Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2008 tentang PENGESAHAN UNIVERSAL POSTAL CONVENTION (KONVENSI POS SEDUNIA) BESERTA FINAL PROTOCOL TO THE UNIVERSAL POSTAL CONVENTION

Kepemilikan kiriman pos. Penarikan dari Pos. Perubahan atau koreksi alamat. 1. Ketentuan dalam Pasal 5.1 dan 2 tidak berlaku untuk Antigua dan Barbuda, Bahrain, Barbados, Belize, Botswana, Brunei Darussalam, Kanada, Hongkong, Cina, Dominika, Mesir, Fiji, Gambia, Ghana, Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara, Wilayah Seberang Lautan Kerajaan Inggris, Grenada, Guyana, Irlandia, Jamaika, Kenya, Kiribati, Kuwait, Lesotho, Malawi, Malaysia, Mauritius, Nauru, Selandia Baru, Nigeria, Papua Nugini, Saint Christopher dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, Samoa, Seychelles, Sierra Leone, Singapura, Kep. Solomon, Swaziland, Rep.Pers. Tanzania, Trinidad dan Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu dan Zambia. 2. Pasal 5.1 dan 2 juga tidak berlaku untuk Austria, Denmark dan Rep. Islam Iran karena undang-undang dalam negerinya tidak mengizinkan penarikan dari pos atau perubahan alamat surat menyurat, atas permintaan pengirim sejak penerima diberitahu tentang kedatangan kiriman yang dialamatkan kepadanya. 3. Pasal 5.1 tidak berlaku untuk Australia, Ghana dan Zimbabwe. 4. Pasal 5.2 tidak berlaku untuk Bahama, Rep. Rakyat Dem. Korea, Irak dan Myanmar, karena undang-undang dalam negerinya tidak mengizinkan penarikan dari pos atau perubahan alamat kiriman surat pos atas permintaan pengirim. 5. Pasal 5.2 tidak berlaku untuk Amerika Serikat. 6. Pasal 5.2 berlaku untuk Australia hanya bila pasal tersebut sama dengan undang- undang dalam negerinya. 7. Berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 5.2 Rep. Dem. Kongo, El Salvador, Rep. Panama, Filipina dan Venezuela berhak untuk tidak mengembalikan paket pos setelah penerima meminta pelalubeaannya oleh Pabean, karena hal ini tidak sesuai dengan undang-undang kepabeanan negara tersebut. Pasal II Bea-bea 1. Berkaitan dengan ketentuan dalam pasal 6, administrasi pos Australia, Kanada dan Selandia Baru berhak untuk memungut bea pos selain yang ditentukan pada Peraturan, apabila bea tersebut sesuai dengan perundang-undangan di negara tcrsebut. Pasal III Pengecualian terhadap pembebasan literatur untuk orang buta dari bea pos. 1. Berkaitan dengan ketentuan dalam pasal 7, administrasi-administrasi pos Indonesia, Saint Vincent dan Grenadines, dan Turki yang tidak menerima pembebasan dari bea pos terhadap kiriman literatur untuk orang buta di layanan dalam negerinya, dapat memungut porto dan bea untuk layanan khusus yang tidak melebihi layanan dalam negerinya. 2. Berkaitan dengan ketentuan dalam pasal 7, administrasi-administrasi pos Australia, Austria, Kanada, Jerman, Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara, Jepang, Swiss, dan Amerika Serikat dapat memungut bea untuk layanan khusus yang diberlakukan terhadap kiriman literatur untuk orang buta di lakukan dalam negerinya. Pasal IV Layanan Pokok 1. Berkaitan dengan ketentuan dalam pasal 12, administrasi pos Australia tidak menyetujui perluasan layanan pokok untuk menyertakan paket pos. 2. Ketentuan dalam pasal 12.2.4 tidak berlaku terhadap Inggris Raya karena undang-undang dalam negerinya mengharuskan batas berat yang lebih kecil. Undang-Undang kesehatan dan keselamatan Inggris Raya membatasi berat kantung kiriman pos sampai dengan 20 kilogram. Pasal V Bungkusan kecil Berkaitan dengan ketentuan dalam pasal 12 Konvensi, administrasi pos Afghanistan berhak untuk membatasi berat maksimum bungkusan kecil inward dan outward sampai dengan satu kilogram. Pasal VI Bukti antar Administrasi pos Kanada berhak untuk tidak memberlakukan pasal 13.1.1, berkaitan dengan paket karena administrasi ini tidak menyelenggarakan layanan bukti antar untuk paket di layanan dalam negerinya. Pasal VII Layanan balasan bisnis internasional (IBRS) Berkaitan dengan ketentuan pada pasal 13.4.1, administrasi pos Rep. Bulgaria menyediakan layanan balasan bisnis internasional setelah bernegosiasi dengan administrasi pos yang bertalian. Pasal VIII Larangan-larangan (surat pos) 1. Sebagai pengecualian, administrasi-administrasi pos Rep. Dem. Rakyat Korea dan Lebanon tidak menerima kiriman tercatat yang berisi uang logam, uang kertas, kertas berharga yang dapat diuangkan oleh pemegangnya, cek perjalanan, platina, emas atau perak baik yang sudah diolah maupun belum, batu mulia, permata, atau barang berharga lainnya. Administrasi-administrasi pos tersebut tidak sepenuhnya terikat ketentuan Peraturan Surat Pos yang berkaitan dengan tanggung jawab dalam hal pencurian atau kerusakan, atau bila menerima kiriman yang berisi barang yang terbuat dari kaca atau pecah belah. 2. Sebagai pengecualian, Administrasi-administrasi pos Bolivia, Rep. Rakyat Cina, kecuali Wilayah Administratif Khusus Hong Kong, Irak, Nepal, Pakistan, Arab Saudi, Sudan dan Viet Nam tidak menerima kiriman tercatat yang berisi uang logam, uang kertas, mata uang, atau berbagai kenis kertas berharga yang dapat diuangkan oleh pemegangnya, cek perjalanan, platina, emas atau perak baik yang sudah diolah maupun belum, batu mulia, permata, atau barang berharga lainnya. 3. Administrasi pos Myanmar berhak untuk tidak menerima kiriman berasuransi yang berisi barang berharga sebagaimana disebutkan pada pasal 15.5, karena hal ini bertentangan dengan peraturan dalam negerinya. 4. Administrasi pos Nepal tidak menerima kiriman tercatat atau berasuransi yang berisi mata uang atau uang logam, kecuali diatur melalui kesepakatan khusus. 5. Administrasi pos Uzbekistan tidak menerima kiriman tercatat atau berasuransi yang berisi uang logam, uang kertas, cek, prangko atau mata uang asing dan tidak bertanggung jawab bila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap kiriman tersebut. 6. Administrasi pos Rep. Islam Iran tidak menerima kiriman surat pos yang berisi barang-barang yang bertentangan dengan prinsip agama Islam. 7. Administrasi pos Filipina berhak untuk tidak menerima setiap jenis surat pos (biasa, tercatat atau berasuransi) yang berisi uang logam, mata uang atau kertas berharga yang dapat diuangkan oleh pemegangnya, cek perjalanan, platina, emas atau perak baik yang sudah diolah maupun belum, batu mulia atau barang berharga lainnya. 8. Administrasi pos Australia tidak menerima semua jenis kiriman pos yang berisi emas batangan atau uang kertas. Selain itu juga tidak menerima kiriman tercatat untuk diantarkan di Australia, atau kiriman dalam transit a decouvert, yang berisi barang berharga seperti permata, logam mulia, batu mulia atau batu mulia yang belum diolah, kertas berharga, uang logam, atau setiap bentuk sarana keuangan, Administrasi ini melepaskan semua tanggung jawabnya untuk kiriman yang tidak memenuhi resevasi ini. 9. Administrasi pos Rep. Rakyat Cina, kecuali Wilayah Administratif Khusus Hong Kong, tidak menerima kiriman berasuransi yang berisi uang logam, uang kertas, mata uang atau kertas berharga yang dapat diuangkan oleh pemegangnya dan cek perjalanan sesuai dengan peraturan dalam negerinya. 10. Administrasi-administrasi pos Latvia dan Mongolia berhak untuk tidak menerima kiriman biasa, tercatat atau berasuransi yang berisi uang logam, uang kertas, kertas berharga yang dapat diaungkan oleh pemegangnya dan cek perjalanan. 11. Administrasi pos Brasil berhak untuk tidak menerima kiriman biasa, tercatat atau berasuransi yang berisi uang logam, uang kertas yang masih beredar atau semua jenis kertas berharga yang dapat diagunkan oleh pemegangnya. 12. Administrasi pos Viet Nam berhak untuk tidak menerima surat yang berisi barang- barang. Pasal IX Larangan-larangan (paket pos) 1. Administrasi-administrasi pos Myanmar, dan Zambia berhak untuk tidak menerima paket berasuransi yang berisi barang berharga sebagaimana disebutkan dalam pasal 15.6.1.3.1, karena hal ini bertentangan dengan peraturan dalam negerinya. 2. Sebagai pengecualian, administrasi-administrasi pos Lebanon dan Sudan tidak menerima paket yang berisi uang logam, mata uang atau semua jenis kertas berharga yang dapat diuangkan oleh pemegangnya, cek perjalanan, platina, emas atau perak baik yang sudah diolah maupun yang belum, batu mulia atau barang berharga lainnya, atau yang berisi benda cair atau unsur yang mudah bocor atau barang yang berbuat dari kaca atau sejenisnya atau barang pecah belah. Kedua administrasi tersebut. 3. Administrasi pos Brasil berhak untuk tidak menerima paket berasuransi yang berisi uang logam dan mata uang yang masih beredar, karena hal ini bertentangan dengan peraturan dalam negerinya. 4. Administrasi pos Ghana diperkenankan untuk tidak menerima paket pos dengan harga tanggungan berisi uang logam dan uang kertas yang masih berlaku, karena hal ini bertentangan dengan peraturan dalam negerinya. 5. Sebagai tambahan untuk barang-barang yang disebutkan dalam pasal 15, administrasi pos Arab Saudi berhak untuk tidak menerima paket yang berisi uang logam atau semua jenis kertas berharga yang dapat diuangkan oleh pemegangnya, cek perjalanan, platina, emas atau perak baik yang sudah diolah maupun yang belum, batu mulia atau barang berharga lainnya. Juga tidak menerima paket yang berisi obat-obatan kecuali yang disertai keterangan medis yang diterbitkan oleh pihak resmi yang berwenang, produk yang dirancang untuk memadamkan api, cairan kimia atau barang-barang yang bertentangan dengan prinsip agama Islam. 6. Sebagai tambahan untuk barang-barang yang disebutkan dalam pasal 15, administrasi pos Oman tidak menerima kiriman yang berisi: 6.1 obat-obatan dari semua jenis kecuali disertai keterangan medis yang diterbitkan oleh pihak resmi yang berwenang; 6.2 produk pemadam api atau cairan kimia; 6.3 barang-barang yang bertentangan dengan prinsip agama Islam. 7. Sebagai tambahan untuk barang-barang yang disebutkan dalam pasal 15, administrasi pos Rep. Islam Iran berhak untuk tidak menerima paket yang berisi barang-barang yang bertentangan dengan prinsip agama Islam, 8. Administrasi pos Filipina berhak untuk tidak menerima setiap jenis paket yang berisi uang logam, mata uang atau semua jenis kertas berharga yang dapat harus diizinkan tanpa kecuali. Pasal XI Pengaduan 1. Berkaitan dengan ketentuan dalam pasal 17.3, administrasi-administrasi pos Rep. Bulgaria, Semenanjung Verde, Chad, Rep. Dem. Rakyat Korea, Mesir. Gabon, Wilayah daerah teritori Kerajaan Inggris, Yunani, Rep. Islam Iran, Kyrgystan, Mongolia, Myanmar, Filipina, Arab Saudi, Sudan, Rep. Arab Syiria, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan dan Zambia berhak memungut bea dari pelanggannya untuk pengaduan yang dibuat berkaitan dengan kiriman surat pos. 2. Berkaitan dengan ketentuan dalam pasal 17.3, administrasi-administrasi pos Argentina, Austria, Azerbaijan, Rep. Czech dan Slovakia berhak untuk memungut bea khusus apabila dalam melakukan penyelidikan yang berkaitan dengan pengaduan dinyatakan bahwa pengaduan tersebut tidak beralasan. 3. Administrasi-administrasi pos Afghanistan, Rep. Bulgaria, Semenanjung Verde, Rep. Kongo, Mesir, Gabon, Rep. Islam Iran, Kyrgyzstan, Mongolia, Myanmar, Arab Saudi, Sudan. Suriname, Rep.Arab Syiria, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan dan Zambia berhak untuk memungut bea pengaduan dari pelanggan berkaitan dengan paket. 4. Berkaitan dengan ketentuan dalam pasal 17.3, administrasi-administrasi pos Brasil, Rep. Panama dan Amerika Serikat berhak untuk memungut bea dari pelanggan untuk pengaduan yang dibuat berkaitan dengan kiriman surat pos dan paket pos yang diposkan di negara yang memberlakukan jenis bea tersebut sesuai dengan ayat 1 sampai 3 pasal ini. Pasal XII Bea penyerahan ke pabean 1. Administrasi pos Gabon berhak memungut bea penyerahan ke pabean dari pelanggan. 2. Administrasi-administrasi pos Rep. Kongo dan Zambia berhak memungut bea penyerahan ke pabean dari pelanggan berkaitan dengan paket. Pasal XIII Mengeposkan kiriman surat pos di negara lain 1. Administrasi-administrasi pos Australia, Austria, Kerajaan Inggris Raya dan lrlandia Utara, Yunani, Selandia Baru dan Amerika Serikat berhak untuk memungut bea yang besarnya sama dengan biaya pekerjaannya sesuai dengan ketentuan pada pasal 27.4 kepada setiap administrasi yang mengirimkan kirimannya tetapi tidak dikirimkan sebagai kiriman pos. 2. Berkaitan dengan ketentuan dalam pasal 27.4, administrasi pos Kanada berhak untuk memungut kepada administrasi pos asal sejumlah bea yang tidak lebih kecil dari pada biaya yang telah dikeluarkan untuk menangani kiriman tersebut di atas. 3. Pasa1 27.4 memperbolehkan administrasi pos tujuan mengklaim remunerasi dari administrasi pengeposan untuk menghantarkan kiriman surat pos yang diposkan di negara lain dalam jumlah besar. Australia dan Kerajaan Inggris Raya serta lrlandia Utara berhak untuk membatasi pembayaran tersebut sampai dengan jumlah tarif dalam negerinya untuk kiriman yang sama di negara tujuan. 4. Pasal 27.4 memperbolehkan administrasi pos tujuan mengklaim remunerasi dari administrasi pengeposan untuk menghantarkan kiriman surat pos yang diposkan di negara lain dalam jumlah besar. Negara-negara berikut ini berhak untuk membatasi setiap pembayaran sampai dengan batas yang diizinkan oleh Peraturan untuk kiriman bulk: Bahama, Barbados, Brunei Darussalam, Rep. Rakyat Cina, Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara, Wilayah daerah teritori Kerajaan Inggris, Grenada, Guyana, India, Malaysia, Nepal, Belanda, Antilles Belanda dan Aruba, Selandia Baru, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, Singapura, Sri Langka, Suriname, Thailand dan Amerika Serikat. 5. Berkaitan dengan pengecualian dalam ayat 4, negara-negara berikut ini berhak untuk memberlakukan penuh ketentuan pasal 27 Konvensi terhadap kiriman yang diterima dari negara-negara anggota Perhimpunan: Argentina, Austria, Benin, Brasil, Burkina Faso, Kamerun, Rep. Pantai Gading, Siprus, Denmark, Mesir, Prancis, Jerman, Yunani, Guinea, Israel, Italia, Jepang, Jordan, Lebanon, Luksemburg, Mali, Mauritania, Monako, Maroko, Norwegia, Portugal, Arab Saudi, Senegal, Rep Arab Syiria, dan Togo. 6. Dalam memberlakukan pasal 27.4, administrasi pos Jerman berhak untuk meminta administrasi pos negara pengirim untuk memberikan kompensasi sebesar yang akan diterimanya dari administrasi pos di negara tempat tingal pengirim. 7. Berkaitan dengan reservasi yang dibuat dalam pasal XIII, Rep. Rakyat Cina berhak membatasi setiap pembayaran untuk mengantarkan kiriman surat pos yang diposkan di negara lain dalam jumlah besar sampai dengan batas yang diperbolehkan dalam Konvensi Perhimpunan Pos Sedunia dan Aturan Surat Pos untuk kiriman bulk. Pasal XIV Pengecualian Inward land rates Berkaitan dengan ketentuan dalam pasal 34, administrasi pos Afghanistan berhak untuk memungut tambahan inward land rate khusus sebesar 7,50 SDR per paket. Pasal XV Tarif khusus 1. Adminisrasi-administrasi pos Belgia, Norwegia, dan Amerika Serikat dapat memungut bea darat untuk paket udara lebih tinggi dari pada paket darat. 2. Administrasi pos Lebanon berhak memungut bea untuk paket sampai dengan 1 kilogram yang berlaku untuk paket di atas 1 gram sampai dengan 3 kilogram. 3. Administrasi pos Rep. Panama berhak untuk memungut sebesar 0,20 SDR per kilogram untuk paket darat/udara (surface airlifted/S.A.L.) dalam transit. Sebagai bukti, para wakil yang diberi kuasa penuh di bawah ini telah menyusun Protokol ini yang akan mulai berlaku sama pada saat ketentuannya dimasukkan ke dalam teks Konvensi, dan mereka telah menandatangani satu naskah asli yang akan disimpan oleh Direktur Jenderal Biro Internasional. Satu salinannya akan dikirimkan kepada setiap pihak oleh Biro Internasional Perhimpunan Pos Sedunia. Dibuat di Bucharest, 5 Oktober 2004

Penunjukan satu atau beberapa entitas yang bertanggung jawab memenuhi kewajiban yang ditimbulkan oleh Konvensi. Negara anggota memberitahukan Biro Internasional, dalam waktu enam bulan sejak berakhirnya Kongres, nama dan alamat badan pemerintah yang bertanggung jawab mengawasi masalah perposan. Dalam waktu enam bulan sejak berakhirnya Kongres, negara anggota juga memberikan kepada Biro Internasional nama dan alamat operator atau operator-operator yang secara resmi ditunjuk untuk menyelenggarakan layanan pos dan memenuhi kewajiban yang timbul dari Akta Perhimpunan di wilayahnya. Di antara dua kongres, perubahan pada badan pemerintahan dan operator yang secara resmi ditunjuk harus diberitahukan kepada Biro Internasional sesegera mungkin.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 85 LAMPIRAN KONVENSI POS SEDUNIA Yang bertanda tangan di bawah ini, perwakilan penuh Pemerintah negara-negara Anggota Perhimpunan, berkaitan dengan pasal 22 angka 3, Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia yang ditetapkan di Wina pada tanggal 10 Juli 1964, mengambil langkah-langkah di bawah ini berdasarkan pasal 25 angka 4, Konstitusi menyusun Peraturan-Peraturan dalam Konvensi ini yang berlaku untuk jasa pos internasional. Bagian I Peraturan yang berlaku umum terhadap jasa pos internasianal. Bab tunggal Ketentuan Umum

Kebebasan Transit 1. Prinsip kebebasan transit tercantum pada pasal 1 Konstitusi. Prinsip ini harus menjadi kewajiban setiap administrasi pos untuk selalu meneruskan kiriman tertutup dan kiriman surat-pos a decouvert yang diserahkan oleh administrasi pos lain melalui rute tercepat dan sarana paling aman yang digunakan untuk kiriman posnya sendiri. Prinsip ini berlaku juga terhadap kiriman atau kiriman pos salah salur. 2. Negara anggota yang tidak turut serta dalam pertukaran surat yang berisi bahan biologis mudah busuk atau bahan radioaktif berhak untuk tidak menerima kiriman tersebut dalam transit a decouvert melalu wilayahnya. Hal yang sama berlaku untuk kiriman surat-pos selain surat, kartu pos dan literatur untuk tunanetra. Ketentuan ini berlaku juga untuk barang cetakan, terbitan berkala, majalah, bungkusan kecil dan kantong M yang isinya tidak memenuhi persyaratan hukum yang mengatur persyaratan publikasi atau peredarannya di negara yang dilalui. 3. Kebebasan transit untuk paket pos yang diteruskan melalui rute darat dan laut dibatasi hanya sampai wilayah negara yang turut serta dalam jasa ini. 4. Kebebasan transit untuk paket udara dijamin di seluruh wilayah Perhimpunan. Namun demikian, negara anggota yang tidak mengoperasikan jasa paket pos tidak harus diminta untuk meneruskan paket udara melalui darat. 5. Apabila suatu negara anggota tidak dapat memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan kebebasan transit, maka negara anggota lainnya dapat menghentikan jasa posnya dengan negara tersebut.

Kepemilikan kiriman pos. Penarikan dari Pos. Perubahan atau koreksi alamat. Penerusan. Pengembalian kiriman tidak terantar kepada pengirim. 1. Suatu kiriman pos tetap menjadi milik pengirim sampai diantarkan ke penerima yang berhak, kecuali apabila kiriman telah disita sesuai dengan Peraturan perundang-undangan di negara asal atau negara tujuan dan, dalam penerapan pasal 15.2.1.1 atau 15.3, menurut Peraturan perundang-undangan di negara transit. 2. Pengirim dapat menarik kirimannya dari pos atau mengubah atau melakukan koreksi alamat. Bea dan syarat-syarat lainnya ditetapkan dalam Peraturan. 3. Negara-negara anggota membantu penerusan kiriman pos, apabila panerima mengubah alamatnya, dan untuk pengembalian kiriman tidak terantar ke pengirim. Bea dan syarat-syarat lainnya ditetapkan dalam PerPeraturan.

Bea 1. Bea untuk berbagai jasa pos internasional dan jasa khusus ditetapkan oleh administrasi pos sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur pada Konvensi dan Peraturannya. Bea tersebut secara prinsip dikaitkan dengan biaya penyelenggaraan jasa. 2. Administrasi asal menetapkan bea angkutan kiriman surat-pos dan paket pos. Bea ini mencakup antaran kiriman ke tempat alamat dengan ketentuan bahwa layanan antaran dilaksanakan di negara tujuan kiriman dimaksud. 3. Biaya yang dipungut, termasuk yang dicantumkan sebagai tujuan panduan dalam Akta, sekurang-kurangnya sama dengan yang dipungut dari layanan dalam negeri untuk kiriman yang menunjukkan karakteristik sama (kategori, jumlah, waktu penanganan, dsb). 4. Administrasi pos berwenang untuk melampaui panduan biaya yang ada dalam akta. 5. Di atas tingkat minimum biaya sebagaimana dijelaskan pada angka 3, administrasi pos diperbolehkan mengurangi biaya berdasarkan peraturan perundang- undangan dalam negerinya untuk kiriman surat-pos dan paket pos yang diposkan di negaranya. Administrasi pos tersebut dapat memberikan tarif yang lebih murah untuk pelanggan utama pos. 6. Tidak ada bea pos apapun yang boleh dipungut dari pelanggan selain yang ditetapkan dalam Akta. 7. Kecuali diatur sebaliknya dalam akta, setiap administrasi pos menyimpanan bea yang sudah dipungutnya.

Pembebasan dari bea pos 1. Prinsip 1.1 Hal-hal pembebasan dari biaya pos, dalam arti pembebasan dari pembayaran biaya pengeposan, secara jelas diatur oleh Konvensi. tetapi Peraturan dapat membebaskan baik pembayaran biaya pengeposan maupun biaya transit, terminal dues dan inward land rates untuk kiriman surat-pos dan paket pos berkaitan dengan layanan pos yang diberikan oleh administrasi pos dan Perhimpunan Terbatas. Selanjutnya, kiriman surat- pos dan paket pos yang dikirimkan oleh Biro Internasional kepada perhimpunan Terbatas dan administrasi pos dianggap sebagai kiriman yang terkait dengan dinas pos dan dibebaskan dari semua bea pos. Namun, administrasi asal memiliki pilihan untuk memungut bea udara tambahan (air surcharges) dari kiriman dinas tersebut. 2. Tawanan perang dan tawanan sipil 2.1 Kiriman surat pos, paket pos dan jasa keuangan pos yang dialamatkan ke atau dikirimkan oleh tawaran perang, baik secara langsung maupun melalui kantor-kantor yang disebutkan dalam Peraturan Konvensi dan Persetujuan Mengenai Layanan Pembayaran Melalui Pos, dibebaskan dari semua bea pos kecuali bea udara tambahan. Pemberontak yang ditangkap diasingkan atau ditahan di negara netral disamakan dengan tawanan perang selama terkait dengan pemberlakuan ketentuan tersebut. 2.2 Ketentuan pada angka 2.1 berlaku juga terhadap kiriman surat pos, paket pos dan jasa keuangan pos yang berasal dari negara lain dan dialamatkan ke atau dikirimkan oleh tawanan sipil sebagaimana ditetapkan oleh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 berkaitan dengan perlindungan kaum sipil selama perang, baik secara langsung maupun melalui kantor- kantor yang disebutkan dalam Peraturan Konvensi dan Perjanjian Jasa Pembayaran Pos. 2.3 Kantor yang disebutkan dalam Peraturan Konvensi dan Persetujuan Mengenai Layanan Pembayaran Melalui Pos dibebaskan dari biaya pos berkaitan dengan kiriman surat-pos, paket pos dan layanan keuangan pos yang ditujukan untuk orang-orang sebagaimana disebutkan pada angka 2.1 dan 2.2, yang dikirimkan atau diterima baik secara langsung maupun melalui perantara. 2.4 Paket dengan berat sampai dengan 5 kilogram dianggap beban bea pos. Batas berat boleh dinaikkan sampai 10 kilogram apabila isi paket tidak dapat dipisah-pisahkan dan paket yang dialamatkan ke kam atau perwakilan tawanan ("hommes de canfianco") untuk diserahkan kepada para tawanan. 2.5Dalam perhitungan antar administrasi pos, tarif tidak boleh dialokasikan untuk paket dinas dan paket tawanan perang serta tawanan sipil, terlepas dari air conveyance dues yang berlaku untuk paket udara. 3. Literatur untuk orang buta. 3.1 Literatur untuk orang dibebaskan dari semua bea pos, kecuali bea udara tambahan.

Perangko 1. Istilah "perangko" dilindungi oleh Konvensi ini dan harus diperuntukkan secara eksklusif untuk tanda pelunasan yang memenuhi syarat-syarat dalam pasal ini dan Peraturan ini. 2. Prangko: 2.1 hanya diterbitkan oleh pihak penerbitan yang berwenang, sesuai dengan Akta UPU. Penerbitan prangko juga termasuk pengedarannya; 2.2 sebagai manifestasi kedaulatan dan merupakan; 2.2.1 bukti pembayaran di muka untuk bea yang berkaitan dengan nilai intrinsik pada saat direkatkan pada kiriman pos, sesuai dengan Akta Perhimpunan; 2.2.2 sumber pendapatan tambahan bagi administrasi pos, sebagai benda filateli; 2.3 harus beredar di wilayah asal administrasi penerbitnya, sebagai pembayaran pos atau untuk tujuan filateli. 3. Sebagai suatu manifestasi kedaulatan, prangko memuat: 3.1 nama negara anggota atau wilayah tempat administrasi pos penerbit berada, dalam huruf latin; 3.1.1 sebagai pilihan, lambang resmi negara anggota administrasi pos penerbit; 3.1.2 secara prinsip, nilai tertera dicetak dalam huruf latin atau angka arab; 3.1.3 sebagai pilihan, kata "Postes" (Prangko) dalam huruf latin atau huruf lainnya. 4. Lambang negara, cap pengawasan resmi dan logo organisasi antar pemerintah pada prangko dilindungi sebagaimana diartikan dalam Konvensi Paris untuk Perlindungan Hak atas Kekayaan Industri. 5. Subjek dan desain prangko : 5.1 sejalan dengan jiwa Pembukaan Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia dan dengan keputusan yang diambil oleh badan Perhimpunan; 5.2 berkaitan erat dengan identitas budaya negara tempat administrasi pos penerbit, atau memberi kontribusi terhadap penyebarluasan budaya atau menjaga perdamaian; 5.3 apabila dicetak untuk memperingati tokoh atau peristiwa yang bukan dari negara atau wilayah administrasi pos penerbit, maka harus mempunyai keterkaitan yang erat tentang negara atau wilayah tersebut; 5.4 diupayakan menghindari topik atau rancangan yang bersifat menyerang seseorang atau suatu negara; 5.5 mempunyai arti yang sangat penting bagi negara atau wilayah dari administrasi pos terkait atau ada kaitannya dengan administrasi pos tersebut. 6. Sebagai hak milik intelektual, prangko memuat: 6.1 tanda perizinan administrasi pos penerbit untuk menggunakan hak milik intelektual yang bertalian, seperti: 6.1.1 hak cipta, dengan cara membubuhkan tanda @, menunjukkan kepemilikan hak cipta dan menunjukkan tahun penerbitan; 6.1.2 suatu teraan yang terdaftar di wilayah negara anggota tempat administrasi pos penerbit, dengan cara membubuhkan tanda @, di atas teraan tersebut; 6.2 nama pembuatnya; 6.3 nama pencetaknya. 7. Teraan pembayaran pos di muka, teraan mesin perangko dan teraan yang dibuat oleh percetakan atau proses pencetakan atau peneraan cap lainnya yang sesuai dengan Akta-akta Perhimpunan' Pos Sedunia hanya dapat digunakan seizin administrasi pos.

Pengamanan Pos Negara anggota mengadopsi dan menerapkan strategi pengamanan proaktif di semua level operasi pos untuk memelihara dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan pos, untuk kepentingan semua pegawai pos yang terlibat. Strategi ini meliputi pertukaran informasi tentang pemeliharan angkutan dan transit kiriman yang aman dan terjamin antar negara anggata.

Lingkungan Negara anggota mengesahkan dan menerapkan strategi lingkungan hidup secara proaktif di semua tingkat operasi pos dan mempromosikan kepedulian lingkungan dalam layanan pos.

Pelanggaran-pelanggaran 1. Kiriman pos 1.1 Negara anggota mengesahkan langkah yang diperlukan untuk mencegah, menuntut dan menghukum orang yang terbukti bersalah atas : 1.1.1 penyisipan bahan narkotika dan psikotropika ke dalam kiriman pos, termasuk bahan peledak, barang yang mudah terbakar atau barang-barang berbahaya lainnya, dimana penyisipan bahan- bahan tersebut belum secara jelas diizinkan oleh Konvensi; 1.1.2 penyisipan ke dalam kiriman pos objek yang bersifat pedofilia atau pornografi dengan menggunakan anak-anak. 2. Sarana pembayaran pemrangkoan dan pembayaran pos 2.1 Negara anggota mengesahkan langkah yang diperlukan untuk mencegah, menuntut dan menghukum setiap pelanggaran terhadap sarana pemrangkoan yang diatur dalam Konvensi ini, misalnya: 2.1.1 prangko, baik yang masih beredar maupun yang sudah ditarik dari peredaran; 2.1.2 teraan pemrangkoan; 2.1.3 teraan mesin prangko atau cetakan; 2.1.4 kupon balasan internasional. 2.2 Dalam Konvensi ini, pelanggaran terhadap sarana pemrangkoan merujuk setiap tindakan yang diuraikan di bawah ini yang dilakukan dengan maksud mendapatkan secara tidak sah keuntungan untuk diri sendiri atau pihak ketiga. Tindakan-tindakan di bawah ini wajib dihukum: 2.2.1 setiap tindakan pemalsuan, peniruan atau pemalsuan setiap sarana pemrangkoan, atau setiap tindakan ilegal atau melanggar hukum berkaitan dengan pembuatan tanpa izin sarana pemrangkoan tersebut; 2.2.2 setiap tindakan penggunaan atau pengedaran, pemasaran, pendistribusian, penyebaran, pengangkatan, pemameran, pertunjukkan, atau pengumuman setiap sarana pemrangkoan yang telah dipalsu atau ditiru; 2.2.3 setiap tindakan penggunaan atau pengedaran, untuk tujuan pengiriman pos, setiap sarana pemrangkoan yang telah digunakan; 2.2.4 Setiap percobaan untuk melakukan pelanggaran tersebut. 3. Resiprositas 3.1 Mengenai sanksi, tidak ada pembedaan antara tindakan yang diuraikan pada angka 2, terlepas dari adanya keterlibatan sarana pemrangkoan nasional atau asing; ketetapan ini tidak tunduk pada setiap persyaratan hukum atau konvensional mengenai resiprositas. Bagian II Peraturan yang berlaku untuk surat pos dan paket pos BAB 1 Ketentuan layanan

Layanan pokok 1. Negara anggota menjamin penerimaan, penanganan, pengangkutan dan antaran kiriman surat pos. 2. Kiriman surat pos adalah : 2.1 kiriman prioritas dan non prioritas, sampai dengan 2 kilogram; 2.2 surat, Kartu pos, barang cetakan dan bungkusan kecil, sampai dengan 2 kilogram; 2.3 literatur untuk orang buta, sampai dengan 7 kilogram; 2.4 kantung khusus yang berisi surat kabar terbitan berkala, buku dan dokumentasi cetakan sejenis untuk penerima yang sama di alamat yang sama disebut sebagai "kantung M", sampai dengan 30 kilogram. 3. Kiriman surat pos diklasifikasikan berdasarkan kecepatan penanganan kiriman atau isi kiriman menurut Peraturan Surat Pos. 4. Batas berat yang lebih tinggi daripada yang disebutkan pada angka 2 berlaku secara optional untuk kategori kiriman surat pos tertentu sesuai dengan syarat- syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Surat Pos. 5. Negara anggota juga menjamin penerimaan, penanganan, pengangkutan dan antaran paket pos dengan berat sampai dengan 20 kilogram, sesuai ketentuan dalam Konvensi, atau bila berkaitan dengan paket outward menggunakan sarana lainnya yang lebih menguntungkan pelanggan setelah dicapai kesepakatan bilateral. 6. Batas berat yang lebih tinggi dari pada 20 kilogram berlaku secara optional terhadap kategori paket pos tertentu sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Paket Pos. 7. Setiap negara yang administrasi posnya tidak melaksanakan pengangkutan paket dapat mengatur agar ketentuan Konvensi diberlakukan terhadap perusahaan angkutan. Negara tersebut dapat membatasi layanannya hanya untuk paket yang berasal atau ditujukan ke tempat-tempat yang dilayani perusahaan angkutan dimaksud. 8. Terlepas dari ketentuan angka 5, negara-negara yang sebelum tanggal 1 Januari 2001 tidak turut serta dalam Perjanjian Paket Pos tidak wajib menyediakan layanan paket pos.

Layanan pelengkap 1. Negara anggota harus menyediakan layanan layanan wajib di bawah ini: 1.1 layanan tercatat untuk pengiriman surat pos prioritas dan udara; 1.2 layanan tercatat untuk pengiriman surat-pos non-priaritas dan darat atau laut ke tujuan yang tidak tersedia layanan surat udara atau priaritas; 1.3 layanan tercatat untuk penerimaan semua kiriman surat-pos; 2. Ketentuan layanan tercatat untuk pengiriman surat-pos nan-prioritas dan darat atau laut ke tujuan yang ada layanan pos udara prioritas bersifat opsional. 3. Negara anggota dapat menyediakan layanan pelengkap di bawah ini untuk antar administrasi yang bersepakat: 3.1 asuransi untuk kiriman surat pos dan paket; 3.2 antaran terbukukan untuk kiriman surat pos; 3.3 layanan tebusan untuk kiriman surat pos dan paket; 3.4 layanan ekspres untuk kiriman surat pos dan paket; 3.5 antara kiriman surat-pos tercatat, terbukukan atau berasuransi kepada penerima secara langsung; 3.6 layanan bebas bea dan ongkos untuk kiriman surat pos dan paket; 3.7 layanan paket mudah pecah dan berukuran besar; 3.8 layanan konsinyasi (consignment) untuk kiriman yang banyak dari satu pengirim untuk negara lain. 4. Tiga layanan pelengkap di bawah ini memiliki bagian dari wajib dan optimal: 4.1 layanan balasan bisnis internasional (International Business Reply Service/lBRS) yang pada dasarnya bersifat optional. Semua administrasi wajib mengadakan layanan "pengembalian" IBRS; 4.2 kupon balasan internasional yang dapat dipertukarkan di setiap negara anggota. Penjualan kupon balasan internasional bersifat optional. 4.3 bukti antaran kiriman surat-pos tercatat dan terbukukan, paket dan kiriman berasuransi. Semua administrasi pos menerima bukti atas penerimaan antaran. Namun, ketentuan layanan bukti pengiriman antaran bersitat opsional. 5. Penjelasan tentang layanan ini dan bea-beanya ditetapkan dalam Peraturan. 6. Apabila jenis-jenis layanan di bawah ini dikenai bea khusus di layanan dalam negeri, maka administrasi pos terkait berhak memungut bea yang sama untuk kiriman internasional, berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam : 6.1 antaran bungkusar kecil yang beratnya melebihi 500 gram; 6.2 kiriman surat pos yang diposkan setelah berakhirnya waktu pengeposan; 6.3 kiriman yang diposkan jam buka loket; 6.4 pungutan ke alamat pengirim; 6.5 penarikan kiriman surat pos di luar jam buka loket; 6.6 pos restan; 6.7 penyimpanan kiriman sural pos yang beratnya melebihi 500 gram, dan untuk paket; 6.8 antaran paket setelah pengiriman bukti kedatangan; 6.9 mengatasi resiko sebab kahar (force majeure).

Surat elektronik, EMS, logistik terintegrasi dan layanan baru: 1. Administrasi-administrasi pos dapat saling bersepakat untuk turut serta dalam layanan di bawah ini, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan. 1.1 kiriman elektronik untuk administrasi pos yang turut serta dalam pengiriman pesan elektronik; 1.2 EMS yang merupakan layanan pos cepat untuk dokumen dan barang dagangan dan apabila memungkinkan merupakan layanan pos tercepat menggunakan secara fisik. Administrasi pos dapat menyediakan layanan ini berdasarkan Persetujuan Multilateral Standar EMS atau melalui persetujuan bilateral; 1.3 logistik terintegrasi, yang merupakan layanan yang sepenuhnya menjawab kebutuhan logistik pelanggan dan mencakupi tahapan sebelum dan sesudah pengiriman secara fisik barang dan dokumen; 1.4 Teraan Pos Elektronik, memberikan bukti suatu event elektronik dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan, melibatkan satu pihak atau lebih. 2. Administrasi pos melalui kesepakatan timbal balik boleh menciptakan suatu layanan baru yang tidak disebutkan dalam Akta-akta Perhimpunan. Bea untuk layanan baru disusun oleh setiap administrasi terkait, dengan mempertimbangkan pengeluaran untuk pengoperasian layanan.

Kiriman yang tidak diterima, Larangan-larangan 1. Umum 1.1 Kiriman yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Konvensi dan peraturannya tidak boleh diterima. Kiriman yang dikirim sebagai tindak lanjut dari perbuatan curang atau dengan maksud menghindari pembayaran penuh dari biaya yang selayaknya, tidak boleh diterima. 1.2 Pengecualian terhadap larangan dalam pasal ini diatur dalam Peraturan. 1.3 Semua administrasi pos mempunyai pilihan untuk memperluas larangan dalam Pasal ini yang dapat segera diterapkan setelah dimasukkan ke dalam compendium terikat. 2. Larangan untuk semua kategori kiriman 2.1 Memasukkan barang-barang di bawah ini dilarang untuk semua kategori kiriman: 2.1.1 narkotika dan psikotropika; 2.1.2 barang-barang yang bersifat melecehkan dan amoral; 2.1.3 barang yang pengimporannya dan peredarannya dilarang di negara tujuan; 2.1.4 barang yang karena bahan atau pembungkusnya dapat membahayakan petugas atau masyarakat umum, atau mengotori atau merusak kiriman lain, peralatan pos atau milik pihak ketiga; 2.1.5 dokumen yang sejenis dengan koran dan surat menyurat pribadi yang dipertukarkan di antara orang-orang selain pengirim dan penerima atau orang-orang yang tinggal dengan mereka; 3. Bahan peledak, mudah terbakar atau radioaktif dan bahan berbahaya lain. 3.1 Penyisipan bahan peledak, mudah terbakar atau bahan berbahaya lain serta bahan radioaktif dilarang dalam semua kategori kiriman. 3.2 Sebagai pengecualian, bahan-bahan berikut ini dapat diterima: 3.2.1 bahan biologis yang dikirimkan dalam kiriman surat pos sebagaimana disebutkan pada pasal 16.1; 3.2.2 bahan biologis yang dikirimkan dalam kiriman surat pos sebagaimana disebutkan pada pasal 16.2; 4. Hewan hidup 4.1 Hewan hidup dilarang dalam semua kategori kiriman. 4.2 Sebagai pengecualian, berikut ini dapat diterima dalam kiriman surat-pos selain kiriman berasuransi; 4.2.1 lebah, lintah dan ulat sutera; 4.2.2 parasit dan serangga pembunuh hama yang dipertukarkan di antara lembaga-lembaga yang diakui secara resmi; 4.2.3 lalat dari rumpun Drosophilidae untuk penelitian biomedis yang dipertukarkan di antara lembaga-lembaga yang diakui secara resmi. 4.3 Sebagai pengecualian, berikut ini dapat diterima dalam kiriman paket: 4.3.1 hewan hidup yang pengangkutannya melalui pos diizinkan oleh Peraturan pos dinegara yang bertalian. 5. Penyisipan korespondensi ke dalam paket 5.1 memasukkan barang-barang di bawah ini ke dalam paket pos harus dilarang: 5.1.1 dokumen yang sejenis dengan koran dan surat menyurat pribadi; 5.1.2 setiap jenis surat menyurat yang dipertukarkan di antara orang- orang selain pengirim dan penerima atau orang-orang yang tinggal dengan mereka. 6. Uang logam, uang kertas dan barang berharga lainnya 6.1 Larangan dikenakan untuk memasukkan uang logam, uang kertas, kertas berharga yang dapat diuangkan oleh pemegangnya, cek perjalanan, platina, emas atau perak, baik yang sudah diolah maupun belum, batu mulia, permata atau barang berharga lainnya: 6.1.1 ke dalam kiriman surat pos tidak berasuransi; 6.1.2. namun demikian, apabila undang-undang dalam negeri negara asal dan tujuan mengizinkannya, barang-barang tersebut dapat dikirimkan dalam sampul tertutup sebagai kiriman tercatat; 6.1.3 ke dalam paket tidak berasuransi, kecuali bila diizinkan oleh perPeraturan perundang-undang internal negara asal dan tujuan; 6.1.4 dalam paket tidak berasuransi yang dipertukarkan di antara dua negara yang menerima paket berasuransi; 6.1.3.1 selain itu, setiap administrasi dapat melarang dimasukannya emas batangan ke dalam kiriman berasuransi atau tidak berasuransi yang berasal dari atau dialamatnya ke wilayahnya atau dikirimkan dalam transit a decouvert melewati wilayahnya; negara tersebut dapat membatasi nilai aktual kiriman. 7. Barang cetakan dan literatur untuk orang buta. 7.1 Barang cetakan dan literatur untuk orang buta; 7.1.1 tidak boleh dicantumi tulisan tangan atau berisi dokumen yang sifatnya surat menyurat; 7.1.2 tidak boleh berisi prangko atau bentuk pemrangkoan, baik yang sudah dibubuhi teraan maupun belum, atau setiap kertas yang bernilai uang, kecuali dalam hal kiriman tersebut berisi kartu, amplop atau pembungkus yang membuat alamat pengirim atau agennya di negara pengeposan atau negara tujuan, yang telah di bayar biaya pengembaliannya. 8. Perlakuan terhadap kiriman yang salah diterima 8.1 Penanganan kiriman yang salah diterima untuk dikirim dijelaskan dalam Peraturan Pelaksanaan. Meskipun demikian, kiriman berisi benda-benda tersebut pada angka 2.1.1,2.1.2 dan 3.1 dalam segala hal tidak boleh diteruskan ke tempat tujuan, diserahkan kepada penerima atau dikembalikan kepada asalnya. Dalam hal benda-benda tersebut pada angka 2.1.1 dan 3.1 yang diketemukan dalam transit, kiriman-kiriman demikian ditangani sesuai dengan perPeraturan perundang-undangan nasional negara transit.

Bahan radioaktif dan biologis yang dapat diterima 1. Bahan radioaktif dapat diterima dalam kiriman surat pos dan paket bila terkaitan dengan hubungan antara administrasi pos yang menyatakan kesediaannya untuk menerima kiriman tersebut baik timbal balik maupun satu arah dengan syarat sebagai berikut: 1.1 bahan radioaktif disusun dan dibungkus sesuai dengan ketentuan yang bertalian pada Peraturan; 1.2 apabila dikirimkan dalam kiriman surat pos, dikenai tarif untuk kiriman prioritas atau tarif untuk surat dan registrasi; 1.3 bahan radioaktif yang dimasukkan ke dalam kiriman surat pos atau paket pos diteruskan melalui rute tercepat, biasanya melalui udara, dan dikenai bea tambahan; 1.4 bahan radioaktif hanya dapat diposkan oleh pengirim yang berwenang. 2. Bahan biologis diterima dalam kiriman surat pos dengan syarat sebagai berikut: 2.1 Bahan biologis mudah busuk, bahan mudah menular dan karbondioksida padat (es kering) bila digunakan sebagai pendingin untuk bahan mudah menular hanya dapat dipertukarkan melalui kiriman pos antar laboratorium yang diakui secara resmi. Barang-barang berbahaya tersebut dapat diterima dalam kiriman pos untuk diangkut melalui udara, sesuai dengan undang-undang dalam negeri dan Petunjuk Teknis dari ICAO dan sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Barang Berbahaya IATA. 2.2 Bahan biologis mudah busuk dan bahan beracun yang disusun dan dibungkus sesuai dengan ketentuan yang bertalian pada Peraturan, dikenai tarif untuk kiriman prioritas atau tarif surat tercatat. Pungutan bea tambahan untuk menangani kiriman ini diperbolehkan. 2.3 Penerimaan bahan biologis mudah busuk dan bahan mudah menular dibatasi hanya untuk negara anggota yang administrasi posnya menyatakan kesediannya menerima kiriman tersebut, baik timbal balik maupun satu arah. 2.4 Bahan atau barang tersebut diteruskan melalui rute tercepat, biasanya melalui udara, dan dikenai pembayaran bea udara tambahan serta diprioritaskan aturannya.

Pengaduan 1. Setiap administrasi pos berkewajiban menerima pengaduan tentang setiap kiriman yang diposkan dalam dinas administrasinya atau administrasi pos lain dengan ketentuan bahwa pengaduan tersebut diajukan dalam waktu enam bulan sejak hari pengeposan. Masa enam bulan tersebut berlaku untuk hubungan antara pengadu dengan administrasi pos dan tidak termasuk pengiriman pengaduan antar administrasi pos. 1.1 Namun, penerimaan pengaduan tentang tidak diterimanya kiriman surat- pos biasa tidak bersifat wajib. Konsekuensinya, administrasi pos yang menerima pengaduan tentang tidak diterimanya kiriman surat-pos biasa mempunai pilihan untuk membatasi pengaduan tersebut sebatas layanan kiriman yang tidak terantar. 2. Pengaduan ditangani sesuai dengan syarat-syarat dalam Peraturan. 3. Pengaduan dibebaskan dari bea. Namun demikian, apabila dikeluarkan biaya tambahan karena adanya permintaan agar dikirimkan dengan EMS, secara prinsip biaya tambahan tersebut dibebankan kepada orang yang membuat permintaan.

Pengawasan pabean. Bea pabean dan ongkos-ongkos lainnya. 1. Administrasi-administrasi pos negara asal dan tujuan berwenang menyerahkan kiriman ke pengawasan pabean, sesuai dengan undang-undang di negara tersebut. 2. Kiriman yang diserahkan ke pengawas pabean dapat dikenai bea penyerahan ke pabean, panduan jumlahnya ditetapkan dalam Peraturan. Bea ini hanya dipungut untuk penyerahan kepada pabean dan pelabuhan kiriman yanq dikenai bea pabean atau bea sejenis lainnya. 3. Administrasi pos yang berwenang melalubeakan kiriman melalui pabean atas nama pelanggan, dapat memungut bea lalu bea dari pelanggan berdasarkan biaya aktual. 4. Administrasi pos berwenang memungut bea pabean dari pengirim atau penerima kiriman, termasuk ongkos-ongkos lainnya.

Pertukaran kiriman tertutup dengan kesatuan militer 1. Kiriman surat-pos tertutup dapat dipertukarkan melalui perantaraan layanan darat, laut atau udara negara lain: 1.1 antara kantor pos setiap negara anggota dengan komandan kesatuan militer yang ditempatkan atas nama PBB; 1.2 antar komandan di kesatuan militer tersebut; 1.3 antara kantor pos setiap negara anggota dengan komandan kesatuan angkatan laut, atau angkatan udara atau angkatan darat, kapal perang atau pesawat terbang militer negara yang sama yang ditugaskan di negara lain; 1.4 antara komandan angkatan laut, angkatan udara atau angkatan darat, kapal perang atau pesawat terbang militer negara yang sama. 2. Apabila tidak ada kesepakatan khusus, administrasi pos di negara pemilik kesatuan militer atau kapal perang atau pesawat terbang militer bertanggung jawab kepada administrasi-administrasi yang bertalian atas bea transit untuk kiriman, terminal dues dan air canveyance dues.

Kualitas Standar dan target mutu layanan 1. Administrasi menetapkan dan mempublikasikan standar dan target antaran untuk kiriman surat-pos dan paket inward. 2. Standar dan target tersebut tidak baleh lebih rendah dari pada yang berlaku untuk layanan dalam negerinya, biasanya dinaikkan untuk keperluan lalu bea. 3. Administrasi asal juga menetapkan dan mempublikasikan standar tahapan proses mulai dari pengeposan sampai dengan antaran (end to end) untuk kiriman surat- pos prioritas dan udara serta untuk kiriman paket dan paket ekonomi/darat atau laut. 4. Administrasi pos mengukur standar mutu layanan. Bab 2 Tanggung jawab

Tanggungjawab administrasi pos. Ganti rugi 1. Umum 1.1 selain hal-hal yang diatur pada pasal 22, administrasi pos bertanggung jawab atas: 1.1.1 kehilangan, pencurian atau kerusakan kiriman tercatat, paket biasa dan kiriman berasuransi; 1.1.2 kehilangan kiriman terbukukan; 1.1.3 pengembalian paket yang tanpa disertai alasan tidak terantar. 1.2 Administrasi pos tidak bertanggung jawab terhadap kiriman selain yang disebutkan pada angka 1.1.1 dan 1.1.2. 1.3 Untuk hal lainnya yang tidak diatur dalam Konvensi ini, administrasi pos tidak dibebani tanggung jawab. 1.4 Apabila kehilangan, pencurian atau kerusakan kiriman tercatat, paket biasa dan kiriman berasuransi terjadi oleh sebab kahar (force majeure) sehingga tidak ada pembayaran ganti rugi, maka pengirim berhak menerima kembali bea yang telah dibayarkannya, dengan pengecualian premi asuransi. 1.5 Jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan tidak boleh melebihi jumlah yang disebutkan dalam Peraturan Surat-Pos dan Peraturan Paket Pos. 1.6 Dalam hal pertanggungjawab, kehilangan tidak langsung (consequential, losses) atau kehilangan laba tidak dipertimbangkan dalam ganti rugi yang harus dibayarkan. 1.7 Semua ketentuan berkenaan dengan pertanggungjawaban administrasi pos bersifat tegas, mengikat dan menyeluruh. Administrasi pos dalam keadaan apa pun, bahkan dalam kesalahan fatal, tidak bertanggung jawab melebihi batas yang ditentukan dalam Konvensi dan Peraturan. 2. Kiriman tercatat 2.1 Apabila suatu kiriman tercatat hilang, dicuci seluruhnva atau rusak seluruhnya, maka pengirim berhak atas ganti rugi yang ditetapkan pada Peraturan Surat-Pos. Apabila pengirim mengklaim jumlah yang lebih rendah daripada yang ditetapkan pada Peraturan Surat-Pos, administrasi dapat membayarkan jumlah tersebut dan menerima penggantian dari administrasi lain yang bertalian. 2.2 Apabila suatu kiriman tercatat dicuri sebagian atau rusak sebagian, pengirim berhak atas ganti rugi sebesar nilai aktual yang dicuci atau rusak. 3. Kiriman terbukukan 1.1 Apabila kiriman terbukukan hilang, dicuri seluruhnya atau rusak seluruhnya, pengirim hanya berhak atas Pengembalian bea yang telah dibayarkan. 4. Paket biasa 4.1 Apabila suatu paket hilang, dicuri seluruhnya atau rusak seluruhnya, pengirim berhak atas ganti rugi dengan jumlah sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Paket Pos. Apabila pengirim mengklaim jumlah yang lebih rendah daripada yang ditetapkan dalam Peraturan Paket Pos, maka administrasi pos boleh membayar jumlah tersebut dan menerima penggantian dari administrasi pos terkait lainnya. 4.2 Apabila suatu paket dicuri sebagian atau rusak sebagian, pengirim berhak atas ganti rugi sebesar nilai aktual yang dicuri atau rusak. 4.3 Administrasi pos dapat secara timbal balik untuk memberlakukan jumlah per paket sebagaimana yang ditetapkan pada Peraturan Paket Pos, tanpa mempertimbangkan beratnya. 5. Kiriman berasuransi 5.1 Apabila suatu kiriman berasuransi hilang, dicuri seluruhnya atau rusak seluruhnya, pengirim berhak atas ganti rugi sebesar nilai tanggungan dalam satuan mata uang SDR. 5.2 Apabila suatu kiriman berasuransi dicuri sebagian atau rusak sebagian, pengirim berhak atas ganti rugi sebesar nilai aktual yang dicuri melebihi nilai asuransi dalam satuan mata uang SDR. 6. Dalam hal sebagaimana disebutkan pada angka 4 dan 5, ganti rugi dihitung sesuai dengan harga terkini benda atau barang yang sama pada tempat dan waktu kiriman diterima untuk diangkut, dan dikonversikan ke dalam satuan mata uang SDR. Apabila tidak mendapatkan harga terkini, maka ganti rugi dihitung sesuai dengan harga umum benda atau barang yang nilainya dianggap sama. 7. Apabila ganti rugi diberikan akibat kehilangan, dicuci seluruhnya atau rusak seluruhnya atas suatu kiriman tercatat, paket biasa atau kiriman berasuransi, pengirim atau penerima berhak atas pengembalian bea dan ongkos yang telah dibayarkan dengan pengecualian bea catat atau premi asuransi. Hal yang sama berlaku juga terhadap kiriman tercatat, paket biasa atau kiriman berasuransi yang ditolak oleh penerima karena keadaannya tidak baik akibat layanan pos dan menimbulkan tanggung jawab. 8. Terlepas dari ketentuan pada angka 2, 4 dan 5, penerima berhak atas ganti rugi setelah diantarkannya kiriman tercatat, paket biasa atau kiriman berasuransi yang dicuri atau rusak. 9. Administrasi pos asal membayar ganti rugi kepada pengirim di negaranya sesuai dengan ketentuan undang-undang dalam negeri, atas kiriman tercatat dan paket tidak berasuransi dengan jumlah yang tidak lebih rendah dari pada ketentuan pada angka 2.1 dan 4.1. Hal yang sama berlaku juga terhadap administrasi pos tujuan apabila ganti rugi dibayarkan kepada penerima. Namun demikian, jumlah pada angka 2.1 dan 4.1 tetap berlaku apabila: 9.1 ada perubahan rute yang menjadi tanggung jawab administrasi; atau 9.2 bila pengirim menyerahkan haknya kepada penerima atau sebaliknya. 10. Reservasi terhadap pasal ini mengenai pembayaran ganti rugi pada administrasi pos tidak boleh dilakukan, kecuali terdapat persetujuan bilateral.

Bukan tanggung jawab administrasi pos 1. Administrasi pos melepaskan tanggung jawabnya atas kiriman tercatat, kiriman terbukukan, paket dan kiriman berasuransi yang telah diantar sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan perPeraturan mereka untuk jenis kiriman yang sama Tanggung jawab tetap dibebankan apabila: 1.1 kecurian atau kerusakan ditemukan baik sebelum maupun pada saat diantarnya kiriman; 1.2 perPeraturan dalam negeri mengizinkan penerima, atau pengirim bila kiriman dikembalikan kepadanya, meminta agar kiriman yang dicuri sebagian atau rusak tetap diantarkan; 1.3 perPeraturan dalam negeri mengizinkan penerima membuat pengaduan bila menyatakan belum menerima kiriman tercatat yang telah diantar ke kotak surat; 1.4 apabila penerima atau, dalam hal pengembalian ke kantor asal, pengirim paket atau kiriman berasuransi, meskipun telah diberi pemberitahuan, segera (without delay) memberitahu administrasi antara bahwa telah ditemukan adanya tindak pencurian atau perusakan, pengirim atau penerima harus memberikan bukti bahwa pencurian atau perusakan tidak terjadi setelah antaran. Istilah "segera" diterjemahkan sesuai dengan perPeraturan perundang-undangan nasional. 2. Administrasi pos tidak bertanggung jawab: 2.1 dalam hal sebab kahar, berkaitan dengan pasal 13.6.9; 2.2 apabila tidak dapat menjelaskan tentang kiriman yang catatannya telah musnah oleh sebab kahar, sebagai bukti bahwa belum ada tanggung jawab yang menjadi bebannya; 2. 3apabila kehilangan, pencurian atau perusakan disebabkan oleh kelalaian pengirim atau oleh sifat dari isi kiriman; 2.4 dalam hal kiriman yang termasuk ke dalam 2 larangan sebagaimana diatur pada pasal 15; 2.5 pada saat kiriman tersebut telah disita berdasarkan undang-undang di negara tujuan; 2.6 dalam hal kiriman berasuransi yang secara curang nilai asuransinya dihitung lebih besar dari pada nilai sebenarnya; 2.7 apabila pengirim tidak membuat pengaduan dalam masa enam bulan dihitung satu hari setelah kiriman diposkan; 2.8 dalam hal paket tawanan perang atau tawanan sipil; 2.9 apabila tindakan pengirim dapat dicurigai bermaksud curang, dengan tujuan untuk mendapatkan kompensasi. 3. Administrasi pos tidak bertanggungjawab terhadap keterangan pabean yang dalam bentuk apapun dibuat atau menjadi keputusan yang diambil oleh pabean tentang pemeriksaan kiriman yang diserahkan ke pengawas pabean.

Tanggung jawab pengirim 1. Pengirim suatu kiriman bertanggung jawab atas cedera yang terjadi pada petugas pos dan atas setiap kerusakan pos lainnya serta peralatan pos, akibat pengiriman barang yang tidak dapat diterima untuk diangkut atau tidak sesuai dengan persyaratan penerimaan. 2. Dalam hal kerusakan pada kiriman pos lainnya, pengirim bertanggung jawab atas setiap kiriman yang rusak dengan batas tanggung jawab yang sama dengan administrasi pos. 3. Pengirim tetap bertanggung jawab meskipun kantor pengeposan menerima kirimannya. 4. Namun, apabila persyarat penerimaan telah di penuhi oleh pengirim, pengirim tidak bertanggung jawab, telah terjadi kesalahan atau kelalaian dalam penanganan kiriman pada bagian administrasi atau pengangkut, setelah penerimaan.

Pembayaran ganti rugi 1. Berkaitan dengan hak pengalihan rute ke adniinistrasi yang bertanggung jawab, kewajiban untuk membayar ganti rugi dan mengembalikan bea serta ongkos dibebankan kepada administrasi asal atau administrasi tujuan. 2. Pengirim dapat menyerahkan haknya atas ganti rugi kepada penerima. Sebaliknya, penerima saat menyerahkan haknya kepada pengirim. Pengirim atau penerima dapat menunjuk pihak tiga untuk menerima ganti rugi apabila undang- undang dalam negeri mengizinkannya.

Penagihan ganti rugi dari pengirim atau penerima 1. Apabila, setelah pembayaran ganti rugi, suatu kiriman tercatat, paket atau kiriman berasuransi atau bagian dari isinya yang dinyatakan hilang ditemukan pengirim atau penerima diberitahu bahwa kiriman disimpan selama tiga bulan sampai dikembalikannya ganti rugi yang telah diterima. Pada saat yang sama pengirim atau penerima ditanya kepada siapa kiriman akan diantarkan. Dalam hal terjadi penolakan atau tidak ada jawaban dalam jangka waktu yang ditentukan, upaya yang sama dilakukan kepada penerima atau pengirim dengan memberikan jangka waktu yang sama untuk menjawab. 2. Apabila pengirim dan penerima menolak untuk menerima antaran kiriman atau tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu yang ditentukan pada angka 1, maka kiriman tersebut menjadi milik administrasi atau, apabila layak, administrasi yang menanggung kerugian. 3. Dalam hal kiriman berasuransi yang isinya ditemukan dengan nilai lebih sedikit dari pada jumlah ganti rugi yang diberikan, pengirim atau penerima harus mengembalikan jumlah ganti rugi pada saat kiriman dikembalikan, tanpa disertai dugaan adanya kecurangan tanggungan.

Resiprositas yang berlaku untuk reservasi tentang pertanggung jawaban 1. Terlepas dari ketentuan dalam pasal 19 sampai dengan 22, setiap negara yang berhak untuk tidak membayar ganti rugi maka tidak berhak juga untuk menerima ganti rugi dari negara anggota lainnya yang mendapatkan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan pasal ini. Bab 3 Ketentuan-ketentuan khusus untuk surat pos

Mengeposkan kiriman surat pos di negara lain 1. Suatu negara anggota tidak wajib meneruskan atau mengantarkan kiriman surat pos ke penerima yang pengirimnya tinggal di wilayahnya tetapi kiriman tersebut diposkan di negara lain dengan maksud mengambil keuntungan dari kondisi tarif yang lebih rendah di negara tempat pengeposan. 2. Ketentuan pada angka 1 diberlakukan tanpa pembedaan baik terhadap kiriman surat pos yang diposkan di negara tempat tinggal pengirim kemudian diangkut melewati perbatasan maupun terhadap kiriman surat pos yang diposkan di negara lain. 3. Administrasi tujuan dapat mengklaim pembayaran tarif dalam negeri dari pengirim dan bila tidak dapat, dari administrasi pengeposan bila baik pengirim maupun administrasi pengeposan tidak mau membayar tarif tersebut dalam batas waktu yang ditetapkan oleh administrasi tujuan, maka administrasi tujuan dapat mengembalikan kiriman ke administrasi pengeposan dan berhak mengajukan klaim penggantian biaya penerusan, atau menangani kiriman dimaksud sesuai dengan undang-undangnya. 4. Suatu negara anggota tidak wajib meneruskan atau mengantar kiriman surat pos ke penerima yang diposkan oleh pengirim dalam jumlah besar di negara selain tempat tinggalnya apabila jumlah terminal dues yang diterima lebih rendah dari pada yang seharusnya bila kiriman diposkan dinegara tempat tinggal pengirim. Administrasi tujuan dapat mengklaim kepada administrasi pengeposan atas pembayaran yang sama besar dengan biaya yang dikeluarkan tetapi tidak boleh lebih tinggi daripada dua jumlah berikut ini: 80% dari tarif dalam negeri untuk kiriman yang sama, atau 0,14 SDR perkiriman ditambah 1 SDR per kilogram. Apabila administrasi pengeposnn tidak setuju untuk membayar jumlah yang diklaim dalam batas waktu yang ditetapkan oleh administrasi tujuan, maka administrasi tujuan dapat mengembalikan kiriman ke administrasi pengeposan dan berhak mengklaim penggantian biaya penerusan atau penanganan kiriman sesuai dengan undang-undangnya. Bagian III Remuneras. Bab 1 Ketentuan-ketentuan khusus untuk surat pos

Terminal dues. Ketentuan Umum 1. Berkaitan dengan pengecualian yang diatur dalam Peraturan, setiap administrasi yang menerima kiriman surat-pos, dari administrasi lain berhak memungut pembayaran dari administrasi pengiriman atas biaya yang dikeluarkan untuk kiriman internasional yang menerimanya. 2. Untuk pemberlakuan ketentuan tentang pembayaran terminal dues administrasi pos diklasifikasikan sebagai negara dan wilayah yang termasuk ke dalam sistem target (target system) atau negara dan wilayah yang berhak masuk ke dalan sistem peralihan (transitional system), sesuai dengan daftar yang disusun untuk maksud ini oleh Kongres dalam resolusi C 12/2004. Dalam ketentuan terminal dues, baik negara maupun wilayah dirujuk sebagai negara. 3. Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi tentang pembayaran terminal dues adalah perPeraturan peralihan, menuju suatu sistem pembayaran country-specific. 4. Akses ke layanan dalam negeri 4.1 Setiap administrasi memberitahukan semua tarif, ketentuan dan syarat- syarat yang diberikan untuk layanan dalam negeri kepada administrasi lain dengan syarat harus sama dengan yang diberikan kepada pelanggan dalam negerinya. 4.2 Suatu administrasi pengirim dapat, dengan persyaratan yang sama, meminta administrasi dalam sistem target (target system) untuk menawarkan persyaratan yang sama dengan yang ditawarkan oleh administrasi yang disebut belakangan kepada pelanggan dalam negerinya untuk kiriman yang sepadan. 4.3 Administrasi yang termasuk dalam sistem peralihan memberitahukan apakah mereka mengizinkan akses terhadap persyaratan pada angka 4.1. 4.3.1 Ketika suatu administrasi yang masuk dalam sistem peralihan menyatakan bahwa pihaknya mengizinkan akses terhadap persyaratan yang ditawarkan dalam sistem domestiknya, maka izin tersebut berlaku untuk semua administrasi Perhimpunan berdasarkan asas non-diskriminatif. 4.4 Administrasi tujuan berhak memutuskan apakah syarat-syarat akses kepada layanan dalam negerinya telah dipenuhi oleh administrasi asal. 5. Tarif terminal dues untuk kiriman bulk tidak boleh tinggi dari pada tarif yang paling memadai dan diberlakukan oleh administrasi tujuan berdasarkan kesepakatan bilateral atau multilateral tentang terminal dues. Administrasi tujuan berhak memutuskan apakah ketentuan dan syarat akses telah dipenuhi oleh administrasi asal. 6. Remunerasi terminal dues didasarkan pada kualitas kinerja layanan di negara tujuan. Dewan Operasi Pas berwenang menambahkan remunerasi dalam pasal 29 dan 30 untuk mendorong partisipasi dalam sistem pemantauan dan memberikan penghargaan kepada administrasi atas pencapaian target kualitasnya. Dewan Operasi Pos dapat juga menetapkan denda dalam hal kualitas yang tidak memadai, tetapi tidak dapat mengurangi remunerasi minimum administrasi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 29 dan 30. 7. Setiap administrasi dapat menyerahkan seluruh atau sebagian pembayaran yang diatur pada angka 1. 8. Administrasi yang bertalian dapat memberlakukan sistem pembayaran lainnya untuk menyelesaikan perhitungan terminal dues melalui kesepakatan bilateral atau multilateral.

Terminal dues. Ketentuan yang berlaku untuk pertukaran antar negara yang termasuk ke dalam sistem target 1. Pembayaran untuk kiriman surat-pos, termasuk kiriman bulk kecuali kantung M, ditetapkan berdasarkan pemberlakuan tarif per kiriman dan per kilogram yang mencakup biaya penanganan di negara tujuan; biaya tersebut harus berkaitan dengan tarif dalam negeri. Tarif tersebut dihitung sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Surat-Pos. 2. Tarif per kiriman dan per kilogram dihitung atas dasar persentase biaya untuk surat prioritas 20 gram dalam layanan domestik, yaitu: 2.1 untuk tahun 2006, 62 gr; 2.2 untuk tahun 2007, 64 gr; 2.3 untuk tahun 2008, 66 gr; 2.4 untuk tahun 2009, 68 gr. 3. Tarif yang berlaku tidak boleh lebih tinggi daripada: 3.1 untuk tahun 2006: 0,296 SDR per kiriman dan 1,768 SDR per kilogram; 3.2 untuk tahun 2007: 0,291 SDR per kiriman dan 1,812 SDR per kilogram; 3.3 untuk tahun 2008: 0,237 SDR per kiriman dan 1,856 SDR per kilogram; 3,4 untuk tahun 2009: 0,243 SDR per kiriman dan 1,904 SDR per kilogram. 4. Untuk masa dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009, tarif yang berlaku tidak boleh lebih rendah daripada 0,147 SDR per kiriman dan 1,491 per kilogram. Dengan jaminan bahwa kenaikan tarif tidak melehihi 100% dari bea untuk surat prioritas 20 gram di layanan dnlam negeri, tarif minimum dinaikkan sampai dengan: 4.1 untuk tahun 2006: 0,151 SDR per kiriman dan 1,536 SDR per kilogram; 4.2 untuk tahun 2007: 0,164 SDR per kiriman dan 1,566 SDR per kilogram; 4.3 untuk tahun 2008: 0,108 SDR per kiriman dan 1,598 SDR per kilogram; 4.4 untuk tahun 2009: 0,108 SDR per kiriman dan 1,630 SDR per kilogram. 5. Untuk kantung M, tarif yang berlaku adalah sebesar 0,793 SDR per kilogram. 5.1Kantung M yang beratnya kurang dari 5 kilogram dianggap mempunyai berat 5 kilogram untuk pembayaran terminal dues. 6. Untuk kiriman tercatat terdapat pembayaran tambahan sebesar 0,5 SDR per pucuk kiriman dan untuk kiriman berasuransi terdapat pembayaran tambahan sebesar 1 SDR per pucuk kiriman. 7. Ketentuan yang berlaku di antara negara yang termasuk ke dalam sistem target berlaku juga terhadap setiap negara yang termasuk ke dalam sistem peralihan dan menyatakan ingin dimasukan ke dalam sistem target. Dewan Operasi Pos dapat menetapkan langkah peralihan dalam Peraturan Surat-Pos. 8. Tidak ada reservasi terhadap pasal ini, kecuali di dalam kerangka perjanjian bilateral.

Terminal dues. Ketentuan yang berlaku terhadap lalu lintas kiriman ke, dari dan antar negara yang termasuk ke dalam sistem peralihan. 1. Pembayaran 1.1 Pembayaran untuk kiriman surat pos, kecuali kantung M, adalah sebesar 0,147 SDR per kiriman dan 1,491 per kilogram. 1.1.1 Untuk lalu lintas kiriman di bawah 100 ton per tahun, kedua komponen dikonversikan ke dalam tarif total sebesar 3.727 SDR per kilogram berdasarkan rata-rata kiriman sedunia 15,21 pucuk kiriman per kilogram. 1.1.2 Untuk lalu lintas kiriman di bawah 100 ton per tahun, diberlakukan tarif total sebesar 3,727 SDR per kilogram apabila administrasi tujuan atau administrasi asal tidak meminta revisi tarif berdasarkan jumlah riil kiriman per kilogram. Selain itu, tarif tersebut diberlakukan apabila jumlah riil kilogram per kilogram menjadi di antara 13 dan 17. 1.1.3 Apabila salah satu administrasi dimaksud meminta pemberlakuan jumlah riil kiriman per kilogram, maka pembayaran yang berlaku untuk jumlah kiriman dimaksud dihitung menurut mekanisme revisi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Surat-Pos. 1.1.4 Revisi penurunan dari tarif total pada angka 1.1.2 tidak boleh diminta oleh suatu negara dalam sistem target kepada negara dalam sistem peralihan kecuali negara yang disebut belakangan meminta revisi untuk mengajukan revisi. 1.2 Untuk kantung M, tarif yang diberlakukan adalah sebesar 0,793 SDR per kilogram. 1.2.1 Kantung M yang beratnya kurang dari 5 kilogram dianggap mempunyai 5 kilogram untuk pembayaran terminal dues. 1.3 Untuk per pucuk kiriman tersebut terdapat pembayaran tambahan sebesar 0,5 SDR per pucuk kiriman dan untuk kiriman berasuransi terdapat pembayaran tambahan sebesar 1 SDR per pucuk kiriman. 2. Mekanisme harmonisasi sistem 2.1 Apabila suatu administrasi yang termasuk ke dalam sistem target menerima lalu lintas kiriman melebihi 50 ton dalam satu tahun menyatakan bahwa berat kiriman tahunan tersebut melebihi ambang batas yang dihitung sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan Surat-Pos, administrasi itu dapat memberlakukan atas kelebihan kiriman sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dengan ketentuan administrasi tersebut belum memberlakukan mekanisme revisi. 2.2 Apabila suatu administrasi dalam sistem peralihan yang menerima lalu lintas kiriman melebihi 50 ton setahun dari negara lain yang termasuk ke dalam sistem peralihan dan menyatakan bahwa berat tahunan kiriman tersebut melebihi ambang batas (threshold) yang dihitung sesuai dengan syarat-syarat dalam Peraturan Surat Pos, administrasi tersebut dapat memberlakukan tambahan atas kelebihan kiriman sebagaimana diatur pada pasal 26 bis dengan syarat belum memberlakukan mekanisme revisi. 3. Kiriman Bulk 3.1 Pembayaran untuk kiriman bulk ke negara yang termasuk ke dalam sistem target dinyatakan dengan memberlakukan tarif per kiriman dan per kilogram sebagaimana diatur pada pasal 29. 3.2 Administrasi dalam sistem peralihan dapat meminta pembayaran atas penerimaan kiriman bulk sebesar 0,147 SDR pucuk kiriman dan 1,491 SDR per kilogram. 4. Tidak dapat dilakukan reservasi terhadap pasal ini, kecuali dalam kerangka persetujuan bilateral.

Dana Mutu Layanan 1. Terminal dues yang dibayarkan oleh semua negara dan wilayah ke negara yang ditetapkan sebagai negara kurang berkembang (Least Developed Countries/LDCs) oleh ECOSOC, kecuali untuk kantung M dan kiriman bulk, ditambahkan sebesar 16,5% dari tarif 3,727 SDR perkilogram sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 untuk pembayaran ke Dana Kualitas Layanan (Quality of Service Fund/QSF) guna meningkatkan kualitas layanan di LDGs. Tidak terdapat Pembayaran semacam itu dari satu LDC kepada LDC yang lain. 2. Negara anggota UPU dan wilayah yang berada dalam Perhimpunan boleh melakukan permintaan yang beralasan kuat kepada Dewan Administrasi agar negara dan wilayah mereka dipertimbangkan sebagai pihak yang membutuhkan sumber tambahan. Negara yang diklasifikasikan sebagai TRAC 1 (dulu negara berkembang) boleh mengajukan petisi kepada Dewan Administrasi untuk menerima dana QSF dengan ketentuan yang sama dengan LDCs. Selanjutnya, negara yang diklasifikasikan oleh UNDP sebagai Negara Kontributor Murni (Net Contributor Countries/NCC) boleh mengajukan petisi kepada Dewan Administrasi untuk menerima dana QSF dengan ketentuan yang sama dengan negara TRAC

1. Permintaan yang diterima berdasarkan pasal ini mulai berlaku pada hari pertama tahun kalender setelah dibuatnya keputusan oleh Dewan Administrasi. Dewan Administrasi menilai permintaan tersebut dan mengambilan keputusan, berdasarkan kriteria yang tegas, mengenai apakah suatu negara dapat dipertimbangkan menjadi LDC atau negara TRAC 1. seperti halnya, berkaitan dengan Dana Kualitas Layanan. Dewan Administrasi setiap tahun merevisi dan memperbarui (update) daftar negara dan wilayah anggota UPU yang masuk dalam Perhimpunan.
2. Terminal dues, kecuali untuk kiriman kantong M dan bulk, yang dibayar oleh negara dan wilayah yang diklasifikasikan oleh Kongres sebagai negara industri demi keperluan terminal dues untuk negara dan wilayah yang diklasifikasikan oleh Program Pengembangan PBB (UNDP) sebagai negara-negara TRAC 1 selain LDC, ditambahkan sebesar 8% dari tarif 3,727 SDR per kilogram yang disebutkan dalam pasal 30 untuk pembayaran ke QSF guna meningkatkan kualitas layanan negara TRAC 1 selain LDCs.
3. Terminal dues, kecuali untuk kiriman kantong M dan bulk, yang harus dibayar oleh negara dan wilayah yang diklasifikasikan oleh Kongres sebagai negara industri demi keperluan terminal dues untuk negara dan wilayah yang diklasifikasikan oleh Konggres yang sama sebagai negara berkembang selain yang disebutkan pada angka 1 dan 3, dinaikkan sebesar 1 % dari tarif 3,727 SDR per kilogram yang disebutkan dalam pasal 30 untuk pembayaran ke QSF guna meningkatkan kualitas layanan.
4. Negara dan wilayah TRAC 1 boleh berupaya menaikkan kualitas layanan mereka melalui projek regional atau projek multi-negara untuk kepentingan LDCs dan negara berpendapatan rendah di mana semua pajak yang memberi kontribusi bagi pendanaan QSF untuk projek tersebut akan diuntungkan secara langsung.
5. Projek regional harus secara khusus mendorong implementasi program peningkatan kualitas layanan UPU dan pengenalan sistem perhitungan biaya di negara berkembang. Dewan Operasi Pos mengesahkan prosedur untuk mendanai projek tersebut, selambat-lambatnya pada tahun 2006.

Bea transit Kiriman tertutup dan kiriman transit a decouvert yang dipertukarkan antara dua administrasi atau antara dua kantor di negara yang sama dengan menggunakan layanan dari satu atau lebih administrasi lain (layanan pihak ketiga) dikenal pembayaran bea transit. Bea tersebut mencakup remunerasi untuk layanan yang diberikan berkaitan dengan transit darat, transit laut dan transit udara. Bab 2 Ketentuan-ketentuan lain

Tarif dasar dan ketentuan air conveyance dues 1. Tarif dasar yang berlaku untuk penyelesaian perhitungan antar administrasi berkaitan dengan angkutan udara harus disetujui oleh Dewan Operasi Pos. Tarif tersebut dihitung oleh Biro Internasional menurut rumus yang diatur dalam Peraturan Surat-Pos. 2. Perhitungan air conveyance dues untuk pengiriman tertutup, kiriman prioritas, kiriman udara dan paket udara yang dikirimkan dalam transit a decouvert, serta metoda perhitungan yang relevan, diuraikan dalam Peraturan Surat-Pos dan Peraturan Paket Pos. 3. Air conveyance dues untuk seluruh jarak yang dilalui dibebankan: 3.1 untuk kiriman tertutup, kepada administrasi di negara asal kiriman, termasuk bila kiriman tersebut transit melalui satu atau beberapa administrasi perantara. 3.2 untuk kiriman prioritas dan kiriman udara dalam transit a decouvert, termasuk kiriman salah salur, kepada administrasi yang meneruskan kiriman ke administrasi lain. 4. Peraturan yang sama berlaku terpadap kiriman yang dibebaskan dari bea transit darat dan laut apabila diangkut melalui udara. 5. Setiap administrasi tujuan yang menyediakan angkutan udara untuk kiriman internasional di negaranya berhak atas penggantian (reimburse-ment) biaya tambahan yang timbul dari angkutan tersebut dengan syarat jarak rata-rata tertimbang (weighted average distance) sektoryang dilalui melebihi 300 kilometer. Dewan Operasi Pos boleh mengganti jarak rata-rata tertimbang (weighted average distance) dengan menggunakan kriteria relevan lainnya. Kecuali telah dicapai kesepakatan bahwa tidak ada bea yang dikenakan, tarif tersebut bersifat seragam untuk semua kiriman prioritas dan kiriman udara yang berasal dari negara lain baik yang diteruskan melalui udara maupun tidak. 6. Namun demikian, apabila terminal dues yang ditagih oleh administrasi tujuan secara khusus didasarkan kepada biaya atau tarif domestik, maka tidak ada penggantian tambahan untuk angkutan udara internal. 7. Administrasi tujuan mengecualikan berat seluruh kiriman untuk menghitung jarak rata-rata tertimbang (weighted average distance), di mana perhitungan terminal dues secara khusus didasarkan kepada biaya atau tarif domestik administrasi tujuan.

Tarif darat dan laut paket pos 1. Paket yang dipertukarkan antara dua administrasi dikenai inward land rate yang dihitung dengan cara menggabungkan tarif dasar per paket dan tarif dasar per kilogram yang disebutkan dalam Peraturan. 1.1 Dengan memperhatikan tarif dasar di atas, administrasi pos, sebagai tambahan, dapat diizinkan untuk mengklaim tarif tambahan per paket dan per kilogram menurut ketentuan yang diatur dalam peraturan. 1.2 Tarif tersebut pada pasal 1 dan angka 1.1 dinyatakan oleh administrasi negara asal, kecuali Peraturan Paket Pos memberikan pengecualian terhadap prinsip ini. 1.3 Inward land rates bersifat seragam untuk semua wilayah di setiap negara. 2. Paket yang dipertukarkan di antara dua administrasi atau di antara dua kantor di negara yang sama melalui sarana layanan darat dari satu atau lebih administrasi dikenai bea transit darat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan, dibayarkan ke negara yang dinasnya turut serta dalam rute darat menurut tingkat jarak yang berlaku. 2.1 Untuk paket dalam transit a decouvert, administrasi perantara berhak mengklaim tarif tunggal per kilogram sesuai dengan ketentuan Peraturan. 2.2 Bea transit darat dibayarkan oleh administrasi di negara asal kecuali Peraturan Paket Pos memberikan pengecualian terhadap prinsip ini. 3. Setiap negara yang dinasnya turut serta dalam angkutan laut untuk paket berhak untuk mengklaim tarif laut, Tarif tersebut dibayarkan oleh administrasi di negara asal, kecuali Peraturan Paket Pos memberikan pengecualian terhadap prinsip ini. 3.1 Untuk setiap angkutan laut yang digunakan, tarif laut diatur dalam Peraturan Paket Pos menurut tingkat jarak yang berlaku. 3.2 Administrasi pos boleh manaikan tarif laut setinggi-tingginya 50% dihitung menurut angka 3.1. Di pihak lain, administrasi tersebut boleh menurunkannya sesuai keinginan.

Kewenangan Dewan Operasi Pos menetapkan bea dan tarif 1. Dewan Operasi Pos berwenang menetapkan tarif dan bea di bawah ini, yang harus dibayarkan oleh administrasi pos menurut syarat-syarat dalam Peraturan. 1.1 bea transit untuk penanganan dan pengangkutan kiriman surat melalui satu atau beberapa negara perantara; 1.2 tarif dasar dan air conveyance untuk pengangkutan kiriman melalui udara. 1.3 inward land rates untuk penanganan paket inward. 1.4 bea transit darat untuk penanganan dan pengangkutan paket melalui suatu negara perantara. 1.5 tarif laut untuk pengangkutan paket melalui laut. 2. Setiap Revisi yang dilakukan menurut metodologi yang menjamin keseimbangan (equitable) remunerasi untuk administrasi yang melaksanakan layanan, harus didasarkan kepada data ekonomi keuangan yang dipercaya dan representatif. Setiap perubahan yang diputuskan mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan oleh Dewan Operasi Pos. Bagian IV Ketentuan-ketentuan Akhir

Syarat-syarat disetujuinya proposal tentang Konversi dan Peraturan 1. Untuk menjadi berlaku, proposal yang diserahkan kepada Konggres berkaitan dengan Konvensi ini harus disetujui oleh mayoritas negara anggota yang hadir dan memberikan suara yang mempunyi hak suara. Sekurang-kurangnya separuh dari negara anggota terwakili pada Konggres dan mempunyai hak suara hadir pada saat pemungutan suara. 2. Untuk menjadi berlaku, proposal yang berkaitan dengan Peraturan Surat-Pos dan Peraturan Paket Pos disetujui oleh mayoritas anggota Dewan Operasi Pos yang mempunyai hak suara. 3. Agar diberlakukan, proposal yang diserahkan di antara dua Konggres berkaitan dengan Konvensi ini dan Protokol Akhir harus mendapatkan: 3.1 dua pertiga suara, sekurang-kurangnya separuh dari negara anggota Perhimpunan yang mempunyai hak suara turut serta dalam pengambilan suara, apabila berkaitan dengan amandemen; 3.2 mayoritas suara apabila berkaitan dengan penafsiran ketentuan-ketentuan. 4. Terlepas dari ketentuan pada angka 3.1, setiap negara anggota yang undang- undang dalam negerinya belum berjalan dengan perubahan yang diusulkan, dalam masa sembilan puluh hari sejak tanggal pemberitahuan perubahan dapat membuat pernyataan tertulis kepada Direktur Jenderal Biro Internasional yang menerangkan bahwa tidak dapat menerima perubahan tersebut.

Reservasi di Konggres 1. Setiap reservasi yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Perhimpunan tidak diizinkan. 2. Sebagai Peraturan umum, setiap negara anggota yang pandangannya tidak didukung oleh negara anggota lainnya, sedapat mungkin, menyesuaikan dengan pendapat mayoritas. Reservasi hanya dibuat dalam hal ada kebutuhan mutlak, dan disertai alasan yang tepat. 3. Reservasi terhadap setiap pasal dari Konvensi diserahkan kepada Konggres sebagai proposal Konggres yang dibuat secara tertulis dalam salah satu bahasa resmi (working language) Biro Internasional dan sesuai dengan ketentuan yang relevan dalam Prosedur Konggres. 4. Agar diberlakukan, proposal-proposal tentang reservasi harus disetujui oleh suara mayoritas yang diperlukan untuk perubahan pasal yang berkaitan dengan reservasi. 5. Pada prinsipnya, reservasi diberlakukan secara resiprokal antara negara yang membuat reservasi dan negara anggota lainnya. 6. Reservasi terhadap Konvensi dimasukkan/disisipkan ke dalam Protokol akhir Konvensi, berdasarkan proposal-proposal yang disetujui oleh Konggres.

Mulai berlaku dan masa laku Konvensi Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2006 dan tetap berlaku sampai dengan Akta Konggres berikutnya berlaku. Sebagai bukti berkuasa penuh Pemerintah negara telah menandatangani Konvensi ini dalam satu naskah asli yang akan disimpan oleh Direktur Jenderal Biro Internasional. Satu salinannya akan dikirimkan kepada setiap pihak oleh Biro Internasional Perhimpunan Pos Sedunia. Dibuat di Bucharest, 5 Oktober 2004 Protokol Akhir Konvensi Pos Sedunia Pada saat dilaksanakannya penandatanganan Konvensi Pos Sedunia yang dilakukan hari ini, para wakil berkuasa penuh yang bertandatangan di bawah ini menyetujui hal-hal sebagai berikut :