Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

BPS terdiri dari:

• Kepala;

• Wakil Kepala;

• Sekretariat . . .

SK No2429724

• Sekretariat Utama;
• Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik;
• Deputi Bidang Statistik Sosial;
• Deputi Bidang Statistik Produksi;
• Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa;
• Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik;
• Inspektorat Utama;
• Pusat Pendidikan dan Pelatihan; dan
• Instansi Vertikal.

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

(1) Kepala mempunyai tugas BPS dalam

menjalankan tugas dan fungsi BPS.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Kepala dibantu Wakil Kepala.

1. Di antara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga disisipkan I (satu) bagian, yakni Bagian Kedua A sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Kedua A Wakil Kepala
2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(l) Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu

Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin BPS.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas

Wakil Kepala 5slagaimana dimaksud pada ayat(21 ditetapkan oleh Kepala.

1. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

(l) Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.

(2) Kepala. . .

SK No 242973 A

FRESIDEN

-4

(2) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspektur,

dan Kepala BPS Provinsi merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.

(3) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala

Bidang, dan Kepala BPS Kabupaten/Kota merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

(4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala

Subbidang merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

(l) Kepala dan Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(2) Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pejabat eselon II ke bawah diangkat dan

diberhentikan oleh Kepala.

1. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 37A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Kepa1a diberikan hak keuangan dan fasilitas

setingkat menteri.

(2) Wakil Kepala diberikan hak keuangan dan

fasilitas setingkat wakil menteri. Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No242974A

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2O Januari 2025

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Januari2O2S

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

ti $dministrasi Hulgrm,

• Djaman

SK No 22968 A