakan. Nomor (13) : Diisi dengan nama petugas yang meneliti. Nomor (14) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti. Nomor (15) : Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan akan disampaikan. Nomor (16) : Diisi dengan jenis penyelesaian secara jabatan: pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil pemeriksaan Nomor (17) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
- CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………………………………..(1)
Nomor
: …………………….. (2)
…………………….. (3)
Sifat
: …………………….. (4)
Lampiran
: …………………….. (5)
Hal
: Panggilan Pembahasan
Yth ……………………………..
………………………………… (6)
Sehubungan dengan nota dinas usulan nomor.......(7) tanggal ...... (8)
hal Usulan …………………. (9) atas ……….(10) nomor ………(11) tanggal ………
(12) Masa/Tahun Pajak ………..(13).
Dengan ini diharapkan kehadiran Saudara dalam rangka pembahasan
dimaksud, yang akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal
: …………………………. (14)
Waktu
: …………………………. (15) Tempat
: …………………………. (16)
Mengingat pentingnya acara dimaksud diharapkan Saudara dapat hadir tepat waktu dengan membawa dokumen yang diperlukan, antara lain:
- ………………………………………………...
- …………………………………………………
- ………………..….......................................dst (17)
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.
Kepala Kantor,
…………………. (18)
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN
Nomor (1)
: Diisi dengan kepala surat.
Nomor (2)
: Diisi dengan nomor surat.
Nomor (3)
: Diisi dengan tanggal surat.
Nomor (4)
: Diisi dengan sifat surat.
Nomor (5)
: Diisi dengan jumlah lampiran.
Nomor (6)
: Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (7)
: Diisi dengan nomor nota dinas usulan.
Nomor (8)
: Diisi dengan tanggal nota dinas usulan.
Nomor (9)
: Diisi dengan jenis usulan: Pembatalan Surat Ketetapan Pajak
atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil
pemeriksaan.
Nomor (10) : Diisi dengan jenis ketetapan.
Nomor (11) : Diisi dengan nomor ketetapan.
Nomor (12) : Diisi dengan tanggal ketetapan.
Nomor (13) : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak.
Nomor (14) : Diisi dengan hari/tanggal pembahasan akan dilaksanakan.
Nomor (15) : Diisi dengan waktu pembahasan akan dilaksanakan.
Nomor (16) : Diisi dengan tempat pembahasan akan dilaksanakan.
Nomor (17) : Diisi dengan dokumen yang diperlukan untuk pembahasan.
Nomor (18) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
- CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………………………………..(1)
BERITA ACARA PEMENUHAN
PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN
NOMOR - .............………..... (2)
Pada hari ini .................(3) tanggal .........(4), bulan ...........(5), tahun ........(6), kami: (7) No Nama NIP Jabatan 1.
sesuai surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan nomor ……………(8) tanggal …………(9) dalam rangka penyelesaian …………..(10) telah menerima dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dari ……………(11) dengan rincian sebagai berikut: (12)
No Dokumen, data, informasi dan/atau
keterangan yang diminta
Dokumen yang dipenuhi*)
1.
Wajib Pajak yang bersangkutan memenuhi/memenuhi sebagian/tidak memenuhi**) permintaan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan tersebut sehingga ................(13) diproses menggunakan data yang ada atau diterima.
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.
Tim Peneliti
................................... (14)
................................... (14)
................................... (14)
Keterangan: *) : Diisi “ada” jika dokumen dipenuhi, dan “tidak ada” jika tidak dipenuhi. **) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN
DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. Nomor (7) : Diisi dengan nama, nomor induk pegawai, dan jabatan tim peneliti. Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan. Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan. Nomor (10) : Diisi dengan jenis penyelesaian secara jabatan: pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil pemeriksaan. Nomor (11) : Diisi dengan nama pihak yang memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan. Nomor (12) : Diisi dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang diminta dan dokumen yang dipenuhi. Nomor (13) : Diisi dengan jenis penyelesaian secara jabatan: pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil pemeriksaan. Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti.
- CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………………………………..(1)
BERITA ACARA PEMENUHAN
PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN
TAMBAHAN
NOMOR - .............………..... (2)
Pada hari ini .................(3) tanggal .........(4), bulan ...........(5), tahun ........(6), kami: (7) No Nama NIP Jabatan 1.
sesuai surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan nomor …………….(8) tanggal ……………….(9) dalam rangka penyelesaian ………….(10) telah menerima dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dari …………(11) dengan rincian sebagai berikut: (12)
No Dokumen, data, informasi dan/atau
keterangan tambahan yang diminta
Dokumen tambahan yang
dipenuhi*)
1.
Wajib Pajak yang bersangkutan memenuhi/memenuhi sebagian/tidak memenuhi**) permintaan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan tambahan tersebut sehingga ………………(13) diproses menggunakan data yang ada atau diterima.
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.
Tim Peneliti
..................................... (14)
..................................... (14)
..................................... (14)
Keterangan: *) : Diisi “ada” jika dokumen dipenuhi, dan “tidak ada” jika tidak dipenuhi. **) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN DOKUMEN,
DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. Nomor (7) : Diisi dengan nama, nomor induk pegawai, dan jabatan tim peneliti. Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan. Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan. Nomor (10) : Diisi dengan jenis penyelesaian secara jabatan: pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil pemeriksaan. Nomor (11) : Diisi dengan nama pihak yang memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan. Nomor (12) : Diisi dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan yang diminta dan dokumen tambahan yang dipenuhi. Nomor (13) : Diisi dengan jenis penyelesaian secara jabatan: pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil pemeriksaan. Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti.
- CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBAHASAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………………………….. (1)
BERITA ACARA PEMBAHASAN NOMOR - .............………..... (2)
Pada hari ini .................(3) tanggal .........(4), bulan ...........(5), tahun ........(6), kami: (7) No Nama NIP Jabatan 1.
sesuai panggilan pembahasan ……………(8) nomor ………..(9) tanggal ……………(10), telah dilakukan pembahasan dengan: (11)
No Nama Jabatan Keterangan 1.
dengan uraian sebagai berikut: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………(12)
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya. Pihak yang Diundang
Tim Peneliti,
........................... (13)
......................... (14)
......................... (14)
......................... (14)
PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PEMBAHASAN
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. Nomor (7) : Diisi dengan nama, nomor induk pegawai, dan jabatan tim peneliti. Nomor (8) : Diisi dengan jenis pembahasan: pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil pemeriksaan. Nomor (9) : Diisi dengan nomor surat panggilan pembahasan. Nomor (10) : Diisi dengan tanggal surat panggilan pembahasan. Nomor (11) : Diisi dengan nama, jabatan, dan keterangan pihak yang dipanggil dalam pembahasan. Nomor (12) : Diisi dengan uraian pembahasan. Nomor (13) : Diisi dengan identitas dan tanda tangan pihak yang memberikan keterangan. Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti.
- CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF D SECARA JABATAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………………………………………. (1)
SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS ………………………… (2) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF D SECARA JABATAN NOMOR ………………….. (3)
KEPALA .............................................. (4),
Menimbang : a. bahwa berdasarkan data dan/atau informasi
yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat
Jenderal Pajak,
diusulkan untuk dilakukan
pembatalan surat ketetapan pajak atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari
hasil pemeriksaan secara jabatan atas ………(5)
nomor …….(6) tanggal …………(7) Masa/Tahun
Pajak ………..(8);
b. bahwa atas data dan/atau informasi sebagaimana
dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian
sesuai
laporan
penelitian
pembatalan
surat
ketetapan pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak
Bumi dan Bangunan dari hasil pemeriksaan nomor
……….(9) tanggal …………….(10);
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan
Surat
Keputusan
Pembatalan
Ketetapan Pajak Atas ……………..(11) Berdasarkan
Pasal 36 Ayat (1) huruf d Secara Jabatan;
Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- sebagaimana
telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. ………………………………………………………….. (12);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan
Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....... Tahun
2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan; 5. .............................................................................(13);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
ATAS ……………… (14) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1)
HURUF D SECARA JABATAN.
PERTAMA :
Membatalkan …………..(15) nomor …………..(16) tanggal
…………(17) Masa/Tahun Pajak ………………….(18)
atas:
Wajib Pajak
: ……………… (19) NPWP
: ……………… (20) Alamat
: ……………… (21) NOP
: ……………… (22) Alamat Objek Pajak : ………......... (23)
Uraian Semula Selisih Menjadi Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih) Dibayar (24) (25) (26) Perhitungan Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih) Dibayar Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih) Dibayar (27) Jumlah Pajak Yang Telah Dikembalikan (28) Jumlah Pajak Yang Telah Dibayar (29) Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih) Dibayar (30)
KEDUA : Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak ini disampaikan kepada: Nama Wajib Pajak : ………………….. (31) Alamat
: ………………….. (32)
Ditetapkan di …………….. (33), pada tanggal ……………..... (34) KEPALA KANTOR,
…………………… (35)
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF D SECARA JABATAN
Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. Nomor (2) : Diisi dengan jenis Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diusulkan pembatalan: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat keputusan. Nomor (4) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. Nomor (5) : Diisi dengan jenis Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diusulkan pembatalan: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (6) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (8) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak yang diusulakn pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan. Nomor (9) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil pemeriksaan. Nomor (10) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil pemeriksaan. Nomor (11) : Diisi dengan jenis Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (12) : Pilih salah satu: a. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)". b. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)". c. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569)". Nomor (13) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Nomor (14) : Diisi dengan jenis Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (15) : Diisi dengan jenis Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (16) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (17) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (18) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (19) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Nomor (20) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. Nomor (21) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. Nomor (22) : Diisi dengan nomor objek pajak, dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (23) : Diisi dengan alamat letak objek pajak, dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan. Nomor (24) : Diisi dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan pembatalan. Nomor (25) : Diisi dengan jumlah pembatalan sesuai dengan hasil penelitian.
Nomor (26) : Diisi dengan jumlah yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak
atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dikurangi
dengan jumlah pembatalan sesuai dengan hasil penelitian.
Nomor (27) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar
sesuai nomor (26).
Nomor (28) : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dikembalikan.
Nomor (29) : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar.
Nomor (30) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih)
dibayar.
Nomor (31) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (32) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Nomor (33) : Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan.
Nomor (34) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
Nomor (35) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
*)
: Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
D. Tetap.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUAHASIL NAZARA
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa pelaksanaan mengenai tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan;
b. bahwa untuk mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum, memberikan kemudahan bagi wajib pajak, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 53);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1017);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);
