TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PLATFORM DIGITAL

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital adalah kewajiban perusahaan platform digital menjaga ekosistem bisnis pemberitaan yang sehat untuk mendukung jurnalisme berkualitas.

2. Berita adalah karya jurnalistik oleh wartawan yang bekerja di perusahaan pers berbadan hukum Indonesia, berupa tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya yang dilakukan secara teratur dengan berpedoman pada kode etik jurnalistik dan Undang-Undang mengenai pers menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

3. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.

4. Layanan Platform Digital adalah layanan milik perusahaan platform digital yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pendistribusian, dan penyajian Berita secara digital serta interaksi dengan Berita yang berfungsi memperantarai layanan penyajian Berita yang ditujukan terutama untuk bisnis.

5. Algoritma

SK No 191873 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

1. Algoritma adalah sistem kompleks yang digunakan oleh platform digital untuk mempersonalisasikan konten.
2. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
4. Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers yang meliputi media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
5. Perusahaan Platform Digital adalah penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang menyediakan dan menjalankan Layanan Platform Digital serta memanfaatkannya untuk tujuan komersial melalui pengumpulan dan pengolahan data.

Komite mempunyai tugas untuk memastikan pemenuhan kewajiban Perusahaan Platform Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 1 1

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10, komite mempunyai fungsi:

• pengawasan dan pemberian fasilitasi pemenuhan pelaksanaan kewajiban Perusahaan Platform Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
• pemberian rekomendasi kepada Menteri atas hasil pengawasan; dan
• pelaksanaan fasilitasi dalam arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa antara Perusahaan Platform Digital dan Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Peraturan Presiden ini bertujuan mengatur tanggung jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas agar Berita yang merupakan karya jurnalistik dihormati dan dihargai kepemilikannya secara adil dan transparan.

Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi pengaturan:

• Perusahaan Platform Digital;
• kerja sama Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers;
• komite; dan
• pendanaan.

BABII ...

SK No 191874 A

PRESIDEN

Perusahaan Platform Digital ditetapkan berdasarkan kehadiran Layanan Platform Digital di Indonesia.

Perusahaan Platform Digital sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 wajib mendukung jurnalisme berkualitas dengan:

• tidak memfasilitasi penyebaran dan/atau tidak melakukan komersialisasi konten Berita yang tidak sesuai dengan Undang-Undang mengenai pers setelah menerima laporan melalui sarana pelaporan yang disediakan oleh Perusahaan Platform Digital;
• memberikan upaya terbaik untuk membantu memprioritaskan fasilitasi dan komersialisasi Berita yang diproduksi oleh Perusahaan Pers;
• memberikan perlakuan yang adil kepada semua Perusahaan Pers dalam menawarkan Layanan Platform Digital;
• melaksanakan pelatihan dan program yang ditujukan untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas dan bertanggung jawab;
• memberikan upaya terbaik dalam mendesain Algoritma distribusi Berita yang mendukung perwujudan jurnalisme berkualitas sesuai dengan nilai demokrasi, kebhinekaan, dan peraturan perundang-undangan; dan
• bekerja sama dengan Perusahaan Pers.

Perr.rsahaan Pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c, dan huruf f merupakan Perusahaan Pers yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers.

SK No 191875 A

PRESIDEN

Bagian Kesatu Umum

(1) Keda sama Perusahaan Platform Digital dengan

Perusahaan Pers dituangkan dalam perjanjian. (21 Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

• lisensi berbayar;
• bagi hasil;
• berbagi data agregat pengguna Berita; dan/atau
• bentuk lain yang disepakati.

(3) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b

merupakan pembagian pendapatan atas pemanfaatan Berita oleh Perusahaan Platform Digital yang diproduksi Perusahaan Pers berdasarkan perhitungan nilai keekonomian.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa

(1) Dalam hal terjadi se-ngketa antara Perusahaan Platform

Digital dengan Perusahaan Pers, para pihak secara sendiri-sendiri atau secara bersama dapat mengajukan upaya hukum di luar peradilan umum dalam bentuk arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. (21 Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan secara independen sesuai dengan

ketentuan peraturan perLlndang-undangan.

BABIV...

SK No l9l876A

PRESIDEN

KOMITE

Bagian Kesatu Pembentukan

(1) Komite dibentuk dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

(2t Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen.

Bagian Kedua T\rgas, Fungsi, dan Tata Kerja

(1) Setiap pengambilan keputusan komite dilakukan secara

kolektif kolegial dan dipertanggungiawabkan kepada publik.

(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan musyawarah

mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak melalui pemungutan suara.

(3) Setiap kesepakatan komite harus:

• melalui proses pertimbangan yang memperhatikan masukan berupa pendapat dan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat; dan
• menjamin transparansi, menjamin independensi, dan memenuhi rasa keadilan.

(1) Komite wajib membuat laporan pelaksanaan tugas dan

fungsi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada publik. (21 Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah ke sistem informasi Dewan Pers dan harus mudah diakses oleh publik.

Bagian Ketiga Unsur, Keanggotaan, dan Kesekretariatan

(1) Komite terdiri atas perwakilan dari unsur:

• Dewan Pers yang tidak mewakili Perusahaan Pers;
• Kementerian; dan
• pakar di bidang Layanan Platform Digital yang tidak terafiliasi dengan Perusahan Platform Digital atau Perusahaan Pers. (21 Anggota komite berjumlah gasal paling banyak 11 (sebelas) orang.

(3) Keanggotaan

SK No 191878 A

PRESIDEN

(3) Keanggotaan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (21

terdiri atas:

• perwakilan dari unsur Dewan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak 5 (lima) orang;
• perwakilan dari unsur Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah 1 (satu) orang; dan
• perwakilan dari unsur pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5 (lima) orang. (41 Dalam hal jumlah anggota komite kurang dari 11 (sebelas) orang, anggota komite harus berjumlah gasal dan komposisi keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf a dan huruf c berjumlah sama.

(5) Perwakilan pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c ditunjuk oleh menteri yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Susunan keanggotaan komite terdiri atas:

• 1 (satu) orang ketua komite merangkap anggota komite;
• 1 (satu) orang wakil ketua komite merangkap anggota komite; dan
• anggota komite.

(1) Anggota komite diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga)

tahun. (21 Anggota komite dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(3) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Pers mengenai pengangkatan anggota komite.

Pasal 17 .

SK No 191879 A

PRESIDEN

(1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, komite dibantu sekretariat.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin

oleh sekretaris yang dijabat secara ex-oJficio oleh Sekretaris Dewan Pers.

PENDANAAN

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 bersumber dari:

• organisasi pers;
• Perusahaan Pers;
• bantuan dari negara; dan/atau
• bantuan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar

SK No 191880 A

REPUBLIK INDONES]A

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari2024

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2024

,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Perundang-undangan Hukum,

Djaman

SK No 191886 A