Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

HONORARIUM KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENGAWAS

Pasal 1

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha diberikan hak keuangan berupa

honorarium setiap bulan.

Pasal 2

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ditetapkan sebagai berikut:

  • Ketua sebesar Rp38.300.000,00 (tiga puluh delapan

juta tiga ratus ribu rupiah);

  • Wakil Ketua sebesar Rp36.400.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

  • Anggota sebesar Rp33.700.000,00 (tiga puluh tiga juta

tujuh ratus ribu rupiah);

Pasal 3

Honorarium Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 dan Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

2018, No.5 -3-

Pasal 4

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan

peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 35

Tahun 2013 tentang Honorarium Ketua, Wakil Ketua, dan

Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 87),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden

ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan

Presiden Nomor 35 Tahun 2013 tentang Honorarium Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pengawas Persaingan

Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 87), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id

2018, No.5 -4-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Januari 2018

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2018

,

ttd

www.peraturan.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa honorarium Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota

Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana

diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2013 tentang Honorarium Ketua, Wakil Ketua, dan

Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha perlu

disesuaikan dengan beban kerja dan tanggung jawab yang bersangkutan;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia

www.peraturan.go.id

2018, No.5 -2-

Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3817);

  1. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang

Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun

2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden

Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas

Persaingan Usaha;

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
PERPRES 80/2008 — Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang PERUBAHAN...
Referensi Silang (3)
UU 5/1999 — LARANGAN PRAI{TEK MONOPOLI DAN PERSAINOAN
PERPRES 35/2013 — HONORARIUM KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA
PERPRES 80/2008 — Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang...