FASILITAS BAGI MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
- Masyarakat Indonesia di Luar Negeri adalah Warga
Negara Indonesia serta Orang Asing yang menetap dan/
atau bekerja di luar negeri.
- Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara
Indonesia yang mencakup eks Warga Negara Indonesia,
anak eks Warga Negara Indonesia, dan warga negara
asing yang orang tua kandungnya Warga Negara
Indonesia yang menetap dan/atau bekerja di luar negeri.
- Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI
adalah orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yang
selanjutnya disingkat KMILN adalah kartu tanda
pengenal yang diberikan oleh Pemerintah Republik
Indonesia kepada Masyarakat Indonesia di Luar Negeri
yang memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu.
- Fasilitas adalah kemudahan yang diberikan oleh
Pemerintah Republik Indonesia kepada Masyarakat
Indonesia di Luar Negeri yang memenuhi persyaratan dan
kriteria tertentu.
- Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut
Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara
Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang
berlaku selama jangka waktu tertentu.
- Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP
adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang
diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan
lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah
provinsi, pemerintah kabupaten/kota.
www.peraturan.go.id
2017, No.177
Pasal 2
(1) Pemerintah Republik Indonesia memberikan KMILN
kepada Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yang
memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu sepanjang
tidak memiliki masalah hukum dengan Pemerintah
Republik Indonesia.
(2) KMILN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
oleh Kementerian Luar Negeri untuk jangka waktu
tertentu.
(3) Persyaratan dan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) serta tata cara penerbitan KMILN
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Luar Negeri.
Pasal 3
(1) Kepada pemegang KMILN dapat diberikan Fasilitas.
(2) Fasilitas bagi pemegang KMILN yang merupakan WNI,
berupa:
membuka rekening di bank umum;
memiliki properti di Indonesia; dan/atau
mendirikan badan usaha Indonesia,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal peraturan perundang-undangan
mensyaratkan KTP dan/atau kartu keluarga, KMILN
dapat digunakan sebagai persyaratan dalam
mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2).
(4) Bagi pemegang KMILN yang merupakan orang asing,
dapat diberikan fasilitas dan kemudahan, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 4
Pemegang KMILN yang merupakan WNI tidak memerlukan
adanya izin tinggal dan izin kerja.
www.peraturan.go.id
2017, No.177 -4-
Pasal 5
(1) Instansi memberikan kemudahan bagi pemegang KMILN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat
(4) dengan mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan
Presiden ini.
(2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh pimpinan instansi.
Pasal 6
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2017
INDONESIA,
ttd.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2017
,
ttd
www.peraturan.go.id
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk memberdayakan dan meningkatkan peran
masyarakat Indonesia di luar negeri dalam
pembangunan, perlu diberikan fasilitas yang memadai
untuk dapat terlibat aktif dalam kegiatan perekonomian,
sosial, dan budaya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;