TUNJANGAN KINERIA PEGAWAI DI LINGKUNGAN

Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan yang menerima tunjangan kinerja wajib mempertahankan dan terus meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

Pasal I I Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh Menteri Kebudayaan dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

(l) Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

(2) Pemberian tunjangan kinerja bagi Pegawai di

Kementerian Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mempertimbangkan capaian kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan undangan.

T\rnjangan kinerja setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 4...

SK No229545A

REPUBLIK TNDONESIA

T\rnjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 dengan memperhitungkan tunjangan kinerja yang telah diterima.

(1) Menteri Kebudayaan yang memimpin dan mengepalai

Kementerian Kebudayaan diberikan tunjangan kinerja sebesar 1507o (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja dengan kelas jabatan tertinggi di Kementerian IG

(2) lVakil Menteri Kebudayaan diberikan tunjangan kinerja

sebesar 9@/o (sembilan puluh persen) dari tunjangan kinerja Menteri Kebudayaan.

(3) Tlrnjangan kinerja bagi Menteri Kebudayaan dan Wakil

Menteri Kebudayaan sebagaimana dimat<sud pada ayat (l) dan ayat (2) diberikan terhitung sejak tanggal pelantikan sebagai Menteri Kebudayaan dan Wakil Menteri Kebudayaan.

Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja s6lagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I\rnjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

• Pegawai di Kementerian Kebudayaan yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
• Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan yang diberhentikan untuk sementara atau
• Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai;
• Pegawai di Kementerian Kebudayaan yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk persiapan masa pensiun; dan
• pegawai . . .

SK No229550A

REPUBLIK INDONESIA

• pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan -undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan badan layanan umum.

(l) Kelas jabatan pada setiap jabatan di lingkungan Kementerian Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri Kebudayaan.

(2) Perubahan kelas jabatan pada setiap jabatan di

lingkungan Kementerian Kebudayaan ditetapkan oleh Menteri Kebudayaan setelah: a, mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, jika tidak perubahan alokasi anggaran tunjangan kinerja; atau

• mendapat persetu.iuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, jika mengakibatkan perubahan alokasi anggaran tunjangan kinerja.

(l) Da1am hal Pegawai di Kementerian Kebudayaan diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pa.da kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.

(2) Jika tunjangan profesi yang diterima sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) lebih besar dari tunjaagan kinerja pada kelas jabatannya maka yang dibayarkan yaitu tunjangan profesi pada jenjangnya.

Pasal l0 .. .

SK No229551A

BLIK INDONESIA

Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja Pegawai di Kementerian Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal l l diatur dengan Peraturan Menteri Kebudayaan.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 136 Tahun 2018 tentang T\rnjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l8 454), Nomor dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan presiden ini.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

Agar

SK No229552A

PRESIDEN

NEPUEL|K INDONE3IA

Agar sctiap omrg nengetahuin3n, mcmerintahkan pcngundangan hraturan Presidcn ini dengan pcnempatannya datam hmbaran Negara Republik Indonesia,

Ditetapkan di Jakarta pada tanggsl 27 Mrrret20/25

PRESIDEN REPUBLIK INDONESI.A,

ttd.

PRABOWO SUBIANIO

Diun&ngkan di Jakarta peda tanggal 27 tllaret2021

MENIERI SEIGETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESI,A,

ttd.

PRASETYO HADI

I.EMBARAN NEGARA RER,BUK INDONESIIA TAHUN 2oil5 NoMoR.+o

Selinan ocsuai dcngan aslinya

KEMENTERIAN SEIGTTARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESI.A

ti Bidang Ferundang-undangan Administrasi Hulnrm,

• • Djaman !iio

SK ]tb229555A

PRESIDEN

NEPUIUK INDONESIA

I,AMP!RAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

TUN'ANGAN ISNER.'A PEGAWAI

DI UNGI(UNGAN XEITIE}ITERIAN XEEUDAYAAN

TUNJANGAN XINER.JA PEGAII'AI DI UNGKUNGAN

XEMENTERIAN IGBUDAYAAN

TUNJANGAN ISNER.JA NO XEIAS JABATAN PER I(EIASJABATAN

I t7 Rp33.24O.000,(X) 2 l6 Rp27.577.500,00 3 l5 Rpl9.28O.O0O,0o 4 t4 Rpt7.064.0@,00 5 r3 RplO.936.O0O,fi)

1. t2 Rp9.896.000,00 ? ll 757.600,00 8 l0 RpS.979.2q),00 9 9 RpS.079.200,00 lo. I Rp4.595.150,00 ll. 7 Rp3.915.95O,O0 t2. 6 Rp3.5lO.q)O,00 r3. 5 Rp3.134.29),00
2. 4 .985.q)0,00
3. 3 Rp2.898.0OO,OO
4. 2 Rp2.708.25O,OO t7. I .53r.250,00

PRESIIDEN REPUBLIK INDONES}IA,

ttd.

PRABOWO SUBIA}TTO

Salinan scsuai dengan aslinya

XEMENTERIAN SEIRBTARIAT NECARA

REPUBLIK INDONES;I,A

ti Bidang Ferundang-undat gan Administraoi Hukum,

Djaman

SK No229566A