Pasal 3

(1) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

dan pembentukan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

(2) Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Menteri Keuangan:

• mengatur tata cara pengadaan barang/jasa;
• mengatur tata cara penganggaran dan pembiayaan; dan
• mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.