Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2008 tentang DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Iklim adalah berubahnya kondisi rata-rata iklim dan/atau keragaman iklim dari satu kurun waktu ke kurun waktu yang lain sebagai akibat dari aktivitas manusia.
2. Adaptasi Perubahan Iklim adalah suatu proses untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim serta melaksanakannya sehingga mampu mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat prositifnya.
3. Mitigasi perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mencegah terjadinya perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi.
4. Alih Teknologi adalah upaya untuk mentransfer Teknologi Rumah Lingkungan guna mendukung upaya mitigasi serta adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
5. Pendanaan adalah upaya untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk kegiatan adaptasi dan mitigasi, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri.
6. Perdagangan karbon adalah kegiatan jual beli sertifikat pengurangan emisi karbon dari kegiatan mitigasi perubahan iklim.

Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim dan untuk memperkuat posisi INDONESIA di forum internasional dalam pengendalian perubahan iklim dibentuk DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLlM.

DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertugas untuk: a. merumuskan kebijakan nasional, strategi, program dan kegiatan pengendalian perubahan iklim; b. mengkoordinasikan kegiatan dalam pelaksanaan tugas pengendalian perubahan iklim yang meliputi kegiatan adaptasi, mitigasi, alih teknologi dan pendanaan; c. merumuskan kebijakan pengaturan mekanisme dan tata cara perdagangan karbon; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan tentang pengendalian perubahan iklim; e. memperkuat posisi INDONESIA untuk mendorong negara-negara maju untuk lebih bertanggung jawab dalam pengendalian perubahan iklim.

Susunan keanggotaan DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLlM terdiri dari : a. Ketua : PRESIDEN Republik INDONESIA

b. Wakil Ketua :

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian c. Ketua Harian/ : Ir. Rachmat Wotoelar Anggota d. Anggota :
3. Menteri Sekretaris Negara
4. Sekretariat Kabinet
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup
6. Menteri Keuangan
7. Menteri Dalam Negeri
8. Menteri Luar Negeri
9. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Menteri Kehutanan
11. Menteri Pertanian
12. Menteri Perindustrian
13. Menteri Pekerjaan Umum
14. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS
15. Menteri Kelautan dan Perikanan
16. Menteri Perdagangan
17. Menteri Negara Riset dan Teknologi
18. Menteri Perhubungan
19. Menteri Kesehatan
20. Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLlM dibantu oleh beberapa Kelompok Kerja. (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Kelompok Kerja Adaptasi; b. Kelompok Kerja Mitigasi; c. Kelompok Kerja Alih Teknologi; d. Kelompok Kerja Pendanaan; e. Kelompok Kerja Post Kyoto 2012; f. Kelompok Kerja Kehutanan dan Alih Guna Lahan. (3) Dalam hal dipandang perlu, Ketua Harian dapat membentuk Kelompok kerja selain Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diwakili dari unsur instansi Pemerintah terkait dan para pakar. (2) Susunan keanggotaan, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Harian.

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM dibentuk Sekretariat DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat. (2) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Harian. (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLlM. (4) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM ditetapkan oleh Ketua Harian.

(1) Pegawai di lingkungan Sekretariat DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil. (2) Pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLlM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi induknya sesuai dengan ketentuan peraturan ditetapkan perundang- undangan.

(1) DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. (2) Jika dipandang perlu, DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM dapat mengikutsertakan Menteri dan/atau pejabat atau pihak lain yang dipandang perlu dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLlM. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLlM diatur oleh Ketua Harian.

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Cq. Anggaran Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO