Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

PENUGASAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,

Pasal 1

(1) Menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jaksa Agung, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai Tim Kuasa Hukum Pemerintah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Tim Kuasa Hukum, untuk melakukan langkah strategis yang diperlukan dalam rangka:

www.peraturan.go.id

2014, No.179 4

  • penanganan Gugatan Arbitrase di International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) terkait Gugatan Nusa Tenggara Partnership B.V. dan PT Newmont Nusa Tenggara kepada Pemerintah Republik Indonesia; dan
  • pengajuan Gugatan Arbitrase Pemerintah Republik Indonesia kepada PT Newmont Nusa Tenggara berdasarkan Arbitration Rules of The United Nations Commission on International Trade Law

(2) Menetapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai

koordinator Tim Kuasa Hukum.

Pasal 2

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1), Tim Kuasa Hukum berwenang untuk:

  • melakukan penunjukan langsung Arbiter yang akan mewakili Pemerintah Indonesia di forum arbitrase ICSID dan/atau forum arbitrase ad hoc UNCITRAL;
  • melakukan penunjukan langsung konsultan hukum dalam rangka penanganan gugatan tersebut; dan
  • mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

(2) Dalam pelaksanaan tugas Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 ayat (1), Tim Kuasa Hukum dibantu oleh Tim Pelaksana.

Pasal 3

(1) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

dan pembentukan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

(2) Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Menteri Keuangan:

  • mengatur tata cara pengadaan barang/jasa;
  • mengatur tata cara penganggaran dan pembiayaan; dan
  • mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan tugas, Tim Kuasa Hukum berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri.

www.peraturan.go.id

2014, No.179 5

Pasal 5

Tim Kuasa Hukum melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam hal ini Anggaran Kementerian Keuangan.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2014

INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2014

,

www.peraturan.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dalam rangka penanganan gugatan arbitrase di International Centre for Settlement of Investment Disputes terkait gugatan Nusa Tenggara Partnership B.V. dan PT Newmont Nusa Tenggara kepada Pemerintah Republik Indonesia dan pengajuan gugatan arbitrase Pemerintah Republik Indonesia kepada PT Newmont Nusa Tenggara berdasarkan Arbitration Rules of The United Nations Commission on International Trade Law, diperlukan langkah-langkah yang strategis

www.peraturan.go.id

2014, No.179 2

melalui pemberian kuasa kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Jaksa Agung, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

  • bahwa dalam rangka memenangkan gugatan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan langkah-langkah tertentu secara tepat dan cepat sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas;
  • bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal (Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States) dan meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal;
  • bahwa Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Konvensi tersebut memberi hak kepada negara penandatangan untuk melakukan penunjukan (designation) lembaga negara ke International Centre for Settlement of Investment Disputes untuk dapat mewakili dalam proses penyelesaian perselisihan yang diadministrasikan International Centre for Settlement of Investment Disputes dan untuk melakukan pemberitahuan tentang tidak diperlukannya persetujuan yang disyaratkan Pasal 25 ayat (3) Konvensi tersebut;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu
MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2852);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

Referensi Silang (2)
UU 5/1968 — PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA NEGARA DAN
UU None/2009 — Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang...