PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA

KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi mempunyai

peranan penting dalam mengungkap kebenaran

pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada

masa lalu di luar pengadilan, guna mewujudkan

perdamaian dan persatuan bangsa dan sekaligus

mewujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional dalam

jiwa saling pengertian;

• bahwa untuk memperlancar pemilihan dan penentuan

pemilihan anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi,

Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004

tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menugaskan

kepada Presiden untuk membentuk Panitia Seleksi yang

keanggotaannya terdiri atas unsur pemerintah dan unsur

masyarakat;

• berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a

dan b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang

Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;

• bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan

Presiden ini dipandang mampu melaksanakan tugas

tersebut;

Mengingat …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi

Kebenaran dan Rekonsiliasi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4429);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN

PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA

KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI.

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi

Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang selanjutnya dalam Keputusan

Presiden ini disebut Panitia Seleksi dengan susunan sebagai

berikut :

1. Ketua : ZULKARNAIN YUNUS, S.H., M.H.

Merangkap Anggota (Direktur Jenderal Administrasi Hukum

Umum, Departemen Hukum dan Hak

Asasi Manusia)

1. Sekretaris : DR. WICIPTO SETIADI, S.H., M.H.

(Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-

undangan, Departemen Hukum dan Hak

Asasi Manusia)

1. Anggota : 1. DR. HAFID ABBAS.

(Direktur Jenderal Perlindungan Hak

Asasi Manusia, Departemen Hukum

dan Hak Asasi Manusia)

2. BAMBANG …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

2. BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., LL.M.

(Masyarakat)

3. PROF. DR. C.F.G. SUNARYATI

HARTONO, S.H.

(Masyarakat)

4. SULISTIJOWATI SUGONDO, S.H.

(Masyarakat)

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu

mempunyai tugas :

1. mengumumkan pendaftaran penerimaan calon Anggota

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang diajukan oleh

perseorangan, kelompok orang, atau organisasi

kemasyarakatan;

1. melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi serta

seleksi kualitas dan integritas moral calon Anggota

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;

1. menyeleksi dan menentukan 42 (empat puluh dua) orang

calon Anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;

1. mengusulkan 42 (empat puluh dua) orang calon Anggota

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi kepada Presiden

untuk dipilih 21 (dua puluh satu) orang guna diajukan

kepada Dewan Perwakilan Rakyat;

1. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada

Presiden Republik Indonesia.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi bertanggung

jawab kepada Presiden.

KEEMPAT …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEEMPAT : Panitia Seleksi dibantu oleh sekretariat yang dibentuk

berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia.

KELIMA : Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkannya

Keputusan Presiden ini sampai dengan terbentuknya Anggota

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

KEENAM : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas

Panitia Seleksi, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja

Negara.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Maret 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands