Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 144 TAHUN 2024

Pasal 7

(1) Kementerian Koordinator mengoordinasikan:

  • Kementerian Agama;
  • Kementerian Haji dan Umrah;
  • Kementerian . . .

SK No 249895 A

PRESIDEN

  • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
  • Kementerian Pendidikan Tinggr, Sains, dan Teknologi;
  • Kementerian Kebudayaan;
  • Kementerian Kesehatan;
  • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  • Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
  • Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
  • instansi lain yang dianggap perlu.

(2) Instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf j dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

  1. Judul bagian kedelapan pada Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Kedelapan Inspektorat

Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No249755A

I'NIIEIItrEM

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2025

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2025

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Perundang-undangan Hukum,

vanna Djaman

SK No249882A

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20l9 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, perlu dibentuk Kementerian Haji dan Umrah yang berada pada lingkuP sinkronisasi dan koordinasi serta urusan kementerian dalam pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudaYaan;

  • bahwa dalam Pem bentukan Kementerian Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam Pemenntahan di bidang Pembangunan manusia dan kebudaYaan, perlu melakukan Penataan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Man usla dan Kebudayaan;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
MENGINGAT

  1. Pasal 4 ayal (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2.                                                           2. Undang-Undang.  .

    SK No 249885 A

PRESTDEN

REFUBUK INDONES]A

-2

  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
  2. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tenlang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25O) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 terltan.g Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 141);
  3. Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tefiang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 340);

Rantai Perubahan
MENGUBAH / MENCABUT
perubahan PERPRES 144/2024 — KEM ENTERIAN KOORDINATOR
amendment UU 14/2025 — KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019
Referensi Silang (6)
UU 14/2025 — KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019
UU 39/2008 — KEMENTERIAN NEGARA
UU 61/2024 — Amendment to Law No. 39 of 2008 Concerning...
PERPRES 144/2024 — KEM ENTERIAN KOORDINATOR
PERPRES 140/2024 — ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA
PERPRES 90/2025 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14O TAHUN 2024