Permen UMKM No. 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Klasifikasi dan Tingkat Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah - JDIH BPK
Halaman pertama tidak memakai nomor halaman
Insert logo garuda berwarna
RANCANGAN
PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN KLASIFIKASI DAN TINGKAT PERKEMBANGAN
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pedoman Klasifikasi dan Tingkat Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
Mengingat
: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2008
Nomor
93,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2023
Nomor
41,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6994);
Sesdep.2 Asdep.2.1 Asdep.2.2 Asdep.2.3 Asdep.2.4 Deputi.2
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
- Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);
- Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1008);
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1091);
- Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1154);
MEMUTUSKAN:
1x enter
Menetapkan
: PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI DAN
TINGKAT PERKEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat dengan UMKM adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai UMKM sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang UMKM. 2. Klasifikasi UMKM yang selanjutnya disebut dengan Klasifikasi adalah pengelompokan UMKM berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan Skala Usaha dan karakteristik usaha. 3. Kriteria Klasifikasi adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk menentukan pengelompokan UMKM sesuai dengan Skala Usaha dan karakteristik usaha. 4. Kriteria Modal Usaha adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk menentukan pengelompokan UMKM berdasarkan nilai nominal uang yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha, namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 5. Kriteria Hasil Penjualan Tahunan adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk menentukan pengelompokan UMKM berdasarkan nilai nominal uang
Sesdep.2 Asdep.2.1 Asdep.2.2 Asdep.2.3 Asdep.2.4 Deputi.2
pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan barang
dan/atau jasa dalam satu tahun buku.
6.
Kriteria Jumlah Tenaga Kerja adalah ukuran atau
parameter yang digunakan untuk menentukan kategori
UMKM berdasarkan jumlah sumber daya manusia yang
terlibat sebagai tenaga kerja secara tetap maupun tidak
tetap dalam kegiatan usaha.
7.
Kriteria Nilai Investasi adalah ukuran atau parameter
yang digunakan untuk menentukan kategori UMKM
berdasarkan kemampuan dalam menarik investasi
untuk pengembangan usaha.
8.
Kriteria
Kandungan
Lokal
adalah
ukuran
atau
parameter yang digunakan untuk menentukan kategori
UMKM berdasarkan TKDN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
9.
Kriteria Insentif dan Disinsentif adalah ukuran atau
parameter yang digunakan untuk menentukan kategori
UMKM
berdasarkan
penerapan
bentuk
insentif
dan/atau disinsentif.
10. Kriteria Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan
adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk
menentukan kategori UMKM berdasarkan penerapan
teknologi, proses produksi, dan manajemen usaha yang
efisien,
berkelanjutan,
dan
berorientasi
pada
pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan
hidup.
11. Skala Usaha adalah skala UMKM sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan di bidang
UMKM.
12. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang
selanjutnya
disingkat
dengan
KBLI
adalah
pengelompokan aktivitas ekonomi di Indonesia yang
menghasilkan produk/output, baik berupa barang
maupun jasa kedalam jenis lapangan usaha.
13. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya
disingkat TKDN adalah besaran kandungan dalam
negeri pada barang, jasa, serta gabungan barang dan
jasa.
14. Tingkat Perkembangan adalah tahapan perkembangan
UMKM
mulai
dari
permulaan,
pertumbuhan,
berkembang, dan siap naik kelas.
15. Pendekatan Pengembangan adalah kerangka strategi
yang digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam
merencanakan,
melaksanakan,
dan
mengevaluasi
upaya
pengembangan
UMKM
secara
terarah,
terintegrasi, bertahap, dan berkelanjutan.
16. Jangka
Waktu
Fasilitasi
adalah
rentang
waktu
pelaksanaan fasilitasi yang diberikan dalam rangka
mendukung pengembangan usaha sesuai dengan
kebutuhan, Klasifikasi, dan Tingkat Perkembangan
UMKM.
17. Indeks Pengembangan UMKM adalah ukuran komposit
yang digunakan untuk menilai efektivitas, jangkauan,
kualitas, dan dampak dari Fasilitasi Pengembangan
yang
dilaksanakan
oleh
Pemerintah
Pusat
dan
Sesdep.2 Asdep.2.1 Asdep.2.2 Asdep.2.3 Asdep.2.4 Deputi.2
Pemerintah Daerah. 18. Sistem Aplikasi Pelayanan UMKM yang selanjutnya disingkat SAPA UMKM adalah platform pusat informasi, verifikasi, dan layanan bagi pengusaha UMKM yang mengintegrasikan berbagai program kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan UMKM dari pemerintah maupun non pemerintah. 19. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah dan suburusan pemerintahan usaha mikro yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah. 20. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 21. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 22. Kementerian/Lembaga adalah perangkat Pemerintah Pusat yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 23. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah dan suburusan pemerintahan usaha mikro yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah.
Pasal 2 (1) Pedoman Klasifikasi dan Tingkat Perkembangan UMKM digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait, sebagai: a. acuan dalam penetapan kriteria, kategori, dan Tingkat Perkembangan UMKM; dan b. alat pemantauan dan evaluasi kemajuan pengembangan UMKM secara terukur, sistematis, dan berkelanjutan. (2) Kementerian melaksanakan penetapan kriteria, kategori, dan Tingkat Perkembangan UMKM melalui SAPA UMKM. (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi atas data dan dokumen yang disampaikan oleh pengusaha UMKM dan/atau data UMKM yang terintegrasi dengan sistem informasi pada Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah. (4) Proses verifikasi, validasi, dan penyampaian data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara elektronik melalui SAPA UMKM.
Sesdep.2 Asdep.2.1 Asdep.2.2 Asdep.2.3 Asdep.2.4 Deputi.2
Pasal 3 Pedoman Klasifikasi dan Tingkat Perkembangan UMKM memuat: a. jenis kegiatan usaha; b. kriteria klasifikasi; c. penentuan klasifikasi; d. pendekatan pengembangan; e. bentuk fasilitasi; f. jangka waktu fasilitasi; dan g. pemantauan dan evaluasi.
BAB II
JENIS KEGIATAN USAHA
Pasal 4 (1) Jenis kegiatan usaha UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mengacu pada KBLI yang memuat kategori: a. pertanian, kehutanan, dan perikanan; b. pertambangan dan penggalian; c. industri; d. penyediaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; e. penyediaan air, pengelolaan air limbah, penanganan limbah, dan remediasi; f. konstruksi; g. perdagangan besar dan eceran; h. transportasi dan penyimpanan; i. aktivitas penyediaan akomodasi dan makan dan minuman; j. aktivitas penerbitan, penyiaran, serta produksi dan distribusi konten; k. aktivitas telekomunikasi, pemrograman komputer, konsultansi, infrastruktur komputasi, dan jasa informasi lainnya; l. aktivitas keuangan dan asuransi; m. aktivitas real estat; n. aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis; o. aktivitas administratif dan penunjang usaha; p. administrasi pemerintahan dan pertahanan, serta jaminan sosial wajib; q. pendidikan; r. aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial; s. kesenian, olahraga, dan rekreasi; t. aktivitas jasa lainnya; u. aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dan aktivitas produksi barang dan jasa oleh rumah tangga untuk keperluan sendiri yang tidak terdiferensiasi; dan (2) Kategori jenis kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 5 (1) Dalam hal terdapat jenis kegiatan usaha UMKM yang belum tercantum dalam KBLI dan/atau sistem
Sesdep.2 Asdep.2.1 Asdep.2.2 Asdep.2.3 Asdep.2.4 Deputi.2
perizinan berusaha yang menjadi acuan dalam pengurusan nomor induk berusaha, penentuan Klasifikasi bagi UMKM dilakukan berdasarkan deskripsi kegiatan usaha utama dan karakteristik kegiatan usaha. (2) Penentuan Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada jenis kegiatan usaha yang paling mendekati dalam KBLI dan/atau sistem perizinan berusaha yang menjadi acuan dalam pengurusan nomor induk berusaha. (3) Hasil penentuan Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dicatat dalam SAPA UMKM sebagai jenis kegiatan usaha sementara bagi UMKM untuk dilakukan pengusulan pencantuman ke dalam KBLI dan/atau sistem perizinan berusaha yang menjadi acuan dalam pengurusan nomor induk berusaha. (4) Pengusulan pencantuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Menteri kepada: a. pimpinan lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik; dan/atau b. menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
BAB III
KRITERIA KLASIFIKASI
Pasal 6
(1)
Kriteria Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf b merupakan sebagai acuan dalam penentuan
kategori dan Tingkat Perkembangan usaha UMKM,
untuk mewujudkan pembinaan, pengembangan, dan
pemberdayaan yang tepat sasaran dan terukur.
(2)
Kriteria Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a.
kriteria baku; dan
b.
kriteria tambahan.
(3)
Kriteria baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a berfungsi untuk menjamin keseragaman dan
kepastian hukum dalam penetapan status suatu usaha
pada kategori usaha mikro, usaha kecil, atau usaha
menengah secara lintas sektor dan wilayah.
(4)
Kriteria tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b berfungsi sebagai dasar penilaian lanjutan
untuk memperkuat hasil Klasifikasi untuk menentukan
kategori UMKM berdasarkan ukuran atau parameter
yang terdapat dalam kriteria tambahan.
Pasal 7
(1)
Kriteria baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) huruf a terdiri atas:
a.
Kriteria Modal Usaha; atau
b.
Kriteria Hasil Penjualan Tahunan.
(2)
Kriteria Modal Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a digunakan untuk kepentingan pendirian
Sesdep.2 Asdep.2.1 Asdep.2.2 Asdep.2.3 Asdep.2.4 Deputi.2
atau pendaftaran kegiatan usaha. (3) Kriteria Hasil Penjualan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk kepentingan penetapan Skala Usaha dan penilaian kapasitas ekonomi berdasarkan nilai pendapatan usaha dalam satu tahun.
Pasal 8
(1)
Kriteria tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (2) huruf b terdiri atas:
a.
Kriteria Jumlah Tenaga Kerja;
b.
Kriteria Nilai Investasi;
c.
Kriteria Kandungan Lokal;
d.
Kriteria Insentif dan Disinsentif; dan
e.
Kriteria Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan.
(2)
Kriteria tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),
digunakan
untuk
kepentingan
perumusan
kebijakan, perencanaan dan pelaksanan program,
pemberian fasilitasi, dan penilaian kontribusi UMKM
sesuai dengan potensi dan karakteristik usahanya.
BAB IV PENENTUAN KLASIFIKASI
Pasal 9
(1)
Penentuan Klasifikasi berdasarkan Kriteria Modal
Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf a terdiri atas:
a.
usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha;
b.
usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha; dan
c.
usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai
dengan
paling
banyak
Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha.
(2)
Penentuan
Klasifikasi
berdasarkan
Kriteria
Hasil
Penjualan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:
a.
usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan
sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00
(dua miliar rupiah);
b.
usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih
dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
sampai
dengan
paling
banyak
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
dan
c.
usaha
menengah
memiliki
hasil
penjualan
tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima
belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak
Sesdep.2 Asdep.2.1 Asdep.2.2 Asdep.2.3 Asdep.2.4 Deputi.2
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
Pasal 10
(1)
Penentuan Klasifikasi berdasarkan kriteria tambahan
berupa Kriteria Jumlah Tenaga Kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a ditentukan
melalui ukuran atau parameter sebagai berikut:
a.
kategori UMKM rumah tangga, yaitu UMKM yang
memiliki jumlah orang yang dipekerjakan paling
banyak 4 (empat) orang;
b.
kategori UMKM berdaya serap sedang, yaitu UMKM
yang memiliki jumlah orang yang dipekerjakan
paling sedikit 5 (lima) orang sampai dengan paling
banyak 19 (sembilan belas) orang; dan
c.
kategori UMKM berdaya serap tinggi, yaitu UMKM
yang memiliki jumlah orang yang dipekerjakan
paling sedikit 20 (dua puluh) orang sampai dengan
paling banyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang.
(2) Jumlah
orang
yang
dipekerjakan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf
c, dapat dibuktikan melalui surat keterangan jumlah
tenaga kerja yang dipekerjakan, dokumen kontrak
kerja, dan/atau dokumen pembayaran gaji.
Pasal 11
(1)
Penentuan Klasifikasi berdasarkan kriteria tambahan
berupa Kriteria Nilai Investasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b ditentukan melalui
ukuran atau parameter sebagai berikut:
a.
kategori UMKM investasi rendah, jika memiliki
nilai investasi paling banyak Rp300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha;
b.
kategori UMKM investasi sedang, jika memiliki nilai
investasi lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus
juta rupiah), sampai dengan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
c.
kategori UMKM investasi tinggi, jika memiliki nilai
investasi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah), sampai dengan paling banyak
Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha.
(2)
Nilai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a sampai dengan huruf c, dapat dibuktikan
melalui laporan keuangan dan/atau dokumen lain yang
relevan dan terverifikasi.
Pasal 12 (1) Penentuan Klasifikasi berdasarkan kriteria tambahan berupa Kriteria Kandungan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c ditentukan melalui ukuran atau parameter sebagai berikut: a. kategori UMKM TKDN rendah, jika nilai kandungan lokal yang digunakan untuk proses produksi
Sesdep.2 Asdep.2.1 Asdep.2.2 Asdep.2.3 Asdep.2.4 Deputi.2
barang/jasa kurang dari 25% (dua puluh lima
persen);
b.
kategori UMKM TKDN sedang, jika nilai kandungan
lokal yang digunakan untuk proses produksi
barang/jasa paling sedikit 25% (dua puluh lima
persen) sampai dengan paling banyak 40% (empat
puluh persen); dan
c.
kategori UMKM TKDN tinggi, jika nilai kandungan
lokal yang digunakan untuk proses produksi
barang/jasa lebih dari 40% (empat puluh persen)
sampai dengan paling banyak 100% (seratus
persen).
(2)
Penghitungan nilai kandungan lokal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c,
mengacu pada prinsip dan metodologi TKDN sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 13
(1)
Penentuan Klasifikasi berdasarkan kriteria tambahan
berupa Kriteria Insentif dan Disinsentif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilaksanakan
berdasarkan ukuran atau parameter sebagai berikut:
a.
kategori UMKM dengan insentif tinggi, yaitu UMKM
yang memenuhi kriteria kepatuhan administratif,
fiskal, dan lingkungan sangat tinggi;
b.
kategori UMKM dengan insentif sedang, yaitu
UMKM
yang
memenuhi
kriteria
kepatuhan
administratif, fiskal, dan lingkungan sedang, dan
berpotensi untuk ditingkatkan menuju kepatuhan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.
kategori UMKM dengan disinsentif sedang, yaitu
UMKM yang tidak memenuhi kriteria kepatuhan
administratif,
fiskal,
dan
lingkungan,
dan
berpotensi untuk ditingkatkan menuju kepatuhan
sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan
d.
kategori UMKM dengan disinsentif tinggi, yaitu
UMKM yang tidak mematuhi kriteria kepatuhan
administratif, fiskal, dan lingkungan, dan pernah
dikenai
sanksi
administratif
sesuai
dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, serta
berpotensi untuk ditingkatkan menuju kepatuhan
sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
(2)
Penentuan Klasifikasi berdasarkan kriteria tambahan
berupa Kriteria Insentif dan Disinsentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuktikan melalui dokumen
kepatuhan administratif, fiskal, dan lingkungan yang
relevan dan terverifikasi.
Pasal 14 (1) Penentuan Klasifikasi berdasarkan kriteria tambahan berupa Kriteria Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e ditentukan melalui ukuran atau parameter sebagai berikut: a. kategori UMKM konvensional, yaitu UMKM yang belum menerapkan teknologi ramah lingkungan
Sesdep.2 Asdep.2.1 Asdep.2.2 Asdep.2.3 Asdep.2.4 Deputi.2
dengan proses produksi yang masih tradisional dan berpotensi menghasilkan limbah tanpa pengelolaan; b. kategori UMKM berpotensi hijau, yaitu UMKM yang mulai mengelola limbah dasar, meski belum menyeluruh, dibuktikan dengan adanya penghematan penggunaan air/energi, pengurangan limbah, dan penggunaan kemasan ramah lingkungan; c. kategori UMKM hijau terapan, yaitu UMKM yang telah menerapkan sebagian besar teknologi ramah lingkungan dalam kegiatan produksi, dibuktikan dengan adanya penggunaan energi alternatif, sistem daur ulang, dan sertifikasi lingkungan lokal; dan d. kategori UMKM hijau penuh, yaitu UMKM yang seluruh proses usaha mengintegrasikan prinsip keberlanjutan, efisiensi energi, dan inovasi teknologi hijau, dibuktikan dengan nol limbah (zero waste), sertifikasi ISO 14001 atau setara. (2) Penggunaan teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dibuktikan melalui dokumen yang relevan dan terverifikasi.
BAB V
PENDEKATAN PENGEMBANGAN
Pasal 15 (1) Pendekatan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kebijakan, dan pengembangan UMKM berdasarkan hasil penentuan Klasifikasi dan Tingkat Perkembangan UMKM. (2) Tingkat Perkembangan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 4 (empat) tahapan perkembangan usaha yang terdiri atas: a. tahapan permulaan usaha; b. tahapan pertumbuhan usaha; c. tahapan usaha berkembang; dan d. tahapan siap naik kelas.
Pasal 16
(1)
Tahapan perkembangan usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (2), ditentukan berdasarkan hasil
penilaian terhadap 5 (lima) aspek yang meliputi:
a.
aspek legalitas dan formalitas;
b.
aspek manajemen dan tata kelola usaha;
c.
aspek pemasaran dan digitalisasi;
d.
aspek keuangan dan akses pembiayan; dan
e.
aspek kemitraan dan jejaring usaha.
(2)
Penilaian
terhadap
setiap
aspek
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan bukti
dokumen usaha yang dapat diverifikasi.
(3)
Setiap bukti dokumen usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menghasilkan skor perkembangan usaha
Sesdep.2 Asdep.2.1 Asdep.2.2 Asdep.2.3 Asdep.2.4 Deputi.2
yang dihitung berdasarkan hasil perbandingan antara jumlah bukti dokumen yang tersedia dengan total bukti dokumen penilaian yang harus dipenuhi. (4) Skor perkembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diklasifikasikan ke dalam kriteria Tingkat Perkembangan UMKM sebagai berikut: a. kriteria tahapan permulaan usaha dengan skor 0% (nol persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen); b. kriteria tahapan pertumbuhan usaha dengan skor lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen); c. kriteria tahapan usaha berkembang dengan skor lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen); dan d. kriteria tahapan siap naik kelas dengan skor lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan 100% (seratus persen).
Pasal 17 (1) Penilaian tahapan perkembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilaksanakan secara elektronik melalui SAPA UMKM. (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan disimpan dalam SAPA UMKM sebagai dasar untuk penentuan Pendekatan Pengembangan. (3) Struktur penilaian tahapan perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan indikator dan bukti dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 18
(1)
Pendekatan Pengembangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 terdiri atas Pendekatan Pengembangan
yang disesuaikan dengan:
a.
hasil klasifikasi; dan
b.
tingkat perkembangan UMKM.
(2)
Pendekatan Pengembangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, berfokus pada peningkatan:
a.
skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
b.
skala usaha kecil menjadi usaha menengah; dan
c.
skala usaha menengah menjadi usaha besar.
(3)
Pendekatan Pengembangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, berfokus pada peningkatan:
a.
tahapan permulaan menjadi pertumbuhan;
b.
tahapan pertumbuhan menjadi berkembang;
c.
tahapan berkembang menjadi siap naik kelas; dan
d.
tahapan siap naik kelas menjadi naik kelas.
(4)
Pendekatan Pengembangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilakukan melalui
kelompok, sentra, klaster, dan kawasan.
Sesdep.2 Asdep.2.1 Asdep.2.2 Asdep.2.3 Asdep.2.4 Deputi.2
BAB VI
BENTUK FASILITASI
Pasal 19
(1)
Dalam
rangka
peningkatan
daya
saing
UMKM,
Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan
Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah
memberikan fasilitasi bagi UMKM yang terdaftar,
terverifikasi dan tervalidasi dalam SAPA UMKM yang
merupakan basis data tunggal UMKM.
(2)
Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:
a.
kelembagaan dan legalitas usaha;
b.
peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
c.
akses pembiayaan dan permodalan;
d.
perluasan akses pasar;
e.
penguatan jaringan usaha dan kemitraan;
f.
teknologi dan inovasi;
g.
perlindungan dan penjaminan usaha; dan/atau
h.
fasilitasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3)
Pemberian fasilitasi bagi UMKM sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil penentuan
Klasifikasi dan Tingkat Perkembangan, dan hasil
penentuan Pendekatan Pengembangan.
Pasal 20 (1) Pengajuan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dilakukan oleh pengusaha UMKM dengan cara mendaftar melalui SAPA UMKM. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didampingi oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. (3) Berdasarkan pengajuan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian melalui SAPA UMKM merekomendasikan pemberian bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) kepada pengusaha UMKM. (4) Pemberian bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 21
(1)
Bentuk fasilitasi kelembagaan dan legalitas usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a
dapat berupa:
a.
pendaftaran nomor induk berusaha;
b.
pendirian badan usaha berbadan hukum;
c.
perizinan berusaha;
d.
sertifikasi dan standardisasi produk; dan
e.
pendampingan kepemilikan kekayaan intelektual.
(2)
Fasilitasi
kelembagaan
dan
legalitas
usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk
Sesdep.2 Asdep.2.1 Asdep.2.2 Asdep.2.3 Asdep.2.4 Deputi.2
meningkatkan kredibilitas UMKM sebagai badan usaha.
Pasal 22 (1) Bentuk fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, dapat berupa: a. pendidikan; b. pelatihan; c. bimbingan teknis; d. pendampingan usaha; e. sertifikasi kompetensi; dan f. program magang dan mentoring. (2) Fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, kompetensi, dan daya saing.
Pasal 23
(1)
Bentuk fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c,
dapat berupa:
a.
subsidi bunga;
b.
penjaminan kredit;
c.
dukungan bantuan permodalan;
d.
hibah;
e.
dana bergulir; dan
f.
skema pembiayaan lainnya.
(2)
Fasilitasi
akses
pembiayaan
dan
permodalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk
memberikan kemudahan permodalan yang terjangkau
dan inklusif.
Pasal 24 (1) Bentuk fasilitasi perluasan akses pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, dapat berupa: a. pameran produk berskala nasional dan/atau internasional; b. promosi produk atau promosi dagang; c. akses pasar digital; d. penguatan merek dan kemasan (branding); dan e. sistem pembayaran digital. (2) Fasilitasi perluasan akses pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar UMKM baik secara nasional maupun internasional.
Pasal 25 (1) Bentuk fasilitasi penguatan jaringan usaha dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e, dapat berupa: a. pertemuan bisnis terstruktur (business matching); b. pendampingan kemitraan dengan industri besar; c. pembentukan komunitas/kelompok usaha; d. inkubasi dan akselerasi bisnis; dan e. pendampingan kemitraan antar UMKM lintas
Sesdep.2 Asdep.2.1 Asdep.2.2 Asdep.2.3 Asdep.2.4 Deputi.2
sektor. (2) Fasilitasi penguatan jaringan usaha dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memperkuat dan memperluas jaringan usaha melalui kolaborasi dan integrasi usaha.
Pasal 26 (1) Bentuk fasilitasi teknologi dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f, dapat berupa: a. penyediaan alat dan mesin produksi; b. pendampingan teknologi tepat guna; c. digitalisasi proses usaha; dan d. riset dan pengembangan produk inovatif. (2) Fasilitasi teknologi dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan nilai tambah produk UMKM.
Pasal 27 (1) Bentuk fasilitasi perlindungan dan penjaminan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf g, dapat berupa: a. asuransi usaha; b. insentif pengurangan pajak melalui kriteria dan mekanisme tertentu; c. bantuan pemulihan usaha pasca bencana; d. bantuan akses ketersediaan bahan baku; dan e. pendampingan dan bantuan hukum dalam penyelesaian sengketa usaha. (2) Fasilitasi perlindungan dan penjaminan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan keberlanjutan usaha.
BAB VII JANGKA WAKTU FASILITASI
Pasal 28 Jangka Waktu Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, ditentukan berdasarkan hasil Klasifikasi dan Tingkat Perkembangan, Pendekatan Pengembangan, dan bentuk fasilitasi.
Pasal 29 (1) Jangka Waktu Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, terdiri atas: a. jangka pendek; b. jangka menengah; dan c. jangka panjang. (2) Fasilitasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. (3) Fasilitasi jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan paling lama 3 (tiga) tahun. (4) Fasilitasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan dalam jangka waktu lebih
Sesdep.2 Asdep.2.1 Asdep.2.2 Asdep.2.3 Asdep.2.4 Deputi.2
dari 3 (tiga) tahun sampai dengan paling lama 5 (lima) tahun. (5) Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dapat menyesuaikan Jangka Waktu Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan: a. terjadi perubahan kondisi usaha UMKM; b. terdapat perubahan kebijakan; atau c. terdapat hasil evaluasi yang menunjukkan perlunya penyesuaian.
BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 30 (1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan pedoman Klasifikasi dan Tingkat Perkembangan UMKM. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan secara elektronik melalui SAPA UMKM.
Pasal 31 (1) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kementerian dapat melakukan kegiatan pengukuran Indeks Pengembangan UMKM pada setiap daerah provinsi, dan/atau kabupaten/kota. (2) Pengukuran Indeks Pengembangan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan: a. Kementerian/Lembaga terkait; b. Pemerintah Daerah; c. asosiasi UMKM; d. lembaga pendidikan; e. masyarakat; dan/atau f. pemangku kepentingan terkait. (3) Hasil pengukuran Indeks Pengembangan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digabungkan menjadi Indeks Pengembangan UMKM nasional.
Pasal 32
(1)
Indeks Pengembangan UMKM sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31, merupakan instrumen pengukuran
kinerja
pengembangan
UMKM
yang
disusun
berdasarkan capaian hasil fasilitasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
(2)
Hasil
pengukuran
Indeks
Pengembangan
UMKM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai dasar:
a.
evaluasi kinerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Sesdep.2 Asdep.2.1 Asdep.2.2 Asdep.2.3 Asdep.2.4 Deputi.2
Daerah dalam pengembangan UMKM; b. bahan penyusunan kebijakan, program, dan anggaran pengembangan UMKM; dan c. penentuan prioritas kegiatan dan fasilitasi pada periode berikutnya. (3) Hasil pengukuran Indeks Pengembangan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara elektronik melalui SAPA UMKM.
Pasal 33 Tata cara pengukuran Indeks Pengembangan UMKM, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Kementerian, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah mengintegrasikan sistem informasi pembinaan UMKM yang dimiliki Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah ke dalam SAPA UMKM dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Klasifikasi dan Tingkat Perkembangan UMKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 36 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Sesdep.2 Asdep.2.1 Asdep.2.2 Asdep.2.3 Asdep.2.4 Deputi.2
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2026
MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,
Œ
MAMAN ABDURRAHMAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
Sesdep.2 Asdep.2.1 Asdep.2.2 Asdep.2.3 Asdep.2.4 Deputi.2
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI DAN TINGKAT PERKEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
STRUKTUR PENILAIAN TINGKAT PERKEMBANGAN UMKM
BERDASARKAN BUKTI DOKUMEN
Penilaian Tingkat Perkembangan UMKM dilakukan terhadap 5 (lima) aspek perkembangan usaha sebagai berikut: a. aspek legalitas dan formalitas; b. aspek manajemen dan tata kelola usaha; c. aspek pemasaran dan digitalisasi; d. aspek keuangan dan akses pembiayan; dan e. aspek kemitraan dan jejaring usaha.
Setiap aspek perkembangan usaha terdiri dari beberapa bukti dokumen verifikatif yang masing-masing memiliki skor.
Total skor per aspek dihitung dengan menggunakan rumus =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑏𝑢𝑘𝑡𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑏𝑢𝑘𝑡𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖 × 100Total skor per aspek menentukan tingkat kesiapan usaha, sedangkan total skor keseluruhan menentukan tahapan perkembangan UMKM.
Interprestasi terhadap total skor per aspek dan total skor keseluruhan adalah sebagai berikut: " ≤25% = Permulaan Usaha
>25–50% = Pertumbuhan Usaha
$ >50–75% = Usaha Berkembang % >75–100% = Siap Naik Kelas 6. Rincian bukti dokumen dari setiap aspek perkembangan usaha adalah sebagai berikut:
A. ASPEK LEGALITAS DAN FORMALITAS
NO
BUKTI DOKUMEN
SKOR
1
Nomor Induk Berusaha (NIB)
1
2
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
1
3
Sertifikat PB UMKU atau sertifikat standar (OSS-RBA)
1
4
Akta Pendirian & SK Kemenkum (bagi yang berbadan
hukum)
1
5
Tanda Daftar Usaha Pariwisata
1
6
Sertifikat halal
1
7
Sertifikat BPOM, SNI wajib, atau PIRT
1
8
Sertifikat merek dagang
1
9
Surat Keterangan Domisili Usaha
1
10 Kepemilikan usaha atas nama sendiri / perjanjian sewa
tempat
1
TOTAL SKOR 10
Sesdep.2 Asdep.2.1 Asdep.2.2 Asdep.2.3 Asdep.2.4 Deputi.2
B. ASPEK MANAJAMEN DAN TATA KELOLA USAHA
NO
BUKTI DOKUMEN
SKOR
1
Struktur organisasi formal dilengkapi dengan pembagian
tugas dan tanggung jawab
1
2
Bukti penggunaan tenaga kerja dengan status yang jelas
(kontrak kerja/slip gaj)
1
3
Dokumen diagram proses bisnis
1
4
SOP produksi atau layanan
1
5
SOP pengelolaan keuangan
1
6
Buku rencana usaha (business plan)
1
7
Jadwal kegiatan produksi/operasional
1
8
Dokumen evaluasi kinerja bulanan/tahunan
1
9
Bukti pelatihan manajemen (sertifikat
kompetensi/profesi/manajemen usaha/K3)
1
10 Daftar inventarisasi peralatan produksi (layout/foto
peralatan produksi)
1
TOTAL SKOR 10
C. ASPEK PEMASARAN DAN DIGITALISASI
NO
BUKTI DOKUMEN
SKOR
1
Bukti sertifikasi produk (HACCP, GMP, atau sejenis)
1
2
Logo dan identitas merek (brand)
1
3
Katalog produk (offline/online)
1
4
Website /toko online/Akun media sosial aktif
1
5
Strategi promosi (brosur, flyer, konten digital)
1
6
Bukti transaksi pembayaran digital (marketplace, QRIS, e-
wallet)
1
7
Daftar pelanggan tetap
1
8
Partisipasi dalam pameran/pelatihan pemasaran
1
9
Dokumen riset pasar atau survei pelanggan
1
10 Kerjasama distribusi atau reseller
1
TOTAL SKOR 10
D. ASPEK KEUANGAN DAN AKSES PEMBIAYAAN
NO
BUKTI DOKUMEN
SKOR
1
Buku kas atau pencatatan keuangan
1
2
Laporan laba rugi
1
3
Neraca aset dan kewajiban
1
4
Catatan piutang dan utang usaha
1
5
Rekening bank atas nama usaha
1
6
Riwayat pinjaman atau pembiayaan (bila ada) (Surat
Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) / offer letter)
1
7
Bukti pembayaran pajak (jika sudah PKP)
1
8
Bukti partisipasi dalam program pembiayaan (KUR,
LPDB/KMK/KI/KUR)
1
9
Bukti pelatihan literasi keuangan
1
10 Rencana kebutuhan modal kerja
1
TOTAL SKOR 10
E. ASPEK KEMITRAAN & JEJARING USAHA
NO
BUKTI DOKUMEN
SKOR
1
Keanggotaan dalam koperasi/asosiasi
1
2
Rencana pengembangan jejaring ke depan
1
Sesdep.2 Asdep.2.1 Asdep.2.2 Asdep.2.3 Asdep.2.4 Deputi.2
3 Nota kesepahaman (MoU) dengan mitra (pihak pertama sebagai pemberi kerja) 1 4 Bukti kemitraan dengan lembaga pemerintah/usaha besar (pihak kedua sebagai penerima kerja) 1 5 Kerjasama pengadaan bahan baku/pemasok (mitra sejajar) 1 6 Jejaring distribusi antar daerah (waralaba/distributor/keagenan/pengecer) 1 7 Kemitraan dengan lembaga keuangan 1 8 Kemitraan dengan platform digital 1 9 Bukti partisipasi program pendampingan (PLUT, inkubator, dll) 1 10 Bukti partisipasi program CSR atau kolaborasi sosial 1
TOTAL SKOR 10
MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MAMAN ABDURRAHMAN
Sesdep.2 Asdep.2.1 Asdep.2.2 Asdep.2.3 Asdep.2.4 Deputi.2
LAMPIRAN II
PERATURAN
MENTERI
USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN
KLASIFIKASI
DAN
TINGKAT PERKEMBANGAN USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
TATA CARA PENGUKURAN INDEKS PENGEMBANGAN UMKM
(IP-UMKM)
Indeks Pengembangan UMKM (IP-UMKM) dilakukan untuk mengukur
capaian pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, baik itu secara kuantitatif, maupun secara kualitatif.
Pengukuran IP- UMKM dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
1.
Pengumpulan Data Capaian Pengembangan UMKM.
Data capaian pengembangan UMKM merupakan data capaian hasil
fasilitasi yang telah dilakukan dalam pengembangan UMKM, yaitu:
a. Data Kelembagaan dan Legalitas Usaha, yang dapat berupa data
persentase (%) jumlah UMKM yang memiliki legalitas usaha
seperti, NIB/izin usaha/sertifikat produk (Halal, PIRT, SNI).
b. Data Peningkatan Kapasitas SDM, yaitu data persentase (%)
jumlah UMKM/tenaga kerja yang mengikuti kegiatan pelatihan,
coaching,
mentoring,
dibuktikan
dengan
sertifikat
pelatihan/sertifikat kompetensi;
c. Data Akses Pembiayaan dan Permodalan, yaitu data persentase
(%) jumlah UMKM yang memperoleh kredit/KUR/alternatif
pembiayaan, dibuktikan daftar UMKM yang telah penerima
pembiayaan atau dengan dokumen lainnya yang relevan;
d. Data Perluasan Akses Pasar, berupa data persentase (%) jumlah
UMKM yang memasarkan produk melalui e-commerce, pameran,
atau telah melakukan ekspor, dibuktikan dengan dokumen yang
relevan;
e. Data Penguatan Jaringan Usaha dan Kemitraan, berupa data
persentase (%) jumlah UMKM yang melakukan kemitraan usaha,
dibuktikan dengan perjanjian kemitraan usaha atau dokumen
lainnya yang relevan;
f.
Data Teknologi dan Inovasi, berupa data persentase (%) jumlah
UMKM yang telah mengadopsi teknologi dalam menjalankan
usaha atau telah menghasilkan produk inovatif, dibuktikan
dengan visualisasi penggunaan teknologi dalam berusaha
dan/atau produk inovatif yang dihasilkan atau dokumen lainnya
yang relevan;
g. Data Perlindungan dan Penjaminan Usaha, berupa data
persentase (%) jumlah UMKM yang memperoleh asuransi,
penjaminan, atau perlindungan, dibuktikan dengan dokumen
yang relevan;
Sumber data dapat diperoleh dari:
a. sistem OSS dan/atau basis data pada Kementerian/Lembaga;
b. laporan pada Dinas yang membidangi UMKM;
c. data
perbankan/lembaga
keuangan,
lembaga
penjamin,
koperasi, dan lembaga inkubator; dan/ataudata resmi lainnya
yang relevan.
2.
Validasi dan Pengolahan Data
a.
Data kuantitatif yang berupa dokumen administrasi diverifikasi
Sesdep.2 Asdep.2.1 Asdep.2.2 Asdep.2.3 Asdep.2.4 Deputi.2
untuk menghindari duplikasi atau adanya data ganda; dan b. Data kuantitatif dihitung dalam bentuk persentase capaian. 3. Perhitungan Nilai Indeks Per Capaian Fasilitasi Total nilai Indeks Pengembangan UMKM adalah 100 terbagi ke dalam setiap bentuk fasilitasi yang ditetapkan, yaitu: a. fasilitasi kelembagaan dan legalitas usaha dengan bobot 15; b. fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, bobot 15; c. fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan, bobot 15; d. fasilitasi perluasan akses pasar, bobot 15; e. fasilitasi penguatan jaringan usaha dan kemitraan, bobot 15; f. fasilitasi teknologi dan inovasi, bobot 15; dan g. fasilitasi perlindungan dan penjaminan usaha, bobot 10. Nilai indeks per capaian fasilitasi = Persentase Capaian × Bobot. Contoh perhitungannya adalah sebagai berikut: ● Persentase Capaian = 50% ● bobot = 15 ● nilai indeks per capaian fasilitasi = (50 x 15) = 7,5 4. Perhitungan Indeks Pengembangan UMKM (IP-UMKM) a. Jumlahkan seluruh nilai per fasilitasi; dan b. Hasilnya merupakan IP-UMKM dengan rentang nilai paling tinggi sampai dengan 100 5. Interpretasi Nilai Indeks Pengembangan UMKM Nilai IP-UMKM ditetapkan dalam kategori: a. Nilai 1– 20 = Sangat Rendah b. Nilai 21 – 49 = Rendah c. Nilai 50 – 69 = Sedang d. Nilai 70 – 89 = Tinggi e. Nilai 90 – 100 = Sangat Tinggi
Sesdep.2 Asdep.2.1 Asdep.2.2 Asdep.2.3 Asdep.2.4 Deputi.2
- Matriks Indikator, Parameter, dan Bobot No Bentuk Fasilitasi Indikator Kuantitatif Bobot (%) 1 Kelembagaan & Legalitas Usaha Persentase (%) jumlah UMKM yang memiliki NIB/izin usaha/sertifikat produk (Halal, PIRT, SNI) (Halal, PIRT, SNI, dsb.)
15 2 Peningkatan Kapasitas SDM Persentase (%) jumlah UMKM/tenaga kerja yang mengikuti pelatihan, coaching, mentoring, dibuktikan dengan sertifikat pelatihan/sertifikat kompetensi
15 3 Akses Pembiayaan & Permodalan Persentase (%) jumlah UMKM yang memperoleh kredit/KUR/alternatif pembiayaan, dibuktikan daftar UMKM yang telah penerima pembiayaan atau dengan dokumen lainnya yang relevan
15 4 Perluasan Akses Pasar Persentase (%) jumlah UMKM yang memasarkan produk melalui e- commerce, pameran, atau telah melakukan ekspor, dibuktikan dengan dokumen yang relevan
15 5 Penguatan Jaringan Usaha & Kemitraan Persentase (%) jumlah UMKM yang melakukan kemitraan usaha, dibuktikan dengan perjanjian kemitraan usaha atau dokumen lainnya yang relevan
15 6 Teknologi & Inovasi Persentase (%) jumlah UMKM yang telah mengadopsi teknologi dalam menjalankan usaha atau telah menghasilkan produk inovatif, dibuktikan dengan visualisasi penggunaan teknologi dalam berusaha dan/atau produk inovatif yang dihasilkan atau dokumen lainnya yang relevan
15 7 Perlindungan & Penjaminan Usaha Persentase (%) jumlah UMKM yang memperoleh asuransi, penjaminan, atau perlindungan, dibuktikan dengan dokumen yang relevan
10
Sesdep.2 Asdep.2.1 Asdep.2.2 Asdep.2.3 Asdep.2.4 Deputi.2
- Contoh Pengukuran IP-UMKM
Daerah: Kabupaten Sukamaju - Tahun: 2025
No Bentuk Fasilitasi
Persentase Capaian
Bobot
(%)
Nilai Indeks
Per Capaian
Fasilitasi
(Pesentase Capaian × Bobot)
1 Kelembagaan & Legalitas Usaha 70% UMKM sudah punya NIB/Izin 15 10.5 2 Peningkatan Kapasitas SDM 80% UMKM ikut pelatihan 15 12 3 Akses Pembiayaan & Permodalan 25% UMKM dapat akses KUR 15 3.75 4 Perluasan Akses Pasar 50% UMKM masuk marketplace/pameran 15 7.5 5 Jaringan Usaha & Kemitraan hanya 10% UMKM yang bermitra 15 1.5 6 Teknologi & Inovasi 45% UMKM adopsi digitalisasi 15 6.75 7 Perlindungan & Penjaminan Usaha hanya 10% UMKM punya asuransi/ penjaminan 10 1
Nilai Indeks Pengembangan UMKM
43
Keterangan Hasil:
● Nilai IP-UMKM Kabupaten Sukamaju = 43
● Masuk kategori Rendah (21 – 49).
MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MAMAN ABDURRAHMAN
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perlu
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Sesdep.2 Asdep.2.1 Asdep.2.2 Asdep.2.3 Asdep.2.4 Deputi.2
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
- Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);
- Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1008);
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1091);
- Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1154);
