PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 157 TAHUN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 157 TAHUN

2023 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK

PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA

PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS DAN PENYERAHAN DI

DALAM DAERAH PABEAN DAN/ATAU PEMANFAATAN DARI LUAR DAERAH

PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG

BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU

KEAMANAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas operasi pertahanan negara perlu diberikan fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai terhadap bekal khusus operasi Tentara Nasional Indonesia yang bersifat strategis berupa sistem peralatan pengamanan persenjataan untuk prajurit Tentara Nasional Indonesia yang sedang melaksanakan tugas operasi militer;

• bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembebasan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Penyerahan di dalam Daerah Pabean dan/atau Pemanfaatan dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Jasa Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis untuk Keperluan Pertahanan dan/atau Keamanan Negara belum mengatur fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai terhadap sistem peralatan pengamanan persenjataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu diubah;
• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembebasan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Penyerahan di dalam Daerah Pabean dan/atau Pemanfaatan dari Luar Daerah

Pabean di dalam Daerah Pabean Jasa Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis untuk Keperluan Pertahanan dan/atau Keamanan Negara;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6833);
4. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembebasan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Penyerahan di dalam Daerah Pabean dan/atau Pemanfaatan dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Jasa Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis untuk Keperluan Pertahanan dan/atau Keamanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1062);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 157

TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN DARI

PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR

DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU

YANG BERSIFAT STRATEGIS DAN PENYERAHAN DI DALAM

DAERAH PABEAN DAN/ATAU PEMANFAATAN DARI LUAR

DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN JASA KENA

PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK

KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU KEAMANAN NEGARA.

Pasal I Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembebasan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Penyerahan di dalam Daerah Pabean dan/atau Pemanfaatan dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Jasa Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis untuk Keperluan Pertahanan dan/atau Keamanan Negara diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2025

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANIDitandatanganiINDRAWATIsecara elektronik

Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Ѽ

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 157 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA

PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN

NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG

KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS

DAN PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN

DAN/ATAU PEMANFAATAN DARI LUAR DAERAH PABEAN

DI DALAM DAERAH PABEAN JASA KENA PAJAK

TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK

KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU KEAMANAN

NEGARA

KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG

BERSIFAT STRATEGIS BERUPA SENJATA, AMUNISI, HELM ANTIPELURU DAN

JAKET ATAU ROMPI ANTIPELURU, KENDARAAN DARAT KHUSUS, RADAR,

DAN SUKU CADANGNYA

NO KELOMPOK NAMA BARANG KETERANGAN REFERENSI

HS Code

1. Senjata a. senjata perorangan ex93.01 ex9302.00.00
2. senjata ex9303.10.00 ringan ex9303.90.10 perorangan ex9303.90.90
3. senjata api ex9306.90.10 laras ex9306.90.90 panjang ex8303.00.00
4. senjata api laras pendek
5. senjata pelontar
6. senjata sniper
7. shotgun

• senjata contoh: kelompok - senjata mesin berat
• senjata mesin sedang
• senjata mesin ringan
• mortir
  • senjata termasuk meriam artileri dan sistem senjata artileri

• senjata termasuk cannon kavaleri dan sistem senjata kavaleri
• senjata dan sistem senjata roket dan peluru kendali
• sistem senjata pesawat udara (yang tidak melekat di pesawat udara)
• sistem senjata pertahanan udara
• sistem peralatan pengamanan persenjataan
• flash bang bermesiu
• kelengkapan - kelengkapan ex9013.10.10 utama yang utama yang ex9013.20.00 melekat di terkait dengan senjata fungsi senjata, tetapi bukan aksesoris
• termasuk alat ex9005.10.00 optik yang ex9005.80.90 digunakan oleh dan pos tarif spotter lainnya yang (binoculars, sesuai monoculars)
  • suku cadang ex9305.10.00 senjata di ex9305.20.00 atas ex9305.91.10 ex9305.91.90 ex9305.99.91 ex9305.99.99 ex9306.90.90 dan pos tarif lainnya yang sesuai

1. Tetap

2. Tetap

3. Tetap

4. Tetap

5. Tetap

6. Tetap

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 157 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA

PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN

NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG

KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS

DAN PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN

DAN/ATAU PEMANFAATAN DARI LUAR DAERAH PABEAN

DI DALAM DAERAH PABEAN JASA KENA PAJAK

TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK

KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU KEAMANAN

NEGARA

A. TETAP

B. TETAP

C. TETAP

D. TETAP

E. TETAP

F. TETAP

G. TETAP

H. TETAP

I. TETAP

J. TETAP

K. TETAP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI