Peraturan Menteri Nomor 21-prt-m-2014 Tahun 2014 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN DALAM RANGKA PEROLEHAN RUMAH MELALUI KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, yang selanjutnya disingkat FLPP, adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera, yang selanjutnya disebut KPR Sejahtera, adalah kredit atau pembiayaan pemilikan rumah yang meliputi KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Susun yang diterbitkan oleh Bank pelaksana secara konvensional maupun dengan prinsip syariah.
3. Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Tapak, yang selanjutnya disebut KPR Sejahtera Tapak, adalah kredit dengan dukungan FLPP yang diterbitkan oleh Bank pelaksana kepada MBR dalam rangka pemilikan Rumah Sejahtera yang dibeli dari orang perseorangan atau badan hukum.
4. Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Syariah Tapak, yang selanjutnya disebut KPR Sejahtera Syariah Tapak, adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan dukungan FLPP yang diterbitkan oleh Bank pelaksana yang beroperasi secara syariah kepada MBR dalam rangka pemilikan Rumah Sejahtera Tapak yang dibeli dari orang perseorangan atau badan hukum.
5. Kredit Pemilikan Satuan Rumah Sejahtera Susun, yang selanjutnya disebut KPR Sejahtera Susun adalah kredit dengan dukungan FLPP yang diterbitkan oleh Bank pelaksana kepada MBR dalam rangka pemilikan Satuan Rumah Sejahtera Susun yang dibeli dari orang perseorangan atau badan hukum.
6. Pembiayaan Pemilikan Satuan Rumah Sejahtera Syariah Susun, yang selanjutnya disebut KPR Sejahtera Syariah Susun, adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan dukungan FLPP

yang diterbitkan oleh Bank pelaksana yang beroperasi secara syariah kepada MBR dalam rangka pemilikan Satuan Rumah Sejahtera Susun yang dibeli dari orang perseorangan atau badan hukum. 7. Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang selanjutnya disingkat MBR, adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. 8. Pusat Pembiayaan Perumahan, yang selanjutnya disebut PPP, adalah unit organisasi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan operasionalisasi kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di bidang pembiayaan perumahan yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 9. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga

yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. 10. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 11. Bank pelaksana adalah bank umum, bank umum syariah, dan unit usaha syariah yang bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka pelaksanaan program FLPP melalui kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama operasional. 12. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. 13. Bank Umum Syariah, yang selanjutnya disebut BUS, adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 14. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit usaha syariah. 15. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

16. Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
17. Rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
18. Rumah sejahtera tapak adalah rumah umum yang dibangun oleh orang perseorangan atau badan hukum dengan spesifikasi sama dengan rumah sederhana sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M /2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perumahan Murah, dan/atau peraturan perundangundangan yang mengatur tentang pedoman teknis pembangunan rumah sejahtera.
19. Satuan rumah sejahtera susun adalah rumah susun umum yang dibangun oleh orang perseorangan atau badan hukum dengan spesifikasi sama dengan rumah susun sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/ PRT/ M/ 2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi atau Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/ PRT/ 1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun.
20. Tarif KPR sejahtera adalah imbalan atas jasa layanan yang diterima oleh PPP dari bank pelaksana yang berupa suku bunga/imbal hasil atas dana program FLPP KPR Sejahtera.
21. Perjanjian kredit adalah kesepakatan tertulis antara bank pelaksana dan MBR yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing- masing pihak sesuai dengan prinsip konvensional.
22. Akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing- masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.
23. Akad wadi'ah adalah akad titipan yang diberikan PPP kepada bank pelaksana yang dapat diambil sewaktu-waktu (on call) dan tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (`athaya) yang bersifat sukarela dari bank pelaksana.
24. Akad murabahah adalah akad jual beli dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (ribhun) atau margin yang disepakati.
25. Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak di mana PPP (selaku shahibul mal) menyediakan/menempatkan seluruh dana/ modal, sedangkan bank pelaksana (selaku mudharib) menjadi

pengelola, dan keuntungan atas kerjasama tersebut dibagi menurut kesepakatan. 26. Akad mudharabah musytarakah adalah perpaduan dari akad mudharabah dan akad musyarakah, dimana bank pelaksana menyertakan modalnya dalam pembiayaan bersama (sebagai musytarik) clan sekaligus sebagai pengelola (mudharib). 27. Akad al-ijarah al-muntahiyah hi al-tamiik (IMBT) adalah perjanjian sewamenyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa. 28. Akad musyarakah mutanaqishah adalah perpaduan dari akad musyarakah atau syirkah dimana dalam akad ini kepemilikan aset atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembayaran secara bertahap oleh pihak lainnya. 29. Verifikasi adalah kegiatan penilaian kelayakan kelompok sasaran KPR Sejahtera melalui kegiatan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan secara formal, wawancara calon debitur, serta pengecekan fisik bangunan rumah kelompok sasaran dalam rangka untuk memastikan ketepatan sasaran program KPR Sejahtera. 30. Pengujian adalah kegiatan penilaian terhadap kelengkapan data yang dilakukan oleh PPP terhadap dokumen permintaan pencairan dana FLPP yang diajukan oleh bank pelaksana yang bertujuan untuk menghindari terjadinya duplikasi permintaan pencairan dana FLPP. 31. Rekening pengelolaan kas PPP adalah rekening PPP untuk penempatan dana yang belum dipergunakan untuk pembiayaan perumahan bagi MBR pada bank umum, bank umum syariah dan unit usaha syariah yang terkait dengan pengelolaan kas. 32. Rekening operasional PPP adalah merupakan rekening lainnya milik PPP yang dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran PPP yang dananya bersumber dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) PPP pada bank umum, bank umum syariah dan unit usaha syariah. 33. Rekening dana kelolaan PPP adalah merupakan rekening lainnya pada PPP yang dipergunakan untuk menampung dana yang tidak dapat dimasukkan ke dalam rekening operasional PPP dan rekening pengelolaan kas PPP pada bank umum, bank umum syariah dan unit usaha syariah. 34. Rekening program FLPP KPR Sejahtera adalah rekening bank pelaksana yang dipergunakan untuk menerima pembayaran pencairan dana FLPP dari PPP.

35. Marjin adalah nilai keuntungan (ribhun) yang disepakati antara bank dan nasabah atas transaksi pembiayaan dengan akad jual beli (murabahah/istishna') dan bersifat tetap (fixed) selama masa pembiayaan.
36. Bagi hasil adalah pembagian keuntungan antara satu pihak dengan pihak lainnya berdasarkan nisbah yang disepakati bersama oleh para pihak pada saat akad.
37. Bonus adalah pemberian (athayal yang bersifat sukarela dari pihak bank kepada nasabah penyimpan dengan akad wadi'ah.
38. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan/pembandingan setiap transaksi keuangan yang dicatat oleh PPP dengan transaksi yang dicatat oleh bank pelaksana.
39. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

(1) Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pencairan dan penyaluran serta pemanfaatan dana FLPP untuk KPR Sejahtera oleh PPP. (2) Petunjuk pelaksanaan ini bertujuan agar: a. pelaksanaan pencairan dan penyaluran dana FLPP untuk KPR Sejahtera oleh PPP dilakukan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta memberikan manfaat bagi masyarakat; b. tidak terjadi penyalahgunaan pemanfaatan dana FLPP oleh masyarakat yang tidak berhak; dan c. tidak terjadi penyalahgunaan kepemilikan rumah sejahtera tapak dan satuan rumah sejahtera susun yang dibiayai dengan dana FLPP.

(1) Bank umum, bank umum syariah, dan unit usaha syariah mengajukan Surat Pernyataan Minat (Format A sebagaimana

terdapat di dalam lampiran Peraturan Menteri ini) untuk menjadi bank pelaksana FLPP yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Up Pejabat Eselon I yang membidangi bidang pembiayaan perumahan dengan tembusan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Direktur Utama PPP dengan melampirkan: a. surat keterangan kesehatan bank dengan nilai sekurang- kurangnya Peringkat Komposit Tiga (PK-3) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; b. fotokopi anggaran dasar bank dan perubahannya; c. laporan realisasi KPR selama 2 (dual tahun terakhir; d. data infrastruktur dalam rangka pengelolaan kredit/pembiayaan KPR yang meliputi paling sedikit:

1. fotokopi struktur organisasi unit kerja pengelola kredit/ pembiayaan pemilikan rumah;
2. jumlah personil pengelola kredit/pembiayaan pemilikan rumah;
3. dokumen konfigurasi teknologi informasi pengelolaan kredit/pembiayaan pemilikan rumah; dan 4) fotokopi dokumen kebijakan kredit/ pembiayaan pemilikan rumah. e. jumlah kantor pelayanan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/ kota; dan f. rencana penerbitan KPR Sejahtera tahunan (Format B sebagaimana terdapat di dalam lampiran Peraturan Menteri ini). (2) Pejabat Eselon I yang membidangi bidang pembiayaan perumahan menugaskan pejabat/pegawai di lingkungannya untuk melakukan pengecekan dokumen pernyataan minat yang diajukan oleh bank umum, bank umum syariah, dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pejabat/ pegawai yang diberi tugas untuk melakukan pengecekan dokumen wajib menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengecekan dokumen pernyataan minat (Format C sebagaimana terdapat di dalam lampiran Peraturan Menteri ini) kepada Pejabat Eselon I yang membidangi bidang pembiayaan perumahan. (4) Bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah yang memenuhi persyaratan melaksanakan penandatanganan

Kesepakatan Bersama tentang penyaluran dana FLPP dalam rangka pengadaan perumahan melalui kredit/ pembiayaan pemilikan rumah sejahtera antara Pejabat Eselon I yang membidangi bidang pembiayaan perumahan atau pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan. Rakyat yang ditunjuk oleh Menteri dengan Direktur yang berwenang mewakili bank umum, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.

(1) Perjanjian kerjasama operasional tentang penyaluran dana FLPP dalam rangka pengadaan perumahan melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah sej ahtera dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 3 ayat (4). (2) Perjanjian kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Utama PPP atau pejabat yang berwenang dan direktur atau pejabat yang berwenang berdasarkan Anggaran Dasar untuk mewakili bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah. (3) Perjanjian kerjasama operasional penyaluran dana FLPP sekurang- kurangnya mencakup sebagai berikut: a. para pihak; b. dasar perjanjian; c. definisi; d. maksud dan tujuan; e. ruang lingkup; f. jangka waktu dan pengakhiran perjanjian; g. hak dan kewajiban para pihak; h. pelaksanaan program; i. pemantauan; j. sanksi; k. pemberitahuan; l. force majeure; m. penyelesaian perselisihan; n. ketentuan lain-lain; dan o. ketentuan penutup.

Dalam rangka memberikan informasi kepada publik bahwa perolehan rumah melalui KPR Sejahtera yang didukung dengan FLPP merupakan bantuan pemerintah, bank pelaksana wajib memasang tanda berupa stiker atau plat atas setiap unit rumah sejahtera sesuai Format D sebagaimana terdapat di dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

(1) Pejabat PPP selaku Kuasa Pengguna Anggaran dapat membuka rekening pada bank pelaksana dalam bentuk: a. Rekening pengelolaan kas PPP; b. Rekening operasional PPP; c. Rekening dana kelolaan PPP. (2) Ketentuan dan tata cara pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengelolaan rekening milik kementerian negara/lembaga/kantor/satuan kerja.

(1) Dalam hal bank pelaksana merupakan bank yang dalam kegiatannya menggunakan prinsip syariah, maka penempatan dana FLPP di bank pelaksana dapat menggunakan akad wadi'ah, akad mudharabah atau akad mudharabah musytarakah. (2) Dalam hal penempatan dana FLPP di bank pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan akad wadi'ah, Bank pelaksana dapat memberikan bonus (`athaya). (3) Dalam hal penempatan dana FLPP di bank pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan akad mudharabah atau akad mudharabah musytarakah, bank pelaksana memberikan imbal hasil sesuai nisbah yang disepakati. (4) Pembiayaan KPR Sejahtera Syariah Tapak antara bank pelaksana dengan kelompok sasaran dapat menggunakan akad murabahah, akad al-ijarah al-muntahiya bi-attamblik (IMBT) atau akad musyarakah mutanaqishah.

(5) Pembiayaan KPR Sejahtera Syariah Susun antara bank pelaksana dengan kelompok sasaran menggunakan akad murabahah, akad al- ijarah atmuntahiya bi-attamblik (IMBT) atau akad musyarakah mutanaqishah. (6) Dalam hal pembiayaan KPR Sejahtera Syariah Tapak antara bank pelaksana dengan kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan akad murabahah, bank pelaksana mengenakan tingkat marjin tertentu kepada kelompok sasaran. (7) Dalam hal pembiayaan pembiayaan KPR Sejahtera Syariah Tapak antara bank pelaksana dengan kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan akad al-ijarah al-muntahiya bi-attamblik (IMBT), bank pelaksana mengenakan biaya sewa yang disepakati kepada kelompok sasaran KPR Sejahtera, dan dapat dibarengi dengan opsi pemindahan kepemilikan. (8) Dalam hal pembiayaan KPR Sejahtera Syariah Tapak antara bank pelaksana dengan kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan akad musyarakah mutanaqishah, bank pelaksana akan: (1) mengenakan biaya kepemilikan bersama kepada kelompok sasaran KPR Sejahtera sesuai dengan porsi yang disepakati. Selanjutnya bank pelaksana; dan (2) berjanji menjual seluruh bagiannya secara bertahap kepada kelompok sasaran KPR Sejahtera, dan kelompok sasaran KPR Sejahtera berjanji untuk membelinya.

(1) Kelompok sasaran KPR Sejahtera Mengajukan KPR Sejahtera ke bank Pelaksana dengan melengkapi dokumen persyaratan sebegai berikut: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. fotokopi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi atau surat pernyataan penghasilan yang

ditandatangani pemohon di atas materai secukupnya dan diketahui oleh:

1. pimpinan instansi tempat bekerj a untuk masyarakat berpenghasilan tetap (Format E 1 sebagaimana terdapat di dalam lampiran Peraturan Menteri ini); atau 2) kepala desa/lurah setempat untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap (Format E2 sebagaimana terdapat di dalam lampiran Peraturan Menteri ini). d. surat keterangan penghasilan dari instansi tempat bekerja/slip gaji untuk masyarakat berpenghasilan tetap; e. surat keterangan tidak memiliki rumah dari kepala desa/lurah setempat (Format F sebagaimana terdapat di dalam lampiran Peraturan Menteri ini); f. surat pernyataan yang ditandatangani pemohon diatas materai secukupnya (Format G sebagaimana terdapat di dalam lampiran Peraturan Menteri ini) yang mencakup:
2. berpenghasilan tidak melebihi ketentuan batas penghasilan kelompok sasaran KPR Sejahtera;
3. tidak memiliki rumah;
4. menggunakan sendiri dan menghuni rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun sebagai tempat tinggal dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah serah terima rumah atau BAST (Format H sebagaimana terdapat di dalam lampiran Peraturan Menteri ini);
5. tidak akan menyewakan dan/atau mengalihkan kepemilikan rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun dengan bentuk perbuatan hukum apapun, kecuali: a) debitur/nasabah meninggal dunia (pewarisan); b) penghunian telah melampaui 5 (lima) tahun untuk rumah sejahtera tapak; c) penghunian telah melampaui 20 (dua puluh) tahun untuk satuan rumah sejahtera susun; atau d) pindah tempat tinggal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. tidak pernah menerima subsidi kepemilikan rumah;
7. dalam hal tidak memenuhi salah satu pernyataan dalam angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/ atau angka 5 serta

apabila salah satu pernyataan-pernyataan tersebut tidak benar maka berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan, bersedia mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diterima dari pemerintah, antara lain: a) pengembalian kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diterima, yaitu: i. sejumlah dana yang merupakan selisih antara dana yang dihitung berdasarkan bunga pasar dengan dana yang dihitung berdasarkan bunga/ marj in/ sewa KPR Sejahtera; ii. dana sebagaimana dimaksud pada pain i dihitung sejak KPR Sejahtera dicairkan sampai dengan penghentian KPR Sejahtera; dan iii. bunga pasar sebagaimana dimaksud pada pain i adalah suku bunga porsi dana bank pelaksana yang digunakan dalam perhitungan penetapan bunga KPR Sejahtera pada saat akad kredit KPR Sejahtera. b) PPN atas pembelian rumah yang terutang yang semula dibebaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Kelompok sasaran KPR Sejahtera bertanggung jawab atas kebenaran formal dan material dokumen persyaratan yang disampaikan kepada bank pelaksana. (3) Dalam hal kelompok sasaran memberikan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka: a. bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera; b. bank pelaksana wajib mengembalikan sisa pokok dana FLPP tersebut kepada PPP, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak kelompok sasaran tidak memenuhi pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; c. kelompok sasaran KPR Sejahtera wajib mengembalikan kemudahan dan/ atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diterima berupa sejumlah dana yang dihitung berdasarkan jumlah bunga yang dihitung berdasarkan suku bunga pasar dikurangi jumlah bunga/marjin/ sewa yang dihitung berdasarkan suku bunga KPR Sejahtera yang terhitung sejak dicairkan sampai dengan penghentian fasilitas KPR Sejahtera;

d. suku bunga pasar sebagaimana huruf c adalah suku bunga porsi dana bank pelaksana yang digunakan dalam perhitungan penetapan bunga KPR Sejahtera pada saat akad kredit KPR Sejahtera; dan kelompok sasaran wajib mengembalikan pajak pertambahan nilai (PPN) terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. pengembalian kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf c disetorkan kepada PPP melalui bank pelaksana; dan f. bank pelaksana memroses pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf e meliputi perhitungan, penagihan, penerimaan dari kelompok sasaran dan penyetoran kepada PPP. (4) Kewajiban bank pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf f dilaksanakan berdasarkan permintaan tertulis dari PPP. (5) Dalam hal bank pelaksana tidak menghentikan fasilitas KPR Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan mengembalikan sisa pokok dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai permintaan tertulis dari PPP, maka bank pelaksana dikenakan denda yang dicantumkan dalam perjanjian kerjasama operasional.

(1) Bank pelaksana wajib melakukan verifikasi dan bertanggung jawab atas ketepatan kelompok sasaran KPR Sejahtera. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi: a. pemeriksaan administrasi terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); b. analisa kelayakan dan kemampuan mengangsur pemohon KPR Sejahtera; dan c. pemeriksaan fisik bangunan rumah, prasarana dan sarana, serta utilitas umum (PSU). (3) Fisik bangunan rumah dan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: a. atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan;

b. terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya; c. utilitas jaringan listrik yang berfungsi; d. jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi; dan e. saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi. (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e belum terpenuhi, bank pelaksana dapat melaksanakan perjanjian kredit KPR Sejahtera Tapak atau Akad pembiayaan KPR Sejahtera Syariah Tapak apabila telah memenuhi persyaratan: a. orang perseorangan dan/ atau badan hukum menyerahkan keterangan kesediaan PLN untuk menyediakan pasokan listrik atau bukti pembayaran biaya penyambungan listrik dari PLN atau tersedianya sumber listrik lainnya; b. badan jalan telah dilakukan pengerasan; c. saluran/drainase lingkungan telah tergali; d. ada jaminan berupa dana yang ditahan atau bentuk lainnya sebagai jaminan penyelesaian PSU sesuai dengan ketentuan bank pelaksana; dan e. ada surat pernyataan dari calon debitur/nasabah menerima kondisi PSU sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan/atau huruf c (5) Bank pelaksana membuat daftar rekapitulasi kelompok sasaran yang lobos verifikasi (Format I sebagaimana terdapat di dalam lampiran Peraturan Menteri ini) dan menerbitkan surat pernyataan verifikasi (Format J sebagaimana terdapat di dalam lampiran Peraturan Menteri ini).

(1) Bank pelaksana melakukan penandatanganan perjanjian kredit/akad KPR Sejahtera dengan kelompok sasaran yang telah disetujui permohonan kreditnya oleh bank pelaksana. (2) Perjanjian kredit/akad KPR Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan secara tertulis bahwa KPR Sejahtera didukung dana FLPP.

(3) Kelompok sasaran yang telah menandatangani perjanjian kredit dan/atau akad KPR Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disebut debitur/nasabah.

(1) Permohonan pencairan dana FLPP oleh bank pelaksana kepada PPP disampaikan secara tertulis dan wajib dilengkapi dengan: a. surat permohonan pencairan dana FLPP yang ditandatangani oleh pejabat bank pelaksana yang berwenang (Format K sebagaimana terdapat di dalam lampiran Peraturan Menteri ini); b. surat pernyataan verifikasi (Format J sebagaimana terdapat di dalam lampiran Peraturan Menteri ini); c. daftar rekap debitur/ nasabah KPR Sejahtera berpenghasilan tetap dan berpenghasilan tidak tetap formal (Format I-1 sebagaimana terdapat di dalam lampiran Peraturan Menteri ini) atau daftar rekap debitur/nasabah KPR Sejahtera berpenghasilan tidak tetap informal (Format 1-2 sebagaimana terdapat di dalam lampiran Peraturan Menteri ini); dan d. surat tanda terima uang (Format L sebagaimana terdapat di dalam lampiran Peraturan Menteri ini) dan jadwal angsuran (Format M sebagaimana terdapat di dalam lampiran Peraturan Menteri ini) dari bank pelaksana terhadap pencairan dana FLPP periode sebelumnya; (2) PPP melakukan pengujian terhadap dokumen permohonan pencairan dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil pengujian dituangkan dalam lembar hasil pengujian (Format N sebagaimana terdapat di dalam lampiran Peraturan Menteri ini). (3) Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPP melakukan pencairan dana FLPP ke rekening program FLPP KPR Sejahtera. (4) Pencairan dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah dokumen permohonan pencairan dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen cetak (hardcopy) atau dokumen digital (softcopy)

disampaikan oleh bank pelaksana dan telah diterima lengkap oleh PPP yang dibuktikan dengan konfirmasi dari PPP. (5) Dalam hal dokumen permohonan pencairan dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy), maka dokumen cetak (hardcopy) wajib disampaikan bank pelaksana paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen digital (softcopy) diterima lengkap oleh PPP. (6) Batas waktu permohonan pencairan dana FLPP dari bank pelaksana kepada PPP diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama operasional.

(1) Bank pelaksana wajib mengembalikan pokok dana FLPP tanpa syarat kepada PPP yang dilakukan secara bulanan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan amortisasi yang berlaku di bank pelaksana dan disepakati dalam Perjanjian Kerjasama Operasional. (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai porsi dana FLPP terhadap nilai pokok KPR Sejahtera disepakati dalam Perjanjian Kerjasama Operasional sesuai dengan sistem amortisasi yang berlaku di bank pelaksana. (3) Apabila terdapat nasabah yang sudah melakukan cicilan lebih dari 1 (satu) kali kepada bank pelaksana, namun belum diperhitungkan dalam angsuran pokok maka pengembalian atas angsuran pokok (akumulasi) dilakukan sekaligus selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pencairan. (4) Bank pelaksana menyetorkan pengembalian pokok dana FLPP ke rekening dana kelolaan PPP di bank pelaksana sesuai jadwal angsuran (Format M sebagaimana terdapat di dalam lampiran Peraturan Menteri ini).

(1) Bank pelaksana melakukan pembayaran Tarif KPR Sejahtera berupa bunga/imbal hasil atas dana program FLPP yang ada pada rekening program FLPP KPR Sejahtera ke rekening dana operasional PPP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(2) Dalam hal tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur nasional, pembayaran bunga/imbal basil dilakukan hari kerja berikutnya. (3) Besarnya tarif KPR Sejahtera yang dibayarkan oleh bank pelaksana sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Debitur/ nasabah yang melakukan pelunasan KPR Sejahtera lebih cepat dari jangka waktu KPR, bank pelaksana wajib melaporkan dan mengembalikan sisa pokok dana FLPP tersebut kepada PPP, selambat- lambatnya bersamaan dengan pengembalian pokok bulan berikutnya.

(1) Rekonsiliasi dilakukan untuk menjamin kebenaran data posisi dana FLPP pada masing-masing bank pelaksana. (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PPP dan bank pelaksana sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. (3) Pelaksanaan rekonsiliasi diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama operasional antara PPP dengan bank pelaksana.

(1) Pengendalian dan pengawasan dilakukan dalam rangka memastikan tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan penyaluran dana FLPP untuk kredit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera tapak dan satuan rumah sejahtera susun bagi MBR dan digunakan sendiri sebagai tempat tinggal. (2) Pengendalian dan pengawasan meliputi kegiatan pemeriksaan, pemantauan, evaluasi dan tindak koreksi. (3) Kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh Pejabat di lingkungan Eselon I yang membidangi pembiayaan perumahan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau unit kerja yang ditunjuk Menteri.

(4) Kegiatan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Kegiatan pemantauan, evaluasi dan tindak koreksi dilakukan oleh PPP.

Pengawasan pelaksanaan program FLPP melalui KPR Sejahtera dilakukan berdasarkan kebijakan Menteri dengan cara sebagai berikut: a. PPP bertanggung jawab kepada Menteri; b. pengawasan terhadap kinerja pengelolaan dana FLPP melalui KPR Sejahtera sebagaimana tertuang dalam rencana strategis bisnis (RSB) dan rencana bisnis dan anggaran (RBA) dilaksanakan oleh dewan pengawas PPP yang merapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum; c. kegiatan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program FLPP melalui KPR Sejahtera dilaksanakan oleh Pejabat Eselon I yang membidangi bidang pembiayaan perumahan atau unit kerj a di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyA yang ditunjukMenteri; d. dalam melaksanakan kegiatan pengawasan di lapangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota; e. PPP dan/atau bank pelaksana menyediakan data yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta mendampingi di lapangan; f. kegiatan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana FLPP melalui KPR Sejahtera meliputi pencapaian target dan ketepatan sasaran KPR Sejahtera, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan; g. kegiatan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana FLPP melalui KPR Sejahtera antara lain dilakukan dengan rapat koordinasi oleh Pejabat Eselon I yang membidangi bidang pembiayaan perumahan atau unit kerja yang ditunjuk oleh Menteri, PPP, dan bank pelaksana serta pemangku kepentingan lainnya paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun; h. tindak lanjut kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf g berupa rekomendasi tindak koreksi atas pelaksanaan program FLPP melalui KPR Sejahtera yang dilaksanakan oleh PPP; dan i. rekomendasi dalam rangka tindak koreksi atas pelaksanaan program FLPP melalui KPR Sejahtera dapat berupa:

1. penyempurnaan sistem dan prosedur;
2. pemberian surat peringatan; dan/atau 3) proses hukum terhadap penyimpangan yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kegiatan pemantauan, evaluasi dan tindak koreksi oleh PPP dilakukan secara berkala dan berkesinambungan terhadap pelaksanaan kegiatan penyaluran FLPP melalui KPR Sejahtera dan terhadap penggunaan rumah sejahtera tapak dan satuan rumah sejahtera susun. (2) Kegiatan pemantauan, evaluasi dan tindak koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menilai kemajuan pelaksanaan kegiatan penyaluran dana FLPP dan/atau kunjungan lapangan terhadap rumah yang dibiayai KPR Sejahtera. (3) Tata cara pelaksanaan kegiatan pemantauan, evaluasi dan tindak koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh pimpinan PPP.

(1) Pemeriksaan dilakukan melalui: a. audit kinerja; dan b. audit dengan tujuan tertentu. (2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pelaksanaan program FLPP yang dilakukan oleh PPP dan penyaluran dana FLPP melalui KPR Sejahtera yang dilakukan oleh bank pelaksana. (3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja. (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Selama Pejabat Eselon I yang membidangi bidang pembiayaan perumahan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum

ditetapkan, maka tugas dan fungsi dilakukan oleh Deputi Bidang Pembiayaan pada Kementerian Perumahan Rakyat.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2014 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

M. BASUKI HADIMULJONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H LAOLY