Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2005 tentang TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI DAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan:

1. Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi, adalah Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan PRESIDEN Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
2. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang selanjutnya disebut Komisi, adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan melaksanakan rekonsiliasi.
3. UNDANG-UNDANG adalah UNDANG-UNDANG Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

(1) Seleksi dan pemilihan anggota Komisi didasarkan pada kualifikasi keahlian dan integritas moral yang tinggi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara INDONESIA; b. sehat jasmani dan rohani; c. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; d. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun; e. setia kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; f. memiliki pengetahuan atau kepedulian di bidang hak asasi manusia; g. tidak …

g. tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional INDONESIA atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA; h. bersedia melepaskan diri dari keanggotaan partai politik, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga swadaya masyarakat; dan i. tidak pernah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seleksi dan pemilihan anggota Komisi juga harus didasarkan pada pertimbangan: a. geografi; b. etnis; c. agama; dan d. kepakaran.

(1) Panitia Seleksi mengumumkan penerimaan calon anggota Komisi dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak terbentuknya Panitia Seleksi. (2) Penerimaan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 14 (empat belas) hari berturut-turut terhitung sejak pengumuman dilakukan. (3) Panitia Seleksi dapat secara aktif mendorong anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk menjadi calon anggota Komisi.

Pasal …

(1) Panitia Seleksi mengadakan seleksi administratif serta seleksi kualifikasi keahlian dan integritas moral terhadap nama-nama calon dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Seleksi administratif serta seleksi kualifikasi keahlian dan integritas moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya penerimaan calon anggota Komisi.

Selama proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap nama-nama calon anggota Komisi kepada Panitia Seleksi.

(1) Panitia Seleksi menentukan dan MENETAPKAN 42 (empat puluh dua) orang calon anggota Komisi yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Calon anggota Komisi yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan kepada PRESIDEN untuk dipilih sebanyak 21 (dua puluh satu) orang calon. (3) PRESIDEN mengajukan 21 (dua puluh satu) orang calon anggota Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperoleh persetujuan.

Pasal …

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands