Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

HONORARIUM PEGAWAI

Pasal 1

Honorarium Pegawai di Lingkungan Badan Pelaksana

Otorita Labuan Bajo Flores, yang selanjutnya disebut Honorarium adalah hak keuangan yang diberikan kepada

pegawai di lingkungan Badan Pelaksana Otorita Labuan

Bajo Flores yang diangkat dan ditugaskan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pegawai di Lingkungan Badan Pelaksana Otorita Labuan

Bajo Flores diberikan Honorarium setiap bulan.

Pasal 3

(1) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 yaitu:

  • Direktur Utama, sebesar Rp30.787.600,00 (tiga

puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu

enam ratus rupiah);

  • Direktur, sebesar Rp23.180.700,00 (dua puluh

tiga juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);

  • Satuan Pengawas Intern, sebesar

Rp16.455.400,00 (enam belas juta empat ratus

lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);

  • Kepala Divisi, sebesar Rp13.529.300,00 (tiga

belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah); dan

  • Pegawai Pelaksana, sebesar Rp6.932.700,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu

tujuh ratus rupiah).

(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

belum termasuk pajak penghasilan.

2020, No.261 -3-

Pasal 4

(1) Pembayaran Honorarium sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan terhitung sejak

diangkat/ dilantik oleh pejabat yang berwenang.

(2) Pembayaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya

remunerasi Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo

Flores sebagai satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pegawai di lingkungan Badan Pelaksana Otorita Labuan

Bajo Flores yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, besaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

diperhitungkan dengan penghasilan berupa gaji dan

tunjangan yang diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

Tata cara pembayaran dan penghentian Honorarium

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

2020, No.261 -4-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 November 2020

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 20 November 2020

,

ttd

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas

dan fungsi Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo

Flores sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita

Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores,

perlu diberikan honorarium bagi pegawai di lingkungan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo

Flores;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a perlu

MENGINGAT

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018 tentang

Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 55);

2020, No.261 -2-

Referensi Silang (1)
PERPRES 32/2018 — BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA