TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOI.MER SUBSPESIALIS,

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: I . T\rnjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis yang bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan yang selanjutnya disebut T\rnjangan Khusus adalah tunjangan yang khusus diberikan kepada dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter grgr subspesialis yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan sebagai bentuk penghargaan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan.

1. Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan selanjutnya disingkat DTPK adalah kabupaten/kota pada daerah tertinggal, perbatasan, dan/ atau kepulauan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memenuhi kriteria tertentu.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan T\rnjangan Khusus yang bertugas di DTPK diatur oleh Menteri.

Pasal 1 1

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 255992 A

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli2O25

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2O25

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

g Perundang-undangan ministrasi Hukum,

1,( rN sil nna Djaman

SK No 255093 A

(1) Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi

Spesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis yang ditugaskan di DTPK diberikan T\rnjangan Khusus. (21 Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp30.012.0O0,O0 (tiga puluh juta dua belas ribu rupiah) setiap bulan.

Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) merupakan:

• pegawai . . . SK No255990A

FRESIDEN

• pegawai aparatur sipil negara pada instansi pemerintah pusat;
• pegawai aparatur sipil negara pada instansi pemerintah daerah; atau
• pegawai rumah sakit milik pemerintah daerah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang ditugaskan di rumah sakit milik pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Menteri menetapkan lokasi rumah sakit milik pemerintah

daerah di DTPK dalam pemberian T\rnjangan Khusus setelah berkoordinasi dengan menteri atau kepala lembaga terkait. (21 Menteri dalam menetapkan lokasi rumah sakit milik pemerintah daerah di DTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpedoman pada prioritas Rencana Pembangu.nan Jangka Menengah Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis yang ditugaskan pada lokasi rumah sakit milik pemerintah daerah di DTPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mendapatkan tunjangan kewilayahan, Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis yang ditugaskan di DTPK hanya menerima salah satu tunjangan yang nilainya lebih tinggi.

Selain Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) atau tunjangan kewilayahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5, Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis yang ditugaskan di DTPK, tetap mendapatkan gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau rumah sakit, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7. . .

SK No 255991 A

PRESIDEN

Pajak penghasilan atas Tunjangan Khusus yang ditugaskan di DTPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan.

Pemberian T\rnjangan Khusus yang ditugaskan di DTPK bersumber dari:

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada instansi pemerintah pusat; dan
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi Pegawai Aparatur Sipit Negara pada instansi pemerintah daerah / pegawai rumah sakit milik pemerintah daerah yang menerapkan pengetolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembayaran Tunjangan Khusus diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urllsan pemerintahan di bidang keuangan.