Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan

Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah,

yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengawas Pemerintahan adalah

tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil

yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh

dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

di Daerah, diberikan tunjangan Pengawas Pemerintahan setiap bulan.

Pasal 3

Besarnya tunjangan Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden

ini.

Pasal 4

Pemberian tunjangan Pengawas Pemerintahan dihentikan apabila Pegawai

Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan

struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang

mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden

ini, diatur oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan/atau Kepala

Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara

sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 6 ...

www.bphn.go.id

PRESIDEN

Pasal 6

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Januari 2012

INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Bidang Politik, Hukum,

dan Keamanan,

Bistok Simbolon

www.bphn.go.id

PRESIDEN

www.bphn.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara

penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan di Daerah, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional

yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya;

  • bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dan dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kinerja Pegawai

Negeri Sipil yang bersangkutan, perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

  1. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43

Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3890);

  1. Undang-Undang ...

www.bphn.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63

Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 164);

  1. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
UU 43/1999 — PERUBAHAN ATAS
UU_63_2009
Referensi Silang (11)
UU 8/1974 — Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang...
UU 43/1999 — PERUBAHAN ATAS
UU 32/2004 — Pemerintahan Daerah
UU 12/2008 — PERUBAHAN KEDUA ATAS
PP 7/1977 — Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977...
PP 11/2011 — PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS
PP 16/1994 — Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994...
PP 40/2010 — PERUBAHAN ATAS
PP 9/2003 — Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003...
PP 63/2009 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003
KEPPRES 87/1999 — Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang...