Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Pasal 5

( 1) Rincian Anggaran Tran sfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

  • rincian Anggaran Transfer ke Daerah; dan
  • rincian Dana Desa.

(2) Rincian Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

  • rincian ...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

  • rincian Dana Perimbangan;
  • rincian Dana Insentif Daerah; dan
  • rincian Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

(3) Rincian Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

  • rincian Dana Transfer Umum; dan
  • rincian Dana Transfer Khusus.

(4) Rincian Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf a terdiri atas:

  • rincian Dana Bagi Hasil; dan
  • rincian Dana Alokasi Umum.

(5) Rincian Anggaran Dana Transfer Khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:

  • rincian Dana Alokasi Khusus Fisik; dan
  • rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

(6) Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:

  • Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler;
  • Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan; dan
  • Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi.

(7) Rincian Anggaran Tran sfer ke Daerah dan Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(8) Rincian Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) huruf a terdiri atas:

  • rincian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran VI;

  • rincian ...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

  • rincian Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran VII;
  • rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Provinsi tercantum dalam Lampiran VIII;
  • rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran IX;
  • rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran X;
  • rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran XI;
  • rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan menurut Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran XII;dan
  • rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(9) Rincian Dana Alokasi Umum menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(10) Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

( 11) rincian . . .

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

( 11) Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(12) Rincian Dana Insentif Daerah menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(13) Rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(14) Perubahan rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa

sebagai akibat dari:

  • perubahan data; dan/ a tau
  • kesalahan hitung, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(15) Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana

dimaksud pada ayat (11) menjadi dasar bagi menteri teknis/pimpinan lembaga dalam menetapkan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik pada masing-masing jenis paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Presiden ini diundangkan.

(16) Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf a diarahkan penggunaannya untuk:

  • paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah; dan/ a tau
  • memenuhi anggaran yang diwajibkan dan/ atau membayar iuran yang diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ( 17) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, pelaporan, dan penerapan sanksi atas penggunaan Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (16), diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

(18) Dana ...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

(18) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b digunakan untuk mendukung kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

← Pasal 4 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 6 →