Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2010

Pasal 3

KKH PRG beranggotakan 19 (sembilan belas) orang terdiri atas unsur Pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat.

  1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Susunan keanggotaan KKH PRG terdiri atas:

  • Ketua merangkap Anggota;
  • Wakil Ketua Bidang Keamanan Pangan merangkap Anggota;
  • Wakil Ketua Bidang Keamanan Pakan merangkap Anggota;
  • Wakil Ketua Bidang Keamanan Lingkungan merangkap Anggota; dan
  • Anggota.

(2) Ketua merangkap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dapat dijabat dari kalangan Pemerintah, perguruan tinggi, atau masyarakat.

www.djpp.kemenkumham.go.id

3 2014 No.127

(3) Wakil Ketua Bidang Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang obat dan makanan.

(4) Wakil Ketua Bidang Keamanan Pakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

(5) Wakil Ketua Bidang Keamanan Lingkungan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang berasal

dari unsur Pemerintah terdiri atas:

  • kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan;
  • kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
  • kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
  • kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
  • kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
  • kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi;
  • lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan dan penerapan teknologi; dan
  • lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan.

(7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang berasal

dari unsur perguruan tinggi berjumlah 3 (tiga) orang.

(8) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang berasal

dari unsur masyarakat berjumlah 5 (lima) orang.

  1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.127 4

Pasal 5

(1) Keanggotaan KKH PRG diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

atas usul menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Masa jabatan Keanggotaan KKH PRG yang berasal dari unsur

perguruan tinggi atau masyarakat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 201410 Februari 2014

INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 201410 Februari 2014

,

www.djpp.kemenkumham.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa untuk lebih mengefektifkan Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, perlu dilakukan perubahan terhadap susunan dan masa jabatan keanggotaan Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.127 2

4414);

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
  3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;

Rantai Perubahan
MENGUBAH / MENCABUT
amendment PERPRES 39/2010 — Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 tentang KOMISI...
perubahan PERPRES 39/2010 — Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 tentang KOMISI...
Referensi Silang (4)
UU 21/2004 — PENGESAHAN CARTAGENA PROTOCOL ON BIOSAFETY TO...
UU 32/2009 — ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT
PP 21/2005 — KEAMANAN HAYATI PRODUK REKAYASA GENETIK
PERPRES 39/2010 — Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 tentang...