RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri atas:

• rincian Anggaran Pendapatan Negara;
• rincian Anggaran Belanja Negara; dan
• rincian Pembiayaan Anggaran.

Rincian Anggaran Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas:

• rincian Penerimaan Perpajakan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; dan
• rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Rincian Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas:

• rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan
• rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Pasal 4 ...

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

• rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; dan
• rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

(2) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian

Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga se bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dirinci menurut organisasi/bagian anggaran, unit organisasi, fungsi, subfungsi, program, kegiatan, jenis belanja, sumber dana, dan prakiraan maju tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(3) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian

Anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dirinci menurut organisasi, unit organisasi, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, jenis belanja, dan sumber dana, termasuk anggaran program pengelolaan subsidi tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

( 1) Rincian Anggaran Tran sfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

• rincian Anggaran Transfer ke Daerah; dan
• rincian Dana Desa.

(2) Rincian Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

• rincian ...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

• rincian Dana Perimbangan;
• rincian Dana Insentif Daerah; dan
• rincian Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

(3) Rincian Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

• rincian Dana Transfer Umum; dan
• rincian Dana Transfer Khusus.

(4) Rincian Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf a terdiri atas:

• rincian Dana Bagi Hasil; dan
• rincian Dana Alokasi Umum.

(5) Rincian Anggaran Dana Transfer Khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:

• rincian Dana Alokasi Khusus Fisik; dan
• rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

(6) Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:

• Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler;
• Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan; dan
• Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi.

(7) Rincian Anggaran Tran sfer ke Daerah dan Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(8) Rincian Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) huruf a terdiri atas:

• rincian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran VI;

• rincian ...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

• rincian Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran VII;
• rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Provinsi tercantum dalam Lampiran VIII;
• rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran IX;
• rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran X;
• rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran XI;
• rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan menurut Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran XII;dan
• rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(9) Rincian Dana Alokasi Umum menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(10) Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

( 11) rincian . . .

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

( 11) Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(12) Rincian Dana Insentif Daerah menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(13) Rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(14) Perubahan rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa

sebagai akibat dari:

• perubahan data; dan/ a tau
• kesalahan hitung, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(15) Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana

dimaksud pada ayat (11) menjadi dasar bagi menteri teknis/pimpinan lembaga dalam menetapkan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik pada masing-masing jenis paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Presiden ini diundangkan.

(16) Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf a diarahkan penggunaannya untuk:

• paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah; dan/ a tau
• memenuhi anggaran yang diwajibkan dan/ atau membayar iuran yang diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ( 17) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, pelaporan, dan penerapan sanksi atas penggunaan Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (16), diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

(18) Dana ...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

(18) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b digunakan untuk mendukung kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

(1) Rincian Anggaran Pendidikan tercantum dalam Lampiran

XIX yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(2) Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

termasuk Dana Abadi Penelitian sebesar Rp990.000.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh miliar).

(3) Bentuk, skema, dan cakupan bidang penelitian yang dapat

dibiayai menggunakan Dana Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Rincian Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 huruf c tercantum dalam Lampiran XX yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden lnl.

(1) Perubahan rincian dari Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

berupa:

• perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak;

• perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman dan hibah termasuk pinjaman dan hibah yang diterushibahkan;

• perubahan ...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

• perubahan anggaran belanja yang bersumber dari klaim asuransi Barang Milik Negara pada kementerian negara/ lem baga terten tu;
• perubahan anggaran belanja dalam rangka tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi akibat terjadinya bencana alam;
• pergeseran Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN), atau antar keperluan dalam Bagian Anggaran 999.08;
• pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari Penerimaan Negara Bukan Pajak antar satuan kerja dalam 1 (satu) program yang sama;
• perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara untuk pembiayaan kegiatan/proyek Kementerian Negara/Lembaga termasuk penggunaan sisa dana penerbitan Surat Berharga Syariah Negara yang tidak terserap pada tahun 2018;
• pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional; L pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan ineligible expenditure atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/ a tau hi bah luar negeri; J. pergeseran anggaran antara program lama dan pogram baru dalam rangka penyelesaian administrasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sepanjang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat;
• pergeseran anggaran dalam rangka penyediaan dana untuk penyelesaian restrukturisasi Kementerian Negara/Lembaga;

1. perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa perubahan pagu untuk pengesahan belanja yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri yang telah closing date;

• realokasi ...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

• realokasi anggaran bunga utang sebagai dampak dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal;
• perubahan/tambahan kewajiban yang timbul dari penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih, Penarikan Pinjaman Tunai, dan/ a tau penambahan SBN sebagai akibat tambahan pembiayaan;
• perubahan pembayaran program pengelolaan subsidi berdasarkan perubahan parameter, realisasi perubahan harga minyak mentah Indonesia, dan/ a tau nilai tukar rupiah;
• perubahan pembayaran investasi pada organisasi/lembaga keuangan internasional/badan usaha internasional sebagai akibat dari perubahan kurs;
• perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa penambahan pagu karena luncuran Rupiah Murni Pendamping DIPA Tahun 2018 yang tidak terserap untuk pembayaran uang muka kontrak kegiatan yang dibiayai pinjaman luar negeri; dan
• pergeseran anggaran dalam satu atau antar Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau antar kewenangan untuk kegiatan dalam rangka tugas pembantuan, urusan bersama, dan/ atau dekonsentrasi, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. {2) Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat {1) berupa perubahan rincian anggaran yang disebabkan oleh penambahan a tau pengurangan anggaran belanja kementerian negara/lembaga dan/atau Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara termasuk pergeseran rincian anggarannya.

(3) Ketentuan mengenai tata cara perubahan dan pergeseran

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat {1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 9 ...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) Perubahan rincian dari Pembiayaan Anggaran yang berasal

dari perubahan pagu Pemberian Pinjaman kepada Sadan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah sebagai akibat dari:

• penambahan pagu Pemberian Pinjaman karena percepatan atau lanjutan penarikan;
• penambahan pagu Pemberian Pinjaman di tahun anggaran 2018 yang tidak terserap;
• pengurangan pagu Pemberian Pinjaman; dan/atau
• pengesahan atas Pemberian pinjaman luar negeri yang telah closing date, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara perubahan pagu Pemberian

Pinjaman kepada Sadan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1), dan rincian Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi dasar penyusunan dan pengesahan masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019.

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden m1 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Peraturan Presiden m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

PR ES I DEt'-1

REPUBLIK INDONESL6.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2018

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 225

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN

(dalam ribuan rupiah)

NO URAIAN JUMLAH

( 1) (2) (3)

1. Pendapatan Pajak Dalam Negeri 1. 743.056.850.376 1.1 Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) 894.448.650.110 1.1.1 Pendapatan PPh Migas 66.154.650.000 1.1.1.1 Pendapatan PPh Minyak Bumi 29.853.100.000 1.1.1.2 Pendapatan PPh Gas Bumi 36.301.550.000 1.1.2 Pendapatan PPh Nonmigas 828.294.000.110 1.1.2.1 Pendapatan PPh Pasal 21 145. 756.375.850 1.1.2.2 Pendapatan PPh Pasal 22 22.711.510.000 1.1.2.3 Pendapatan PPh Pasal 22 Impor 68.260.490.000 1.1.2.4 Pendapatan PPh Pasal 23 48.505. 700.000 1.1.2.5 Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi 10.923.713.000 1.1.2.6 Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan 311.548.880.000 1.1.2.7 Pendapatan PPh Pasal 26 82.4 73. 700.000 1.1.2.8 Pendapatan PPh Final 137 .831.560.000 1.1.2.9 Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya 282.071.260 1.1.2.10 Pendapatan PPh DTP 1.2 Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 655.394. 900.106 Penjualan Barang Mewah 1.2.1 Pendapatan PPN Dalam Negeri 410.687.726.381 1.2.2 Pendapatan PPN Impor 223.306.569.688 1.2.3 Pendapatan PPN Lainnya 0 1.2.4 Pendapatan PPnBM Dalam Negeri 15.085.363.119 1.2.5 Pendapatan PPnBM Impor 6.165.186.918 1.2.6 Pendapatan PPnBM Lainnya 150.054.000 1.3 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 19.103.600.160 1.3.1 Pendapatan PBB Perkebunan 2.483.405.652 1.3.2 Pendapatan PBB Perhutanan 680.343.496 1.3.3 Pendapatan PBB Pertambangan 1.689.767.192 1.3.4 Pendapatan PBB Migas 13.959.342.000 1.3.5 Pendapatan PBB Panas Bumi 289.352.597 1.3.6 Pendapatan PBB Lainnya 1.389.223 1.4 Pendapatan Cukai 165.501.000.000 1.4.1 Pendapatan Cukai Hasil Tembakau 158.855.592.463 1.4.2 Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol 158.214.143 1.4.3 Pendapatan Minuman Mengandung Ethyl 5.987.193.394 Alkohol

(-1/2-)

PRESIDEl'-1 REPUBLIK INDOt~ESIA

LAMPIRAN I

RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN

(dalam ribuan rupiah)

NO URAIAN JUMLAH

(1) (2) (3)

1.4.4 Pendapatan Cukai Lainnya 500.000.000 1.5 Pendapatan Pajak Lainnya 8.608. 700.000

1. Pendapatan Pajak Perdagangan lnternasional 43.321.800.000 2.1 Pendapatan Bea Masuk 38.899.300.000 2.2 Pendapatan Bea Keluar 4.422.500.000

TOTAL 1. 786.378.650.376

Memorandum Item: Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) terdiri atas:

1. Pajak Penghasilan (PPh) 10.797.907.892

• PPh atas Komoditas Panas Bumi 1. 942.890.000
• PPh atas bunga, imbal hasil, dan penghasilan 8.846.120.000 pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam Penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar intemasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal
• Penghasilan dari penghapusan secara mutlak 8.425.156 piutang negara nonpokok yang bersumber dari penerusan pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
• Recurrent Cost SPAN 472.736

1. Bea Masuk 634.297.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

(-2/2-)

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN AKUN JUMLAH

(1) (2) (3)

42 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 378.297 .855.437

421 PENERIMAAN SUMBER DAYA ALAM 190.754.771.993

4211 Pendapatan Minyak bumi 118.606.710.000 42111 Pendapatan Minyak Bumi 118.606.710.000 421111 Pendapatan Minyak Bumi 118.606.710.000 4212 Pendapatan Gas Bumi 41.171.600.000 42121 Pendapatan Gas Bumi 41.171.600.000 421211 Pendapatan Gas Bumi 41.171.600.000 Pendapatan Pertambangan Mineral dan4213 24.960.724.137 Batubara Pendapatan luran Tetap Pertambangan Mineral42132 571.198.698 dan Batu bara Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral421321 155.746.751 dan Batubara- Eksplorasi Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral421322 415.451.94 7 dan Batubara - Operasi Produksi Pendapatan luran Produksi/Royalti42133 24.389.525.438 Pertambangan Mineral dan Batubara Pendapatan Iuran Produksi/Royalti421331 19.128.059.644 Pertam bangan Batu bara Pendapatan Iuran Produksi/Royalti421332 2.172.690.000 Pertambangan Tembaga Pendapatan Iuran Produksi/Royalti421333 1.866.906.217 Pertam bangan Emas Pendapatan Iuran Produksi/Royalti421334 57.187.977 Pertambangan Perak Pendapatan Iuran Produksi/Royalti421335 644.086.049 Pertambangan Nikel Pendapatan Iuran Produksi/Royalti421336 512 .495 .550 Pertambangan Timah Pendapatan luran Produksi/Royalti421339 8.100.000 Pertambangan Lainnya 4214 Pendapatan Kehutanan 4.511.543.106 42141 Pendapatan Dana Reboisasi 2.198.468.053 421411 Pendapatan Dana Reboisasi 2.198.468.053 42142 Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan 930.974.040 421421 Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan 930.974.040 Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan42143 217.586.437 Hasil Hutan (IIUPHH)

(-1/ 15-)

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN AKUN JUMLAH

(1) (2) (3)

Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan421435 217 .586.437 Hasil Hutan (IIUPHH) Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk 42144 Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan 1.164.514.574 Kehutanan Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk 421441 Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan 1.164.514.574 Kehutanan 4215 Pendapatan Perikanan 625.810 .. 919 42152 Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan 304.132 Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan421521 164.068 Bidang Perikanan Tangkap Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan421522 140.063 Bidang Pembudidayaan Ikan 42153 Pendapatan Pungu tan Hasil Perikanan 625.506. 787 421531 Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan 625.506.787 4216 Pendapatan Pertambangan Panas Bumi 878.383.829 42162 Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi 846.157.640 421621 Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi 846.157.640 42163 Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi 28.681.872 421631 Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Eksplorasi 23.751.312 Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Operasi421632 4.930.560 Produksi 42164 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi 3.544.316

421641 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi 3.544.316

PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA422 45.589.300.000 DIPISAHKAN (KND)

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba4221 45.589.300.000 BUMN Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah42213 44.738.637.000 Kementerian BUMN Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan di422131 15.976.500.000 Bawah Kementerian BUMN Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan422132 28.762.137.000 di Bawah Kementerian BUMN

(-2/ 15-)

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN AKUN JUMLAH

(1) (2) (3)

Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di42214 850.663.000 Bawah Kementerian Keuangan Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Non422142 850.663.000 Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan

424 PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM 4 7 .884 .451.843

4241 Pendapatan Jasa Layanan Umum 45.662.723.235 Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa42411 28.449. 783.873 Kepada Masyarakat 424111 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 14.246.152.911 424112 Pendapatan J asa Pelayanan Pendidikan 10.004.568.836 Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan,424113 480.095.338 Informasi, Pelatihan dan Teknologi 424114 Pendapatan J asa Pencetakan 2.664.800 Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan424115 305.579.782 dan Kenavigasian Pendapatan Jasa Penyelenggaraan424116 2.652.967.689 Telekomunikasi 424117 Pendapatan J asa Pelayanan Pemasaran 39.787.110 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa424119 717.967.404 Lainnya Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan42412 1.572.533.820 Tertentu 424121 Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita 1.282.754.109

424129 Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya 289.779.711

42413 Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat 14.994.337.541 424133 Pendapatan Program Modal Ventura 3.789.322 424134 Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral 423.423.028

424135 Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah 38.647.689 424136 Pendapatan Investasi 120.000.000 424138 Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit 11.438.000.000

(-3/ 15-)

PRES I DEN

REPLIBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN AKUN JUMLAH

(1) (2) (3)

424139 Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya 2.970.477.500 Pendapatan dan Pengelolaan BMN pada42414 646.068.000 Pengelola Barang Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik424141 646.068.000 Negara pada Pengelola Barang 4242 Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum 9.662.630 42421 Pendapatan Hibah Terikat-Uang 9.662.630 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-424211 1.870.630 Perorangan - U ang Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda424213 7.052.000 Uang Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-424214 500.000 Perorangan - U ang 424219 Pendapatan Hibah Terikat Lainnya - Uang 240.000 4243 Pendapatan Basil Kerja Sama BLU 529.656.541 42431 Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 529.656.541 424311 Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan 43.038.279 Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan424312 386.626.368 Usaha Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah424313 99.991.893 Daerah 4249 Pendapatan BLU Lainnya 1.682.409.437 42491 Pendapatan BLU Lainnya 1.670.4 75.437 424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 1.670.4 75.437 42492 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa 11.934.000 424921 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah 235.000

424922 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung 3.064.000

424923 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan 100.000 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan424924 105.000 dan Mesin 424929 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya 8.430.000

(-4/ 15-)

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN AKUN JUMLAH

(1) (2) (3)

425 PENDAPATAN PNBP LAINNYA 94.069.331.600

Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan4251 29.631.801.288 BMN, dan Iuran Badan Usaha Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non42511 19.077.645.857 Lit bang 425111 Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batubara 18.305.604.794 Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian,425112 62.709.210 Perkebunan, Peternakan dan Budidaya Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen425113 4.500 Pelelangan Pendapatan Penjualan Cadangan Beras425114 702.967.810 Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non425119 6.359.543 Litbang Lainnya 42512 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN 152.219.276 Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan425121 54.554 Bangunan 425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 2.254.758 Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah425123 8.791.243 Negara Golongan III Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN425129 141.118.720 Lainnya 42513 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN 553.298.438 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan425131 250.627.650 Bangunan 425132 Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin 624.015 425133 Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan 45.000 Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan425134 4.929.254 Bangunan Pendapatan dari Bangun, Guna, dan Serah425137 2.259.489 (BGS) 425139 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya 294.813.028 Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan42514 2.200.000 Kekayaan Negara dari Pengelola Barang

(-5/ 15-)

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN AKUN JUMLAH

(1) (2) (3)

Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan425149 2.200.000 Kekayaan Negara Lainnya dari Pengelola Barang Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan42515 51.582.715 Prasarana sesuai dengan Tusi Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana425151 51.582.715 sesuai dengan Tusi Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu42516 8.844.855.000 Migas 425162 Pendapatan Minyak Mentah (DMO) 8.794.230.000 425169 Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas 50.625.000 Pendapatan dari Iuran Badan Usaha dan42517 950.000.000 Penerimaan Klaim Asuransi BMN Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan425171 678.242.124 U saha Penyediaan dan Pendistribusian BBM Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan425172 271.757.875 Usaha Gas Bumi Melalui Pipa Pendapatan Administrasi dan Penegakan4252 15.763.753.670 Hukum Pendapatan Pelayanan dan Administrasi42521 3.391.168.025 Hukum 425211 Pendapatan Paspor 927 .202.450 425212 Pendapatan Visa 132.785.800 Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk425213 708.418.750 Kembali (Re-entry permit) 425214 Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya 235.095.000 425215 Pendapatan Pelayanan Fidusia 521.839 .850 425216 Pendapatan Pelayanan Badan Hukum 194.021.000 425217 Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya 171.805.175

425218 Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual 500.000.000 Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar42522 571.138.979 Negeri Pendapatan Visa Republik Indonesia di Luar425221 217.750.000 Negeri

(-6/ 15-)

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN AKUN JUMLAH

(1) (2) (3)

Pendapatan Paspor Republik Indonesia di Luar425222 133.500.000 Negeri 425223 Pendapatan Dokumen Kekonsuleran 178.550.000 Pendapatan Jasa Pelayanan pada Kantor425224 41.338.979 Dagang dan Ekonomi Indonesia di Luar Negeri Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta42523 316.829.966 Gratifikasi Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah425231 543.078 Tangan Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada425232 1.681.237 Panitera Badan Peradilan 425233 Pendapatan Ongkos Perkara 24.092.657 Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK425234 3.600.184 Menjadi Milik Negara Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil 425236 Sitaan yang Telah Diputuskan/Ditetapkan 90.000.000 Pengadilan 425237 Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas 150.000.000

425238 Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya 22.000.000

425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya 24.912.808 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta 42524 Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian 263.454.146 Uang

Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang425241 49.266.772 Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana 425242 Pencucian U ang yang Telah 1.438.480 Dipu tuskan / Ditetapkan Pengadilan Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana 425243 Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan 69.536.895 Pengadilan Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak425244 29.995.244 Pidana Pencucian Uang

(-7/15-)

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN AKUN JUMLAH

(1) (2) (3)

Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak425245 66.000.000 Pidana Koru psi 425246 Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi 35.044.755 Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana425247 11.000.000 Pencucian U ang 425248 Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara 72.000

Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya425249 1.100.000 yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan 42525 Pendapatan Perizinan 1.024.254.437 425251 Pendapatan Perizinan Tenaga Kerja Asing 935.000.000 425252 Pendapatan Perizinan Pertanian 11.600.100 425253 Pendapatan Perizinan di Bidang Perdagangan 24.600.000

425254 Pendapatan Perizinan di Bidang Kesehatan 26.490.000 Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan425255 2.463.022 Hidup dan Kehutanan 425259 Pendapatan Perizinan Lainnya 24.101.315 42526 Pendapatan Pelayanan Kepolisian I 8.794.331.965 Pendapatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi425261 910.137.010 (SIM) Pendapatan Perpanjangan Surat Izin425262 694.173.305 Mengemudi (SIM) Pendapatan Penerbitan Surat Tanda Nomor425263 2.453.000.000 Kendaraan Bermotor (STNK) Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor425265 2.503.875.000 (BPKB) Pendapatan Tanda Nom or Kendaraan Bermotor425266 1.493.286.000 (TNKB) 425267 Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi 34.721.850 Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi425268 166.526.300 Kendaraan Ke Luar Daerah Pendapatan Nomor Registrasi Kendaraan425269 538.612.500 Bermotor Pilihan

(-8/ 15-)

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN AKUN JUMLAH

(1) (2) (3)

42527 Pendapatan Pelayanan Kepolisian II 946.829.735 Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan425271 8.400.000 Bermotor Lin tas Batas Negara Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor425272 8.400.000 Lintas Batas Negara Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan 425273 Peledak dan Pendapatan Penerbitan Surat 277.760.035 Keterangan Catat Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan425274 239.909.475 (STCK) 425275 Pendapatan Pelayanan Satuan Pengaman 20.783.705 425276 Pendapatan Pengamanan Obyek Vital 387 .576.520 425279 Pendapatan Pelayanan Kepolisian Lainnya 4.000.000 Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi,42528 455.746.414 Kalibrasi, dan Standardisasi 425281 Pendapatan Akreditasi 17.758.100 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan 425282 Standardisasi di Bidang Lingkungan Hidup dan 1.361.321 Kehutanan Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi,425283 86.936.859 dan Standardisasi di Bidang Perindustrian

Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi,425284 13.741.005 dan Standardisasi di Bidang Perdagangan

Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi,425285 35.933.166 dan Standardisasi di Bidang Kesehatan

Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibr:asi,425286 6.714.420 dan Standardisasi di Bidang Pekerjaan Umum Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi425287 121.543.813 di Bidang Perhubungan Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi425288 95.280.000 di Bidang Komunikasi dan Informatika

(-9/ 15-)

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN AKUN JUMLAH

(1) (2) (3)

Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi,425289 76.477.729 dan Standardisasi Lainnya Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial,4253 6.927.885.404 dan Keagamaan 42531 Pendapatan J asa Kesehatan 3.441.439.176 Pendapatan dari Sadan Penyelenggara J aminan 425311 Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas 136.970.350 Kesehatan Tingkat Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas425312 2.492.054.635 Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) 425313 Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan 602.825.273 425314 Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan 34.925.447 425315 Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan 149.063.980 425316 Pendapatan Registrasi Tenaga Kesehatan 25.599.490 Pendapatan J asa Pengawasan Ob at dan42532 89.810.000 Makanan Pendapatan J asa Pengawasan Obat dan425321 89.810.000 Makanan 42533 Pendapatan Jasa Karantina 192.517.999 Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan425331 129.717.999 Peternakan 425332 Pendapatan Jasa Karantina Perikanan 62.800.000 42534 Pendapatan J asa Agraria 2.358.115.228 425341 Pendapatan Pelayanan Pertanahan 2.358.115.228 42535 Pendapatan J asa Keagamaan 846.003.000 425351 Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama 846.003.000 Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan4254 4.357.727.810 Teknologi 42541 Pendapatan Pendidikan 3.784.061.688 425411 Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan 78.963.924 425412 Pendapatan Biaya Pendidikan 3.434.503.640 Pendapatan Penelitian, Pengembangan, dan425413 77.722.597 Pengabdian Masyarakat 425419 Pendapatan Pendidikan Lainnya 192.871.526 Pendapatan Pengembangan Sumber Daya42542 265.738.321 Manusia

(-10/ 15-)

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN AKUN JUMLAH

(1) (2) (3)

Pendapatan Layanan Pendidikan dan/ atau425421 254.462.983 Pelatihan Pendapatan Pengembangan Sumber Daya425429 11.275.338 Manusia Lainnya Pendapatan Penelitian/Riset, Survey,42543 302.766.472 Pemetaan, dan Pengembangan lptek Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan425431 40.983.282 Pengembangan Iptek 425432 Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan 92.422.295 Pendapatan Layanan Meteorologi, Klimatologi425433 102.880.370 dan Geofisika Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil425434 6.043.390 Pengembangan Iptek 425435 Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan 24.944.910 425436 Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual 944.995

Pendapatan Penelitian/Riset, Survey,425439 34.547.229 Pemetaan, dan Pengembangan lptek Lainnya 42545 Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan 5.161.327 425451 Pendapatan Museum 3.126.121 425459 Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan Lainnya 2.035.206 Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi4255 22.803.185.097 dan lnformatika 42551 Pendapatan J asa Transportasi 6.769.179.733 Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan425511 771.236.980 Bermotor Pendapatan Penggunaan Prasarana425512 993.750.000 Perkeretaapian/Track Access Charge 425513 Pendapatan J asa Kepelabuhanan 2.397.855.730 425514 Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran 564.441.128 425515 Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan 241.527 .020 425516 Pendapatan Jasa Kebandarudaraan 368.088.312 425517 Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan 778.088.821 425518 Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi 573.425.542

(-11/15-)

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN AKUN JUMLAH

(1) (2) (3)

425519 Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya 80.766.198 42552 Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika 15.893.022.317 Pendapatan Penggunaan Spektrum Frekuensi425521 14.786.883.682 Radio Pendapatan Hak Penyelenggaraan425522 1.061.187 .075 Telekomunikasi 425523 Pendapatan Izin Penyelenggaraan Penyiaran 38.747.068 425524 Pendapatan Izin Penyelenggaraan Pas 181.000 Pendapatan Kontribusi Penyelenggaraan Pas425525 2.540.690 Untuk Pembiayaan Layanan Pas Universal

Pendapatan Pengelolaan Nama Domain425526 1.182.800 Indonesia Pendapatan J asa Komunikasi dan Informatika425529 2.300.000 Lainnya 42553 Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik 140.983.046 425531 Pendapatan J asa Siaran LPP RRI 20.225.344 425532 Pendapatan Jasa Non Siaran LPP RRI 58.450 425533 Pendapatan J asa Siaran LPP TVRI 102.860.639 425534 Pendapatan Jasa Non Siaran LPP TVRI 17.838.612 4256 Pendapatan Jasa Lainnya 375.555.205 Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup42561 128.996.385 dan Kehutanan 425611 Pendapatan Wisata Alam 114.904.318 Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup425612 14.052.892 dan Kehutanan Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup425619 39.175 dan Kehutanan Lainnya 42562 Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan 21.463.846 425621 Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan 18.469.207 Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan425629 2.994.638 Lainnya 42569 Pendapatan J asa Lainnya 225.094.973 425691 Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan 23.751.980

(-12/15-)

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN AKUN JUMLAH

(1) (2) (3)

Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan425692 35.834.494 Informasi 425693 Pendapatan dari Jasa Layanan Jalan Tol 120.000.000 425699 Pendapatan J asa Lainnya 45.508.498 Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening4257 9.739.278.376 Perbankan dan Pengelolaan Keuangan 42571 Pendapatan Sunga 913.975.234 Pendapatan Sunga dari Piutang dan Pemberian425713 913.975.234 Pinjaman 42573 Pendapatan Premium atas Obligasi Negara 2.110.041.860 Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam425731 2.110.041.860 Negeri/Rupiah Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan 42574 Pemerintah, Selisih Harga SBN, dan Fee 106.985.261 Lainnya atas Transaksi Surat Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan425741 106.985.261 Infrastruktur 42575 Pendapatan dari Selisih Kurs 165.000.000 Pendapatan dari Selisih Kurs dalam425751 165.000.000 Pengelolaan Rekening Milik BUN Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan42576 280.969.644 Penutupan Rekening Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa425764 280.969.644 Giro) Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal 42577 Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas 5.580.000.000 Penempatan Uang Negara Pendapatan atas Penempatan Uang Negara425772 130.000.000 Pada Bank Umum Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional425773 230.000.000 Pooling Pendapatan atas Penempatan Uang Negara425774 5.220.000.000 pada Bank Indonesia Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan42578 418.766.438 Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara

(-13/ 15-)

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN AKUN JUMLAH

(1) (2) (3)

Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara425781 1.800.000 dengan Surat Paksa 425782 Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I 399.160.000 Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan425785 17.806.438 Piutang Negara Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi/42579 163.539.938 Tuntutan Perbendaharaan

Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian 425791 Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan 163.396.287 Bendahara atau Pejabat Lainnya

Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian425792 115.651 Negara Terhadap Bendahara Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian425793 28.000 Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga 4258 Pendapatan Denda 20.646.525 42581 Pendapatan Denda I 20.646.525 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan425811 10.126.325 Pemerintah Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang425812 10.000.000 Persaingan U saha Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang425813 519.200 Perdagangan Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Treasury425816 1.000 National Pooling 4259 Pendapatan Lain-lain 4.449.498.222 Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran42591 4.433.034.437 Yang Lalu I Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun425911 20.121.288 Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun425912 1.272.450 Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun425913 3.201.232 Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun425918 4.408.439.465 Anggaran Yang Lalu 42599 Pendapatan Lain-Lain II 16.463.784

(-14/15-)

PRES IDEN REPUBLIK INDONESl,l\

LAMPIRAN II

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN AKUN JUMLAH

( 1) (2) (3) 425991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji 10,493.898 425999 Pendapatan Anggaran Lain-lain 5.969.886

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

tdffi~~· Bidang Perekonomian

C'


(-15/15-)


---


B.'i.GIAN

1  JUMLAHRM  KODE  KEMENTERIAN  5780  5779 5778  5777  RINCIAN  .  ANGGARAN

Negeri  Negeri  /LEl\.IBAGA  Ekonomi  Salinan  Harmonisasi  ANGGARAN  Pembang'..lnan  Pembangunan  Pengembangan  •  KEMENTERIAN  Kreatif
: :  dan  ci.a:n  ~  REPUBLIK  sesuai  Reg1illasi  121  BELANJA  Fasilitasi  FUNGSI,  BADAN  clan  dan ~..:::nn~ati  idang  Penguatan  Penguatan  Hak  KEMENTERIAN/LEMBAGA,

2
UNiT  ~L('  dengan  EKONOMI  PROGRAM,  Sta,ndardisasi  Kekayaan  PEMERINTAH estan .  SEKRETARIAT  Hubungan  Hubungan  INDONESIA  An  K.'IBATIF  --  tar  Anfar  aslinya  KEGIATAN ORGANISASI,  IntelektuaI  PUSAT
di  Perekonomian  NEGARA  Lembaga  Lembaga  KEGIATAN,  FUNGSI,  Bidang  MENURUT  Luar  Dalam  SUB  JENIS  Perundang-undangan,
3  BELANJA,  PEGAWAf BELANJA


III  ORGANISASI/BAGIAN(-  SUMBER  REPUBLIK


4  PRES  LAMPIRAN  HARANG BELANJA  DANA,362/362  25.000.000  20.185.857  27.317.796  25.974.386  III  RINCIAN-  IDEN  DANANGGARAN,)


JENIS  UNIT


5  INDONESIA  MODAL  BELANJA  100.000  137.508  PRAKIRAAN  BELANJA


1'1AJU  6  ORGANISASI,  BANTU  SOSIAL  AN


I  FUNGSI,


7
657.151.214  25.000.000  20.285.857  26.111.894  JUMLAH  SUBFUNGSI,  27.317.796i·

-  8  2020  PROGRAM,  PRESIDEN  25.159.739  20.415.Bl~  27.640.436  26.304.068

I  JOKO


9
ttd.  2021  KPJM  REPUBLIK  25.324.270  20.549.656  27.972.754  26.502.007  I  (dalarn  WIDODO  ·-----~,


.  ribuan
10  2022
rupiah)  25.493.738  20.687.536  28.315.043  26.705.884  INDONESIA,


---


---


PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA


LAMPIRAN IV


RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA


MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,


JENIS BELAN,JA DAN SUMBER DANA


KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  [999]  BENDAHARA UMUM NEGARA


UNIT ORGANISASI  [999.02]  BA BUN PENGELOLAAN HIBAH


(dalam ribuan rupiah)

JENIS BELANJA


FUNGSI, SUB FUNGSI,  BELANJA  KODE  SD  BELANJA  BELANJA  JUMLAH  PROGRAM, KEGIATAN  BUNGADAN  BELANJA HIBAH  PEGAWAI  BARANG  PINJAMAN


(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)


01 PELAYANAN UMUM  0  0  0  440.000  440.000


01.90 PELAYANAN UMUM  0  0  0  440.000  440.000


PEMERINTAHAN LAINNYA

999.02.07 Program Pengelolaan Hibah  0  0  0  440.000  440.000
Negara
Pengelolaan Banking  RM  0  0  0  440.000  440.000
Commission
1 Bankinq Commission  0  0  0  440.000  440.000

03 KETERTIBAN DAN  0  0  0  119.030.000  119.030.000

KEAMANAN


(-2/ 48-)


---


c


PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA


LAMPIRAN IV


RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA


MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,


JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA


KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA  :  [999]  BENDAHARA UMUM NEGARA


UNIT ORGANISASI  |  1999.O21 BA BUN PENGELOLAAN HIBAH


(dalam ribuan rupiah)

JENIS BELANJA


FUNGSI, SUB FUNGSI,  BELANJA  KODE  SD  BELANJA  BELANJA  JI'MLAH  PROGRAM, KEGIATAN  BUNGA  DAN  BELANJA HIBAH  PEGAWAI  BARANG  PINJAMAN

1  (3)  (4)  (s)
03.o2 PENANGGULANGAN BENCANA  0  0  0  119.030.000  119.030.000
999.O2.O7 Program Pengelolaan Hibah  0  0  0  119.030.000  r 19.030.000
Pengelolaan Hibah Pencegahan  PLN  0  o  o  119.O30.000  119.030.000
Risiko Banjir
I Flood Management in Selected  0  0  0  119.030.000  119.030.000
Riuer Basins (FMSRB)
o4 IfIC.f\f.T\r[l  o  o  o  777.170.OOO  777.L7o.OOO


(-3 / +8-)


---


PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA


LAMPIRAN IV


RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA


MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,


JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA


KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA  [eee]  BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI  leee.o2l  BA BUN PENGELOLAAN HIBAH
(dalam ribuan rupiah)

JENIS BELANJA

FUNGSI, SUB FUNGSI,  BELANJA  KODE  SD  BELANJA  BELANJA  JUMLAH  PROGRAilI, KEGIATAN  BUNGA DAN  BELANJA HIBNI  PEGAUIAI  BARANG  PINJAMAN

(1)  (21  (s)  (4)  (s)  (6)  (71  (8)


04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN,  0  0  0  100.000  100.000


PERIKANAN, DAN KELAUTAN

999.O2.O7 Program Pengelolaan Hibah  0  0  0  100.000  100.000
Negara
Pengelolaan Hibah  PLN  0  0  0  100000  100.000
Pemberdayaan Pedesaan dan
Pembangunan Pertanian


t+ I 48-l


---


PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA


LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,


JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA  Ieeel  BENDAHARA UMUM NEGARAUNIT ORGANISASI  Ieee.o2l BA BUN PENGELOLAAN HIBAH

(dalam ribuan rupiah)

JENIS BELANJA

|K.rlT'  FUNGSI, SUB FUNGSI,  BELANJA  BELANJA  BELANJA  PROGRAM, KEGIATAN  m  JUMLAH  BUNGA DAN  BELANJA HIBAH  PEGAtrIAI  BARANG
PINJAMAN
1
1 Rural Empowerment and  0  0  0  100.000  100.000  A g rianltur al D e u elop me nt
Scalling Up Initiatiue (READ-SI)

04.o4 PENGAIRAN  0  0  0  276.870.OOO  276.870.OOO
999.O2.O7 Program Pengelolaan Hibah  0  0  0  276.870.OOO  276.870.OOO
Pengelolaan Hibah Sumber  PLN  0  0  0  276.870.OOO  276.870.OOO  Air dan


(-s l +8-)


---


PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA


LAMPIRAN IV


RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA


MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,


JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA


KEMENTERI.AN NEGARA/ LEMBAGA  [eee]  BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI  leee.o2l BA BUN PENGELOLAAN HIBAH
(dalam ribuan rupiah)

JENIS BELANJA

FUNGSI, SUB FUNGSI,  BELANJA  JUMLAH  Ilrdltrd  m  BELANJA  BELANJA  PROGRAM, KEGIATAN  BUNGA DAN  BELANJA HIBAH  PEGAUIN  BARANG  PINJAMAN

1
2 Inte g r ate d P articip ato ry  0  0  0  276.870.OOO  276.870.OOO
D e u elopment and Manag ement
of lrrigatton Project (IPDMIP)

04.08  0  0  0  500.200.000  500.200.000
999.O2.O7 Program Pengelolaan Hibah  0  0  0  500.200.000  500.200.oo0
Negara
Pengelolaan Hibah Transportasi PLN  0  0  0  100.000  100.000


(-61 48-l


---


FRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA


LAMPIRAN IV


RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

MENURUT,RGANISASI''HL,?XT'T'ili';lXtT^lJ*TXilf

'''PR'.RAM'KEGIATAN'


KEMENTERI.AN NEGARA/ LEMBAGA  Ieee]  BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI  leee.o2l  BA BUN PENGELOLAAN HIBAH

(dalam ribuan rupiah)

JENIS BELANJA


FUNGSI, SUB FUNGSI,  BELANJA  KODE  SD  BELANJA  BELANJA  JI'MLATI  PROGRAIVI, KEGIATAN  BUNGA DAN  BELANJA HIBAH  PEGAWAI  BARANG  PINJAMAN


(1)  (2t  (3)  (41  (s)  (6)  (71  (8)

1 Mass RapidTrarusit MRf)  0  0  0  100.000  100.000
Prqied Phase II
Pengelolaan Hibah Transportasi HLN  0  0  0  100.000  100.000

1 Pro uincial Ro ad Impro u ement  0  0  0  100.000  100.000
and Maintenonce (PRIM)
Pengelolaan Hibah Transportasi RM  0  0  0  500.000.000  500.000.000

1 HibahJalan Daerah  o  0  0  500.000.000  500.000.000


(-7 /48-)


---


PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA


LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,


JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA


KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA  [eee]  BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI  Ieee.o2l BA BUN PENGELOLAAN HIBAH

(dalam ribuan rupiah)

JENIS BELANJA


FUNGSI, SUB FUNGSI,  BELANJA  KODE  SD  BELANJA  BELANJA  JUMLAH  PROGRAM, KEGIATAN  BUNGA DAN  BELANJA HIBNI  PEGAUIAI  BARANG  PINJAMAN


(1)  (21  (3)  (4t  (s)  (6)  (71  (8)

o5 PERLINDUNGAN  o  o  o  143.910.OOO  143.910.OOO

LINGKUNGAN HIDUP


05.02 MANAJEMEN AIR LIMBAH  0  0  0  24.100.000  24.100.000

999.O2.O7 Program Pengelolaan Hibah  0  0  0  24.100.000  24.100.000
Negara
Pengelolaan Hibah Air Limbah  HLN  0  0  0  24.100.000  24.100.000
1 Hibah Air Limbah  0  0  0  100.000  100.000


(-81 48-)


---


PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA


LAMPIRAN IV


RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA


MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,


JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA


KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA  :  [999]  BENDAHARA UMUM NEGARA


UNIT ORGANISASI  |  1999.021  BA BUN PENGELOLAAN HIBAH


(dalam ribuan rupiah)

JENIS BELANJA


FUNGSI, SUB FUNGSI,  BELANJA  KODE  SD  BELANJA  BELANJA  JUMLAH  PROGRAM, KEGIATAN  BUNGA DAN  BELANJA HIBAH  PEGAWAI  BARANG  PINJAMAN

(s)  t6)  (71  (8)  (1)  (21  (3)  el
2 Instalasi Pengolahan Air  0  0  0  24.000.000  24.000.000
Limbah untuk Kota Palembang

05.03 PENANGGULANGAN POLUSI  0  o  0  100.100.000  100.100.000
999.O2.O7 Program Pengelolaan Hibah  0  0  0  r00.100.000  100.100.000
N
Pengelolaan Hibah Sanitasi  RM  0  0  0  100.000.000  100.000.000
1 Hibah Sanitasi  0  0  0  100.000.000  100.000.000


(-e  l+8-l


---


PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA


LAMPIRAN IV


RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA


MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,


JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA


KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA  [eee]  BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI  Ieee.o2l BA BUN PENGELOLAAN HIBAH

(dalam ribuan rupiah)

JENIS BELANJA


FUNGSI, SUB FUNGSI,  BELANJA  KODE  SD  BELANJA  BELANJA  JUMLATI  PROGRAM, KEGIATAN  BUNGA  DAN  BELANJA HIBAH  PEGAUIAI  BARANG  PINJAMAN


(1)  {21  (3)  (41  (s)  (6)  (7)  (8)

Pengelolaan Hibah Sanitasi  HLN  0  0  0  100.000  100.000
(Penerusan Hibah)
1 Hibah Australia-Indonesia  0  0  0  100.000  100.000
Untuk Pembangunan Sanitasi


05.04 KONVERSI SUMBER DAYA  0  0  0  19.710.000  19.710.000

ALAM
999.O2.O7 Program Pengelolaan Hibah  0  0  0  19.710.000  19.710.000
Negara


(-rol48-)


---


PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA


LAMPIRAN IV


RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA


MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,


JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA


KEMENTERI.AN NEGARA/ LEMBAGA  [eee]  BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI  lees.o2l BA BUN PENGELOLAAN HIBAH

(dalam ribuan rupiah)

JENIS BELANJA

FUNGSI, SUB FUNGSI,  BELANJA  JUMLAH  KODE  m  BELANJA  BELANJA  PROGRAM, KEGIATAIiI  BUNGA DAN  BELANJA HIBAH  PEGAUIAI  BARANG  PINJAMAN

1
Pengelolaan Hibah Sumber  HLN  0  0  0  19.710.000  19.710.000
Daya Alam
1  Bio diu er sitg C o ns e ru atio n and  o  0  0  19.710.000  19.710.000
Climate Protedion in the Gunung
Leuser Ecosustem
m PERUMAHAN DAN FASILITAS  o  o  3  900.100.ooo  900.100.ooo
TTT,'ITIN
06.03 PENYEDI.AAN AIR MINUM  0  o  0  900.100.000  900.100.000
999.O2.O7 Program Pengelolaan Hibah  0  0  0  100.000  100.000
Negara


(-LL 148-l


---


PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA


LAMPIRAN IV


RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA


MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,


JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA


KEMENTERI.AN NEGARA/ LEMBAGA  [eee]  BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI  leee.o2l BA BUN PENGELOLAAN HIBAH
(dalam ribuan rupiah)

JENIS BELANJA

FUNGSI, SUB FUNGSI,  BELANJA  JUMLAH  ircEIq  m  BELANJA  BELANJA  PROGRAIII, KEGIATAN  BUNGA DAN  BELANJA HIBAH  PEGAWAI  BARANG  PINJAMAN

(1)  (21  (3)  (41  (s)  (6)  (71

Pengelolaan Hibah Air Minum  HLN  0  0  0  100.000  100.000
1 Hibah Air Minum  0  0  0  100.000  100.000
999.O2.O7 Program Pengelolaan Hibah  0  0  0  900.000.000  900.000.000
Negara
Pengelolaan Nationwide Water  RM  0  0  0  900.000.000  900.000.000
Hibah Program (Rupiah Murni)


(-12/48-)


---


PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA


LAMPIRAN IV


RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA


MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,


JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA


KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA  [eee]  BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI  lees.o2l BA BUN PENGELOLAAN HIBAH
(dalam ribuan rupiah)

JENIS BELANJA

FUNGSI, SUB FUNGSI,  BELANJA  JUMLAII  i-rcDtr  m  BELANJA  BELANJA  PROGRAM, KEGIATAN  BUNGA DAN  BELANJA HIBAH  PEGAWAI  BARAI'IG  PINJAMAN

(1)  (21  (6)  (71  (8)

1 Nationwide Water Hibah  0  0  0  900.000.000  900.000.000
Proqram (NWHP)
JUMLATI TOTAL  o  o  o  1.940.650.OOO  1.940.650.000


(-13l48-)


---


PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA


LAMPIRAN IV


RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA


MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,


JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA


NEGARAKEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA  :  [999]  BENDAHARA UMUM


PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDIUNIT ORGANISASI  :  1999.071 BA BUN

(dalam ribuan rupiah)
JENIS BELAIiIJA
JUMLAH  FUNGSI, SUB FUNGST, PROGRAM,  FI' BELANJA  BELAT{JA  BELANJA  BOIiTT  KEGIATAN  BELANJA SUBSIDI  PEGAWAI  FNII'IIITd  MODAL
(21  (8)
o1 PELAYANAN UMUM  o  o  e  LO.797.907.A92  LO.797.907.892
01.90 PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN  0  0  o  to.797.907.892  10.797.907.892
LAINNYA
999.O7.LL Program Pengelolaan Subsidi  0  0  0  10.797.907.892  10.797.907.892
Pengelolaan Subsidi Pajak  RM  0  0  o  ro.797.907.892  to.797.907.892
1 PPh atas Komoditas Panas Bumi  0  0  0  1.942.890.000  1.942.890.000


(-t4148-l


---


PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA


LAMPIRAN IV


RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA


MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,


JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA


KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA  :  [999]  BENDAHARA UMUM NEGARA


PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDIUNIT ORGANISASI  :  [999.07]  BA BUN

(dalam ribuan rupiah)

JENIS BELANJA


FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM,  KODE  FI' BELANJA  BELANJA  BELANJA  JUMLAH  KEGIATAN  BELANJA SUBSIDI  PEGAWAI  BARANG  MODAL


(1)  (2t

2 PPh atas bunga, imbal hasil dan  0  0  8.846.120.000  8.846.120.000
penghasilan pihak ketiga atas jasa yang
diberikan kepada Pemerintah dalam
penerbitan dan/ atau pembelian
kembali/penukaran SBN di pasar
internasional, tetapi tidak termasuk
jasa konsultan hukum lokal


(-15/48-)


---


PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA


LAMPIRAN IV


RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA


MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,


JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA


KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA  Ieee]  BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI  leee O7I BA BUN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI

(dalam ribuan rupiah)

JENIS BELANJA  FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM,  KODE  SD BELANJA  BELANJA  BELANJA  JUMLAH  KEGIATAN  BELANJA SUBSIDI  PEGAWAI  BARANG  MODAL


(1)  (2)  (3)  (4)  (s)  (6)  (71  (8)

3 PPh atas penghasilan dari  0  0  0  8.425.156  8.425.156
penghapusan secara mutlak piutang
negara nonpokok yang bersumber dari
pemberian pinjaman, Rekening Dana
Investasi, dan Rekening Pembangunan
Daerah yang diterima oleh Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM)

4 PPh atas pembiayaan Recurrent Cost  0  0  0  472.736  472.736
SPAN yang dibiayai oleh Rupiah Murni


(-16148-l


---


PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA


LAMPIRAN IV


RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA


MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,


JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA


KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA  [eee]  BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI  leee.o7l  BA BUN PENGELOLAAN BELANJA SUBSTDI
(dalam ribuan rupiah)

JENIS BELANJA

FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM,  SD BELANJA  iTIsT'NNf,/It  BELANJA  JUMLAH  KODE  KEGIATAI{  BELAIiIJA SUBSIDI  PEGAWAI  lif' ilNfd  MODAL
EtrCtrCr,rn  o  o  2o,9.Ll6.681.416  209.116.681.416

04.01 PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN  0  0  0  L2.879.350.101  75.296.324


USAHA, KOPERASI DAN USAHA KECIL


DAN MENENGAH

999.O7.rL  Subsidi  0  0  0  75.296.324  75.296.324
Pengelolaan Subsidi Bunga Kredit  RM  0  0  0  75.296.324  75.296.324
1 Kredit Ketahanan Pangan dan Energi  0  0  0  16.994.423  16.994.423
2 Risk Sharing KKP-E  0  0  0  27.509.358  27.509.358


(-t7 /48-l


---


PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA


LAMPIRAN TV


RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA


MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,


JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA


NEGARAKEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA  :  [999]  BENDAHARA UMUM


BELANJA SUBSIDTUNIT ORGANI