Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2012 tentang BADAN KOORDINASI PEMBERANTASAN RUPIAH PALSU

Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu, yang selanjutnya disebut Botasupal adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN.

(1) Botasupal mempunyai fungsi sebagai koordinator pemberantasan Rupiah Palsu. (2) Fungsi koordinator pemberantasan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memadukan kegiatan dan operasi pemberantasan Rupiah Palsu yang dilakukan oleh lembaga/instansi terkait sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing lembaga/instansi berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Botasupal mempunyai tugas: a. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan kebijakan pemberantasan Rupiah Palsu. b. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan pemberantasan Rupiah Palsu. c. menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan pemberantasan Rupiah Palsu. d. memfasilitasi kerja sama pelaksanaan pemberantasan Rupiah Palsu. e. membuat dan memberikan rekomendasi kepada lembaga/ instansi terkait mengenai pemberantasan Rupiah Palsu. f. menghimpun data dan bahan keterangan yang terkait dengan pemberantasan Rupiah Palsu.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Botasupal berwenang: a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan pemberantasan Rupiah Palsu. b. meminta data dan bahan keterangan yang diperlukan dari lembaga/instansi terkait dalam pemberantasan Rupiah Palsu. c. meminta masukan dari lembaga/instansi terkait tentang spesifikasi teknis dan ciri bahan baku Rupiah. d. memberikan masukan kepada lembaga/instansi terkait terhadap aspek keamanan tentang spesifikasi teknis dan ciri bahan baku Rupiah. e. memberikan masukan kepada lembaga/instansi terkait terhadap aspek keamanan Rupiah mulai dari perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan Rupiah. f. mengoordinasikan kegiatan unsur pemberantasan Rupiah Palsu.

Susunan Organisasi Botasupal terdiri atas: a. Ketua Botasupal, secara ex-officio dijabat oleh Kepala Badan Intelijen Negara. b. Unsur Botasupal terdiri atas:

1. Badan Intelijen Negara.
2. Kepolisian Negara Republik INDONESIA.
3. Kejaksaan Agung.
4. Kementerian Keuangan.
5. Bank INDONESIA.

(1) Untuk membantu pelaksanaan fungsi dan tugas, Ketua Botasupal dibantu oleh Kepala Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Kalakhar. (2) Kalakhar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex-officio dijabat oleh pejabat yang berada di lingkungan Badan Intelijen Negara. (3) Kalakhar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua Botasupal.

(1) Dalam melaksanakan tugas, Ketua Botasupal dapat membentuk kelompok kerja. (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota dari unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b. (3) Susunan keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Botasupal.

(1) Botasupal melakukan rapat koordinasi secara berkala sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Botasupal atau wakil yang ditunjuk oleh Ketua Botasupal.

Ketua Botasupal melaporkan hasil pelaksanaan fungsi dan tugas Botasupal kepada PRESIDEN sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Botasupal diatur dengan peraturan Ketua Botasupal.

(1) Biaya pelaksanaan fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara cq. Anggaran Badan Intelijen Negara. (2) Biaya pelaksanaan pemberantasan Rupiah Palsu yang dilakukan oleh masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dalam anggaran masing-masing kementerian/lembaga yang menjadi unsur Botasupal.

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN